ryo24

@99propaganda Bukannya prabowo yang hadir ya? Khan judulnya sapi korban dari prabowo bukan sapi korban dari negara. Lagian namanya korban itu dari uang pribadi bukan dari negara. Kalo dari negara namanya sedekah... Bantuan.. Atau apalah istilahnya. IQ 58

Yang dipermasalahkan bukan hewan kurbannya, tapi karena mereka tak suka melihat negara hadir langsung untuk rakyat.

🇮🇩 1 Wakil Presiden 🇮🇩 49 Menteri 🇮🇩 59 Wakil Menteri 🇮🇩 580 Anggota DPR 🇮🇩 152 Anggota DPD 🇮🇩 2.120 Anggota DPRD Provinsi 🇮🇩 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/Kota TOTAL: 20.571 ORANG. 20.571 pejabat yang digaji pake uang rakyat.… SERIUSAN ga ada SATUPUN yang merasa pidato Prabowo bermasalah? Terus rakyat disuruh percaya negara ini diisi orang-orang kompeten? cc:albertsutopo

Banyak yg tanya soal kasus Nadiem. Ada yang DM, “Kok Abang diam di kasus Nadiem?” Pagi ini saya bunyi. - Saya menyimak pendapat Pak Anhar Gonggong - Saya mengamini semua opini Anhar - Lebih dari itu Zyrex konon indikasi diambil grup LBP, mereka kebagian dominan pengadaan Chrome Book - pihak kedua terbanyak adalah Bhinneka.com. Khusus Bhinneka saya pernah 3 tahun di sana, sebagai Creative Director, mulai 2001. Saya kenal pendirinya dan pengelolanya. Selama saya di sana bhinneka tiga tahun berturut daoat Bubu Award, e-commerce terbaik. Premis saya: HARGA CHROME BOOK itu ketinggian. Fakta sudah jauh hari direncanakan. Soal hukuman Nadiem ketinggian? Bagi saya salah dia sendiri tak berani buka suara indikasi Jkw, LBP, menjadi bagian. Maka dia telan sendirilah barang ni. Begitu opini saya. Jadi saya tak ikut advokasi Nadiem. Pun sebagai Mendiknas, saya menyimak ia tak paham pedagogik, di eranya tak ada terobosan pendidikan mendidik! Demikian

...Nadiem belagak polos. 1,5 dekade lalu LHI dihukum 18 tahun padahal kerugian negara 0 rupiah. Fakta persidangan ungkap bukti "teramat tipis" rekaman telp LHI terlibat pengaturan kuota impor sapi. Transkrip telp LHI kalo dibaca seperti chat² bocil pas main game online. Ya memang ada nama/kata yg seolah² merujuk kuota impor sapi tapi kalo transkripnya dibaca oleh awam yah kayak narasi bebas ngasal aja ala bocah² kalo lagi mabar lalu chat²an di layar game. Kalo mengaitkan langsung dengan LHI tuh benar² teramat lemah, jauh lebih lemah bukti pada LHI ketimbang pada Nadiem/Ibam. Mentok semua bukti kuat yg dimiliki jaksa hanya bisa diarahkan secara langsung adalah kepada Ahmad Fathonah. Sehebat dan secanggih serta serumit itulah dulu modus kasus impor kuota sapi sampe jaksa kewalahan membuktikan. Itu sebabnya narasi kriminalisasi begitu dominan mewarnai kasus tsb. Tapi pada akhirnya yah majelis hakim bersikukuh putuskan LHI bersalah. Malah di MA ditambahin vonisnya dari 16 menjadi 18 tahun. Kasus LHI itu ibarat tonggak bahwa "bukti" teramat tipis bisa menjerat elit. Bahwa modus operandi korupsi elit itu yah canggih banget. Cara kerja elit dalam mempengaruhi pengadaan barang/jasa yah gak seperti koruptor² kelas kroco lah. Dan harus diingat bahwa LHI tidak memiliki kewenangan/power internal langsung seperti Makarim dengan wewenang eksekutifnya. LHI itu "cuma" legislatif yg kebetulan presiden PKS yg mana kader PKS menjadi mentan pada saat itu. Faktor power eksternal. "Rute wewenang"-nya terlalu jauh, sehingga wajar² saja saat itu jika banyak yg beranggapan kasus LHI terlalu dipaksakan. Beda seperti Nadiem yg punya power internal sebagai eksekutif tertinggi di kementerian. Jadilah seorang boomer elit 1,5 dekade lalu kek LHI yg gak punya power internal aja bisa dihukum 18 tahun dengan bukti "teramat lemah bin tipis". Jaksa-hakim saat itu benar² kesulitan-kepayahan membuktikan modus operandinya secara telak. Harusnya dengan bukti teramat tipis, IMHO, yah harusnya LHI bebas murni. Yang bisa dijerat yah cuma Ahmad Fathonah Nah saat ini, Nadiem, seorang milenial tech bro nan sophisticated masa modus operandi korupsinya macam boomer LHI? Yah pastilah modusnya jauh lebih canggih donk? Gak ada aliran dana langsung ke Nadiem? Ya dulu LHI juga gak ada dana suap langsung ke dia. Mentok ke AF. Bahkan ketika OTT LHI yah sebenarnya kagak OTT sebenarnya, festivalisasi ala KPK aja itu sih. Wong LHI ditangkap di lokasi berbeda yg gak ada kaitan ma peristiwa OTTnya Ahmad Fathonah. So, benar² menghina akal sehat jika modus operandi milenial Nadiem akan seperti boomer LHI 1,5 dekade lalu. Anak techbro yah pasti lebih hebat dari modus boomer elit 1,5 dekade lalu. Itu sebabnya Jurist Tan sang saksi kunci harus kabur dan bersembunyi yah karna Jurist Tan adalah "Ahmad Fathonah"-nya kasus megakorupsi Chromebook. Dan gw juga yakin kalo Nadiem pasti tahu soal 2 kasus besar di era Jokowi yg mana saksi kuncinya hilang: 1. Harun Masiku, suap pemilu 2. Nistra Yohan, TPPU BTS 2 bos mereka bebas karna saksi kuncinya "hilang". Bos Harun Masiku yakni Hasto bebas dapat amnesti. Sementara bos Nistra Yohan yah kini jadi .......... (silahkan google, jangan kaget) Nadiem bisa jadi berharap 2 skema kasus di atas terjadi juga pada dirinya. Kalau gak dapat amnesti seperti bosnya Harun Masiku, maka, bolehlah bernasib seperti bosnya Nistra Yohan yang menjadi ........ahsudahlah silakan google sendiri... (``,)

