kitkatzu

@Adrianussatrio Dari SINI kita lihat, CIRI2 preman bayaran + aparat: - Helm sjenis - Hoodes - masker - badan keker/tegap - gamau keliatan kamera - berkumpul sm mirip2 - dicuekin polisi Usulan: tarik aja salah satu provokator, kelitikin suruh ngaku siapa yg bayar/nyuruh mreka buat rusuh.

@Informnts Idih najis. Kita semua terutama yang baru kena bencana banjir dan yang lagi waspada banjir entar dulu deh. Ini pemerentah mo sok kaya dulu bagi2 dana reboisasi ke Negara yang nun jauh disana yang ga ada sangkutpautnya ama Indo.

😩

@abu_waras @mawasorangutan Barang basisn gini diputer2 terus. Kok ego mantan prediden tinggi banget. Kalo hilang bilang aja hilang.

Kenapa selevel UGM pun semakin engga logis ?. Kenapa tidak jujur saja ? #BeraniJujurItuHebat

@SundaGenXY @Mimbloon Lebih tepatnya pejabat oligarki sih. Itu opung LBP kan dr Sumatera. PT Toba Pulp Lestari dh dispill Greenpeace sbg salah satu perusahan pembalak terbesar. Desak opung juga broo klo mau fair mah.

@Mimbloon Jawa itu serakah. Struktur masyarakatnya pekerja keras di bawah, tapi setelah mencapai puncak, mereka merasa ningrat yg harus terus berkuasa, sehingga KKN dianggap normal. Masuk polisi, tni, pns, semua karena suap/backing. Luar jawa jadi areal buat sumbang gaya hedon elit2 Jawa!

Hatta : Gw bilang juga apaa anjing

@bertingkahh Fafifuwasweswos Lanjutkan belajar etika dan hukumnya

Ini ngerti ga sih kalau pengambilan gambarnya itu menyasar semua orang, entah mereka mau atau tidak untk dijadikan subjek utama, ini saja udh melanggar etika dan hukum. Lalu foto pribadi orang-orang ini dimonetisasi untk dapat keuntungan, makin berat pelanggarannya..

@elisa_jkt @aesculapiusw @pramonoanung @PT_Transjakarta Cemen akh, seorang Gubernur yang dipilih Jutaan warga, tak berani sanksi tegas oknum yang berpotensi robek social fabric, karena terafiliasi Ormas Terbesar di Indonesia. Etik dan hukum itu harus Adil dan egaliter. Jgn cm berani ancam ASN yg pamer gaji. Yg pamer gorok jg dong. Eh

Selamat pagi Gubernur @pramonoanung. Akhirnya di era Bapak, Jakarta makin mengglobal: Komisaris BUMD @PT_Transjakarta di notice kelompok ekstrim kanan Jepang. 👍👍👍 Btw, 10 hari lalu saya kirim surat tuntutan pemberhentian Komisaris gorok leher. Smg lagi diPROSES ya.

@PT_Transjakarta mengglobal karena: Punya jalur BRT terpanjang di dunia ❌❌❌❌❌❌ Punya Komisaris yang tetap lenggang kankung pasca teriak2 gorok leher dan bakar2 ✅✅✅✅✅✅

@Haehaaee Kalau yang kaya gitu perlu ditegor dan modelnya berhak lapor. Cm bagi fotografer yg lain gmana. Bayangin klau kalian diposisi mreka yg gantungin mata pencarian dr situ satu2nya. Apa sepadan kenyamanan ribuan org vs hilangnya pnghasilan ratusan fg dan ribuan agt kluarganya?

Bbrapa kali video pelari diupload random di reels. Ya tau lah yang diupload seperti apa

@ismailfahmi Maksud sy segelintir itu lebih sedikit yang resah drpd yg anggap lumrah/toleran. Yg perlu diuji itu apa benar banyak yg lakukan pelanggaran etika/abuse thd foto yg diambil. Sy rasa tdk. Krn nature dr manusia itu hnya segelintir yg abusive. Jd ini soal trust issue.

