Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!!
7.4K posts

Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!!
@raywind31
25↑|StoryboardArtist🎞-Illustrator🎨-Gamer🎮|🇲🇨🇬🇧🇯🇵 ~ お気に入り🌟HoYoVrs⛰️🚂📺ぼくもの🐄RF🐏||乙女ゲーム❤️LaDS🍎Ssum🍒 ~ Coms= https://t.co/60GnAs2Hdx よろしく( ´ ▽ ` )ノ
Indonesia WIB Katılım Nisan 2021
776 Takip Edilen381 Takipçiler
Sabitlenmiş Tweet
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

コードネームK、ミッション開始。🍗
コラボパックの予約は6月3日(水)2:00頃より、KFCネットオーダーで受付開始!
詳細はこちらから→hoyo.link/lGMf48gO9
#コードネームK #原神KFCコラボ #ケンタッキー #原神
日本語
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

Panjang umur bapak @masbutet 🙏🏻
Puisinya bener2 bikin mrinding 😖
Smoga terkabul smua... Aminn 🙏🏻
Biar sja yg menutup telinganya & anti mendengar kritik, alam semesta tidak akan benhenti bekerja..
Segala sesuatu ada waktunya..
Semoga bisa bertemu panjenengan di Jazz Gunung nanti..
Bang @rockygerung ojo cangkeman thok.. Ayo gaungkan "revolusi"..
Brani ga? 😌
Indonesia
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

Guys lu pada tau gk
Mohammad Hatta pernah lihat iklan
sepatu Bally di koran
Beliau gunting iklannya, lalu disimpan di dompet bertahun-tahun.
Padahal saat itu beliau menjabat
Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kalau mau? Tinggal telepon.
Tinggal suruh staf.
Tinggal pakai fasilitas jabatan.
Tapi beliau memilih menabung sendiri.
Dan tabungannya sering habis karena dipakai bantu orang lain.
Sampai beliau wafat tahun 1980…
sepatu itu nggak pernah kebeli
Yang ditemukan keluarga di dompetnya cuma guntingan iklan sepatu Bally yang sudah kusam dan terlipat rapi selama puluhan tahun.
Bayangin…
dulu ada Wakil Presiden yang mimpinya cuma sepasang sepatu.
Bandingin sama sekarang
Ada pejabat:
- laundry baju keluarga ratusan juta
- mobil dinas miliaran
- anggaran kaos kaki fantastis
- fasilitas mewah pakai uang negara seolah normal
Sementara Bung Hatta bahkan takut memakai jabatan untuk kepentingan pribadi.
Ini bukan soal miskin atau kaya.
Ini soal tahu batas:
mana milik negara, mana milik pribadi.
Zuhud bukan berarti nggak punya keinginan.
Bung Hatta pengen sepatu itu. Tapi beliau menjaga diri agar jabatan tidak merusak hati.
Dan mungkin… garis pemisah itu yang sekarang mulai banyak hilang.

Indonesia
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

BEDAH YUK !!!
KOK BISA HARGA SAPI KURBAN DARI APBN 91 JT/EKOR?
Rp 100 miliar untuk 1098 sapi.
Jadi rata-rata Rp 91 jt.
Dari Baznas, sapi premium 200-300 kg seharga hampir Rp 20 jt (termasuk distribusi).
Dari Dompet Dhuafa, sapi > 300-350 kg seharga Rp 26 jt.
Jadi, yang besar sapinya (1 ton an) apa mark-upnya?


