10N | Klp. Gading–Blok M

Kumpulan utas / thread kue kreasi gue ~ A Thread of Threads 🧵🧵

@ridoarbain @AcilCerita @fiksigpu Suka banget singkatannya BMW

@AcilCerita @fiksigpu Padahal jelas tujuan dasar institusi pendidikan kayak SMK tuh untuk mengimplementasikan konsep BMW: Bekerja, Melanjutkan Pendidikan, dan Wirausaha. Jadi bebas milih.

Ada yang masih ingatkah berita viral tahun lalu, saat akun Instagram SMK PGRI Lubuklinggau mencuri perhatian publik setelah mengunggah ucapan selamat untuk dua alumninya yang diterima bekerja di minimarket? Respons publik terhadap unggahan tersebut cukup beragam; meski banyak yang memuji sikap sekolah, ada pula yang justru meremehkan karena menganggap profesi (kasir) karyawan minimarket bukan termasuk karier impian yang cukup layak untuk diapresiasi seperti halnya ASN, TNI, Polri, dll.. Pandangan sinis semacam itu sebetulnya persis apa yang dialami oleh tokoh bernama Keiko Furukara dalam novel CONVENIENCE STORE WOMAN (GADIS MINIMARKET) karya Sayaka Murata. Keiko adalah sosok wanita dewasa berumur 36 tahun yang telah bekerja di sebuah minimarket (konbini) hampir sepanjang hidupnya. Ia mulai bekerja di sana sejak usianya 18 tahun dan menjadi karyawan angkatan pertama saat minimarket itu baru dibuka.⁣ Bagi kebanyakan orang, kehidupan Keiko dianggap tak normal. Mereka menganggap, pada usia matang tersebut, idealnya Keiko sudah menikah dan memiliki pekerjaan tetap, bukan malah melajang dan menjadi pekerja paruh waktu, apalagi di minimarket. ⁣Apa yang dialami Keiko, begitu pun alumni SMK yang diterima bekerja di minimarket, merupakan bias pandangan masyarakat dalam menilai dan memberi label normal dan abnormal. Di samping itu, masalah yang tak kalah pelik dalam kehidupan bersosial ialah tuntutan masyarakat yang menginginkan seseorang berlaku sesuai dengan "standar" tidak resmi yang mereka buat sendiri. “Dunia normal adalah dunia yang tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing. Mereka yang tak layak akan dibuang.” Gagasan tentang menghargai pilihan setiap individu tanpa memandang jenis pencapaian mereka, sejatinya juga selaras dengan filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh Alexander Sutherland Neill dalam bukunya yang populer berjudul Summerhill School. Summerhill, sebuah sekolah alternatif yang didirikan Neill pada 1921 di Inggris, menekankan kebebasan, kebahagiaan, dan penghargaan terhadap individualitas siswa. Neill percaya bahwa para siswa dapat berkembang dengan baik ketika mereka diberi kepercayaan untuk membuat pilihan sendiri dan dihargai sebagai individu, bukan dinilai berdasarkan standar akademik atau sosial yang kaku. Dalam bukunya itu, Neill menulis bahwa tujuan pendidikan bukanlah mencetak siswa yang seragam, tetapi membantu mereka menemukan jati diri dan potensi unik mereka. Ia menentang sistem pendidikan yang terlalu menekankan prestasi akademik dan kompetisi, karena hal tersebut sering kali menghancurkan kepercayaan diri siswa yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Sebaliknya, Neill mendorong pendidik untuk memberikan afirmasi positif dan menciptakan lingkungan di mana siswa merasa diterima apa adanya. Langkah kecil yang diambil oleh SMK PGRI Lubuklinggau ketika mengunggah ucapan selamat kepada alumninya, seolah-olah mencerminkan semangat Summerhill dalam beberapa cara. Pertama, dengan mengapresiasi lulusan yang bekerja di minimarket, pihak sekolah menunjukkan bahwa mereka menghargai pilihan personal setiap siswa, seperti yang diadvokasi Neill. Kedua, sekolah menciptakan suasana yang mendukung perkembangan psikologis siswa dengan menunjukkan bahwa setiap langkah menuju kemandirian adalah prestasi yang patut dirayakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Neill bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri siswa lebih penting daripada konformitas terhadap ekspektasi masyarakat. Meski begitu, segelintir komentar negatif dari beberapa warganet dalam menilai unggahan viral tersebut, menunjukkan masih adanya stigma sosial terhadap pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, sekolah, institusi, dan juga KITA, perlu terus mengedukasi masyarakat bahwa seyogianya keberhasilan tidak hanya diukur dari status atau gaji, tetapi dari tanggung jawab dan kontribusi pada masyarakat.

