Rumi

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan dari 35.476 formasi yang tersedia, jumlah pelamar telah mencapai 639.732 orang.

Profil Guru yang Menjadi Saksi Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook:

🇮🇱 Ben Gvir's wife baked him a cake with a noose on it. For Palestinian prisoners. As a gift. This is where Israeli political rhetoric is right now.

Ini Ririe istrinya Ibam. Makasih banyak atas dukungan yang terus mengalir untuk Ibam dari berbagai tempat. Teruntuk yang belum paham perkara suami saya, atau yang tidak mengikuti sidang, saya mohon sebesar-besarnya untuk mempelajari kasus Ibam secara jujur agar tidak menzalimi keluarga saya dengan mengutip setengah-setengah informasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sebagai seorang istri yang terus mendampingi Ibam dalam setiap persidangan, izinkan saya membagikan empat fakta yang telah terungkap sepanjang sidang hingga tuntutan: 1.⁠ ⁠Pertama, terungkap di persidangan, Ibam diminta peserta rapat 17 April 2020 untuk menjelaskan masukan terkait kebutuhan laptop hanya untuk aplikasi asesmen/ujian. Namun, kemudian masukan Ibam dikutip tidak utuh oleh pejabat, dan dinarasikan seakan-akan masukan itu adalah "arahan" untuk SELURUH pengadaan. 2.⁠ ⁠Kedua, setelah rapat 17 April 2020 di atas, Ibam sudah memberi masukan tertulis spek yang netral, yaitu Windows dan Chromebook sekaligus, di tanggal 22 April 2020. Faktanya, terungkap dari kesaksian Tim Teknis, pada 27 April 2020 mereka ditunjukkan satu potongan dokumen masukan Ibam, namun oleh pejabat dipelintir bahwa masukan tersebut hanya Chromebook. Kemudian Tim Teknis diarahkan pejabat tersebut untuk buat survey dan kajian Chromebook, SEBELUM buat kajian Windows. Terus bagaimana dengan kesaksian pejabat yang bilang "kajian sebelumnya diabaikan, dikasih yang baru, dan spesifikasinya sudah ditentukan"? Tak lain tak bukan adalah upaya cuci tangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sepanjang sidang-sidang berikutnya. Karena kemudian terungkap: pejabat itu sendiri yang ternyata menyuruh tim teknis untuk buat kajian Chromebook dulu, baru setelahnya buat kajian Windows. Jadi sudah terungkap bahwa narasinya dibolak-balik, agar yang disalahkan atas agenda pejabat tersebut adalah Ibam. Terungkap juga di fakta persidangan: pejabat tersebut mengubah spek masukan Ibam, membocorkan spek ke vendor, berkoordinasi dengan vendor untuk pilih merk pemenang, serta terima keuntungan dari vendor. 3.⁠ ⁠Ketiga, terkait narasi "Ibam buat kajian Chromebook", bahkan di dalam tuntutan akhir JPU sudah TIDAK ADA LAGI tuduhan Ibam sebagai yang buat kajian teknis Chromebook. Hal ini karena sudah dipatahkan oleh fakta-fakta persidangan, seperti rekaman sidang di bawah. Tim Teknis mengakui: Ibam tidak ikut pembuatan kajian Chromebook, 80% masukan Ibam ditolak dan tidak masuk kajian, bahkan bukti screenshot yang ditampilkan di sidang menunjukkan Ibam tidak tahu kapan kajian selesai dibuat. 4. Keempat, pegawai yang mengurusi pendanaan yayasan tempat Ibam jadi konsultan, sudah bersaksi di sidang, kalau gaji Ibam berasal dari CSR (donasi) dua perusahaan: Djarum Foundation dan Wardah. Keduanya tidak ada hubungannya dengan pengadaan dan tidak punya konflik kepentingan. Mereka berdonasi sebagai perusahaan yang punya kepedulian atas pendidikan Indonesia. Semuanya terang benderang, kalau saja lihat sidang secara keseluruhan, dan bukan sepotong-potong. Sekarang sudah H-2 putusan. Insya Allah semua fakta tersebut sudah terbuka di depan majelis hakim. Saya tak hentinya berdoa semoga Allah membukakan mata hati para majelis hakim agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Ibam. Mohon juga dukungan dan doa teman-teman semua untuk yang terbaik bagi keluarga kami.

