Niniek

JANGAN memandang rezim ini scr normatif. Rezim ini dimulai dg cara ngakal2in NORMA HUKUM. Artinya, sejak awal, mrk MEMANG nggak peduli norma & tidak berniat baik utk bersikap normatif.

Mengulang tragedi Esemka yg pabriknya mirip gudang beras di daerah terpencil di Boyolali. Maung yg digadang-gadang buatan anak bangsa ternyata merupakan kendaraan import Korea diproduksi oleh Ssangyong Rexton

6 km jalan kaki. 11 tahun mengabdi. Gaji Rp150 ribu/bulan. Kita sering bangga sama “pendidikan”… tapi tak menghargai orang yang menjalankannya 😭

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, yang dikenal sebagai ahli hukum pidana sekaligus pernah memimpin tim perumus UU Tipikor, menilai jaksa salah menerapkan pasal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim. Menurut dia, perkara ini mestinya masuk ranah administrasi negara, bukan pidana korupsi, karena tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) maupun aliran dana.

Statement Pak Wijayanto Samirin ini MENONJOK sekali! Karena hukum kita gagal mendefinisikan apa itu kerugian negara, dan apa itu korupsi, akhirnya pasal korupsi memakan banyak korban dari talenta-talenta muda anak bangsa yang salah satunya adalah Nadiem.

HUTAN LINDUNG DIJADIKAN HAK MILIK, KOK BISA? Kasus di Bengkulu Selatan ini bukti, Laporan warga itu penting. Warga lapor, Ada dugaan alih fungsi lahan hutan jadi milik pribadi. Padahal hutan itu harusnya dilindungi. Kejari Bengkulu Selatan bergerak Penyidikan langsung jalan. Hasilnya, 6 tersangka. Ada mantan Kepala BPN Bengkulu Selatan, Oknum BPN, pejabat daerah dan mantan kades. Mereka Mainin dokumen administrasi. Hutan disulap jadi tanah biasa, lalu terbit sertifikat. Yang rugi, Negara & lingkungan. Kejari tegas, Ini belum selesai. Bukti baru terus dicari. Pengembangan terus jalan. Pesan buat mafia tanah, kalau warga sudah buka suara terbongkar jaringan kalian.

ASN kerja sambil live di tegur malah dibilang nyinyir, kami tunggu video klarifikasinya ya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat .

BBM naik lagi Nelayan tak sanggup melaut

Di era Orde Baru, Menteri Penerangan Harmoko masyhur sebagai sosok di balik gelombang pembredelan yang menyasar media massa nasional. Namanya bahkan dipelesetkan sebagai singkatan dari “Hari-hari Omong Kosong”. Kini, saat Prabowo Subianto ada di kursi presiden, Harmoko seakan terlahir kembali. Ia ada dan berlipat ganda, mewujud di sosok-sosok di lingkar utama kekuasaan yang rajin menekan pers dengan cara-cara baru yang sekilas tak kasatmata, tapi tak kalah mematikannya. Hingga April 2026, Project Multatuli telah berbincang dengan 70 pekerja dan eks pekerja dari 37 media berbeda untuk mengungkap bagaimana tekanan terhadap pers bekerja di balik layar. Nantikan serial reportase terbaru kami. #5TahunProjectMultatuli

Mahasiswa Demo di Kementerian Pendidikan Desak MBG Dihentikan

Breaking news... Perwakilan 40 ormas Islam resmi melaporkan PELAKU FITNAH POTONGAN CERAMAH Jusuf Kalla KE POLISI. Mereka menganggap perbuatan Ade Armando dkk telah mengancam kerukunan antar umat beragama. #TangkapAdeArmando

BGN tertawa melihat ini. Yustina Yuniarti, guru honorer yang mengajar siswa kelas V di SDK Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur harus rela berjalan kaki sejauh 6 Kilometer setiap hari. Yustina diketahui menerima gaji 150 perbulan.

Airlangga Julio (TAUD) bongkar kebobrokan surat dakwaan Oditurat Militer dalam kasus Andrie Yunus. Dakwaan ini dinilai TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP, & TIDAK JELAS. Ini bukan penegakan hukum, tapi sirkus prosedur. *utas. Sumber : YayasanLBHIndonesia

Ada Iblis Mengaku Kiai. Kasus Pencabulan di "Ponpes" di Pati. 50 santri perempuan menjadi korban. Anehnya pelakunya belum ditangkap. Sudah benar dengan gerakan demo. Keadilan itu direbut bukan diberikan.

Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI: 1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin? Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama. 2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan? 3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri? Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan. Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri. Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan. Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika. Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya. Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak. Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim. Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak. Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial. Bukan karena baris-berbaris. 😬

Hormat untuk adik-adik mahasiswa di Merdeka Selatan. Mereka benar: Dana pendidikan adalah investasi masa depan, bukan 'bancakan' buat proyek MBG yang rawan korupsi & keracunan. Jangan korbankan kualitas otak bangsa demi populisme sesaat. Sumber : wartakota

nasionalisme indonesia itu dilahirkan en dikembangkan oleh para intelektual bukan tentara, sebab itu menjadikan tentara sbg rujukan pemahaman nasionalisme bkn saja gagal paham sejarah, tetapi juga mengerdilkan pemahaman nasionalisme indonesia

Seperti Soeharto, ketika mulai krisis dan muncul keresahan sosial, bukannya merombak total biang masalahnya, dia justru memilih main kayu dengan rakyat. Aktivis diculik, preman dan ormas dipelihara, isu agama dimainkan.

Di Aceh kami bagi bagi sepatu sekolah Rp 35.000. Di tangan negara angkanya bisa jadi Rp 700.000. Itulah yang terjadi ketika pengawasan kebijakan lemah. Anggaran dibuang-dibuang ditengah APBN sedang krisis

Ibu Megawati Soekarnoputri mempertanyakan mengapa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dibawa ke Pengadilan Militer bukan Pengadilan Sipil atau Umum? Belum apa-apa Hakim Militer sudah berkata akan memanggil paksa (Andrie Yunus) dgn penetapan. Andrie Yunus dizalimi dua kali: disiram air keras dan pengadilan ini tampaknya tidak berpihak kepadanya sebagai korban. #andrieyunus #megawatisoekarnoputri