💁

14.3K posts

💁 banner
💁

💁

@luthfanar

psychopath | unfollow | kucingers

Katılım Şubat 2012
192 Takip Edilen177 Takipçiler
💁 retweetledi
Angga Fauzan 
Angga Fauzan @angga_fzn·
At this point, gw merasa semua orang literally bs dipenjara. Bisa dicari2 kesalahannya. Bisa dibantah semua pembelaan dan bukti2nya. Bisa dibuat2 skenarionya. Semengerikan itu dampaknya. Akhirnya, banyak investor asing juga ga berani masuk. Duit banyak yang keluar. Rupiah kian melemah. Domino effect.
Jeni_Ly again@Jelli_cent

Gilaaaa!!! Tuntutan thd Nadiem Makarim adl *Penjara: 18 Tahun *Denda : 1 Milyar (190 hari) *Uang Pengganti 809 Miliar + 4 T (9th) Pdhl di setiap persidangan dakwaan thd Nadiem terbantahkan.😓 Tetap kuat Nadiem 💪🏻 Masih ada proses selanjutnya. Smoga Majelis hakim memegang asas keadilan & berpikir sangat jernih dlm memutuskan kasus ini. Berani memegang prinsip beyond a reasonable doubt. Amin 🙏🏻

Indonesia
185
8.6K
17.5K
477.4K
💁 retweetledi
Andra
Andra@alex_62812·
@NarasiNewsroom @niwseir Apabila memang "pencatutan sepihak" silahkan secara resmi mengajukan somasi. Tunjukkan kalau kalian yang merasa namanya dicatut tetap sebagai media yang independen dan berpihak kepada rakyat
Indonesia
3
70
922
26.8K
💁 retweetledi
zzz
zzz@aaawa88109·
@catonlythoughts iyalah karena kalo orang data mending liat dari median wage bukan dari mean wkwkw, pertumbuhan ekonomi kan agregat, harusnya make mean, dengan sistem rusak yg timpang kyk gini ya udah keliatan harusnya naik di mana
Indonesia
2
52
658
28.2K
💁 retweetledi
Rumail Abbas
Rumail Abbas@Stakof·
Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI: 1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin? Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama. 2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan? 3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri? Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan. Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri. Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan. Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika. Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya. Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak. Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim. Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak. Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial. Bukan karena baris-berbaris. 😬
Rumail Abbas tweet media
Indonesia
110
2.4K
4K
120.7K
💁 retweetledi
RI si Kang Foto
RI si Kang Foto@ihsan_riz·
@Hidupsebagai62 di TNI itu hanya diajarkan "NURUT" sama perintah nggak ada yg lain, sedangkan kuliah S2 S3 itu dibutuhkan pemikiran kritis & penalaran yg bagus, jd nggak nyambung apa lg alesannya utk nasionalisme, rasa nasionalisme hilang ya krna ulah pemerintah & lulusan LPDP yg kurang dihargai
Indonesia
5
86
470
9.1K
💁 retweetledi
Muhammad Said Didu
Muhammad Said Didu@msaid_didu·
Jangan sampai semua dibikin gila dari kegilaan Kepala BGN. 1) menurut Kepala BGN bhw dapur SPPG yg disuspend tetap dapat “insentif” Rp 6 juta per hari atau Rp 180 juta sebulan. 2) Dapur SPPG yang disuspend saat ini 1.780 unit 3) Jika disusupend selama sebulan, artinya negara membayar sktr Rp 320 milyar padahal tdk memenuhi kewajibannya. Baru kali ini ada kontrak dg pemerintah yg tidak bisa mensuplai kewajibannya justru dibayar padahal harusnya didenda. Kenapa Presiden, BPK, BPKP, dan KPK semua diam ? Apakah karena sebagian besar dapur SPPG adalah “milik” polisi ?
Indonesia
117
1.4K
3.3K
102.4K
💁 retweetledi
farah 🌘
farah 🌘@theyycallmebass·
Ini Dishub sama Pemkot Bekasi ngomong lah. Gak kelar kelar dari dulu Jabar kalah sama ormas. Udah jalan ilegal gak berpalang makan korban, segala bantuan TJ dihadang angkot. Gini hasilnya kalo pungli sama preman dipelihara terus menerus bertahun tahun di Jabar.
Indonesia
60
5.7K
15.9K
246K
💁 retweetledi
Winderella
Winderella@monicregina·
@SoundOfYogi Aku pernah baca di buku Outliers by Malcolm Gladwell, kurleb kecelakaan terjadi akibat dari akumulasi kesalahan kecil. Menurut aku situasi ini jdi contoh nyatanya.
Indonesia
2
69
498
18.4K
💁 retweetledi
dr. Adam Prabata
dr. Adam Prabata@AdamPrabata·
Awalnya gua kira nonton short video di HP itu bisa menjadi pengisi waktu luang. Tapi setelah baca jurnal ini, gua baru tau efeknya bisa berbahaya untuk otak. Penelitian dari Tiongkok ini meneliti 48 orang, terus dilihat kebiasaan mereka nonton short video, lalu dicek fungsi atensi & kontrol diri, didukung juga dengan pemeriksaan EEG. Hasil penelitian ini cukup bikin gue kaget antara lain: -Semakin sering nonton short video, semakin turun kemampuan otak buat kontrol diri -Fungsi eksekutif otak, terutama atensi, juga menurun Short video ternyata berasosiasi dengan overstimulasi dengan karakteristik cepat, singkat, dan penuh reward instan. Lama-lama otak jadi kebiasaan butuh stimulus cepat, sehingga bikin fokus jangka panjang makin susah. Yang menarik dari studi ini adalah: Semakin tinggi tingkat kecanduan (adiksi) untuk menonton short video di smartphone, berasosiasi dengan semakin rendah tingkat pengendalian diri (self control) 𝗞𝗘𝗦𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗔𝗡 Kebiasaan nonton short video ternyata berkaitan dengan penurunan self-control dan turunnya fungsi eksekutif otak, terutama kemampuan atensi.
Nicholas Fabiano, MD@NTFabiano