@GiovanoRoyce Kota pekok, wong ngisore enek kali kok nduwur e banjir 😭😭😭

Name a city without naming it Kota apa?

@Hidupsebagai62 @darkshine_1890 Ya sama kan kayak Pejabat PPh nya ditanggung Pemerintah. Ga cuma di BPJS.

PAJAK BOS BPJS DIBAYAR PAKAI UANG BPJS, NILAI HAMPIR 12 MILYAR/TAHUN SAAT BPJS SENDIRI DEFISIT RP2 TRILIUN PER BULAN Dua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" ini bukan dokumen sembarangan. Ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di tubuh BPJS dan salah satu klausulnya cukup membuat publik terdiam ketika dibaca secara saksama. Dokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Peraturan ini berlaku untuk dua lembaga sekaligus: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang diatur di dalamnya adalah seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka. Ini bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya. Gaji atau upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah Direktur Utama. Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji Direktur Utama, sementara anggota Dewan Pengawas mendapat 54% dari gaji Direktur Utama. Gaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp 150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp 81 juta per bulan. Tapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita. Paket kompensasinya jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dokumen yang terlihat, selain gaji mereka juga mendapat tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Belum berhenti di situ ada juga fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri. Ditambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS. KLAUSA YANG PALING MENGUNDANG PERTANYAAN: PASAL 7 Di sinilah bagian yang paling menyentil nurani publik. Tertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu: "Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS." Artinya: bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima pajak penghasilan atas gaji itu pun dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka. Dalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali. Di satu sisi, dokumen ini menunjukkan para petinggi BPJS menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi. Di sisi lain, institusi yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk. BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp 28 triliun. Cadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN Rp 20 triliun pun belum juga cair. Dan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan soal dengki pada gaji tinggi. Ini soal keadilan sistemik: ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?

This chart is a brutal reflection of why public frustration toward political elites in many emerging markets continues intensifying because it shows that Indonesian lawmakers are compensated at levels that look extraordinarily disconnected from the underlying economic reality faced by the average citizen, with parliament salary reaching roughly 14.7x GDP per capita, among the highest ratios globally and second only to the Philippines in this dataset, despite Indonesia still remaining a country where purchasing power remains relatively weak, informal employment is massive, public service quality remains uneven, infrastructure bottlenecks persist, legal enforcement often feels inconsistent, and upward economic mobility for large parts of the population remains structurally difficult. And this is precisely why charts like this become politically toxic because citizens naturally begin asking a very simple question: what exactly are taxpayers receiving in return? In high-income countries, lawmakers may also earn very large nominal salaries, but those economies simultaneously generate far stronger productivity, higher institutional quality, better healthcare systems, stronger education outcomes, more efficient bureaucracy, higher legal predictability, and materially better public goods overall, meaning political compensation exists within a much larger and wealthier economic ecosystem. But in Indonesia, the optics become far more uncomfortable because the political class increasingly appears capable of extracting upper-middle-class or even developed-market lifestyles from an economy that still struggles to generate broad-based prosperity for much of the population itself. And perhaps the harshest part is that compensation alone is probably not even the real issue. The real issue is performance. Citizens are generally willing to tolerate highly compensated leaders if the country visibly becomes richer, more efficient, more meritocratic, less corrupt, and economically stronger over time. But when corruption scandals remain persistent, policymaking appears inconsistent, infrastructure projects repeatedly face rent-seeking concerns, and wealth creation remains concentrated among political insiders, conglomerates, and connected elites, high political compensation begins looking less like professionalization and more like institutionalized extraction. Importantly, this also helps explain why anti-elite sentiment, populism, and distrust toward institutions continue rising globally because once the gap between elite living standards and ordinary household realities becomes too visible, citizens increasingly stop believing the system operates primarily for collective national advancement and instead begin viewing politics as a mechanism for self-enrichment among those already close to power. Ultimately, this chart reflects something much deeper than salary levels alone because it exposes the uncomfortable reality that in many emerging markets, the political class often succeeds in upgrading its own prosperity far faster than the nation it supposedly represents, and over time that divergence itself becomes corrosive to institutional trust, social cohesion, and long-term political legitimacy.

