hartawan hari

Kasus media tunawisma (homeless media), mengingatkan pentingnya pagar api, yaitu pemisahan tegas antara ruang redaksi dan kepentingan bisnis, politik, maupun pemilik modal. Pagar ini menjaga agar berita tidak dikendalikan sponsor, pemilik perusahaan, partai politik, atau kepentingan pribadi wartawan. Tanpa pagar api, media kehilangan independensinya. Berita bisa berubah menjadi alat promosi, propaganda, atau transaksi kekuasaan. Bahaya ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada homeless media (kanal personal atau media tanpa struktur redaksi jelas), tetapi juga media mainstream. Pada homeless media, masalahnya sering berupa tidak ada kode etik, sponsor dan donatur mempengaruhi isi, opini bercampur dengan fakta, pembuat konten merangkap buzzer, atau konsultan politik, tidak ada mekanisme koreksi dan akuntabilitas. Sementara pada media mainstream, pagar api juga mulai retak ketika pemilik media ikut politik praktis, redaksi ditekan kepentingan bisnis grup perusahaan, pengiklan menentukan arah berita, jurnalisme diganti logika klik dan algoritma, newsroom takut kehilangan akses kekuasaan. Akibatnya sama, publik sulit membedakan mana informasi independen dan mana narasi pesanan. Jika homeless media berisiko menjadi propaganda tanpa institusi, maka media mainstream berisiko menjadi propaganda yang tampak profesional. Keduanya sama-sama berbahaya bagi demokrasi karena merusak kepercayaan publik terhadap media dan fakta itu sendiri. Saat media mainstream makin melemah, media tunawisma mesti membangun kode etik dan pagar api, agar tidak jatuh pada masalah yg sama yg dialami media mainstream. Masalahnya, apa mungkin dg struktur media tunawisma?

@MurtadhoRoy Doktrin wali itu hilir. Di hulunya ada akal yg dimatikan a/n kepatuhan & ketaatan pd agama. Inkompetensi agamawan dibungkus anti logika dlm beragama. Pengharaman logika & filsafat. Oknum agamawan bermain diatas umat yg gampang dibius doktrin2 tdk logis ini.

Doktrin2 wali ini harus ditolak. Krn melecehkan akal sehat. Muak bener lihat doktrin kewalian di lingkungan pesantren yg makin mengekalkan patriarkisme. Makanya materi kesetaraan gender, logika/penalaran, harus diajarkan di pesantren.

@kangdede78 Akankah media2 diatas menulis setiap berita dg cover both sides? Misal penanganan bencana alam sumatera, MBG dan kopdes dg angle lain. Ataukah hanya versi pemerintah?

Tidak ada yg salah sama sekali jika media homeless, para kreator konten independen di medsos yg dekat dgn anak muda menjadi bagian dari penyebar kebaikan untuk rakyat & bangsa. Di era digital saat ini, generasi Z lebih bnyk mengonsumsi informasi melalui video pendek, meme, dan narasi ringan ketimbang media mainstream yg sering terasa kaku. Dengan mengajak media homeless, pemerintah justru menunjukkan sikap inklusif & adaptif, mendekatkan program-program kerakyatan seperti makan siang gratis, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga upaya menuju Indonesia Emas 2045 langsung ke jantung generasi penerus. Kolaborasi ini bukan pengendalian, melainkan sinergi cerdas agar informasi positif, fakta yg diverifikasi, dan semangat membangun dapat tersebar lebih luas, efektif, dan mudah dipahami. Kritik yg menyebut hal ini sbg “pembelian” atau “penghancuran idealisme” sering kali berlebihan & justru mencerminkan keinginan mempertahankan narasi perpecahan. Media mana pun, termasuk yg selama ini kritis, boleh & bahkan diharapkan berkontribusi selama berbasis fakta & etika jurnalistik. Banyak media homeless yg sudah terbukti mampu menyajikan konten edukatif dgn kreativitas tinggi, sehingga kerja sama dgn pemerintah menjadi peluang profesional sekaligus naik kelas bagi mereka. Ini win-win: pemerintah mendapat jangkauan lebih baik ke anak muda, sementara kreator mendapat ruang untuk berkembang secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan integritas. Yang penting adalah transparansi & menjaga kualitas, bukan menutup diri dari kesempatan membangun bangsa. Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan gotong royong informasi yg konstruktif, bukan hny konten provokatif yg memicu amarah semata. Media homeless yg ikut menyebarkan kebaikan justru membuktikan bahwa idealisme sejati adalah yg bermanfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar oposisi tanpa solusi. Mari dukung setiap upaya yg mempersatukan elemen bangsa untuk kemajuan bersama. Kita percaya bahwa semakin bnyk pihak yg terlibat dalam penyebaran narasi positif, semakin cepat Indonesia maju & sejahtera.

Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI: 1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin? Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama. 2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan? 3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri? Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan. Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri. Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan. Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika. Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya. Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak. Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim. Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak. Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial. Bukan karena baris-berbaris. 😬

@KapudS640 Semacam adagium : kesalahan yg terus diulang & terencana sadar bisa menimbulkan rasa kenormalan yg diterima. Semacam doktrin yg dijejalkan scr masif & konsisten. Rezim orba sdh mencobanya & berhasil. Misal tanyakan generasi yg lahir 50-60an soal komunis & enaknya era soeharto.

Presiden Prabowo Subianto memang cerdik. Ratusan trilyun dana pendidikan yang dipakai untuk MBG itu bisa menciptakan endowment effect pada dua kelompok orang sekaligus. Kelompok pertama adalah para politisi dan pebisnis yang dapat proyek SPPG. Kelompok kedua adalah para siswa penerima makan siang gratis (enak gak enak, pokok gratis). Apa itu endowment effect? Endowment effect adalah rasa ketergantungan pada sesuatu yang terasa bernilai sejak dinikmati. Misal sampeyan biasanya nyaman-nyaman saja (atau nyaman-nyaman banget) naik KA eksekutif. Tapi sejak nyicipi KA kompartemen, badan jadi pegel kalau naik eksekutif. Di kalangan pemilik SPPG, endowment efeknya adalah proyek padat karya dan padat modal yang multi-years. Prabowo mengalihkan bongkah besar dana pendidikan untuk proyek SPPG. Ini adalah nyaris satu-satunya cara agar para politisi bisa turut menikmati dana pendidikan secara rutin. Ketimbang nyuruh mereka ngajar, Prabowo menyuruh mereka menyiapkan makanan. (Sebagai putra seorang dosen, sang presiden pasti tahu bahwa mengajar itu jauh lebih sulit daripada menyiapkan makanan). Ketimbang mengajak mereka mencerdaskan bangsa, Prabowo mengajak mereka mengenyangkan siswa. Simpel dan efektif. Saat Prabowo butuh memusatkan oligarki, MBG adalah cara yang sangat cerdas. Ini harus diakui. Bagi sejumlah politisi, MBG adalah sumber penghasilan baru yang rutin dan besar. Tanpa korupsi pun, proyek ini sudah lucrative, apalagi ditambah korupsi. Jangan lupa, di mana ada procurement, di situ ada korupsi. Apalagi kalau procurement-nya aneh-aneh seperti di MBG (misal kaos kaki milyaran). Kelak, para pihak yang terlibat tak akan ingin proyek itu sirna. Inilah endowment effect di kalangan politisi dan pengusaha. Bagaimana dengan para pelajar penerima MBG? Mereka perlahan akan menikmati makan siang gratis ini. Memang ada beberapa kasus ekstrem seperti keracunan. Tapi selebihnya, makan siang gratis itu oke lah. Bukan the best thing in your life, tapi ok. Para siswa ini kelak tak akan ingin MBG hilang. Endowment effect di kalangan ini adalah kenyamanan makan siang gratis yang membuat mereka tak perlu antri di kantin. Saya dan Anda boleh pro boleh kontra pada MBG. Tapi saya terpaksa mengakui bahwa ini adalah cara efektif untuk menjadikan Prabowo (kalau bukan sekarang, ya besok-besok) sebagai pahlawan di dalam kabut endowment effect itu. Gimana, aman? cc:Abdul Gaffar Karim

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia. 1 Mei — Hari Buruh. Prabowo hadir di Monas. Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi. Berpidato. Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah. 2 Mei — Hari Pendidikan Nasional. Prabowo rapat tertutup di Hambalang. Tidak ada seremoni khusus. Tidak ada pidato untuk guru dan siswa. Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas. Bukan kebetulan ini adalah pilihan. Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat. Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik. Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi. Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas. Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana. Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik. Makanya satu dirayakan dengan meriah. Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang. Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet: 8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran. 2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi. Pola ini konsisten. Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama: "Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia." Tanpa angka. Tanpa target. Tanpa timeline. Tanpa akuntabilitas. Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini: Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak. Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi. Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah. Bukan ide buruk. Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih: Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali. Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat. Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi. Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya. "Ing ngarsa sung tulada." Di depan memberi teladan. Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia? Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar. Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis. Bukan salah buruhnya. Mereka memang harus diperjuangkan. Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan. Itu politik. Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

@MardaniAliSera Bgmn komentar antum soal pernyataan prabowo yg menyebut kabur aja ke yaman? Sbg partai dg identik dg islam, harusnya bersuara & bersikap. Yaman melekat dg agama islam. Mulai dari istilah rukun yamani hingga penyebutan bangsa yaman oleh nabi saw.

