FOxNaTive 🇮🇩🇲🇨

Hebat neh Anggota DPRD Kab Fakfak, anak buah @bahlillahadalia . urus masyarakat gak bisa! Urus Bini orang di Hotel Pintar!

@ya2t_jakarta @LambeSahamjja ya kasih duit pemerintah pegang buat belanja negara + bayar hutang aja, ngga usah banyak².. kembalikan ke sektor private, tentu dengan pengawasan. asli gue setuju...NO DEBAT

@LambeSahamjja Kutipan berita diatas "penerimaan pajak turun spending harus dikecilkan juga" 👆APBN disusun neraca berimbang efeknya surplus skr APBN disusun neraca defisit efeknya utang makin banyak

Guys, Ferry Latuhihin baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling tidak takut konsekuensi dari semua kritik yang beredar soal pemerintahan Prabowo sekarang. Dan dia mulai dengan satu angka yang langsung bikin gue terdiam. 108 wakil menteri. Lebih gila dari zaman Soekarno: Soekarno terkenal dengan kabinet gemuknya 100 menteri. Itu sudah dicatat sejarah sebagai salah satu pemborosan birokrasi terbesar Indonesia. Prabowo melampauinya. 108 wakil menteri saja belum termasuk menterinya. Ferry bilang dengan sangat datar: "Birokrasi, Bos. Wakil menteri itu 108 loh. You can imagine ini kabinet yang lebih gila dari zaman Soekarno." Dan ini bukan soal gaya atau estetika pemerintahan. Ini soal uang. Setiap wakil menteri punya gaji, tunjangan, staf, kendaraan dinas, protokol, dan anggaran operasional. Dikali 108 angkanya tidak kecil. Dan semua itu dibayar dari pajak rakyat yang sama yang katanya sedang dihemat untuk efisiensi. Soal Purbaya Ferry akui ada yang menarik, tapi ada yang lebih penting: Ferry tidak membabi buta mengkritik Purbaya. Dia mengakui keberanian Purbaya berani head to head dengan Luhut, berani buka Pandora Box soal mafia-mafia yang selama ini nyaman, berani mengakui ada kebocoran di sistem restitusi pajak. Tapi Ferry memisahkan dengan sangat tajam antara administrasi dan kebijakan. Memindahkan Rp200 triliun dari BI ke Himbara? Itu administrasi. Bukan fiscal policy. Dan hasilnya pun menunjukkan itu: undisbursed loan di perbankan sekarang sudah hampir Rp3.000 triliun. Bank sudah punya likuiditas berlimpah tapi kredit growth tetap jatuh dari double digit ke 7%. Debitur tidak mau ambil kredit bukan karena tidak ada uang di bank tapi karena economic outlook-nya tidak meyakinkan. Bisnis tidak ekspansi di tengah ketidakpastian. Jadi pertanyaan Ferry sangat sederhana dan sangat keras: kebijakan apa yang Purbaya tawarkan untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun ini? Solusi Ferry dan ini yang paling provokatif: Ferry tidak hanya mengkritik. D ia kasih resep yang sangat berlawanan dengan narasi pemerintah sekarang. Turunkan pajak. Semua pajak. PPN dari 11% ke 10%, idealnya ke 5%. Corporate tax diturunkan. PPh diturunkan. Biarkan uang itu tetap di tangan rakyat dan swasta bukan masuk ke kas negara yang menurut Ferry makin besar penerimaannya makin ngawur spendingnya. Logikanya: semakin besar uang yang dikuasai pemerintah semakin besar ruang untuk misallocation of resources. Hambalang. BLBI. IKN. IKTP. Semua terjadi bukan karena kekurangan uang tapi karena uang yang terlalu banyak di tangan yang salah. "The more money the government get, itu makin kacau ekonomi kita." Dan kalau penerimaan pajak turun spending harus dikecilkan juga. Tidak ada jalan lain. Defisit harus dijaga. Negosiasi dengan kreditur kalau perlu. Tapi cara membangun negeri ini harus berubah secara radikal dari government-driven menjadi private sector-driven. Karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Bukan pemerintah. Dan kalau bisnis punya ruang lebih besar untuk bergerak mereka yang akan menggerakkan ekonomi, bukan program pemerintah yang penuh kebocoran. MBG salah dari awal, salah dalam desain: Ferry tidak malu-malu: Terus terang saja saya tidak setuju dengan program-program ultra populis macam MBG dan Koperasi Merah Putih. Ini sudah salah dari awal." Bukan karena niatnya buruk. Tapi karena desainnya tidak masuk akal secara data. Berdasarkan data statistik hanya 7,1% atau sekitar 20 juta orang yang benar-benar dalam kondisi urgen membutuhkan perbaikan gizi. Dari 20 juta itu, mungkin 10 juta adalah anak-anak. Tapi program MBG dirancang untuk menyuapi 83 juta orang dengan anggaran Rp328 triliun. Pertanyaan Ferry: " Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang? Kalau memang mau fokus gizi kenapa tidak targetkan 20 juta yang benar-benar butuh, di daerah tertinggal, dengan sistem kupon yang jauh lebih efisien? Paling mahal 5 triliun." Dan kemudian muncul kabar ada 11 yayasan yang ikut di dalam ekosistem MBG. Ferry langsung tanya: Purbaya berani tidak mengcounter ini? Kalau berani saya cium tangannya." Kabinet 108 wakil menteri yang lebih gemuk dari Soekarno. Program gizi yang menyuapi 83 juta orang padahal yang darurat hanya 20 juta. Anggaran Rp328 triliun untuk program yang tidak menyentuh akar masalah. Dan tidak ada satu kebijakan fiskal yang benar-benar radikal untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun. Ferry tidak bilang Purbaya jahat. Dia bilang Purbaya belum cukup. Dan selama kebijakan yang diambil masih bersifat kosmetik terapi kejut administrasi tanpa perombakan struktural yang nyata angka 8% growth yang terus digembar-gemborkan akan tetap menjadi angka yang indah di slide presentasi, bukan kenyataan yang dirasakan di dompet rakyat.

