....

@QueenImaIsBack BOS yg menggratiskan sekolah dari SD hingga SMA itu jaman SBY, berawal dari pengalihan subsidi BBM yg tidak tepat sasaran. Dulu bnyak anak2 sekolah yg putus sekolah krn nunggak SPP berbulan2, sejak ada BOS hal itu mulai jarang. 2010 ditambah bidikmisi (kuliah gratis + uang saku)

Kredit ke SBY banyak yg ga lengkap -Ekonomi lumayan stabil -Propaganda kebencian suku ras dan agama minim. Tidak dia dan partainya dalangi -SEMUA BENCANA RAKYAT DIMANAPUN. MAU ITU TERJADI KE JAWA, MINANG, ACEH DITANGGAPI SERIUS, TOTALITAS DAN PENUH EMPATI selayaknya pempus yg peduli -Ga ada doxxing pembunuhan karakter walau pendukung PDIP sering melecehkan mukanya dimana mana - BPJS dimulai - Meluncurkan dana Bos - Jalan Tol Sumatera yg sering dikira kerja Jokowi. SBY lah yg banyak merintis -Pemimpin yg pro-aktif sekali dg progam MDGs (yg sasarannya rakyat) dan bukannya proyek buang uang seperti IKN laknat dan kcic juga MBG -Kertajati dia tolak teruskan -Tidak ada ide MBG tiga ratus T, kopdes, kaos kaki sekian milyar, mobil dan motor sekian T yg akhirnya sampai mengeringkan semua instansi lain demi ke proyek proyek tadi -LPDP dimulai jaman dia

@reyyyo488285 @LambeSahamjja Pondasi ekonomi? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

@pe_em9192 @LambeSahamjja Era soekarno militer kita kuat , membangun pondasi ekonomi , dan pengakuan dunia global , dia itu perintis btw jangan samakan sama presiden yang udah memiliki pondasi

kalian setuju gk?

@gyuvcentric @pvunce @wiyokooo Gusdur saat itu yg berani menyerat Sorharto, yg didukung oleh hakim agung dan Jaksa agung d jaman beliau Sampe2 harus bertaruh nyawa untuk menegakan keadilan, teror sana sini oleh preman2 suruhan, gedung BEI dan kedung kejagung jg jd sasaran Bom

@pvunce @wiyokooo Buset tolak ukurnya Habibi ga berani nyeret Harto. Emang siapa yang berani? 😄😄😄😄

Btw aja, rupiah jadi 6550 itu habibie naikin Bi rate sampe 70%. Kalo antum punya KPR, cicilan nya bisa naik 5 kali lipat. Emang mau kayak gitu sekarang? Gausah digitukan kali lah habibie tuh, udah ga relevan apa yg dia lakuin waktu itu dengan kondisi sekarang wkwkwk

@NeonBullet79 @muchlis_ar Ok.. kalo beneran penindakan oleh negara, siapa pelakunya yg ditertibkan? Bagaimana proses hukumnya?

Rp 10 Triliun cash. Ditumpuk kek piramid. Disorot, buat backdrop pidato Presiden. Itu duit apa? Hasil penertiban kawasan hutan itu maksudnya apa? Hasil NGINJEK pengusaha? Atas kesalahan apa? Yang salah siapa? Terus hukumannya apa?? Banyak pertanyaan. Tp gak akan dijawab. Yang penting show. Ini Law Entertainment. Bukan Law Enforcement.

@LambeSahamjja Wkwkwwkk... Klo lihat ukuran jembatanya kira2 ukuran lebar 3 m x panjang 4 meter = 12 m2 Jika biaya bangun 6jt/m2, biaya bangunya sekitar 70 jt an.. Kayaknya memang lebih mahal biaya peremsianya