Indonesia

Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

Guys, Ferry Irwandi bilang sesuatu tentang MBG yang menurut gue paling jujur yang pernah diucapkan oleh siapapun yang punya platform besar di Indonesia.
"Kalau gua presiden program ini tidak akan gua buat. Gua lebih setuju kalau dari awal program ini tidak ada."
Kalimat itu bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat politik yang benci pemerintah.
Tapi dari seseorang yang menghabiskan dua bulan riset ekonomi dengan data, formula, dan kalkulasi yang bisa diverifikasi siapapun.
Dan ini yang paling menohok soal MBG:
Program ini menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Setelah dipotong Rp68 triliun oleh Purbaya masih Rp268 triliun.
Tapi Ferry menemukan bahwa dengan analisis yang benar MBG bisa dihemat lebih dari Rp179 triliun per tahun sambil tetap menghasilkan outcome yang lebih baik untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Bukan dengan menghapusnya.
Tapi dengan membuatnya tidak bodoh.
Empat masalah utama MBG yang tidak pernah diakui pemerintah:
Pertama: coverage terlalu universal.
Tidak semua anak sekolah butuh
makan gratis dari negara.
Anak dari keluarga yang mampu tidak perlu disubsidi. Tapi sekarang semua dapat.
Dari SD negeri di Jakarta yang siswanya anak pejabat sampai SD terpencil di Papua yang siswanya betul-betul kelaparan.
Dapat semua dengan porsi yang sama.
Ini bukan pemerataan.
Ini pemborosan yang disamarkan sebagai kepedulian.
Kedua: komposisi menu tidak berbasis kebutuhan gizi aktual.
Yang dibutuhkan untuk mencegah stunting bukan sekadar mengisi perut.
Dibutuhkan protein yang cukup, micronutrient yang tepat, dan konsistensi asupan.
Tapi yang terjadi di lapangan:
satu jeruk keriput, satu roti, satu kotak susu ultra diklaim sebagai makan bergizi gratis.
Bahkan ada laporan menu yang tidak layak dari berbagai daerah.
Dan guru yang memfoto menu buruk itu dipanggil kepala sekolah.
Diminta diam.
Ketiga: sistem pengadaan terlalu terpusat dan rawan kebocoran.
Uang sebesar Rp268 triliun mengalir melalui satu sistem yang belum pernah diaudit secara independen.
Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat setiap lapisan distribusi adalah peluang kebocoran.
Dan KPK yang seharusnya mengawasi sedang dalam kondisi paling lemah dalam sejarahnya.
Keempat: audit dan monitoring sangat lemah.
Mahfud MD sendiri bilang:
kalau MBG dikelola melalui Koperasi Merah Putih langsung ke desa tanpa perantara bisa hemat 60%. Tapi yang terjadi sekarang?
Lapisan demi lapisan birokrasi.
Dan tidak ada laporan publik yang bisa diverifikasi tentang berapa yang sampai ke piring anak-anak.
Dan ini yang membuat gue paling marah:
Pemotongan Rp68 triliun yang diumumkan Purbaya memang langkah yang benar.
Gue apresiasi itu.
Tapi ruang efisiensinya masih Rp179 triliun lebih.
Artinya pemotongan yang sudah dilakukan baru menyentuh sepertiga dari potensi penghematan yang ada.
Dan uang Rp179 triliun yang bisa dihemat itu kalau dialokasikan dengan benar bisa menggaji 450.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan selama satu tahun penuh.
Atau membiayai pendidikan gratis dari SD sampai SMA untuk seluruh anak Indonesia dari keluarga tidak mampu.
Tapi itu tidak dilakukan.
Karena efisiensi tidak menghasilkan foto yang bagus untuk kampanye.
Dan sekarang kita bicara soal subsidi dan ini yang lebih gila lagi:
Total subsidi dan kompensasi energi 2026:
Rp381,3 triliun.
Ditambah subsidi non-energi dan perlindungan sosial: lebih dari Rp1.000 triliun.
Satu triliun rupiah.
Setiap tahun.
Untuk subsidi.
Dan hasilnya: 46,2% dari subsidi itu dinikmati oleh 20% kelompok terkaya Indonesia.
Bukan yang miskin.
Bukan yang butuh.
Tapi yang paling kaya.
Dan ini bukan teori.
Ini data dari World Bank.
Data yang ada.
Data yang sudah diketahui.
Data yang tidak pernah dijadikan alasan untuk berubah.
Dan ini yang paling konkret soal LPG:
70% subsidi LPG tabung melon yang warnanya hijau itu, yang katanya untuk rakyat kecil mengalir ke kelompok menengah dan menengah ke atas.
Bukan ke ibu-ibu yang betul-betul tidak mampu beli gas dengan harga normal.
Tapi ke rumah tangga yang gajinya lebih dari cukup untuk beli gas tanpa subsidi.
Kenapa bisa begini?
Karena sistemnya berbasis harga bukan berbasis penerima.
Siapapun yang beli LPG melon dapat subsidi.
Tidak peduli kamu kaya atau miskin.
Tidak peduli kamu pegawai kantoran bergaji puluhan juta atau petani yang penghasilannya di bawah UMP.
Akibatnya:
kebocoran Rp174 triliun per tahun karena salah sasaran.
Hampir dua kali anggaran kesehatan nasional.
Hilang. Setiap tahun.
Dan solusinya sangat sederhana tapi tidak pernah dilakukan:
Ubah sistemnya.
Bukan hapus subsidinya.
Harga LPG dibuat mendekati harga pasar.
Tapi kelompok yang betul-betul miskin dapat transfer tunai langsung ke rekening mereka.
Bukan barang yang bisa dicuri di tengah jalan.
Bukan kupon yang bisa dipalsukan.
Tapi uang nyata yang masuk langsung ke tangan yang berhak.
Semua negara yang melakukan ini berhasil.
Tidak ada yang gagal.
Iran melakukan ini.
Brasil melakukan ini.
India melakukan ini.
Mexico melakukan ini.
Hasilnya selalu sama:
kebocoran turun drastis,
yang miskin dapat lebih banyak,
negara lebih efisien.
Kalau Indonesia melakukan hal yang sama:
saving bisa menembus Rp120 triliun net per tahun.
Rp120 triliun.
Setiap tahun.
Bukan dari pajak baru.
Bukan dari utang baru.
Tapi dari memperbaiki sistem yang sudah ada.
Dan ini yang paling pedas:
Infrastruktur untuk melakukan ini sudah ada.
KTP ada. NPWP ada. BPJS ada.
Rekening bank untuk rakyat miskin sudah pernah dibuat di era Jokowi.
Data sudah sebagian ada.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya.
Karena subsidi harga yang universal terlihat populis. Mudah dikomunikasikan.
Mudah diklaim sebagai kebijakan pro rakyat.
Sementara reformasi subsidi yang tepat sasaran butuh penjelasan yang panjang.
Butuh komunikasi yang jujur.
Butuh keberanian untuk bilang bahwa yang kaya harus bayar harga pasar.
Dan itu tidak menghasilkan tepuk tangan di podium. Tidak menghasilkan foto yang bagus di media sosial. Tidak bisa dijadikan bahan pidato yang mengharukan.
Jadi tidak dilakukan.
MBG bisa dihemat Rp179 triliun dengan hasil yang lebih baik untuk anak yang betul-betul butuh.
Subsidi bisa diefisienkan Rp120 triliun dengan manfaat yang lebih besar untuk yang betul-betul miskin.
Total: hampir Rp300 triliun per tahun yang bisa diselamatkan dari pemborosan dan salah sasaran. Tanpa menambah pajak.
Tanpa menambah utang.
Hanya dengan mengubah sistem yang sudah ada menjadi sistem yang benar.
Tapi yang dilakukan sekarang: Rp68 triliun dipotong lalu diklaim sebagai efisiensi besar.
Sementara rakyat kaya terus menikmati 46% subsidi yang seharusnya untuk rakyat miskin.
Dan anak-anak yang betul-betul kelaparan masih dapat menu satu jeruk keriput dan satu roti.
Dan guru yang berani memfotonya diminta diam.