Addiction to short-form videos is associated with reduction of brain activity in the frontal lobe and weakened focus.

Indonesia
200
6.9K
17.4K
708.8K
💁 retweetledi
txt onlineshop
txt onlineshop@txtdarionlshop·
Mau sampe kapan ya shell tutup dari bulan februari loh Sebenernya faktor utama apa sih? Beneran karna susah impor stocknya?
txt onlineshop tweet media
Indonesia
120
147
1.8K
281.3K
💁
💁@luthfanar·
@LambeSahamjja Sampe ke perut anak cuma 6,5% wkwk. Artinya untuk setiap makanan seharga 10rb per porsi, butuh keluar uang 160rb. Mending gofood/grabfood aja dah masing2, modalin 160rb pasti dapat makanan harga 100rb ke atas udah termasuk ongkir, malah buat 3x makan, bantu umkm sekitar juga
Indonesia
1
0
3
1.4K
Lambe Saham
Lambe Saham@LambeSahamjja·
Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG sekitar beberapa hari yang lalu dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan. Yang ditemukan saat sidak: DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta. Hasilnya: masih terkunci. Belum beroperasi. Motor sudah dibeli. Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun. Tapi gudangnya terkunci. Motor belum dipakai. Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu. Pertanyaan pertama yang langsung muncul: Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli? Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana? Siapa yang memegang? Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan: dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG. Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan: motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai. Ini bukan detail kecil. Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai. Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur. Siapa yang memesan duluan? Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi? Dari mana modalnya? Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras: Satu — dasar pemilihan merek Emo. Kenapa merek ini yang dipilih? Apakah ada tender terbuka? Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain? Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan? Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan. Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat. Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa. Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak. Ini bukan pendapat yang kontroversial. Ini common sense. Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat: Di saat yang sama: BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman. BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya. Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan. Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental. Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan: Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak. Kaos kaki — Rp100.000 per pasang. Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi. Digitalisasi — Rp3,1 triliun. Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%. Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar. Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem. Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah. Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti: Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya. Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu. Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling. Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan. Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini: "Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek." Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya. Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya. Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.
Lambe Saham tweet media
Indonesia
192
1.4K
2.7K
154.2K
💁 retweetledi
Joenjay
Joenjay@joen_samart·
@jawapos @ecommurz Ini jaksa zolim tolol yang menzolimi Ibam dan Nadiem. tandain muka dan keluarganya: Roy Riady. selain ngeyel karena bilang lonjakan kekayaan Ibam dari saham Bukalapak gak wajar, dy yg melarang Nadiem buat ngomong ke wartawan. bajingan
Joenjay tweet mediaJoenjay tweet mediaJoenjay tweet mediaJoenjay tweet media
Indonesia
20
138
527
29.5K
💁 retweetledi
Angga Fauzan 
Angga Fauzan @angga_fzn·
Sumpah serem bgt anjir. Soal kasus Ibam, ada cerita menarik yang ditulis di Tempo: “Saya diminta membuat pernyataan yang mengarah ke atas, dengan ancaman bahwa jika saya tidak bisa membuat pernyataan seperti itu, perkara ini akan diperluas,” kata Ibam dalam konferensi pers di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026. "Tidak ada. Saya tidak bisa membuat apa-apa karena memang tidak ada fakta yang mengarah ke atas," ujar Ibam. Setelah itu, mereka menjawab, "Oke, akan kami proses"... Tiga minggu kemudian, Ibam menjadi tersangka. SEREM ANJIR. Kayak gini dilawan pake narasi patriotisme-nya Ibam atau Ibam ga nerima duit juga susah kalo emang awalnya udah niat menjarain. tempo.co/hukum/ibrahim-…
Indonesia
84
2.2K
4.3K
208.9K
💁 retweetledi
tmThy
tmThy@joijocokladd·
@BNI harus belajar dari kasus @Citi menangangi Fraud *Kisah Inong Malinda atau yg akrab dikenal sebagai Malinda Dee* Malinda Dee menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank Cabang Landmark, Kuningan, Jakarta karena posisinya yang tinggi dan masa kerja yang lama, ia memiliki kepercayaan penuh dari banyak nasabah kelas atas
tmThy tweet media
Rumail Abbas@Stakof

Halo, @BNI. Tadi saya baca berita soal Suster Natalia Situmorang. Kalau uang jemaatnya gak diganti sepenuhnya (28 miliar), saya mau menutup rekening BNI saya. 👍

Indonesia
11
85
318
45.4K
💁 retweetledi
tmThy
tmThy@joijocokladd·
BEDANYAAAAAA Pernyataan Resmi Citibank Citibank Indonesia secara terbuka menyatakan komitmennya untuk MENGGANTI SELURUH DANA NASABAH yang hilang. Pada November 2011, kuasa hukum Citibank saat itu, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa bank akan mengganti 100% kerugian nasabah akibat penggelapan yang dilakukan Malinda Dee.
Indonesia
2
12
63
7K
💁 retweetledi
Lambe Saham
Lambe Saham@LambeSahamjja·
Guys, KPK baru rilis sesuatu yang menurut gue harusnya jadi headline utama semua media hari ini. KPK menemukan 8 potensi korupsi dalam program MBG dengan anggaran yang naik dari Rp71 triliun di 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026. Dan gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana: Kalau KPK sudah tahu kenapa belum ada yang diusut? Delapan potensi korupsi yang KPK temukan: - regulasi pelaksanaan lemah. - mekanisme bantuan pemerintah -pendekatan terlalu terpusat pada BGN. - konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana. - transparansi lemah. - standar dapur belum terpenuhi. - pengawasan keamanan pangan minimal. - tidak ada indikator keberhasilan yang terukur. Dan sekarang gue mau fokus ke hal yang paling mengganggu: KPK punya tugas pokok berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sangat jelas: menyelidiki, menyidik, menuntut, mengkoordinasi, mensupervisi, memantau, dan mencegah korupsi. Bukan hanya membuat daftar potensi korupsi lalu minta perbaikan dengan sopan. Kalau KPK sudah punya temuan 8 titik rawan korupsi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun pertanyaannya bukan apa rekomendasinya? Pertanyaannya adalah: siapa yang sudah dipanggil untuk diperiksa? Karena kalau jawabannya tidak ada maka KPK tidak sedang menjalankan fungsi penindakan. KPK sedang menulis laporan tahunan. Yang paling bikin gue tidak habis pikir: Anggaran MBG naik 140% dalam satu tahun dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun. Hampir dua setengah kali lipat. Dan di saat yang bersamaan KPK baru merilis laporan bahwa kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasannya belum memadai. Artinya anggaran naik duluan. Sistemnya belum siap. Dan KPK tahu ini. Kalau ini terjadi di perusahaan swasta direksinya sudah dipanggil pemegang saham. Kalau ini terjadi di lembaga donor internasional auditnya sudah dimulai dari hari pertama. Tapi di sini yang keluar adalah tujuh rekomendasi yang akan dikirim ke BGN dan berharap mereka mau memperbaiki diri sendiri. Dan ini yang paling gilanya KPK punya wewenang untuk tidak hanya merekomendasikan tapi untuk menyelidiki. Punya wewenang untuk memanggil. Punya wewenang untuk menyita dokumen. Punya wewenang untuk menetapkan tersangka. Tapi yang keluar dari lembaga ini soal MBG sampai hari ini baru sebatas laporan tahunan dan tujuh rekomendasi tertulis. Sementara di survei publik 88% responden bilang manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur. Hanya 6,5% yang dirasakan anak-anak sebagai penerima yang seharusnya. Sementara puluhan kasus keracunan terjadi tanpa ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara publik. Sementara Rp1,6 miliar habis untuk sikat dan semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Dan KPK merekomendasikan agar sistem pelaporan keuangannya diperbaiki. Tugas KPK bukan hanya menulis laporan tentang potensi korupsi. Tugas KPK adalah menindak korupsi. Kalau 8 potensi korupsi sudah teridentifikasi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun dan tidak ada satu pun langkah penindakan yang dimulai maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya tata kelola MBG. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KPK masih punya nyali untuk menjalankan fungsinya?? atau hanya punya kemampuan untuk mendokumentasikan masalah yang tidak akan pernah diselesaikan. Karena rakyat Indonesia tidak butuh dokumen tentang korupsi yang mungkin terjadi. Rakyat butuh seseorang yang berani menindak korupsi yang sudah terjadi. kalo kpk aja gk berani ?? berharap kesiapa lagi kah kita rakyat ??
Lambe Saham tweet media
Indonesia
188
2.7K
4K
64.2K
💁 retweetledi
adolf
adolf@asyncawaitx·
@ecommurz @ibamarief pure professionals with zero political backing are just way too vulnerable to being scapegoated. the risk reward of taking on gov projects is completely skewed right now. such an expensive lesson for the community
English
1
29
149
4.6K
💁 retweetledi
Angga Fauzan 
Angga Fauzan @angga_fzn·
Lu bisa kerja sampe hampir mampus di Jakarta sampe pensiun tapi: - tanah dan rumah yang lu beli bisa diambil karena sengketa lahan - anak yang lu didik baik2 bisa terbunuh dan diframing sbgai pelaku tawuran - proyek yang lu bantu dgn ikhlas sampe ninggalin kesempatan kerja ke luar negeri bs bikin lu masuk penjara - semua tabungan lu bisa raib karena abis pengobatan sakit karena menghirup polusi dan kecapekkan krn macet2an di jalan kena angin malam bertahun2
jakartalk@Jakartalk

Fakta yang paling gak bisa lo terima

Indonesia
111
6.8K
24.3K
776.6K
💁 retweetledi
Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing@Dospemz·
Kasus Ibrahim Arief (Ibam) dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini banyak dibaca oleh banyak orang sebsgai sebuah skenario klasik: elite birokrasi sengaja mengorbankan aktor luar untuk menutupi korupsi internal. Sebagai konsultan teknis swasta tanpa jabatan struktural, Ibam justru dituntut 15 tahun penjara plus pengganti Rp16,9 miliar, tuntutan yang jauh lebih berat daripada dua pejabat eselon yang mengakui menerima suap dari vendor. Pelajaran yang bisa kita ambil pada kasus ini: 1. Profesional teknis dari luar sistem sangat rentan untuk dijadikan kambing hitam agar elite internal lolos dari sorotan saat proyek besar bocor. 2. Batas kewenangan formal hanyalah ilusi dalam penegakan hukum selektif yang sudah dirancang untuk melindungi lingkaran kekuasaan birokratis. 3. Saran profesional meskipun netral, tetap mudah untuk dipelintir dan dijadikan narasi “pengarahan” agar narasi korupsi punya target eksternal. 4. Aset pribadi masa lalu tetap bisa dijadikan sebagai “bukti” korupsi untuk memperkuat skenario pengorbanan. Tanpa reformasi radikal yang mematahkan kartel birokrasi, semangat berkontribusi pada program publik hanyalah jebakan berbahaya bagi siapa pun di luar lingkaran kekuasaan.
Ibrahim Arief@ibamarief

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara? Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu. Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun. Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara. Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai. Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain. Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi. Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook. Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa: 1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN. 2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal. 3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu. 4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan. 5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian. Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam. Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka. Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam. Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan. Ibam dituntut 22,5 tahun penjara. Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja. Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam. Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek. Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan. JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun. Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan. Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga. Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum. Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi. Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun... Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit. Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus. Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini? Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara? Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian. Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi. Jakarta, 16 April 2026 Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)

Indonesia
31
637
1.2K
50K