@ferrykoto @reiginza @prabowo swasembada solar??? kok masih mahal? 😂😂💩

Justru itu namanya Swasembada yang artinya kebutuhan BBM dipenuhi dari produksi dalam negeri sendiri. Saat ini kita sudah swasembada solar, tahun depan Avtur, berikutnya 2028 Pertamax dan RON yang lebih tinggi, 2029 diikuti pertalite. Dibagian mana yg kamu masih tdk paham? nanti saya bantu jelaskan.

Saya bantu jelaskan agar pembaca TEMPO dan warganet tidak menyalahartikan pernyataan Presiden @prabowo. Karena bagi yang awam di Oil and Gas industri, pernyataan ini bisa dituding "omon-omon". ------------ Maksud tidak akan lagi impor BBM/swasembada BBM adalah; kebutuhan BBM dalam negeri (ditarget 2028-2029) sepenuhnya akan disupply dari produksi kilang di Indonesia. Pernyataan ini tidak terkait dengan status lifting Minyak mentah Indonesia. Dimana, untuk minyak mentah, tentu Indonesia masih akan terus impor karena lifting Indonesia jauh dibawah kebutuhan. Target swasembada BBM ini realistis, dan sangat bisa dilakukan Indonesia. Dan ini mestinya sudah dilakukan jauh hari, ber-dekade dulu. Namun, karena kemalasan bangsa kita yang sudah mendunia akibat nyanyian "Tongkat kayu dan batu jadi tanaman", pemerintah abai untuk membangun kilang minyak yang kapasitasnya mampu mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Berbeda dengan Malaysia, yang walau belajar ke Indonesia awalnya soal minyak, mereka sejak awal paham, bahwa lifting akan ada masanya turun, tapi Kapasitas Kilang bisa terus ditingkatkan. Dengan cara pikiran itulah Malaysia sejak lama jadi negara yang SWASEMBADA BBM, malah jadi eskportir BBM, termasuk ekspor ke Indonesia. Walau sejatinya mereka adalah importir crude oile (minyak mentah). Pemerintah akan mengikuti jalan Malaysia, tapi jauh lebih dahsyat karena kita punya sumber energi yang jauh lebih berlimpah dan beragam. Hanya butuh mikir untuk mengolahnya agar betul-betul nanti, pada suatu masa, Indonesia akan jadi EKSPORTIR ENERGI. Salam FK

