Dwiky Roman

Keputusan pemerintah harus dihormati. Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan. Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making. Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara. Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini. Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun). Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural: 1.⁠ ⁠Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?" Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas? ⁠2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem. 3.⁠ ⁠Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong. Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan. Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi. Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri. No one is perfect. May the great force be on the right side of history.

Lebih kayak buku motivasi ketimbang sebuah bacaan sastra. Kejujuran kupikir itu penting, walaupun dalam sebuah fiksi. Sastra adalah potret kehidupan. Kalau potretnya palsu, apanya yg mau direnungkan. Laskar Pelangi adalah mimpi Andrea Hirata tentang dirinya, dan itu sah2 saja. Tapi Laskar Pelangi bukan potret Belitung di zaman itu

Kalian pernah denger istilah "negeri seremoni"? Jembatan beton pendek, gak sampe 5 meter, cuma nyebrangin selokan kecil di Dusun Claket, Desa Tohkuning, Karangpandan, Karanganyar. Hasil gotong royong TNI-Polri plus warga. Tujuannya mulia — biar anak sekolah sama warga gak lagi nyebrang pake bambu darurat pas banjir, akses ekonomi lancar, hidup lebih gampang. Tapi peresmiannya kayak lagi resmikan jembatan Suramadu versi mini. Pejabat pake batik kece, ada panggung tenda, backdrop, layar TV, pasukan pengibar bendera, konsumsi, Dandim, Kapolres, camat, semuanya berbaris rapi. Gunting pita seremonial, umbul-umbul, protokoler, dokumentasi kinclong. Ini bukan cuma soal satu jembatan kecil di Karanganyar. Ini cerminan dari budaya "negeri seremoni" yang lagi rame dibahas orang-orang. Jembatan dibikin gotong royong (artinya biaya material murah, tenaga warga + aparat), tapi biaya seremoni — panggung, konsumsi pejabat, transportasi rombongan, pengamanan, plakat, umbul-umbul, bahkan Zoom sambutan — orang langsung bertanya-tanya: “Ini pasti lebih mahal daripada bikin jembatannya sendiri, kan?” Dan yang bikin miris: jalan sebelum dan setelah jembatan, jalannya masih berbatu, berkerikil, dan rusak. Jadi seremoninya wah, tapi substansinya? Setengah-setengah. Ini bukan pertama kalinya. Dulu era Jokowi juga sering ada peresmian posyandu kecil atau jalan desa yang dihadiri rombongan besar. Sekarang di era Prabowo, pola yang sama muncul lagi. Pejabat daerah suka banget ritual potong pita, sambutan panjang, foto-foto bareng aparat. Katanya buat “legitimasi proyek”, “sinergi TNI-Polri”, “bukti kepedulian”. Padahal rakyat kecil cuma butuh jembatan yang kuat dan jalan yang mulus, bukan panggung megah. Apa dampaknya? ---Pertama, kepercayaan publik langsung goyah. Orang mulai mikir: “Pembangunan beneran atau cuma buat pencitraan?” Satu video viral ini bikin ribuan komentar sarkastik soal anggaran yang “diseremoni-in” terus. ---Kedua, efek domino ke daerah lain. Besok-besok pejabat kecil di pelosok bakal mikir dua kali sebelum ngadain acara besar buat proyek kecil. Atau malah sebaliknya: mereka makin hati-hati, proyek gotong royong malah takut diviralkan, akhirnya pembangunan mandek. ---Ketiga, kalau dibiarkan terus, “negeri seremoni” ini bisa jadi label permanen. Mirip dulu orang bilang “negara wayang” atau “pemerintahan seremonial”. Rakyat makin sinis, dukungan ke program pemerintah turun, padahal niat awalnya baik. Tentu, ada sisi positifnya juga: Kritik medsos kayak gini kadang jadi wake-up call. Bisa aja besok Pemkab Karanganyar atau Kemendagri kasih arahan: “Peresmian proyek kecil cukup sederhana aja, video dokumentasi + serah terima simbolis, gak usah panggung berlapis.” Kalau diambil pelajaran, ini justru momentum bagus buat reformasi birokrasi — lebih fokus ke hasil nyata, bukan kesan wah. Intinya, tweet ini lagi ngingetin kita semua: pembangunan yang bermanfaat buat rakyat itu penting. Tapi cara merayakannya jangan sampai lebih mahal dan lebih ribet daripada manfaatnya sendiri. Kalian setuju gak?

2 Raja Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Salomon Manoppo dan Eugenius Manoppo, dipenjara di tempat yg sama dengan Nelson Mandela di Robben Island 🇿🇦 Perjalanan dimulai 1769 dari Ternate ➡️ Batavia (Jakarta) ➡️ Kaap die Goeie Hoop/Cape of Good Hope (Cape Town) dan tiba 1770

kalian setuju gk?

Prabowo: Saya Bertanggung Jawab Jika Rakyat Kelaparan

rakyat solo emang secinta itu yak sama jokowi ini ???

Kenaikan harga udah kerasa di GBK, Jakarta!!! Januari 2026 : Air mineral botol 600ml di GBK = Rp 5.000 Mei 2026 : Air mineral botol 600ml di GBK = Rp 7.000 Sejak kapan naik anjir kemarin ke GBK udah jadi 7rb aja itu minuman!!

keramaian di.. - blok m - gbk - central park - sency - taman tebet orang indo tuh suka kok ‘jalan kaki’ sebenarnya🥲🙏 kenapa kurang didukung sih?

Asyuuuuu ono Apple Store resmi nang KL. Investasi asing yo bingung nang Indo, peraturane ganti terus.

Ini kemarin di jatim juga ada beberapa indomaret yg tutup apakah strike juga? Coba nanti aku tanya penjualnya, kalo iya, sementara boikot dulu sebagai solidaritas

Jakarta Butuh waktu 15 tahun buat bikin transum yg somehow bagus, daerah lain jauh lebih pelan bahkan ada yg jalan di tempat Cita cita loe keren tapi buat sampe kesana perlu waktu yg gak sedikit (gua ga seutopis loe), in that meantime kelihatannya opsi yg ada ya ride hailing

Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"