Positif yang negatif. Lu ga bisa nyopot capaian seseorang atas suatu hal dari statusnya, jabatannya, dll. Dia bisa berangkat kuliah naik jet pribadi, bayar pengasuh bayi di luar negeri, bajunya ada yg nyuciin.

@GiovanoRoyce @entalpih Ragunan Manggarai tinggal panjangin 4D aja

@entalpih 1Z: Kota - Manggarai 2Z: Pulo Gadung - Manggarai via Cempaka Mas 4Z: umm, 4 udah basenya di Manggarai (kecuali mau bikin Manggarai-Manggarai) 6Z: Ragunan-Manggarai 9Z: Pinang Ranti-Manggarai 12Z: Pluit-Manggarai 13Z: Puri Beta-Manggarai 14Z: JIS-Manggarai JosJIS ✨🗿

untuk mendukung stasiun manggarai sentral yg dipaksakan ini, transjakarta dapat menambah 6 rute ke segala arah: 3Z: Kalideres - Galunggung - Manggarai sentral 5Z: Harmoni sentral - Senen sentral - Manggarai sentral 8Z: Lebak bulus - Galunggung - Manggarai sentral

@taurosze Bukan lagi, sampe sakit dada dan malu di TJ dilihatin mulu.

@rafenditya Kak apa ga capek 2hari ga berhenti cegukan😭

Ada yang pernah diresepin dokter obat ini? Sebagai apoteker, tiap kali ada pasien tebus resep Braxidin buat “nyeri lambung” hatiku selalu campur aduk 🥺 Kenapa sih emanganya? Karena obat ini bukan cuma buat fisik. Chlordiazepoxide salah satu kandungan di dalamnya adalah anti-anxiety. Artinya? Lambungmu sakit bukan cuma soal makan. Tapi soal beban yang kamu pendam sendirian. Stres bisa jadi maag. Bisa jadi IBS. Bisa jadi nyeri dada yang dikira jantung. Tubuhmu nggak diam kalau kamu menderita. Dia berteriak lewat rasa sakit 🫀 Jangan tunggu fisikmu yang kasih tahu duluan. Cerita, ya💙

Voters 58% harus bertanggung jawab sih ini..!!?!? Karena pilihan kalian hewan langkah pun harus terusir dari habitatnya ...

KOK BISA-BISANYA GUE TAU DARI MEDIA LUAR???

Indonesian authorities have shut down several screenings of a new documentary on alleged human rights abuses in Papua, including Indigenous land seizures. Rights groups and international media still face restricted access to the region. Al Jazeera’s @JesWashington reports.

@koganenohikari @akbaruddin96 @BanggaSurabaya TransJatim J2 emang ga masuk Bungurasih, dia duplikasi dari bus ijo yang ke Joyoboyo.

@akbaruddin96 transjatim K2 itu bukan jatahnya masuk bungur, dia emang ditolak sama @BanggaSurabaya masuk Terminal Joyoboyo. @rafenditya

sorry aku orang jatim, tapi aku protes knp pembangunan di Jawa itu Solo Raya-sentris. gk cuma jakartasentris kenapa Toll Trans Jawa gk disambung dr demak ke timur? kenapa KRL lebih dulu ada di Jogja-Solo drpd Surabaya Raya? kenapa Bandara Juanda gk bisa punya kereta bandara?