@ferrykoto @IamTotoPing @prabowo paham dengan BBM tapi ngga paham arti SWASEMBADA?

@IamTotoPing @prabowo Bukan baca pikiran dik Toto, tapi pikiran saya berisi pengetahuan yang bisa memahami apa itu BBM dan apa makna BBM. Tidak semua orang bisa memahami itu, maklum penduduk kita kan termasuk terendah literasinya, mungkin juga dik Totok

@99propaganda main beli-beli aja, emang itu yang dibutuhkan nelayan? ngga ada kajian akademis-nya dulu? bisa jadi bukan kapal yang dibutuhkan nelayan

Presiden Prabowo Subianto ingin ikan dari laut Indonesia harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sebaik mungkin, dan untuk itu pemerintah tengah menyiapkan 1582 kapal bagi para nelayan, tak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus dengan tegas menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. “Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan ‘nyawa’ partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan,” tegasnya. Deddy Sitorus juga menegaskan pembahasan RUU Pemilu harus tetap menjadi inisiatif DPR, demi keberlangsungan partai politik dan menjaga sistem demokrasi. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap

Dari meja-meja tongkrongan, lorong-lorong kampus, lapangan desa, hingga auditorium di dalam dan luar negeri, film Pesta Babi terus diputar dan dibicarakan. Setiap pembubaran melahirkan ruang baru. Setiap pelarangan membuat semakin banyak orang ingin tahu. #PapuaBukanTanahKosong

@watchdoc_ID @Dandhy_Laksono @cypripajudale @idbaruid jujur gw pingin nonton dan @Dandhy_Laksono , tapi gw akan nangis njiirrr.. ngga usah papua, hutan kalimantan, sulawesi dibabat kek gitu aja gw nangis njiirr.. remuk hati gw liatnya, karena gw hidup di tahun 70an-80an masih bisa merasakan hutan yang tertutup embun di kalimantan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Once Mekel bersinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasaran Produk, Selasa (28/4/2026). "Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk hari esok yang lebih cerah. Bangga bisa hadir di tengah-tengah pejuang UMKM yang luar biasa tegar. ​Mari jadikan setiap hambatan sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Kita pasti bisa!" tegas Once Mekel. #PDIPerjuangan #BRIN #UMKMLokal #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #SolidBerderap

SIAPA YANG TAKUT PADA FAKTA FILM "PESTA BABI"? Pemutaran film "Pesta Babi" dihentikan di beberapa tempat. Aneh. Ada yang takut pada film. Ada yang terancam. Siapa dan mengapa? "Pesta Babi" adalah film dokumenter bukan film horor. Bukan film porno. Film itu juga bukan film fiksi atau karangan sutradara. Ia merekam tangis hutan yg roboh. menangkap suara masyarakat adat yg tersisih. Ini adalah realitas yg berdarah-darah di tanah Papua. Tapi, mengapa kebenaran justru dianggap ancaman?

@Hidupsebagai62 @makLambeTurah ini @KPK_RI @KejaksaanRI kemana ya?