Menteri2 apa yang tak berikan data tapi malah undang banyak profesor dan dekan saya utk menyudutkan seorg dosen kecil dg kekuatan kuasa negara. Ah gitu aja, katanya ahli bukan bidangnya..jelaskan sj pake data kenapa? Kalo pak Men tertekan obsesi pak Pres, ya sampaikan sj pak! *TentangKonoha

Faiz seorang pelajar asal Kediri yang memiliki pemikirin kritis, ia kerap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat banyak. Begitu cara dia mencintai negara ini. Kendati demikian, hari ini ia dituduh sebagai provokator. Alih-alih mendengarkan kritiknya, mereka (aparat kepolisian) malah menangkap dan menahan Faiz. Kemarin, ia dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan 6 Bulan Penjara.

@inipando @pandji Mau dikasih solusinya? Mundur aja dulu dari jabatannya. Kalo sekarang pemimpin gak bisa nyari solusi artinya dia gak becus memimpin

@pandji Misalnya ada orang ngasih makan kucing liar tapi makanannya kurang layak di mata kritikus. Apakah kritikus berkewajiban memberi makan kucing dengan lebih layak? Atau kritikus biar terus mengkritik saja tanpa ngasih solusi?

Siapapun yg blg “kritik mulu emg udah kontribusi apa utk negara?” tanpa sadar baru saja mengungkap kebodohannya kepada yg diajak bicara. Mendasar banget, padahal.

Ada artis diduga menghina lambang negara malah ditunjuk menjadi Duta Pancasila (2016). Ada artis diperiksa Polisi karena diduga mempromisikan Judol di medsosnya malah diangkat menjadi Duta Anti Judol (2023). Ada artis terlibat perseteruan di jalan raya dgn petugas karena menerobos jalur Busway lalu diangkat menjadi Duta keselematan berlalu lintas (2018). Ada juga artis yg mengaju tdk memiliki darah Indonesia lalu diangkat sebagai Duta bela negara (2021). Dan sekarang, ada artis sekaligus pejabat yg entah apa pernah ikut antri berobat pakai BPJS diangkat jadi Duta BPJS (2026). Realita negeriku, negeri penuh kontroversi & keterbalikan.

1. Warga NU besar karena membolehkan warganya merokok 2. Mari normalisasi menyebut perokok sebagai pecandu rokok 3. Jangan pernah berdebat dengan pecandu perihal sumber candunya 4. Indo tidak bisa maju selama masyarakatnya gaji UMR dan candu rokok 5. Stop narasi: “kalau rokok dilarang, bagaimana nasib petani tembakau dan ribuan karyawan pabrik rokok?” Heh Yanto! Konsepnya tuh gak mempertahankan keburukan satu demi kebaikan lain. Tuhan nyiptain tanah gak cuman untuk ditanam tembakau dan perusahaan gak cuman rokok.

Mengapa kami ini sbg rakyat terus diperas & diperlakukan tdk adil. Apa pemerintah tuli atau buta, begitu rakusnya MBG mengeruk uang negara, untuk hal yg tdk penting, sprt motor listrik, kaos kaki yg mahal. Setiap bulan gaji kami diambil buat bayar si Dadan. Lihat video ini.

