ismoyo

@iiosomnia @maqdisasha @sastraepoeja Kalau yg ono meski banyak yg bilang suka over claim,namun untuk claim mereka tentang yang dipertuan di semenanjung,mereka punya bukti kuat koq,termasuk juga pengakuan fihak semenanjung sendiri. Lah kalau yang ini bener² salah kaprah gara² penamaan dari penjajah😊

@maqdisasha @sastraepoeja wkwkw yg keukeuh dengan term sunda itu jadi keingat ketuanan melayu di semenanjung sana😂

Kenapa ya narasi-narasi "Bali = Sunda Kecil" itu masih laku banget dipelihara? Kalau Bali = Sunda Kecil = berleluhur Sunda, apakah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan yang masuk ke Sunda Besar = berleluhur Sunda? Kalian tau ga sih? Ini penamaan wilayah saat Portugis datang?

@xeramhalanx @PurwoDeksi @mnisinta Kalau mahoni rapuh bang, mudah tumbang.

@PurwoDeksi @mnisinta Konsep itu dihilangkan n diganti jeruk kikit, angsana di bbrp daerah.. andai diganti mahohi atau trembesi masih mending...

Aku juga baru tahu bos. Dahulu, pohon-pohon ini ditanam sebagai “payung alami” untuk melindungi serdadu dan pengangkut logistik dari panas terik. Dipilih karena kuat, berkanopi lebar, berakar kokoh, dan tahan terpaan angin, sekaligus membantu menjaga kondisi jalan. Bahkan buahnya dimanfaatkan sebagai bekal perjalanan. #Hardiknas2026

@regar_op0sisi @humaspoldajbr Pernah dengar cerita jempol kaki diinjek pake kaki kursi,trus kursinya didudukin??? Sekarang tidak banyak lagi cerita itu terdengar namun bukan berarti tidak ada,hanya sepertinya ada metode yg lebih simpel,yakni matahin kaki.

Ririn Rifanto kakinya dipatahkan untuk mengakui perbuatan yg tak pernah dilakukannya. @humaspoldajbr

Bantu viralin dong guys, barangkali emang dipaksa ngaku sebagai yang bunuh. Kasian euy.

...Netizen awam bin sinis: "Ah buruh² yg May Day di Monas itu pengkhianat" Lalu datanglah adegan Prabowo bertanya: "MBG berguna tidak?" Dijawab oleh ratusan ribu buruh serempak: "TIDAAAAAAKKKK...!!" Sekarang kalian tahu kenapa banyak kaum buruh datang ke Monas... (``,)

Prabowo: MBG bermanfaat atau tidak? Buruh: Tidaaaaaaakkk! Gue: 🤣🤌

BREAKING: SKANDAL HUKUM INDRAMAYU! KAKI TERDAKWA DIPATAHKAN POLISI, JPU TAKUT HADIRKAN SAKSI KUNCI! 😱 "Saya bukan pembunuh, kaki saya sengaja dipatahkan biar mengaku!" Itulah teriakan Ririn Rifanto, terdakwa kasus pembunuhan 1 keluarga di Paoman, Indramayu. Sambil merangkul wartawan—karena kakinya sudah hancur—Ririn membongkar konspirasi keji yang menghentakkan nurani. YANG MEMBUAT BANYAK ORSNG TERBELALAK: 1. Sadisnya "Pengakuan" Palsu Polres Indramayu diduga mematahkan kaki Ririn agar mengaku sebagai pembunuh. Padahal saat pembantaian terjadi, Ririn TIDAK ADA DI TKP. Sidik jarinya ada karena ia bertamu sebelum & sesudah kejadian—bukan saat eksekusi. 2. JPU Kabarkan Ketakutan Saksi kunci, Priyo Bagus Setiawan, keburu buka suara: Pelaku sesungguhnya adalah Hardi & Yoga, otaknya Aman Yani (motif utang Rp120 juta). Namun Jaksa Penuntut Umum TIDAK MAU menghadirkan Priyo di persidangan. Alasannya? Takut kebongkar bahwa Ririn hanyalah korban salah tangkap! 3. Ironi Mencari Keadilan Ririn sampai merangkak ke wartawan karena suaranya berusaha dibungkam. Kakinya patah, jiwanya terluka, tapi semangatnya membakar. Ia berani melawan meski tubuhnya hancur. 4. Ancaman Besar: Jika pria tak bersalah ini dipenjara, maka pembunuh asli masih bebas. Bayangkan, keluarga korban pun tak dapat keadilan sejati. PERTANYAAN BESARNYA UNTUK POLRES INDRAMAYU & JPU: "Jika dakwaan Anda benar dan bukti kuat, kenapa takut menghadirkan saksi kunci? Hadirkan Priyo! Biar terang benderang!" Ririn bukan pembunuh. Dia hanya tamu yang salah waktu. Dan kakinya dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Jangan biarkan orang tak bersalah membusuk di penjara sementara para pembunuh sejati tersenyum bebas! Indramayu butuh jawaban, bukan luka lagi!

