Ippei Tsuruga | Spesialis Jaminan Sosial

Jika Anda memiliki topik yang bisa saya jelaskan tentang kebijakan jaminan sosial, beri tahu saya. Saya mungkin akan membahasnya di episode berikutnya di YouTube. @ippeitsuruga?sub_confirmation=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@ippeitsuruga?…

@txtdaritaxpayer Ya, kepercayaan memang sangat penting. Tanpa kepercayaan kepada pemerintah, jaminan sosial tidak dapat dibangun, dan masyarakat harus bergantung pada diri mereka sendiri.

@ippeitsurugaEN Jepang punya high trust society Pak. Di Indonesia, tidak. Sudah banyak kasus korupsi di perusahaan dana pensiun : Asabri, Jiwasraya, Taspen, Daspen Pertamina. Mungkin br berapa tahun jalan, perusahaan dana pensiun sudah pailit karena rugi uangnya dipakai invest saham gorengan

Kemarin, Dana Pensiun Jepang memotong 23 juta rupiah dari rekening saya untuk kontribusi 12 bulan ke dana tersebut. Semua warga negara Jepang harus membayar sekitar 10% dari upah minimum setiap bulan. Setelah usia 65 tahun, Pemerintah akan terus membayar saya sekitar 40% dari upah minimum setiap bulan. Jika Indonesia memulai program serupa, semua warga negara Indonesia berusia 20-65 tahun harus membayar 300.000 rupiah setiap bulan. Pemerintah akan membayar 1 juta rupiah setiap bulan setelah usia 65 tahun. Apakah Anda ingin memiliki program ini?

Berikut penjelasan tambahan mengenai rancangan program ini. Dalam program ini, seluruh warga negara Indonesia wajib membayar iuran sebesar 300.000 rupiah setiap bulan selama 30 tahun antara usia 20 hingga 65 tahun, dan mereka akan berhak menerima tunjangan sebesar 1 juta rupiah setiap bulan. Baik iuran maupun tunjangan akan disesuaikan dengan pertumbuhan upah dari waktu ke waktu sehingga nilai tunjangan dan keberlanjutan dana akan terjamin. Jika seseorang tidak mampu membayar iuran bulanan, mereka harus melapor ke BPJS TK untuk membuktikan ketidakmampuan membayar, dan BPJS TK akan membebaskan pembayaran tersebut. Namun, orang-orang tidak akan memiliki insentif untuk meminta pembebasan, karena tunjangan mereka di masa depan akan berkurang. Program ini bertujuan untuk memberikan penghasilan tetap kepada "seluruh" warga negara Indonesia untuk dibayar hingga meninggal dunia tanpa dukungan penghasilan anak. Jika masyarakat melapor tepat waktu ke BPJSTJ dan mendapatkan pengecualian, mereka masih dapat menerima 500.000 rupiah (disesuaikan dengan pertumbuhan upah setiap tahun). Jika mereka tidak melapor secara teratur dan mengajukan pengecualian, manfaat yang diterima akan lebih rendah dari 500.000 rupiah. Masyarakat yang disiplin dan pekerja keras akan terlindungi dalam program ini.

@dhamangep Benar sekali. Masalah utama JHT adalah program-program ini tidak dirancang untuk memberikan manfaat yang cukup bagi pekerja mandiri dan ibu rumah tangga.

@ippeitsurugaEN Indonesia sudah melakukan program jaminan pensiun sejak 2015 dengan iuran sebesar 3% dari gaji pokok. 2% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja.

@Elichika2525 Benar sekali. Masalah utama JP dan JHT adalah program-program ini tidak dirancang untuk mencakup pekerja wiraswasta dan ibu rumah tangga.

@ippeitsurugaEN Di bpjs ketenagakerjaan ada program "Jaminan Pensiun" tapi kayaknya ga wajib. Kalo iuran (3%) program ini selama >15 tahun nanti setelah umur pensiun dapet 15-40% dari rerata gaji. Tapi kalo <15 tahun itu jatohnya kayak JHT bisa claim senominal yang dibayarkan + bunga.

@el_ardee Benar sekali. Masalah utama JP dan JHT adalah program-program ini tidak dirancang untuk mencakup pekerja wiraswasta dan ibu rumah tangga.

@ippeitsurugaEN Kalo dikantor, pers ngikutin Jaminan Pensiun dari Jamsostek, sistemnya kalo <15 thn akan diberikan semuanya, >15 thn akan dibayar /bln. Dan ada program dr kantor jg, bisa memilih dipotong 5% atau 10%. Dr ini dipotong buat JP & JHT, sisanya msk tab pensiun

@BiLLYKHAERUDIN JP tidak mencakup pekerja lepas dan ibu rumah tangga. Itulah alasan utama mengapa hanya sedikit orang yang dapat mengharapkan penghasilan tetap di usia tua.

@ippeitsurugaEN Apa bedanya dengan skema BPJS ketenagakerjaan pak

@saynotovita2 Bagaimana pemerintah dapat memperoleh kepercayaan juga merupakan kunci yang sangat penting.

Nope, karena negara ini banyak pencuri

@DindaLaw88 Sistem saat ini hanya memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam JHT tetapi tidak dalam JP.

@ippeitsurugaEN BPJS TK MANDIRI kaya wiraswasta dapat tidak yah...

Poin yang bagus. Ya, BPJS memiliki JP. Tetapi JP tidak mencakup pekerja wiraswasta atau ibu rumah tangga. JP hanya akan mampu membayar tunjangan bulanan kepada 3 juta lansia dari 70 juta pada tahun 2045. Ini bukan karena kesalahan atau korupsi BPJS, melainkan karena keterbatasan desain programnya.