Klaim relawan bahwa 'tidak ada pengganti Jokowi' adalah penghinaan terhadap akal sehat dan proses kaderisasi 280 juta rakyat Indonesia. ​Narasi 'hanya dia satu-satunya' adalah bibit otoritarianisme yang mematikan demokrasi. Jika setelah 10 tahun memimpin hasilnya adalah ketergantungan pada satu figur, artinya pembangunan sistem dan institusi kita telah gagal total. Negara ini Republik, bukan Kerajaan atau toko kelontong keluarga. .

...Kau itu Batak, @SianiparRismon, minimal punya harga diri. Kau udah jadi tertawaan di kalangan mayoritas suku Batak. Dipermalukan oleh Gibran sampai serendah itu. Sudah sana jilat lagi pantat Jokowi QNTL itu... (``,)

@DedynurPalakka Logika tolol darimana itu. Mereka sudah meneliti dan membuktikan hasil penelitiannya. Kalo penelitian itu salah atau benar harus disandingkan dengan yang asli. Kalo selama ini yg asli aja gak pernah nongol utk diteliti bagaimana mereka mau buktiin kalo selama ini salah

Yang jahat itu bukan Jokowi, justru RH inilah yang jahatnya di luar akal sehat, karena sejak awal sudah menjadi tukang kompor soal ijasah palsu. Giliran dimintai keterangan palsunya di mana, geng tiroris ini tidak punya kemampuan untuk menunjukkan. Sekarang mereka menuntut agar Jokowi menunjukkan ijasah aslinya, ini lucu. Penuding palsu tapi minta orang lain nunjukin aslinya. Permainan narasi begini sudah biasa dilawan oleh Jokowi, makanya mereka tidak berdaya ketika berhadapan dengan melanisme hukum, maunya mereka ini adalah trial by the publik itu pun sering gagal 👎☹👎 karena publik Indonesia ternyata ngga se bodoh yang ada dalam angan-angan mereka. Jadi sudah benar ✅ sikap Jokowi untuk tidak menunjukkan ijasahnya di depan orang-orang ngga penting ini, kalau depan lembaga negara yang memintanya jelas akan ditunjukkan. Ini sikap yang benar ✅ sebagai warga negara yang taat pada hukum, bukan pada keinginan geng tiroris yang tinggal separoh membernya ✍️

BERSUARALAH, JANGAN DIAM ‼️ 10.000 Tahanan Palestina Jelang Dieksekusi Mereka dlm Ancaman Eksekusi Setelah 90hr. Ini Bukan Sekedar Angka, Ini Adalah Nyawa Manusia, Keluarga, Dan Masa Depan yg Terancam Hilang. Diam Adalah Bentuk Persetujuan, Bersuara Adalah Bentuk Perlawanan...

Buat UU IKN, pake uang negara tu. Dipaksa bangun, uang tmbh habis. Dulu bnyk pakar y kritik, dianggap nyinyir. Sekarang terbukti. Lalu smua pura2 lupa peringatan pakar. Uang semubazir itu jg terjadi dlm MBG & perjalanan luar negeri, kan? Trus ASNnya harus diam sj? Yaelah bro

Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi. Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas". Saya tolak, ngga mau bohong & zalim. Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka. Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua. Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan. Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan: Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri. Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong. Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran. Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.” Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran. Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar. Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia. Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe. Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif. Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah. Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan. Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir. Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan. Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan... Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan. Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini. Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini. Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara. Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.

Teman2 terimakasih atas video & poster pernyataan dukungannya. Saya sejujurnya penakut. Ini juga membuat sy takut karena siapa sih yg tdk takut berhadapan dengan kekuatan negara sendiri. Namun, saya memilih melawan. Apapun konsekuensinya. Kebetulan negara kita mendukung z10n15. Sekalian kita melawan pro-z10n15. Terus bangkit melawan imperalis!

Senen depan Kami persatuan Ambon Papua Sulawesi akan laporkan Ade Armando dan abu jendes di Polda metro jaya. Kasus pemecah bela bangsa dan merusak persatuan antara umat beragama. @CCICPolri @DivHumas_Polri @tvOneNews @tvOneNews @detikcom @bundaathira @DokterTifa @Metro_TV @mabespolri_

@ak03l @anaffry @BivitriS @feriamsari Maklumin aja... Emang buzzeRp itu literasinya kurang. Jadi gak heran kalo peringkat Indonesia di PISA dilevel bawah. Karena kebanyakan org kyak gini

@anaffry @BivitriS @feriamsari Dia ndak pernah bilang, presiden itu raja. Mata lu somplak ya. Jelas² dia nulis, presiden bukan raja.

ASN = Aparatur Sipil NEGARA. Mengabdi ke negara buat mengurusi warganya. Mrk bukan abdi pemerintah, apalagi presiden. Bongkar pikiran negara=pemerintah. Bongkar feodalisme. Presiden bukan raja. Ini republik. Dungu banget yg nyerang2 @feriamsari krn dia ASN.

@DedynurPalakka @BivitriS Lah... Emang buzzeRp itu kurang Literasinya. Yang dibahas disini negara gak sama dengan pemerintah. Bukan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. T*l*l

Presiden itu Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, ini yang dilupakan @BivitriS ✍️