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

BREAKING🚨 DIDUGA KARENA ORANG TUANYA KRITIS TERJADAP PROGRAM MBG, MURID DISALAH SATU SD DI PEMALANG DIBERHENTIKAN DARI SEKOLAH❗ Seorang Siswa SD Di Kec. Randudongkal, KAB. PEMALANG Diberhentikan dari Sekolah oleh pihak Sekolah. Ini kronologinya 👇🏼

@VikirBaskervl Kereta udah dekat masih aja diterobos,kiri-kanan ga pernah bisa disterilkan dari bangunan liar,rumah pinggir rel udah dikasih ganti rugi,eee malah dibangun lagi dengan harapan dapat ganti untung lebih gede,....bener² edan,.....🫣🤕

Sekarang aku yakin kalau ada kecelakaan kereta di Indonesia mostly bukan salah KAI. Sejak isu kereta naik ini banyak berita dan video lewat: 1. Taksi, truk dan sepeda motor nerobos palang pintu perlintasan. 2. Ada orang jalan dengan santainya ketika kereta lewat. 3. Bocah ngeganjel rel. Ini bukan ketidakprofesionalan KAI, ini ketololan warga. Pure tolol aja warga kita.

@LambeSahamjja Bantu up biar rame.

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya. Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku. Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya. Tidak menyebut nama kepala sekolah. Tidak menyebut nama guru siapapun. Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi secara kronologis: Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya. Kepala sekolah memanggil dia. Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak. Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural. Tidak ada proses klarifikasi yang fair. Tidak ada mekanisme banding. Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi. Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara. Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying. Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan: Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya: Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami. Berhenti sebentar di sini. Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah. Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu. Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka. Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik. Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya? Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak. Ini bukan opini. Ini fakta hukum. Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah. Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa. Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi. Si Bapak tidak mengarang. Dia mengingatkan aturan yang memang ada. Dan untuk itu anaknya dikeluarkan. Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar: Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari. Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi. Mengkritisi MBG bukan kejahatan. Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan. Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik: Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga. Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri. Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya. Itu yang terjadi di sini. Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka. Apa yang seharusnya terjadi secara hukum: Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial. Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31. Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah. Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa. Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang. Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu. Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini: Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan." Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah." Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran. Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan. Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu. Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia: "Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan." Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan. Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani. Mas Azhim berhak atas pendidikannya. Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

@Mukidioon2 Sumut gitu lho😜🤭

Apakah ini benar?! Perwira menengah polda sumut! Memang bandar narkoba di sumut, kaya semua! Kalau pengguna bukan aparat, apakah tetap santai seperti ini?!

@rossonerifreak Dari usia dini mereka telah dibiasakan dengan kelicikan dan kecurangan.

jujur gw benci banget ballboy modelan begini. belum jadi apa-apa udah normalisasi sikap gak sportif (terlepas diinstruksikan atau atas inisiatif sendiri) dan juga gak punya respect terhadap pemain pro atau bahkan legenda kaya Neuer.

@AraituLaki @SumandoGaek @rajadjalanan Mereka semua lagi main drama ngibuli rakyat.

@SumandoGaek @rajadjalanan Lhahhh.. Bukane Putusan MK tgl 26 Maret 2026 udah dikabulkan???? DPR dikasih waktu 2 tahun bwat bikin Aturan baru ttg ini..