Pendapat tsb masuk akal dan rasional. Namun, threshold yang terlalu rendah justru bisa membuat proses pemerintahan menjadi lebih panjang dan rumit, padahal sistem yang kita anut adalah presidensial. news.detik.com/berita/d-84681…

@cholilnafis Andai antum sbg kyai konsisten utk sbg pengontrol pemerintah, umat ini akan terjaga. Sayangnya antum lepas kontrol setuju dengan BOP. Blm terdengar antum klarifikasi atas kesalahan itu. Tentu akan dimaafkan. Toh manusia bisa salah kecuali nabi saw yg maksum.

Kabur ke Yaman? kata yg tak bijak disampaikan ke publik. Yaman itu diabadikan di sudut Ka’bah yg disebut Rukun Yamani. Ini bukan hanya sudut Ka’bah yg menghadap Yaman, tapi juga membawa resonansi makna: dari arah itulah datang warisan iman yang lembut, hikmah, dan tradisi zuhud

Awalnya gua kira nonton short video di HP itu bisa menjadi pengisi waktu luang. Tapi setelah baca jurnal ini, gua baru tau efeknya bisa berbahaya untuk otak. Penelitian dari Tiongkok ini meneliti 48 orang, terus dilihat kebiasaan mereka nonton short video, lalu dicek fungsi atensi & kontrol diri, didukung juga dengan pemeriksaan EEG. Hasil penelitian ini cukup bikin gue kaget antara lain: -Semakin sering nonton short video, semakin turun kemampuan otak buat kontrol diri -Fungsi eksekutif otak, terutama atensi, juga menurun Short video ternyata berasosiasi dengan overstimulasi dengan karakteristik cepat, singkat, dan penuh reward instan. Lama-lama otak jadi kebiasaan butuh stimulus cepat, sehingga bikin fokus jangka panjang makin susah. Yang menarik dari studi ini adalah: Semakin tinggi tingkat kecanduan (adiksi) untuk menonton short video di smartphone, berasosiasi dengan semakin rendah tingkat pengendalian diri (self control) 𝗞𝗘𝗦𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗔𝗡 Kebiasaan nonton short video ternyata berkaitan dengan penurunan self-control dan turunnya fungsi eksekutif otak, terutama kemampuan atensi.

@JimlyAs Berarti posisi iran benar ya prof? Berhadapan dg negara yg presidennya tdk punya standard kebaikan apapun baik moral dan hukum. Lalu kenapa pemerintah tdk berpihak ke iran? Malah pergi ke amerika dan ttd perjanjian pertahanan dg mereka?

Kesetiaan hanya kpd konstitusi, rule of laws and of ethics, not of man. Tunduk hnya pd lawfull command bukan unlawfull command. Kalo trima printah atasan, cek dulu apa yg kasih printah brwenang; pstikn printah trkait wwenang institusi tmpt mngabdi & printah tsb tdk langgar hkum.

@nu_online Harusnya ada standarisasi profesi utk ulama. Sama spt profesi lainnya spt dokter, notaris, lawyer dll. Negara2 islam lain terapkan hal ini. Spy tdk jd cek kosong, siapapun bisa mengisi bahkan tanpa kualifikasi & kompetensi.

“Nadhlatul Ulama harus dipimpin ulama” Siapakah ulama itu? #NUOnline

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

@unilubis Kata mantan dubes utk iran, pemerintah sana banyak kasih tawaran kesini. Termasuk teknologi drone. Pemerintah bergeming. Sbg negara minyak terbesar ke-3. Yg dapat untung malah china & rusia. Dibawah harga pasar. Andai pemerintah tdk takut dg tekanan AS.

Kata seorang ahli, ilusi ttg harga crude Rusia lbh murah terjadi ketika sekitar 4 thn lalu, AS mematok harga max US$ 60 / barrel utk minyak Rusia dan belinya harus melalui AS. Lalu diembargo. Belakangan minyak Rusia dapat dispensasi terbatas. Dan Rusia jual crude harga pasar 🤷‍♀️

@kumparan Pejabat china kalau ke luar negeri & berdialog dg kolega disana, tetap gunakan bhs china. Ada translator yg dampingi. Bentuk nasionalisme & kebanggaan thd identitas bangsanya.