VOC HIDUP LAGI???

Pak anies menang pilkada tapi dapet cap politik identitas sampe sekarang. Padahal yg maju paling depan nuntut Ahok juga prabowo wkwk sini gw jelasin satu satu: 1. Sejak 2012 ahok udah sering singgung masalah politik identitas (anies masih rektor), puncaknya ya pas penistaan agama 'al maidah' 2. Yang menunggangi demo, prabowo sama jokowi 3. Yang ikut laporin itu habiburrahman dari gerindra. 4. Yang memberatkan di persidangan, kesaksian dari ma'ruf amin yg kemudian diangkat jadi wapres (politik identitas??) 5. Cuma karna Anies lawannya dan menang, celakanya dia yg harus menanggung semua tuduh2an itu sampe sekarang wkwkwk

@gowalking_id Mending sebut aja kotanya, Plat L bukan Min? 😃

Kolaborasi transportasi umum antar-negara seperti ini saja bisa terealisasi, lha kok ada usulan rute dari operator milik provinsi ke sebuah kota ditolak masuk?

@koganenohikari "Pembangunan pasti baik" iki saviors complex njir. "Pemerintah pasti sudah melakukan yg terbaik" Teleks 💩

@rafenditya kalo pembangunan pasti baik, pemerintah daerah sumsel & kota palembang enggak berdarah2 operasiin LRT Palembang 🥲💔

Saya tahu ini cuma insert dari Kompas TV but ini langkah cerdas juga. IHSG ditampilin pas blionya bicara dalam 2 menit beliau pidato, IHSG Anjlok 5 poin It was like: keep talking, but IHSG will keep sliding

@koganenohikari TJ 10 cuma dari Sunter Kelapa Gading sampe Priok TJ 12 Sunter Boulevard–Danau Agung TJ 14 JIS–Danau Agung TJ 9 Penjaringan–Pluit

btw BRT dgn busway steril di Jakut itu cakupannya termasuk agak susah jg gasih? TJ yg di sana masih kebanyakan non-BRT? CMIIW

Konjungsi Antarkalimat 1. Temporal - Kelanjutan: Selanjutnya, Sesudah itu, Setelah itu, Kemudian, Akhirnya - Pendahuluan: Sebelumnya - Keserentakan: Sementara itu 2. Kontingensi - Kausalitas: Oleh karena itu, Oleh sebab itu, Karena itu, Akibatnya - Persyaratan: Jika demikian, Kalau begitu - Penyimpulan: Dengan demikian, Jadi, Untuk itu 3. Perbandingan - Kekontrasan: Akan tetapi, Namun, Di pihak lain, Sementara itu - Kekonsesifan: Biarpun begitu, Meskipun demikian, Sungguhpun begitu, Walaupun demikian - Kebalikan: Sebaliknya 4. Perluasan - Penambahan: Selain itu, Lagi pula, Tambahan pula, Tambahan lagi, Berkaitan dengan itu, Sehubungan dengan itu, Dalam hal ini, Dalam hubungan ini, Dalam konteks ini - Penguatan: Bahkan, Malahan - Reformulasi: Artinya, Dengan kata lain - Percontohan: Misalnya, Contohnya - Klusivitas: Kecuali itu, Di samping itu 5. Modalitas - Keraguan: Agaknya, Kalau tidak salah - Klarifikasi: Sesungguhnya, Sebenarnya, Sebetulnya, Pada dasarnya, Pada hakikatnya, Pada prinsipnya - Penilaian: Sebaiknya, Paling tidak Catatan: Daftar ini bukan daftar lengkap. Kategorisasinya pun merupakan penyederhanaan. Beberapa konjungsi antarkalimat dapat berpindah kategori sesuai dengan konteks pemakaiannya.