@ardiPseptiadi Ini adalah skema manfaat pasti sehingga memiliki rumus yang berbeda dari investasi. Manfaat pensiun juga akan disesuaikan dengan pertumbuhan upah.

@ippeitsurugaEN potongan pensiun 10% tapi dikembalikan 40%. Berarti yield per bulan setelah pensiun 300% terhitung setelah 65 tahun?? 🧐

Poin yang bagus. Memang subsidi mungkin merupakan solusi mudah dan jangka pendek meskipun akan menyebabkan peningkatan pajak dan kontribusi jaminan sosial bagi orang lain. Pembayaran rutin memang kuncinya. Di masa depan, pola pikir masyarakat harus berubah menjadi "ini adalah biaya yang harus kita bayar untuk hidup tanpa alasan apa pun" seperti halnya sewa, makanan, dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya. Kebanyakan orang menganggap skema pensiun kurang diprioritaskan dibandingkan tembakau saat ini.

@ippeitsurugaEN Saya sih yes, tapi sebagian besar pekerja Indonesia (60% di sektor informal) akan kesulitan membayar rutin karena pendapatan pun tak tetap. Mungkin yg lebih masuk akal: kontribusi proporsional terhadap income, dengan subsidi govt untuk low income informal workers (spt PBI di JKN)

Mengapa jaminan sosial masih sering dipahami sebagai biaya tambahan bagi pengusaha? Dan mengapa persepsi itu perlu diubah? Dalam episode Insider Insights ini, Nikodemus Beriman Purba, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pemberi kerja, menjelaskan bahwa jaminan sosial tidak seharusnya dilihat hanya sebagai beban biaya. Dari perspektif pengusaha, jaminan sosial juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap risiko, keberlanjutan usaha, dan produktivitas pekerja. Pak Niko menyoroti bahwa ketika risiko seperti kecelakaan kerja atau kematian terjadi, perusahaan belum tentu mampu menanggung seluruh beban manfaat secara mandiri. Karena itu, perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian menjadi penting, bukan hanya bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga bagi pengusaha. Ketika pekerja terlindungi, mereka dapat bekerja dengan lebih tenang, lebih fokus, dan produktivitas pun lebih terjaga. Percakapan ini juga menekankan bahwa sistem jaminan sosial yang kuat seharusnya benar-benar memberikan manfaat yang bisa dirasakan peserta, melindungi orang agar tidak jatuh miskin saat menghadapi risiko, dan mendukung keberlanjutan dunia kerja secara lebih luas.

Bagaimana Pengusaha Memandang Jaminan Sosial? - Niko Purba (DJSN) | Insider Insights #21 [New Video] youtube.com/watch?v=T20Ebf… #Update

Sebagian orang berkata, "Kami tidak ingin membayar iuran jaminan sosial atau pajak lebih banyak kepada Pemerintah, jadi kami tidak menginginkan program pensiun di BPJS. Anak-anak saya akan merawat saya di masa tua. Saya lebih mempercayai anak-anak saya daripada Pemerintah." Bagaimana menurut Anda?

Teman-teman Indonesia. Ini adalah laporan triwulanan tentang imbal hasil investasi dan portofolio dana pensiun Jepang seperti BPJS-TK. Di mana kami dapat menemukan informasi tentang portofolio investasi BPJS dari dana pensiun Anda?

Teman-teman saya mengatakan harga wadah makanan plastik sudah naik. Jika demikian, bisnis Kaki Lima dan Warung akan terdampak, dan mereka harus menaikkan harga makanan. Benarkah begitu?

Mengapa ketika jumlah lansia di Indonesia terus bertambah, beban merawat masih banyak jatuh ke keluarga? Dan mengapa dalam praktiknya, perempuan justru sering menanggung tanggung jawab perawatan yang lebih besar? Bu Diah menyoroti bahwa care work tidak boleh terus membebani perempuan, dan perlu didistribusikan lebih merata. Di Indonesia, masih ada anggapan bahwa ketika sebuah keluarga memiliki lansia, yang merawat adalah anaknya. Di saat yang sama, jumlah lansia terus meningkat. Saat ini ada sekitar 34 juta lansia, atau 12% dari total populasi, dan dalam 20 tahun ke depan jumlahnya diperkirakan mencapai 60 juta orang. Ini berarti tantangan perawatan lansia, sandwich generation, dan care ecosystem akan menjadi semakin penting untuk dibahas sekarang. Dalam episode Insider Insights ini, Diah Larasati, Co-Founder dan Executive Director Arunala Institute and Foundation Indonesia, membahas bagaimana Indonesia menghadapi penuaan penduduk, keterbatasan ekosistem perawatan, rendahnya akses jaminan pensiun, serta hubungan antara care work, pekerjaan informal, dan perlindungan sosial. Percakapan ini juga menyoroti bahwa hanya sekitar 5% lansia yang memiliki akses ke jaminan pensiun, sementara banyak yang masih bergantung pada keluarga. Di sisi lain, pekerja informal masih mendominasi, perlindungan sosial belum memadai, dan perempuan sering terdorong keluar dari pekerjaan formal karena beban perawatan. Bu Diah juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, JHT, jaminan pensiun, revisi UU SJSN, dan kebijakan yang lebih ramah perempuan. youtu.be/ZxuGi0vAtv8

Lansia di Indonesia Terus Bertambah. Siapa yang Akan Merawat? - Dyah Larasati | Insider Insights #20