Tri Adhianto mewajibkan ASN Pemkot Bekasi menggunakan bahasa Inggris saat rapat Zoom setiap Jumat selama kebijakan WFH mulai 17 April 2026. Kebijakan “one day English” ini bertujuan meningkatkan profesionalitas ASN sekaligus mempersiapkan Bekasi sebagai kota berstandar internasional. Pelaksanaannya akan dievaluasi dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai penilai, sementara kinerja ASN tetap dipantau melalui laporan harian di sistem E-Kinerja. Tri menyebut langkah ini juga mendukung kerja sama internasional dan menarik investasi asing, seiring kolaborasi Bekasi dengan sejumlah kota di Jepang, Korea Selatan, dan investasi dari China. 📸: Dok. kumparan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R158 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

@rustamaji Saya kira ini bagian dari strategi diplomasi. Disini misalnya, bertemu dg tokoh2 yg kelihatan random. Pdhal punya tujuannya masing2. Ketemu jkw di solo misalnya, respon krn ucapan duka tdk disampaikan lsg tapi lwt surat.

Ini Kedubes Iran di seluruh dunia telah menghilangkan kesakralan dan kewibawaan diplomasi antar negara 😭

@ariel_heryanto Setuju. Iran yg diembargo 47 tahun itu aja mampu bikin ekosistem pendidikan dlm negerinya dg baik. Mhsw bukan lokal iran saja, tapi dari berbagai negara. Pendidikan kaum perempuan disana jg maju. Membalikkan framing tertindas & terbelakang.

Ketimbang mengobral belanja besar untuk memproduksi sebanyak-banyaknya lulusan pascasarjana luar negeri, sebaiknya Indonesia mulai memprioritaskan perbaikan ekosistem pendidikan tinggi dalam negeri sendiri. #LPDP #Beasiswa kompas.id/artikel/studi-…

@MardaniAliSera Buat tambahan, para muslimah kita bukan hanya sangat lantang bersuara pd palestina, tapi juga sukses di bidang akademis. Semisal perempuan di iran yg diframing tertindas & terbelakang. Coba lihat fakta sebenarnya.

Perempuan. Asal Italia. Bukan negeri Muslim. Tapi lantang bersuara membela Palestina. Melawan semua kekuatan besar pendukung zionis Israel. Inilah inklusivitas. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan Allah Swt yg Rahman, Rahiim, Aliim dan Hakiim tahu mana hati yg digerakkan utk membela kebenaran dan menyuarakan penderitaan. Doa kita utk semua orang baik dimanapun berada🙏

@JackVardan Rusia & china katanya sekutu dekat iran. Walaupun sekutu tetap aja pragmatis. Banyak yahudi rusia tinggal di israel. Kira2 sm spt turki. Erdogan oportunis & pragmatis. Sok-sok teriak bela palestina. Tapi dagang dg israel jalan terus.

Ini salah satu contoh Perselingkuhan dua raksasa kapitalis. Di permukaan seolah kontra, di lain sisi ketika berbicara bisnis ada kesepakatan. Jangan terlalu benci Iran atau Arab Saudi, jangan terlalu benci China atau Amerika. Karena kapitalis yang memiliki papan caturnya.

@unilubis Konten sosmed mereka lahir dari orang2 tercerahkan pikiran & merdeka jiwanya. Amerika yg konon super power & menakutkan itu aja dilawan sama iran. Bendera amerika & isr43l dijadiin keset di pintu2 rumah. Tanamkan jiwa berani & merdeka.

Tim medsos pemerintahan di mana pun perlu belajar dari admin kedubes2 Iran merespons 'musuh'. Kontennya menohok tapi bikin tersenyum. On point. Smart. Skak! Yang Tahu Tahu Aja (YTTA) 😁 #SelasaRasa

@MurtadhoRoy Sirkel rezim bisa seragam begini ya soal z10nis. Gak satupun yg beda suara. Bahkan 16 ormas yg datang pun bisa aklamasi dukung masuk BOP.

Menteri bidang "Ru'yatul Hilal" ini memang rasa Hasbara. Kalo gerakan boikot global dianggap bukan solusi? Terus apa yg ands tawarkan? Sebenarnya keahlian beliau adalah soal kesetaraan gender dlm Al Qur'an (disertasinya). Tapi kalo padangan2 selain tema itu, banyak yg ngaco.