guys lu pada tau gk ini berita paling lawak sih hari ini ada cerita pembangunan jembatan di Karanganyar hasil gotong royong gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harusnya kabar bagus dong. Tapi yang bikin warga geleng-geleng justru pas momen peresmiannya. Katanya warga sampai nyeletuk: “ini biaya bangun jembatannya jangan-jangan lebih murah daripada biaya seremoni peresmiannya.” Karena peresmiannya disebut ramai banget: ada potong pita, acara formal, penyambutan, konsumsi, perlengkapan acara, sampai urusan akomodasi tamu. Belum lagi kalau yang datang banyak pejabat atau rombongan: transportasi, pengamanan, dokumentasi, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya. Dan ini yang sering bikin rakyat sensitif. Bukan karena gak mau ada apresiasi. Tapi kadang yang dibutuhkan warga itu jembatannya berfungsi dengan baik… selesai. Bukan seremoni berlebihan yang kesannya lebih mahal dari manfaat simboliknya. Rakyat tuh simpel: jalannya bagus → senang jembatan jadi → senang akses lancar → senang Yang bikin kesel itu kalau substansi kecil, pencitraan besar. Kalau memang proyeknya untuk rakyat, fokusnya harus di hasil yang benar-benar dipakai warga tiap hari. Bukan bikin acara megah cuma buat foto lalu upload caption “demi masyarakat.” Warga sekarang makin kritis. Mereka bisa bedain mana pembangunan beneran, mana yang terlalu sibuk sama seremoni.

@abulmuzaffar10 Paling aman "MBG akan dievaluasi dan ditarget hanya ke orang membutuhkan, rentan dan kelas menengah" Kalo benar2 dihentikan pasti akan ada penolakan

Berat.. Justru kalau minta hentikan MBG, pasti kalah calonnya. Pegawai SPPG itu jumlahnya jutaan orang, belum lagi keluarganya, belum lagi supply chainnya dari transportasi hingga bahan baku. Menghentikan MBG itu hanya akan membuat kelas menengah di perkotaan senang. Tapi akan bikin marah kelas bawah dan orang2 kampung yang pekerjaannya bergantung dari MBG. Makanya itu, kita semua ini udah dijebak secara politik oleh MBG. Tidak akan ada politisi yang akan membatalkan MBG. Dijamin itu.

Guys, ada dua hal yang Luhut bilang dalam wawancara ini yang menurut gue jarang keluar dari mulut pejabat senior Indonesia dan keduanya perlu lo dengar dengan serius. MBG bolong sana bolong sini dan Luhut bilang itu sendiri: Luhut tidak membela MBG secara membabi buta. Dia bilang tegas: programnya baik, tapi eksekusinya masih ada bolong sana bolong sini dan harus diperbaiki ramai-ramai. Yang jadi masalah bukan programnya tapi cara menjalankannya. Luhut menyebut bahwa idealnya MBG dilakukan bertahap dan targeted ke kelompok paling miskin, bukan langsung diserbu ke puluhan juta orang sekaligus di seluruh Indonesia. Dan ini yang paling menohok: ada laporan bahwa banyak makanan MBG yang tidak dimakan anak-anak yang di rumah sudah makan lebih enak dipaksa terima MBG di sekolah, akhirnya tidak dimakan dan jadi sampah. Itu bukan cerita dari pengkritik itu yang diakui sendiri ada di lapangan. Luhut optimis kalau sistem Govtech dan data yang lebih akurat sudah berjalan, Presiden bisa membuat keputusan lebih tepat: daerah mana yang betul-betul butuh diprioritaskan, mana yang kondisi gizinya sudah cukup dan bisa ditunda dulu alokasinya ke yang lebih membutuhkan. Koperasi Desa Merah Putih jangan ulangi kesalahan yang sama: Rencana rollout Koperasi Desa Merah Putih ke puluhan ribu titik sekaligus sudah di depan mata. Dan Luhut secara terang-terangan memperingatkan: jangan buru-buru, jangan langsung skala besar sebelum tata kelolanya beres. Ini peringatan yang sangat serius karena artinya orang yang duduk di Dewan Ekonomi Nasional yang tiap Senin laporan ke presiden pun tidak yakin kesiapan teknisnya cukup matang untuk dijalankan serentak di skala nasional. Kalau MBG saja yang sudah jalan lebih dulu masih bolong sana bolong sini, apa jaminannya program baru yang lebih besar tidak akan bernasib sama? Gaya komunikasi Prabowo yang bikin investor takut dan Luhut mengakuinya: Ini bagian yang paling jujur dan paling berani dari seluruh wawancara. Pewawancara menanyakan langsung: presiden sering ngancam-ngancam di pidato, kesan yang dibangun adalah suasana ketakutan, dan itu berpengaruh ke investor. Luhut tidak mengelak. Dia paham kejengkelan Prabowo melihat angka-angka yang selama puluhan tahun dimanipulasi wajar marah. Tapi dia bilang tegas: sudah cukup itu. Sekarang waktunya tata ulang, bukan terus mengancam. Dan yang lebih mengejutkan Luhut mengaku sudah bilang langsung ke Presiden: "Bapak jangan terlalu baik juga jadi orang." Kalimat itu terdengar aneh tapi maknanya dalam: jangan terlalu mudah dikasihani dan dilobi, tapi juga jangan sampai suasana ketakutan yang dibangun justru membuat pengusaha tidak berani bergerak, tidak berani investasi, tidak berani ekspansi. Karena ketakutan itu bukan hanya merusak suasana itu merusak ekonomi secara nyata. Soal rumor hostile takeover dan hukum tanpa pengadilan: Luhut menegaskan dua hal sekaligus. Pertama: semua harus diputuskan lewat pengadilan. Jangan ada yang dihukum sebelum ada keputusan hukum yang sah sekeras apapun tindakan seseorang dianggap salah. Kedua: soal rumor yang beredar bahwa ada orang-orang dekat presiden yang mengancam atau mengambil alih saham perusahaan secara paksa Luhut bilang itu tidak ada. Dan dia meminta publik tidak menyebarkan berita tanpa bukti. Tapi dan ini yang perlu dicatat fakta bahwa Luhut merasa perlu merespons rumor itu secara publik justru menunjukkan bahwa rumor itu sudah cukup tersebar dan cukup dipercaya oleh kalangan pengusaha sampai perlu diklarifikasi oleh orang seniornya langsung. Yang paling berharga dari dua poin ini bukan optimisme Luhut soal masa depan itu sudah bisa ditebak dari seorang Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Yang berharga adalah kejujurannya yang tidak biasa: MBG bolong, gaya komunikasi presiden bermasalah, dan rollout program besar-besaran berikutnya perlu direm dulu. Itu bukan bahasa orang yang asal senangkan presiden. Itu bahasa orang yang cukup senior dan cukup dipercaya untuk bisa ngomong jujur dan berharap didengar. Apakah Presiden benar-benar mendengar? Itu yang harus kita kawal bersama.