KEMENAG SEWA 10 LAPTOP SETAHUN: RP349,8 JUTA. PADAHAL BELI BISA DAPET 12 UNIT LAPTOP MACBOOK PRO M4 LOGIKANYA GIMANA? Dokumen pengadaan pemerintah memang jarang viral. Tapi ketika yang viral adalah sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349.800.000 dari APBN 2026, wajar kalau orang-orang mulai menghitung-hitung. APA YANG TERCATAT DI SIRUP OJK? Berdasarkan dokumen yang beredar dari sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Kode RUP: 63727235 Nama Paket: Sewa Laptop Satuan Kerja: UPT Unit Percetakan Al-Quran, Kementerian Agama Lokasi: Jl. Raya Puncak Km.65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Spesifikasi: Sewa Laptop, 10 unit x 10 bulan Sumber Dana: APBN Rupiah Murni 2026 Total Pagu: Rp349.800.000 Artinya: satu unit laptop disewa selama 10 bulan dengan biaya total Rp34.980.000 per unit. Atau Rp3.498.000 per unit per bulan. KOK BISA SEMAHAL ITU? Harga sewa laptop di pasaran untuk kebutuhan korporat dan perusahaan berkisar antara Rp275.000 hingga Rp1.500.000 per unit per bulan, tergantung spesifikasi. Untuk laptop bisnis kelas menengah seperti Lenovo ThinkPad atau Dell Latitude, harga sewa normal di platform seperti Asani, Arental, atau Bhinneka DaaS ada di kisaran Rp400.000 hingga Rp800.000 per bulan per unit. Dengan harga Rp3.498.000 per unit per bulan yang tercatat di dokumen Kemenag, angka ini 4 sampai 8 kali lipat di atas harga sewa pasar normal untuk laptop bisnis standar. Beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan selisih ini: Pertama, mungkin spesifikasi laptop yang disewa memang premium sekali, misalnya MacBook Pro M3 atau workstation kelas berat. Tapi tidak ada keterangan merek atau spesifikasi laptop di dokumen yang tersebar. Kedua, dalam pengadaan pemerintah, biaya sewa sering sudah mencakup layanan teknis, garansi penggantian unit, asuransi, IT support on-call, dan administrasi kontrak yang menambah harga jauh di atas harga sewa ritel biasa. Ketiga, dan ini yang sering terjadi: markup dalam proses pengadaan. Ini bukan tuduhan, tapi sudah menjadi catatan BPK berulang kali dalam berbagai audit pengadaan IT pemerintah. Yang jelas, tanpa rincian spesifikasi dan klausul layanan dalam kontrak, angka Rp3,4 juta per laptop per bulan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. KALAU LANGSUNG DIBELI, DAPAT APA? Total anggaran: Rp349.800.000 Jumlah unit yang dibutuhkan: 10 laptop Artinya per unit tersedia: Rp34.980.000 BISA BELI LAPTOP APA AJA? Pilihan 1: MacBook Pro M4 14 inci Spesifikasi: Chip Apple M4 Pro, layar Liquid Retina XDR 14,2 inci, RAM 24GB, SSD 512GB, baterai 18 jam Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp30.000.000 per unit Pilihan 2: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Spesifikasi: Intel Core Ultra 7, RAM 32GB, layar 2,8K OLED 14 inci, carbon fiber, standar militer MIL-STD-810H, bobot 1,12 kg Harga: sekitar Rp24.000.000 hingga Rp28.000.000 per unit Pilihan 3: Dell XPS 15 (Intel Core Ultra 9 + RTX 40-series) Spesifikasi: Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA RTX 4060, layar OLED 3,5K 15,6 inci, RAM 32GB, SSD 1TB Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp33.000.000 per unit PERBANDINGAN SEWA VS BELI Dengan sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349,8 juta, negara tidak mendapatkan aset apapun setelah kontrak berakhir. Setelah 10 bulan, laptop dikembalikan. Kemenag kembali dari nol. Dengan membeli 10 unit ThinkPad X1 Carbon seharga total maksimal Rp280 juta, negara mendapatkan 10 laptop premium kelas dunia yang menjadi aset negara, bisa digunakan 5 tahun ke depan, bisa diaudit fisiknya, dan masih sisa Rp69 juta untuk pemeliharaan dan aksesori. Ini bukan soal benar atau salah secara hukum. Sewa perangkat IT untuk instansi pemerintah memang dimungkinkan dalam regulasi pengadaan. Tapi secara efisiensi anggaran dan logika keuangan publik, angka ini layak dipertanyakan.