Aneh, sekarang orang-orang percaya chromebook itu baik dan berguna untuk pendidikan. Saat pengadaan itu disusun, kajian awal 2020 membuktikan bahwa 46% sekolah tidak punya akses internet. Survei pada kajian awal ini menunjukan hampir tidak ada sekolah yang menggunakan Chromebook. Kemudian tiba-tiba, kajian ini dirubah dengan kajian baru. Chromebook yang awalnya tidak direkomendasikan, jadi di rekomendasikan. Pada kajian kedua inilah ada IBAM sebagai Tim SKM (Staf Khusus Menteri). Dengan memegang dua dokumen ini saja, tentu mudah bagi kejaksaan untuk melihat peran sentral IBAM. Jadi agak aneh kalau IBAM mengaku tidak merekomendasikan Chromebook. Gunanya IBAM dihadirkan menteri ditengah-tengah tim teknis,besar kemungkinan untuk membelokan kajian supaya dukung Chromebook. Kalau IBAM tidak merekomendasikan Chromebook, untuk apa kajiannya di rubah? kan sejak awal tidak direkomendasikan? Meski mbantah, patut diduga, fungsinya IBAM adalah kebalikan dari kajian yang tidak merekomendasikan Chromebook. Pembelaan IBAM kontradiktif. Sejak awal Chromebook tidak memiliki fungsi dalam pendidikan kita. Itulah alasan kenapa Nadiem membuat kebijakan ANBK/AN. Supaya Chromebook seolah-olah bermanfaat. Karena saat itu kita gak butuh AN. Untuk apa mengukur lingkungan belajar di sekolah tapi sekolahnya kan tutup (pandemik/PJJ)? Laptop yang hanya efektif digunakan secara online, kini mendapatkan fungsinya karena semua sekolah menyelenggarakan AN yang mana menurut peraturan GTK "HARUS TERSAMBUNG INTERNET." Belakangan untuk menutupi ini kementerian membuat panduan menggunakan Chromebook secara offline. Meski ini tidak merubah bahwa Chromebook adalah laptop yang kurang berguna dengan kebutuhan sekolah. Saya tetap berpandangan bahwa Chromebook adalah korupsi besar. Bukan hanya Nadiem dan Ibam, dan PKK, tapi orang-orang dibalik ini semua harus diseret. Menurut saya kejaksaan harus memanggil lebih banyak orang lagi. Apalagi orang atau yayasan yang mempekerjakan IBAM dan menggajinya. Tim SKM tapi digaji yayasan? juga Jurist Tan yang masih buron. Saat ini maaf, semua orang bicara soal personal Nadiem dan IBAM yang katanya tulus dan sakit-sakitan. Bukan kasus korupsinya. Bahwa saya tidak terima, kalau kami guru-guru dipaksa memaklumi kebijakan Chromebook dan ketersambungan internet yang jadi dalih korupsi Chromebook. Saya tidak pernah lupa, bagaimana temen-temen guru di NTT melaksanakan AN. Alih-alih melaksanakan asesmen nasional, kita sedang didorong supaya menganggap korupsi pengadaan itu berguna. Jangan lupa, baik Nadiem dan IBAM melaksanakan pengadaan Chromebook dan AN ketika pandemik lagi galak-galaknya (2020-2021). Mereka tidak punya empati bahwa kebijakan ini akan menyengsarakan guru, karena harus berkumpul (datang ke sekolah) ketika pembatasan jarak (Covid-19) dan diberikan laptop yang tidak biasa mereka pakai. *Foto Pelaksanaan ANBK di NTT.

🚨🇺🇸 Trump on prediction markets: "The whole world has become somewhat of a casino. I am not happy with any of that stuff. They have predictive markets. It's a crazy world." The timing is LOUD. A Special Forces soldier was just arrested for betting on Polymarket about Maduro's capture. He pocketed $400,000. It also lands in the middle of mounting allegations that someone has been short-selling oil and dumping S&P futures minutes before Trump's own announcements on Iran. Three times this month alone.

Setelah Ibam…. (Sebuah Refleksi Diri dari Lensa Kriminologi) Ibam menyatakan secara terbuka bahwa ia diancam sebelum jadi tersangka. Kita semua tahu itu bukan fakta hukum, melainkan sebuah pengakuan diri. Dan pengakuan tersebut... (ketika diselimuti oleh sidang tanpa bukti keuntungan, tanpa bukti arahan, tanpa bukti konflik kepentingan) telah menjadi sesuatu yang lebih berat dari sekadar kesaksian pribadi. Kalau kasus ini naik ke Komisi III DPR, pola yang akan terjadi sudah bisa dibaca dari sekarang. Seperti kasus-kasus viral yang sebelumnya kita saksikan di linimasa. Saya rasanya Déjà vu. Jaksa akan disorot kembali. Tuntutan 15 tahun untuk seseorang yang tidak terbukti menerima apa pun akan dipertanyakan. Akan ada rapat dengar pendapat. Lalu bermunculan cuplikan video para wakil rakyat. Lalu semuanya seolah selesai. Sampai muncul kasus berikutnya. Lingkaran setan itu kembali. Berulang kali. — — — — — — Dalam kriminologi, kami mendefinisikan kejahatan sebagai pola tingkah laku merugikan. Di sinilah, kami menyadari bahwa pola bukan sesuatu yang kebetulan terbentuk. Pola bisa hadir sebagai hasil dari sistem yang bekerja konsisten. Bagaikan dua sisi mata uang, konsistensi bukan hanya menghasilkan keadilan, tapi bisa jadi untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Dari paradigma kritis, saya lalu menemukan konsep selective law enforcement. Penegakan hukum itu sejatinya tidak buta, meski patung dewi keadilan menunjukkan sebaliknya lewat penutup mata. Dalam praktiknya, Sistem Peradilan Pidana memilih siapa yang layak dihukum dan siapa yang tidak. Kadang "keputusan" ini berdasarkan pertimbangan yang tidak tertulis di undang-undang mana pun. Ibam menyebut mekanisme itu dengan jelas. Buat pernyataan yang "mengarah ke atas", atau kasusnya diperluas. Ia menolak. Tiga minggu kemudian ia ditetapkan jadi tersangka. Di titik inilah, saya tahu itu sejatinya bukan prosedur hukum. Itu "negosiasi" berbalut ancaman. Sebuah pola yang seolah membentuk siklus di lingkaran kleptokrasi. — — — — — — Yang membuat pola ini tahan lama bukan karena pelakunya jahat. Sistem yang rusak tidak membutuhkan orang jahat untuk mengoperasikannya. Sistem yang korup hanya membutuhkan orang-orang yang menjalankan tugasnya masing-masing, tanpa bertanya terlalu dalam mengapa tugasnya dirancang seperti itu. Polisi memeriksa. Jaksa menuntut. Hakim memutus. Rapat dengar pendapat digelar. Pernyataan dikeluarkan. Media Massa memberitakan. Media sosial riuh dengan pro dan kontra. Lalu semuanya kembali seperti semula. Seolah pemulihan telah terjadi, begitu saja. Padahal, pola tidak bisa putus karena di bawah lampu sorot atau menuai engagement tinggi. Pola terputus ketika ada yang mengubah struktur yang melahirkannya. Dalam kriminologi, saya diajarkan lewat istilah intervensi. — — — — — — Ibam memilih tidak berbohong. Ia tahu risikonya sembari berpasrah dan berserah. Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan akibatnya. Bagi saya, yang menyedihkan bukan sekadar bahwa ia harus menjalani serangkaian sidang karena pilihannya itu. Yang menyedihkan adalah... pilihan untuk tidak berbohong di hadapan ancaman seharusnya tidak perlu mendapatkan konsekuensi hukum. Pilihan itu seharusnya dilindungi dan dijamin konstitusi. Dan sejatinya itu adalah pilihan moral dan logis yang biasa. Seharusnya. Pada akhirnya, ketika kasus ini naik ke Komisi III DPR RI, polanya bisa jadi akan kurang lebih sama. Bukan karena sorotannya kurang terang. Bukan karena suara kita kurang lantang. Tapi karena pola ini tidak tinggal di 1-2 kasus. Ia hidup di dalam sistemnya. Dan selama yang diintervensi hanya kasusnya, bukan sistemnya, pola itu akan terus menemukan kasus berikutnya untuk diinangi.

Baru banget pagi ini dapet tawaran kerjaan bantu digital transformation di sebuah perusahaan. Nilainya lumayan, di atas rata-rata rate pribadi saya. Tanpa pikir panjang, langsung saya tolak. Soalnya itu BUMN. Doi sepertinya tau, dan bilang "Gara-gara kasus Mas Ibam ya Mas?"