Apakah hanya "segelintir" orang yang gerah? Coba dukung dengan data.

@ismailfahmi @arbainrambey No. 3, Untuk fotoyu, Distribusi publik? Trbatas, krn cm buat yg terdaftar. Subjek utama? Kalau yg beli org lain yg ada di foto, berarti Anda bukan subjek utama. Ini mslh trust issue. Gerah segelintir org mau dijdkan alasan utk restriksi ketat. Kemunduran demokrasi/freedom.

Apakah foto dari Bang @arbainrambey perlu ijin setiap orang yg di dalam foto? Ini menurut UU PDP (Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi): 1. Foto sebagai Data Pribadi Foto termasuk data pribadi, karena dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung (misalnya wajah jelas). Maka, pemrosesan (termasuk pengambilan, penyimpanan, dan publikasi) memerlukan dasar hukum — salah satunya persetujuan (consent) dari subjek data. 2. Kapan tidak perlu consent Menurut prinsip kepentingan umum dan konteks sosial: Jika foto diambil di ruang publik (jalan, taman, acara umum) dan tidak memfokuskan individu tertentu (misalnya kerumunan, pemandangan umum), tidak dianggap pelanggaran. Jika digunakan untuk tujuan jurnalistik, seni, ilmiah, atau kepentingan publik, maka bisa dikecualikan dari kewajiban consent (Pasal 46 ayat 2 UU PDP, tentang kepentingan publik). Jika identitas individu tidak dapat dikenali (misalnya wajah blur, atau difoto dari belakang), juga tidak termasuk pelanggaran. 3. Kapan perlu consent Jika seseorang menjadi subjek utama foto dan dapat diidentifikasi jelas, serta foto akan digunakan untuk tujuan komersial, promosi, atau distribusi publik, maka wajib meminta izin. Misal: potret individu di jalan yang digunakan untuk iklan produk, konten YouTube, atau kampanye politik. Jadi kesimpulannya: tidak perlu konsen atau ijin karena itu kerumunan dan produk jurnalistik.

@senjatanuklir @Menlu_RI @Kemlu_RI Mending, klo berani lgsung mention Menseskab. Ring A1. Biar infonya tembus. Jgn smp taunya scamboja dbiarkan krn ada interest golongan tertentu yg diuntungkan dr sana. Semisal utk ada setoran ke aparat, money laundry, dll.

Makin hari buktinya makin banyak, dan sy yakin sebelum viral-viral di internet kalian udah sering dapat laporan. Ini tindak lanjutnya gimana? @Menlu_RI @Kemlu_RI

@DiKetiakBojo @ismailfahmi Just state the obvious.

@mediumrareA5 @ismailfahmi victim blaming

Minta pemerintah turun tangan (Tadi saat diwwcr Kompas, saya tekankan ada action lanjutan. Percuma kalau hanya ramai di medsos, tanpa diikuti penegakan hukum/aturan atau code of conduct.) Menurutnya, apa yang dilakukan fotografer dengan menjual foto orang tanpa izin juga dinilai tidak benar. Pengambilan foto ke obyek foto juga bias, antara ingin memotret orang dan menghasilkan uang atau bisa saja sekadar fetish tertentu. "Misalnya, ada fetish dan lain kayak gitu kan gimana? Gimana fotografer itu tahu apa yang boleh dan enggak boleh? Code of conduct mereka tahu tidak?" jelas dia. Karena itu, ia berharap pemerintah memperketat aturan ini, termasuk mengatur fotografer mana saja yang diperbolehkan memotret event tertentu. "Aturannya mungkin fotografer masuk di dalam asosiasi fotografer CFD atau event lari gitu, yang ada database-nya, dan punya name tag," tuturnya. Alternatif lain, misalnya, pada jalur tertentu tidak boleh memotret, atau pelari diminta memberi tanda bahwa tidak boleh dijadikan obyek foto. Hal ini bisa dilakukan dengan memakai kaus atau topi dengan tanda "No Camera". "Harapannya sih pemerintah, khususnya Pemprov mau mengatur hal ini. Harus ada code of conduct, juga bagaimana pemerintah turun tangan, ini kan ruang publik," imbuhnya. Jika satu pemerintah daerah sudah mau merealisasikan aturan fotografer ini, pemda lain akan mencontoh agar tercipta ruang publik yang aman dan nyaman untuk semua orang. kompas.com/tren/read/2025…

@Althoughts__ @ismailfahmi 1. Trust issue. Renggangnya trustful society. 2. Different social expectation. Positive thinker sm vigilant thinker. 3. Structural issue. Ketimpangan dan minim job market. 4. Power assimetry issue. Influencer(Ismail vs Photographer)?

@mediumrareA5 @ismailfahmi Skill issue. Negara lain kreativitasnya tetap jalan walau menghormati privasi orang

@dewapuci Yakin mau larang2 foto ditempat publik? Kalo kaya gitu, ntar lama2 citizen journalism bakal mati loh. Drone Emprit sendiri pernah minta Izin gak ke SEMUA twit/post orang yang dikutip? Nggak kan. Jangan standar ganda. Tanpa citizen journalism gatau ini: twitter.com/ecommurz/statu…

@dewapuci Socrates ignorance, pungkasnya. Beli yang paling murah. Kesannya ngga worth it nyari tmbahan dr situ. Pdhl mereka riil cm nyari rejeki. Kaum proletar dibentur2 kan sama kaum proletar lainnya. Padahal ini gejala masalah struktural. Ketimpangan ekonomi, dan kebebasan berekspresi.

@bitter_daddy @yopyyuliawan @ismailfahmi Ah sudah lah klen jangan mau disibukkan sama hal2 gak penting kaya gini. Ntar dikit2 disensor, diblokir, nanti Indonesia jd tempat gak nyaman krn gak sebebas 20/30 tahun yang lalu. Ributin nih soal2 keracunan MBG atau apa2 lg yg jelas2 korbannya banyak.

@bitter_daddy @yopyyuliawan @ismailfahmi Di Oz: Footnote 1: Gak ada orang yang punya hak untuk *Tidak Difoto* di tempat publik. artslaw.com.au/information-sh…

How long do u think this info will reach Pak Presiden? Last time we heard there's this communication bottleneck issue 🫢 Or maybe… that bottleneck aint a bug?

@peachykyeom On point banget kak. Belajar sastra dimana? Miris emang. Itu yg jgka pendek bergejala ketauan keracunan. Bayangin ratusan ribu org numpuk racun di tubuh. keracunan, silently kesehatannya menurun. Satu generasi angka harapan umurnya jd lebih pendek, dan kualitas hidupnya jeblok.

udah, matiin aja semuanya. erase the youth, ignore the elders, deny the sick, kill the rebels, let the nation collapse under the heavy boots of a deaf and blind tyrant that was handpicked by dirt-stained fingers of manipulated farmers and sailors.

@yopyyuliawan @bitter_daddy @ismailfahmi Analogi aneh. Itu literally ditempat publik. DM fg minta dihapus bilaperlu ke fotoyu minta dihapus smua. Cara lain, pake masker atau topi. Gak semuanya keberatan difoto. Ada yg seneng difoto dadakan. Bhkan yg pnya rejeki lebih sampai sempatkan beli ngebantu bagi2 rejeki.

@bitter_daddy @mediumrareA5 @ismailfahmi Sependapat, harusnya yang mau motret yg ijin, kok malah dibalik... Ini mah kaya masuk pekarangan/rumah orang, gak perlu permisi/ijin. Mis tuan rumah keberatan, boleh menolak dan kasih tanda kalau gak berkenan 😓