Indonesia
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

Jaringan alfamart dan Indomaret itu jumlahnya 23 - 24 ribuan.
Menampung tenaga kerja hingga 400 ribu.
Dan jaringan Alfamart Indomart itu sistemnya franchise. Pemiliknya rakyat kecil. Alfa dan Indomart menjual brand dan manajemen.
Satu unit alfa atau indomaret butuh modal minimal 500 juta. Itu duit rakyat, bukan konglomerat.
Tumbuh dari bawah. Dengan memeras keringat selama bertahun-tahun.
Membunuh jaringan alfa dan indomart demi proyek politik bernama KDMP yang juga pakek duit rakyat..
Adalah tindakan khas rejim populis otoriter: mengadu domba antar rakyat.
Indonesia
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi
Raywind 清春 (ライウィン)🍉 || 夏来雯🍎 || COMMIS OPEN!! retweetledi

PAJAK BOS BPJS DIBAYAR PAKAI UANG BPJS, NILAI HAMPIR 12 MILYAR/TAHUN
SAAT BPJS SENDIRI DEFISIT RP2 TRILIUN PER BULAN
Dua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" ini bukan dokumen sembarangan. Ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di tubuh BPJS dan salah satu klausulnya cukup membuat publik terdiam ketika dibaca secara saksama.
Dokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.
Peraturan ini berlaku untuk dua lembaga sekaligus:
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dan yang diatur di dalamnya adalah seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka.
Ini bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya.
Gaji atau upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah Direktur Utama.
Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji Direktur Utama, sementara anggota Dewan Pengawas mendapat 54% dari gaji Direktur Utama.
Gaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp 150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp 81 juta per bulan.
Tapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita.
Paket kompensasinya jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dokumen yang terlihat, selain gaji mereka juga mendapat tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Belum berhenti di situ ada juga fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri.
Ditambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.
KLAUSA YANG PALING MENGUNDANG PERTANYAAN: PASAL 7
Di sinilah bagian yang paling menyentil nurani publik.
Tertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu:
"Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS."
Artinya: bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima
pajak penghasilan atas gaji itu pun dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka. Dalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali.
Di satu sisi, dokumen ini menunjukkan para petinggi BPJS menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi. Di sisi lain, institusi yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk.
BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp 28 triliun. Cadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN Rp 20 triliun pun belum juga cair.
Dan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin.
Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan soal dengki pada gaji tinggi.
Ini soal keadilan sistemik:
ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial
siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?


Indonesia









