F

@UtdBart YESSSSS

More scripted than 2022 Argentina. No red cards. No penalties against. Very biased refereeing decisions. VAR giving everything in their favour. Final 4 Prem games all in London. Prem CEO “new name every 6 years” quote.

LETS GOOOO 🍒

@EPLBible YESSSSS

Do I need to remind you that Arsenal are the only team to not concede a penalty this year Arsenal are the only team to not receive a red card this year Seems a bit suspicious if you ask me 🧐

@lukestanley03 YESSSSSSSS

I genuinely cannot believe my eyes that I’ve not seen Havertz get sent off there. The game is beyond gone.

Disgraceful

@InvertTheWing YESSSSSSSSSSS

HE GOES STUD INTO THE FUCKING CALFFFFFFFFFF. HIEPTORDFGHIOGDSIP. ABSOLUTELY FUCKING PGMOL MANUFACTURED TITLE HAHAHAHAHA.

@DxBruyne17 YESSSSSSSS

Oi not even Fergie cheated like this Arteta been on his knees doing overtime🤣🤣 First league title in 22 years and you couldn’t win it without PGMOL

@DxBruyneSZN YESSSSSS

PGMOL title

REPORTED: Pocong terror reaches Cipondoh, Tangerang. This is no longer a joke, because the perpetrators are suspected of carrying sharp weapons. This could be a new criminal modus operandi.

@TrollFootball2 YESSSSSS

Not even a card for Trossard PGMOL wants Arsenal to the league

COME ON BOURNEMOUTH

Ini di luar batas mengerikan. Data terbaru menunjukkan Israel telah membunuh lebih dari 680.000 warga Palestina di Gaza. Di antaranya: • 380.000 bayi di bawah 5 tahun • 99.000 anak-anak di atas 5 tahun Itu berarti 479.000 anak-anak telah dibunuh oleh Israel. Israel tidak sedang "membela diri". Israel sedang memusnahkan kehidupan warga Palestina.

UP THE FACKING CHERRIES

GUYS BANTU UP!!!🚨 kapal Global Sumud Flotilla yg mengangkut relawan relawan dari berbagai negara utk ngirim bantuan ke Gaza diserang zionis israel!!! salah satu kapalnya ada yg isinya relawan Indonesia😭😭😭 PLEASE BANTU SHARE!!! @prabowo

Masih ingat kasus Wakil Bupati Sangihe yang tiba-tiba meninggal setelah menolak proyek tambang emas? Tambang ilegal itu ada samgkut pautnya dengan ini tambang ini lho dan dibekingi seorang jenderal yang sekarang masih berada di lingkaran kekuasaan regime "nyawit". Tahu nggak siapa jenderal itu?

@tempedotc0 Wkwkwkwkwkwk

Anggota DPRD Jember Sebut Dirinya Bablas Main 'Mobile Legends' saat Rapat demi Capai Rank 'Mythic' "Awalnya cuma login harian buat klaim peti, pas coba segame tahu-tahu winstreak 7 kali jadi saya lanjut."

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress economist.com/briefing/2026/…

massacre tonight in the Gaza Strip. They are trying to recover the body of a boy who is under the rubble after the indiscriminate bombing by the Israeli terrorist army #CIJ_ICJ 🇵🇸🌎⚖️

Fak unai