@maulasam Pernah pnya teman jaman kuliah yg menang medali emas Pimnas bidang kewirausahaan. Dan Kebanyakan program inovasi dan kewirausahaan mahasiswa tidak meng upscale inovasi mereka ke level industri (minimal industri kecil) tetapi malah mencari ide lain untuk ikut lomba tahun berikutny

Ironic fact: Skripsi, tesis, disertasi, PKM, bahkan project-project sains yang banyak bikin produk inovatif hanya berakhir di tumpukan laporan pertanggungjawaban, ngga pernah bener-bener diproduksi massal dan berakhir di market. I see a lot of them. Ketika dana project cair dan habis, yaudah, end of story. Gatau salah di mana.

@TribunMilano @bkandewipersik @direktoridosen @FandomID_ @LFC_ID @AchmadFahar @bahaspemainbola @SerieA_Lawas @id_lgk @idn_abroad @myshawti Program Bidimisi thn 2010 di era beliau, yg mewajibkan 20% kursi PTN diisi oleh mahasiswa miskin, gratis biaya kuliah + uang saku 600rb/bulan. Uang segitu udah lumayan bnget di masa itu, UMR jogja 750rb/bln Banyak temen2 dan adek tingkat saya yg benar2 ketolong dgn program ini

@bkandewipersik @direktoridosen @FandomID_ @LFC_ID @AchmadFahar @bahaspemainbola @SerieA_Lawas @id_lgk @idn_abroad @myshawti dari mana? 😭

Hari Pendidikan Nasioal mengenang Moh. Nuh, mendikbud yang merangkap jadi mimpi buruk gen 90an 😭 Mohammad Nuh adalah sosok akademisi tulen yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2009–2014. Sebelum mengurusi kurikulum nasional, pria asal Surabaya ini memiliki rekam jejak mentereng sebagai Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan sempat dipercaya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Latar belakangnya yang kuat di dunia teknik dan pendidikan tinggi membuatnya dikenal sebagai menteri yang sangat teknokratis dan berfokus pada standarisasi mutu yang ketat. Bagi anak-anak kelahiran 90-an, nama M. Nuh sering kali dikenang sebagai mimpi buruk. Dialah arsitek di balik standarisasi Ujian Nasional (UN) yang sangat menentukan. Sekolah 3 tahun, ditentukan ujian 3 hari. Begitulah yang dirasakan. Jika siswa gagal mencapai angka keramat tersebut, maka tidak lulus sekolah. Kontroversi ini semakin tajam saat ia meluncurkan Kurikulum 2013 (K-13) di penghujung masa jabatannya, yang mengubah cara belajar menjadi tematik namun dieksekusi dengan sangat terburu-buru. Dari era tersebut, kita belajar bahwa kebijakan yang terlalu terpusat, tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah dan keragaman kemampuan siswa, justru berisiko memadamkan antusiasme belajar itu sendiri.

Pidato Hari Buruh 2026. Kiri (Singapore): PM Lawrence Wong bilang "Saat AI mendisrupsi seluruh industri, pemerintah mungkin tidak bisa melindungi setiap pekerjaan, tapi kami akan melindungi setiap pekerja. Singapore akan scale up company training committees (CTCs) di setiap sektor dan perusahaan" Kanan (Wakanda): Banner acara May Day dibikin pake AI gede2 wkwkw. Nasib buruh kreatif gimana? wait bentar dulu... yang penting "MBG bermanfaat atau tidak?" dan "tarif aplikator ojol turun!"

@hendrikk168 @LambeSahamjja @AirinDatangLagi Lu lagi mabok tai babi yaa

@LambeSahamjja @AirinDatangLagi Chaplin ngomporin masyarakat soal kerusuhan agama di masa lampau Buzzer2 banteng merangkap jadi buzzer Chaplin buat glorifikasi "kesuksesan" si chaplin Ada yg bikin narasi SERENTAK soal kelas menengah & hukum rimba Indonesia mau dibikin chaos, Chaplin jd "Hero"? Biadab!!!!

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

@KakekHalal Pujian? 😂😂😂

Berapa kali Presiden Megawati melakukan reshuffle pada kabinetnya ? Jawabnya : tidak pernah. Mega dilantik menjadi Presiden RI pada 23 Juli 2001. Selama 18 hari Mega melakukan seleksi terhadap calon pembantunya di Kabinet Gotong Royong. Setelah yakin, Mega kemudian melantik para menterinya itu pada 10 Agustus 2001 yang terdiri dari 3 menteri koordinator & 30 menteri teknis. Sangat ramping yang dampaknya kinerja menteri di era Mega sangat efektif. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya baik menteri di sektor ekonomi, sosial, politik, keamanan, HAM, hukum & kesejahteraan. Buktinya dengan tim ini, Mega berhasil mengatasi krisis multidimensi di Indonesia dari tahun 2001-2004. Setiap kebijakan yang diambil oleh para menteri haruskan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Setiap menteri harus pula bekerja sebagai sebuah tim yang kompakm Begitu pesan Mega saat melantik para pembantunya itu. Banyak pujian kepada Mega akan kepiawiannya dalam memilih tim kerjanya. Tentu dasarnya adalah profesionalisme & disiplin. Bahkan karena efektinya kinerja setiap menteri di kabinet di era Mega, kabinet ini akhirnya dijuluki "The Dream Team". Mega saat itu memilih timnya dengan objektif. Ia mengabaikan faktor sentimen pribadi. Pun sebelum melantiknya tentu ada selentingan suara-suara sumbang dengan mengatakan : "Menteri yang ini orangnya Habibie, menteri yang ini orangnya Gus Dur, menteri yang ini orangnya Soeharto" Namun, apakah Mega terpengaruh ? tidak sama sekali. Ia tetap teguh pada pendiriannya asal bekerja dengan baik & benar pasti akan dipertahankan. Itu sebabnya kabinet Mega dinamakan Kabinet Gotong Royong. Bekerja bersama & sama-sama bekerja. Namun dari Bulan Maret-Mei 2004, ada tiga menteri yang mundur dari jabatannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK) & Agum Gumelar. Ketiganya mengundurkan diri dalam rangka mengikuti kontestasi elektoral Pemilu 2004 sebagai Capres maupun Cawapres. SBY maju sebagai Capres sementara JK & Agum Gumelar maju sebagai Cawapres. Dan barangtentu, mundurnya ketiganya tidak bisa disebut sebagai reshuffle. Pasalnya konsep reshuffle sifatnya top-down sebagai hak prerogatif Presiden RI.

@satwikakarma @akuntandigital @Makaryo0 Salah.. justru di Sumatra ini cocoknya Jalur KA, bukan tol krn lebih banyak angkutan barang dibanding penumpang, apalagi jarak dari medan ke lampung lebih dr 1.500 km, jarak lebih dr 500 km di darat sangat efisien jika pakai KA.

@akuntandigital @Makaryo0 Kereta klo dibangun di Sumatra, perlu dikaji persebaran penduduk nya. Mereka luas wilayah tinggi tapi penduduk jarang. Makanya dibangun dulu tol udh bener. Jalur kereta angkut batubara malah lebih kasi profit ke KAI. Nanti klo tol sudah selesai semua, baru lanjut bikin kereta

Cerita Whoosh dimulai saat Ignasius Jonan yang sempat menolak mentah-mentah ide kereta cepat ini, beliau berpikir lebih baik anggaran dipakai bikin jaringan kereta api di luar Pulau Jawa yang lebih butuh konektivitas dasar. Jonan khawatir kalau proyek ini dipaksakan, bakal ada beban besar di kemudian hari apalagi kalau harus memakai dana negara. Setelah Jonan lengser, proyek Whoosh ketok palu dengan skema business to business (B2B) melalui konsorsium KCIC tanpa jaminan atau uang dari APBN, skema ini terlihat sangat ambisius tapi rentan terhadap risiko finansial di lapangan. Struktur pembiayaan Whoosh terdiri atas 6,07 miliar dollar AS (Rp 104 T), dengan 75% pinjaman dari China Development Bank dan sisanya ekuitas konsorsium Indonesia-Tiongkok. Masalah mulai muncul di 2023 saat terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun 1,2 miliar USD (Rp20,7 T) karena kendala pembebasan lahan dan teknis konstruksi. Bunga yang awalnya 2% juga ternyata naik lebih tinggi dari perkiraan awal, yaitu mencapai 3,4%, kondisi ini diperparah dengan kurs rupiah yang fluktuatif. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang jadi titik balik di mana pintu APBN mulai terbuka melalui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada KAI, tujuannya biar proyek ini nggak mangkrak dan tetap bisa beroperasi meskipun janji awal tanpa dana negara akhirnya harus dilanggar demi keberlanjutan proyek. Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo, tanggung jawab pembayaran utang ini akhirnya ditarik sepenuhnya ke Pemerintah melalui penjaminan APBN dan keterlibatan badan baru seperti Danantara, kebijakan ini diambil karena pemerintah menganggap Whoosh adalah layanan publik strategis yang nggak boleh hanya dilihat dari sisi untung rugi bisnis semata. Presiden Prabowo bahkan merencanakan kalau beban bunga sekitar Rp 1,2 triliun per tahun itu bakal ditutup pakai uang hasil sitaan korupsi. Potensi beban APBN ke depan tetap nggak bisa dianggap enteng, mengingat utang pokok dan bunga yang sangat besar ini bakal terus menekan anggaran negara dalam jangka panjang jika okupansi penumpang tidak mencapai target atau kalau rupiah terus melemah terhadap dollar. Apalagi ada rencana ambisius Presiden Prabowo untuk memperpanjang jalur Whoosh sampai ke Banyuwangi, kalau ekspansi ini tidak dikelola dengan skema pembiayaan yang jauh lebih matang dari jalur Jakarta-Bandung, maka risiko tekanan fiskal bakal makin berat.

@akuntandigital @Makaryo0 Tahun 2012 pemerintah mulai bangun DD di sumsel untuk meningkatkan kapasitas angkutan batubara yg dilanjutkan jonan hingga tahun 2016, dgn investasi kecil dampaknya ke pendapatan KAI naik berlipat, coba uang 118T diinvestasikan jd rel KA sumatra x.com/i/status/19821…

Bisnis ini tidak layak. Kalo mitranya China untung dari penjualan aset lokomotif dan pendapatan bunga. EBITDA KCIC sudah positif per September 2025 (bisa tutup biaya operasional Rp1,4–1,5 triliun/tahun), tapi masih rugi bersih karena beban bunga & depresiasi. Jadi penyebab rugi Whoosh adalah biaya bunga dan depresiasi aset lolomotif. Harga lokomotif nya mahal sekali dan biaya bunga nya. Target penumpang tidak tercapai juga sehingga tak dapat tutup biaya bunga dan depresiasi. Kalo bangun di Sumatera kereta api ekonomi saja, tidak perlu biaya bunga dan depresiasi Whoosh. Ekonomi sumatera maju, tarhet penumpang kecil saja bisa untung, minimal impas. Kalo untung ya semua untuk Indonesia.

@RudalGajah @ch_chotimah2 Iyaa sihh bang

@pe_em9192 @ch_chotimah2 Iya² setuju Tapi ini kan lagi bahas Megawati 🤣

Tahun 1966, ayahnya, Sukarno dikudeta dari kursi presiden RI. Tahun 1967, ia dikeluarkan dari Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran karena nama ayahnya melekat dengan namanya. Tahun 1970, Soeharto menolak permintaan keluarganya dalam prosesi pemakaman Sukarno yang menjadi keinginan sang proklamator dalam wasiatnya ingin di makamkan di Bogor namun dijauhkan ke Blitar Jawa Timur. Tahun 1972, ia dikeluarkan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia karena tekanan rezim Orde Baru. Tahun 1973, partai yang didirikan Sukarno tahun 1927 sebagai alat politik kemerdekaan bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) dipaksa bubar kemudian dileburkan lewat fusi partai. Tahun 1975, kebijakan de-Sukarnoisasi atau meminggirkan warisan serta ingatan rakyat pada Sukarno digalakkan di masa Orde Baru. Tahun 1993, rezim Orde Baru mengintervensi Kongres PDI yang memutuskan Megawati sebagai ketua umum PDI yang berakhir deadlock dan kacau. Tahun 1996, peristiwa penyerangan di Kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai oleh PDI-Megawati di tanggal 27 Juli 1996 (Peristiwa Kudatuli). Tahun 1997, Rezim Orde Baru mengesahkan kepemimpinan PDI Soerjadi yang mengakibatkan Mega teralienasi dan terkucilkan dari politik. Dari tahun 1966-1998, tiga kali Mega ditangkap dan diinterogasi oleh aparat. Pun selama masa Orde Baru hidupnya penuh dengan pengintaian aparat rezim Orde Baru. Semua rasa sakit di masa Orde Baru telah dirasakan Mega. la adalah perempuan yang mempertaruhkan kepalanya menghadapi rezim otoritarianisme Orde Baru. la adalah inspirasi bagi gerakan pro-Demokrasi sehingga menjadikannya sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto. Menyandang status anak Sukarno di era Orde Baru adalah bencana karena serangan bertubi-tubi yang dihadapinya. Tapi ia terus tegak berdiri meski ditinggal seorang diri kemudian secara perlahan memulihkan nama baik Sukarno. JAS MERAH, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.. IG Anwarsaragih.

@txttransportasi @opkasumsel Perlu memakai orang2 DJKA di era 2010-2016. Saat itu biaya bangun double track pantura biaya 10T bisa dapet 400an km, DD di sumsel 80 km habis 1,6 T. Biaya per km nya 20-25 Miliar Untuk reaktifasi rel lama harusnya biayanya lebih murah

Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp60-65 triliun per tahun untuk mereaktivasi jaringan rel kereta api nasional. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, serta BUMN terkait di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/04/2026). AHY menilai sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami kekurangan investasi under investment dibandingkan sektor jalan. Ia mencontohkan, pada 2026 alokasi anggaran untuk pembangunan & perbaikan jalan nasional mencapai sekitar Rp46 triliun, sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp5 triliun. (kompas.com/properti/read/…)

@zamhari_j @SarjanaEksu Seberapa banyak? Mana buktinya lebih banyak yg ngritik MBG dikaji dulu dibanding minta MBG segera dilaksanakan

@pe_em9192 @SarjanaEksu Ada tuh, padahal belum dilantik. Tiba tiba nyerocos mana makan siangnya ndut. Dan kolom tweetnya diramein ama gerombolan serupa, sampe hari pelantikan nagihnya MBG mulu.

Justru ini kebijakan yang secara langsung memantik investasi di sisi supplynya. Karena harga ayam2 naik jadinya ada insentif untuk pengusaha bikin peternakan dan membuat hulunya juga yaitu perkebunan jagung. Sekarang memang inflasi karena supply gak bisa catch up dengan demand. Tapi setelah investasi dilakukan dan peternakan mulai produksi telur dan ayamnya, disitu harga ayam bisa stabil lagi. Memang butuh waktu untuk supply bisa catch up dengan demand. Ini kebijakan yang beneran mendorong new demand untuk terciptanya new supply. Berbeda dengan kebijakan pak Jokowi yang menciptakan new supply tapi tidak create new demand.

Buat UU IKN, pake uang negara tu. Dipaksa bangun, uang tmbh habis. Dulu bnyk pakar y kritik, dianggap nyinyir. Sekarang terbukti. Lalu smua pura2 lupa peringatan pakar. Uang semubazir itu jg terjadi dlm MBG & perjalanan luar negeri, kan? Trus ASNnya harus diam sj? Yaelah bro