RAKYAT GUGAT PENSIUN SEUMUR HIDUP DPR, KANDAS DI MK! 🔥 ⚖️Dr. Lita Gading mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pemerintah merubah atau menghilangkan aturan yang membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup dari negara. 📌Gugatan Dr. Lita Gading bersama Syamsul Jahidin tentang pensiun seumur hidup anggota DPR tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 September 2025. Intinya, Dr. Lita ingin MK menyatakan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR itu tidak adil dan seharusnya dibatalkan atau diubah. Faktanya banyak rakyat biasa harus bekerja sampai tua tanpa jaminan hidup layak. Apa jawaban MK? MK MENOLAK gugatan tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan Dr. Lita Gading “tidak dapat diterima”. 👉Bahasa sederhananya: Gugatan itu dianggap tidak bisa diproses lebih lanjut, karena objek yang digugat sudah tidak relevan / dianggap sudah pernah diputus dalam perkara lain. Kok aneh ya alasannya ? Karena itu, MK tidak membuat putusan baru yang membatalkan pensiun DPR berdasarkan permohonan Dr. Lita. 👉Siapa saja hakim MK tersebut? Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 (gugatan Dr. Lita Linggayati Gading dkk soal pensiun DPR), Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut adalah: 1. Suhartoyo – Ketua Majelis Hakim 2. Saldi Isra – Hakim Konstitusi 3. Anwar Usman – Hakim Konstitusi 4. Enny Nurbaningsih – Hakim Konstitusi 5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh – Hakim Konstitusi 6. M. Guntur Hamzah – Hakim Konstitusi 7. Arsul Sani – Hakim Konstitusi 8. Ridwan Mansyur – Hakim Konstitusi 👉Kesimpulan akhirnya Karena gugatan Dr. Lita Gading tidak diterima, maka: ✅ aturan pensiun anggota DPR tidak otomatis hilang dari putusan ini ✅ negara tetap menjalankan ketentuan yang berlaku ✅ pensiun anggota DPR tetap diberikan sesuai sistem dan aturan yang ada. Penutup ⚖️ Rakyat menggugat. 🏛️ MK menolak. 💰 Pensiun DPR tetap aman. Negara ini keras untuk rakyat kecil, tapi lembut, berbaik hati untuk pejabat. 💢

@hey_louie @diadatangs @motherlander Masih ori kah??🤭

@diadatangs @motherlander Dulu ada di lantai paling atas, yang sebelahnya guci-guci itu. Udah hampir 5 tahun belum ke sana lagi, nggak tau pengaturannya gimana ya sekarang 😅

Leiden 2014, di kelas Pre-modern South & Southeast Asia. Dosennya ketika tau saya dari Indonesia, berkata "Saya sudah lihat banyak patung: dari Yunani hingga India. Tapi tdk ada arca seindah Prajna Paramita yang dulu dipajang di Museum Volkenkunde. Pahatannya halus & detail."

Mari kita viralkan, agar ketahuan di sekolah mana dan apa motif kejahatan anak di sakolah ini. Apalagi Korbannya s'org perempuan ... ? Ayo share supaya cepat terendus pihak berwajib. Sekali lagi kirim ke group² WA yg anda miliki, OK ... ??? Cc. Om Ndon @Ndons_Back 🙏🏻🥺

@19BROMAN Windi dan Huma.

Sebutkan satu film KARTUN yang dulu disukai anak-anak, tetapi anak-anak zaman sekarang gak pernah dengar 🤔

@udi_sapys @rgoestama Emang polanya begitu kan.

@rgoestama Heummm kalau udah ada densus yang turun artinya ada pengalihan issue yang besar 🤭

Kejadian ini masih jd Sabtu pagi paling random dlm hidup gua. Bangun tdr lg nunggu abang ketoprak lewat, tiba2 dtg sekitar 10 lebih mobil, langsung berjejer parkir di sepanjang jalan depan rumah gua. Ga curiga krn mobil polisinya cm ada 1 sisanya mobil kayak avanza sm xtrail gt dan gua pikir ini tetangga lg ada lamaran. Sempet kesel jg sih, ngadain hajatan ganggu parkir gini kok ga info2 dulu minimal ke RT lah. Tp gua dibikin makin bingung begitu penumpang mobilnya pd turun nenteng senjata laras panjang, bahkan ada yg bawa sniper rifle langsung naek ke genteng rumah tetangga gua buat ambil posisi. Warga Bekasi idupnya emang ud kebiasa absurb gini dr dulu.

@direktoridosen Mungkin mereka sudah putus asa,karena orang yg putus asa meskipun tahu usahanya akan gagal tetap aja dia lakukan. Lihat aja kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang..miris😭

pantesan fisika kuantum sepi peminat... fisika dasar aja msh pada ga paham.