@vita_AVP anomali, katanya untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat, tapi yg bikin dapur, TNI, POLRI, skr LAPAS, kemarin KAMPUS? gimana ekonomi kerakyatan nya?

Pemerintah mikir gak sih kalau napi masuk dapur artinya mereka bakal pegang pisau dan peralatan dapur yang bisa dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan.

@kompascom liat trailernya aja gw pingin nangis, hutan² papua.. 😭😭 njir dah.. bangs*t

Aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” di Pendopo Benteng Oranje, Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/5/2026) malam. Dalam video, Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan, pembubaran dilakukan karena film tersebut dinilai menuai banyak penolakan dan dianggap bersifat provokatif oleh sebagian masyarakat. #PestaBabi #Ternate #cut

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia berencana memperingati 125 tahun kelahiran Soekarno melalui berbagai kegiatan, termasuk penerbitan tulisan sejarah hubungan Bung Karno dengan Rusia. Rencana itu disampaikan Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov saat bertemu Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Megawati Soekarnoputri menyambut baik gagasan tersebut, dan menyampaikan PDI Perjuangan juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno pada Juni mendatang. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama riset antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan lembaga ilmiah Rusia. #BungKarno #MegawatiSoekarnoputri #IndonesiaRusia #PDIPerjuangan #SatyamEvaJayate #SolidBerderap

Keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Hari Palang Merah Sedunia, 8 Mei 2026. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno mendahulukan pendirian Palang Merah Indonesia (PMI) sebelum perangkat negara lainnya dibentuk. Karena Bung Karno tahu di depan ada pekerjaan sangat berat yang membutuhkan peran PMI dalam urusan kemanusiaan, sekaligus membuktikan diri sebagai bangsa merdeka yang menjalankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Terima kasih atas dedikasi seluruh relawan dan insan Palang Merah yang telah berjuang dalam misi kemanusiaan. Mari kita terus kobarkan semangat kepedulian dan solidaritas untuk membangun dunia yang lebih berperikemanusiaan. #HariPalangMerahSedunia #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap

Siklusnya.. Jalan2... pulang.. pidato.. tantrum.. jalan2 lagi.. pulang.. pidato.. tantrum.. jalan2 lagi.. negara bodo amat.. presiden aji mumpung jalan2 terooosssss.. yang bayarin bukan gue ini.. udah 1.5 tahun kek gitu ini cak imin kok bisa dapt kursi di menteri yakk?? sementara anies kagak diajak?

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengapresiasi budaya demokrasi dan riset para siswa di Sanggar Anak Alam di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. "Sanggar Anak Alam ini keren. Anak-anaknya begitu ceria. Mereka berani bicara, diskusi dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, malu atau canggung. Benar-benar belajar dengan merdeka," kata Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga menjelaskan bahwa anak-anak belajar sesuai minat mereka. Seperti Ara yang menyukai kereta api, sehingga ia banyak mempelajari dunia perkeretaapian hingga hafal nama-nama kereta, lokomotif, bahkan berbagai peristiwa terkait kereta api. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap

@neVerAl0nely___ njir, salah apa ular itu dilempar-lempar gitu.. dia kan mahluk hidup juga.

Tidak ditemui Lucky Hakim saat unjuk rasa, massa aksi dari Aliansi Topi Jerami melempar puluhan ular ke Gerbang Pendopo Indramayu. Kamis, 7/5/2026 Ular tersebut secara khusus mereka hadiahkan untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim.