Spanish Prime Minister Pedro Sánchez:
“We received a letter today demanding that Lamine Yamal be suspended because he raised the Palestinian flag yesterday during the celebrations of FC Barcelona. I think this is something laughable — asking me to suspend a player simply for raising the Palestinian flag.
I believe FIFA should instead be contacted to prevent you from participating in football because of what you have been doing for more than three years: systematic killing and genocide carried out in the most horrific ways.
Lamine Yamal will be honored, and this flag will become an icon of celebrations in the streets of Spain from today onward.”
78 years of ongoing Nakba.
78 years of erasure.
Against all odds, we remain on our land and the land of our ancestors.
Return is our right.
Freedom is our destiny.
On May 15, join the Palestinian people in commemorating the Nakba.
#NAKBA78
🎥 PAL Global Echo
US President Donald Trump said China’s President Xi Jinping offered to help reopen the Strait of Hormuz amid the unresolved US-Iran war.
🔴 Follow our LIVE coverage: aje.news/2nji40
Hehehehehehehe
Merokok ✅
Main game ✅
Bekerja ❌
Menyimak rapat ❌
Warga Jember, inilah kualitas anggota parlemenmu. Sudi ya diwakili orang seperti ini?
Hehehehehehehe
Ada tentara di dalam film dokumenter yang dilarang tentara!
- Sedang bikin apa?
“Pokoknya ada!”
- Sedang berpesta?
Hush… jangan banyak tanya!
Buruan nonton.
Jangan hanya tafsirkan judul seperti Pak Dandim yang di Ternater.
Alhamdulillah 🤲🏻
China has accepted that there was no country called Israel, now soon the world will also know this, it was Palestine, it is Palestine and it will always be Palestine.
Retweet this so all Jews know that Israel is not a country.
#Israël #Irán #palestinese
Guys, ada cerita dari seorang pegawai pajak di Sumatera Utara yang menurut gua adalah salah satu contoh paling nyata dari apa yang terjadi ketika seseorang berani bersuara di dalam sistem yang tidak ingin disuarakan.
Bursok Anthony Marlon.
Kepala Subbagian TURT Kanwil DJP Sumatera Utara II. Per 30 April 2026 resmi dicopot dari jabatannya dan kini berstatus pelaksana biasa.
Alasannya dia menulis surat terbuka meminta Prabowo Gibran dan Menkeu Purbaya mundur.
Tapi sebelum menilai apakah tuntutannya masuk akal atau tidak mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya mendorong dia sampai ke titik itu.
Bursok melaporkan dugaan korupsi perpajakan dan perbankan pertama kali pada 27 Mei 2021 lima tahun yang lalu.
Laporannya menyebut dua perusahaan fiktif yaitu PT Antares Payment Method dan PT Beta Akses Vouchers serta dua aplikasi investasi Capital.com dan OctaFX.
Dan yang paling mengejutkan dia menyebut delapan bank terlibat.
Tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri BNI dan BRI.
Lima bank swasta yaitu CIMB Niaga Maybank Permata Bank Sahabat Sampoerna dan Bank Sinarmas.
Lima tahun.
Tidak ada satupun yang diproses secara hukum.
Tidak ada tindak lanjut yang transparan.
Setiap laporan yang dia kirimkan ke DPR MPR Mahkamah Kehormatan Dewan hingga kanal Lapor Mas Wapres milik Gibran semuanya nihil hasil.
Dan yang membuat situasinya makin tidak manusiawi selama bertahun-tahun dia dipaksa bekerja satu atap dengan oknum yang dia laporkan sendiri.
Bayangkan posisi itu dengan sangat konkret.
Kamu melaporkan rekan kerjamu atas dugaan korupsi besar. Laporanmu tidak diproses. Karir kamu justru yang dihancurkan.
Dan setiap hari kamu harus masuk kantor dan duduk satu ruangan dengan orang yang kamu laporkan.
Yang dilindungi oleh sistem.
Sementara kamu yang semakin tergerus.
Bursok menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran HAM.
Dan secara psikologis dan etika kerja itu bukan lebay. Itu adalah tekanan sistematis yang dirancang entah disengaja atau tidak untuk membuat pelapor menyerah dan diam.
Soal isi tudingannya yang paling serius dan ini yang perlu digarisbawahi.
Bursok bukan hanya meminta pemimpin mundur karena tidak suka.
Dia mengkonstruksi argumen hukumnya berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden jika terbukti melakukan korupsi atau obstruksi hukum.
Dia berargumen bahwa tidak menindaklanjuti laporan korupsi yang jelas-jelas ada adalah bentuk obstruksi hukum yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi itu sendiri.
Apakah argumen itu cukup kuat secara hukum untuk menjatuhkan presiden?
Tidak dalam sistem hukum yang berjalan normal karena itu butuh proses yang panjang melalui DPR dan MPR.
Tapi bahwa ada dugaan obstruksi terhadap laporan korupsi yang melibatkan bank-bank besar selama lima tahun tanpa satu pun proses hukum yang jalan itu adalah pertanyaan yang sangat sah dan sangat serius.
Dan respons pemerintah terhadap semua ini adalah mencopot jabatannya.
Bukan dengan menjawab substansi tudingannya. Bukan dengan menerangkan kenapa selama lima tahun laporan itu tidak diproses.
Bukan dengan mengumumkan bahwa kasus yang dia laporkan sedang dalam penyelidikan.
Responnya adalah sidang Tim Penilai Kinerja yang memutuskan Bursok tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan administrasi.
Ini adalah pola yang sangat klasik dan sangat lama terjadi di birokrasi Indonesia ketika sistem tidak bisa membantah isinya maka yang diserang adalah orangnya.
Bukan dengan pemecatan langsung karena itu akan terlalu jelas.
Tapi dengan penurunan jabatan yang bisa dikemas sebagai hasil evaluasi kinerja yang terkesan objektif dan prosedural.
Yang paling miris dari seluruh cerita ini adalah satu detail kecil yang hampir tidak ada yang perhatikan.
Bursok mengadukan kasusnya ke kanal Lapor Mas Wapres sejak hari pertama kanal itu dibuka.
Kanal yang diluncurkan dengan branding besar sebagai bukti bahwa pemerintah Prabowo-Gibran membuka diri untuk pengaduan masyarakat.
Dan hasilnya nihil.
Tidak ada respons.
Tidak ada tindak lanjut.
Kalau kanal pengaduan resmi pemerintah tidak bisa memproses laporan dari pegawai negerinya sendiri tentang korupsi di institusi yang paling vital untuk penerimaan negara apa yang bisa kita harapkan dari warga biasa yang mencoba melapor?
Prabowo pernah berkata dengan penuh semangat di depan publik bahwa dia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.
Bursok mengutip kalimat itu di suratnya dengan sangat telak.
Karena yang terjadi bukan koruptor yang dikejar sampai ke Antartika.
Yang dikejar sampai ke meja sidang Tim Penilai Kinerja adalah orang yang melaporkan koruptor itu.
kita tidak bisa memverifikasi semua tudingan Bursok secara independen karena kasusnya belum pernah dibuka secara transparan.
Tapi justru itulah masalahnya.
Selama lima tahun laporan itu tidak pernah dibuka secara transparan.
Tidak ada yang pernah menjelaskan kepada publik kenapa laporan yang menyebut tiga bank BUMN dan lima bank swasta serta dua perusahaan fiktif tidak menghasilkan satu pun proses hukum yang jalan.
Yang kita tahu pasti adalah satu hal orang yang melapor kehilangan jabatannya.
Orang yang dilaporkan masih aman di tempat.
Kesejahteraan bukan sekadar harapan, tapi harus jadi kenyataan. Di tahun 2025, Presiden RI H. Prabowo Subianto menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada pekerja mulai dari upah yang meningkat, perlindungan yang diperkuat, hingga peluang kerja yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang program, tapi tentang masa depan jutaan pekerja Indonesia. Satu tekad, satu tujuan untuk sejahtera bersama.
🚨 World Press Freedom Day: a testimony from Gaza journalist Fadi Al-Wahidi.
Shot on October 9, 2024 in Jabalia refugee camp while covering the war for Al Jazeera, he was clearly marked as press when he was struck in the neck by Israeli fire. The attack left him paralyzed.
Colleagues who were calling out to him were killed.
Despite a life-threatening spinal injury, his evacuation was delayed for months amid repeated denied transfer requests, until he was finally evacuated on February 10, 2025 to Cairo and then Qatar for treatment.
“There is no press freedom… my injury is the proof. But my voice is still here.”
Let’s talk about Khaled Daher.
A paramedic in Lebanon’s Civil Defence.
Not a fighter. Not a “target.”
A first responder who ran toward danger to save lives.
Two days ago, he was killed, along with two of his colleagues, when they were directly targeted while trying to rescue a civilian trapped under rubble.
But his story doesn’t start there.
Khaled wasn’t just a paramedic. He was the backbone of his family.
After his brother died in Bulgaria, he went searching for him, across borders & through uncertainty, until he finally located his grave & brought him back to Lebanon, where he laid him to rest.
He then became a father figure to his brother’s daughter, raising her as his own, carrying a responsibility that wasn’t his to bear, but one he chose anyway.
He was a son, a brother, a provider, a quiet pillar holding others up.
And in the end, he died the same way he lived, trying to save someone else.
Khaled Daher didn’t just lose his life.
His family lost their support.
People lost the man who showed up when everything else fell apart.
His niece has now lost both fathers.
Khaled spent his life saving others.
He was killed while doing exactly that.
This is what is being lost.
Over 103 medics and rescue workers have been killed since March 2.
Not numbers.
First responders.
Lives that held other lives together.
Gaza right now.
Having turned every single building to dust.
Having erased entire cities.
Having murdered tens of thousands of children.
They are now erasing the memory of the dead.
An evil beyond comprehension.
Israel is demonic.
@cakimiNOW@prabowo Standard kategori kemiskinannya brp cak?
Update ke atas apa ke bawah?
Sementara dilapangan banyak kelas menengah yg secara finansial kesusahan utk sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kemiskinan ekstrim dari 1,26% turun jadi 0,78%.
Sesuai arahan Presiden @prabowo melalui Inpres No 8/2025, Hari ini kami mengevaluasi dan menajamkan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penurunan angka kemiskinan ekstrm Ini kerja keras seluruh bangsa. Kementerian, lembaga, TNI, Polr. Semua turun, semua bergerak.
Lahan disiapkan. Alat produksi diberikan. Kampung nelayan dibangun, program berbasis wilayah seperti pertanian, MBG dijalankan di daerah prioritas pengentasan lemiskinan dan kampung nelayan di wilayah prioritas, semua dilakukan berdasar satu rujukan bersama DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Kita akan terus bergerak bersama.
Bergerak, Bergerak, Berdaya