Tim Bubur Diads

Guys, ada berita dari Malang yang menurut gue salah satu contoh paling telanjang dari dinasti politik di level pemerintah daerah. Dan yang bikin gue tidak habis pikir bukan hanya perbuatannya. Tapi apa yang diucapkan bersamaan dengan perbuatan itu. Yang terjadi: Bupati Malang M. Sanusi melantik 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang pada 13 April 2026. Salah satu yang dilantik: Ahmad Dzulfikar Nurrahman putra kandung Bupati Sanusi sendirisebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini bukan posisi staf. Ini Kepala Dinas. Eselon II. Pejabat pimpinan tinggi pratama. Dan ini yang membuat gue berhenti: Di acara pelantikan yang sama di hadapan 447 pejabat yang baru dilantik Bupati Sanusi berkata: Jual beli jabatan tidak ada. Yang dilantik tidak dimintai uang. Kalau ada yang bayar, bilang saya. Kita harus hentikan semua ini. Pakta integritas ini tidak boleh dilanggar. Larangan menerima atau memberi hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun." ini adalah komitmen untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semua kalimat itu diucapkan di hari yang sama setelah melantik anaknya sendiri sebagai kepala dinas. Ini bukan soal apakah Dzulfikar kompeten atau tidak: Gue tidak tahu rekam jejak Dzulfikar. Mungkin dia qualified. Mungkin dia memang terbaik di antara kandidat yang ada. Tapi itulah masalahnya kita tidak tahu karena prosesnya tidak transparan kepada publik. Dalam sistem merit yang sehat yang diatur dalam UU ASN pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus melalui seleksi terbuka. Ada panitia seleksi independen. Ada penilaian kompetensi. Ada pengumuman hasil yang bisa diaudit. Apakah semua itu terjadi sebelum putra Bupati menduduki kursi Kepala DLH? Tidak ada penjelasan publik yang memadai soal ini. Yang paling ironis dari seluruh kejadian ini: Sanusi bilang tidak ada jual beli jabatan dan itu mungkin benar secara harfiah. Anaknya mungkin tidak membayar sepeser pun. Tapi ada bentuk lain dari transaksi jabatan yang tidak melibatkan uang: n ama keluarga. Ketika seorang bupati melantik anaknya sendiri sebagai kepala dinas tidak perlu ada uang yang berpindah tangan. Jabatan sudah dibeli dengan privilege yang jauh lebih mahal dari uang dengan akses ke orang yang paling berkuasa di daerah itu. Dan tidak ada pasal dalam pakta integritas yang melarang itu karena tidak ada yang mau menuliskannya. Ini bukan kasus pertama dan tidak akan jadi yang terakhir: Mahfud MD sudah pernah menyebut dalam podcast-nya: dinasti politik adalah salah satu problem struktural demokrasi Indonesia yang paling sulit diberantas. Bukan karena tidak ada aturannya. Tapi karena orang yang melanggar aturan itulah yang punya kuasa untuk menegakkan aturan itu. Siapa yang akan periksa apakah seleksi Dzulfikar sudah memenuhi standar merit? KASN Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang laporan dan rekomendasinya sering diabaikan kepala daerah tanpa konsekuensi berarti. Dan satu pertanyaan yang perlu dijawab Bupati Sanusi secara publik: Berapa kandidat yang ikut seleksi untuk posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang? Apa hasil penilaian kompetensi masing-masing? Mengapa putra Bupati yang terpilih? Kalau jawabannya tersedia dan transparan silakan tunjukkan ke publik. Kalau tidak tersedia maka pidato soal pakta integritas dan larangan gratifikasi itu hanya terdengar seperti ceramah yang disampaikan oleh orang yang paling tidak berhak menyampaikannya di hari itu. Bupati Malang melantik anaknya jadi kepala dinas lalu ceramah soal integritas di acara yang sama. Ini bukan paradoks yang rumit. Ini contoh sederhana dari sesuatu yang sudah lama jadi kanker dalam tata kelola pemerintahan daerah Indonesia: standar ganda yang dijalankan dengan percaya diri penuh. Dan selama tidak ada mekanisme akuntabilitas yang benar-benar punya gigi ini akan terus terjadi. Di Malang. Di daerah lain. Dengan nama yang berbeda tapi pola yang sama.