Suara Muda Kelas Pekerja

Yang paling penting, di sini kita bisa kenalan sama temen baru, nambah relasi, dan berjejaring lintas kolektif atau organisasi 🤝 Yuk registrasi dulu ya wankawan: bit.ly/batbut26 🔗 Sampai ketemu, wankawan!

Selain saling tanya dan tuker cerita, kita juga bakal ngobrol banyak sambil berbagi gagasan: kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan sebagai pekerja muda untuk berkontribusi ke perubahan, dan gimana sih cara buat mulai.

Yuhuuu wankawan! 👋 SAMBAT SAMBUT balik lagi! 💥💥 Buat kalian yang selama ini pengen tau SMKP itu apaan sih, apa aja kegiatannya, siapa aja isinya, atau cuma mau sambat sama kehidupan. Pas banget nih. Kalian bisa mampir ke sesi kita hari Sabtu, 11 April 2026 jam 13.00 WIB ya.

Berpenampilan menarik, usia maksimal 24 tahun.” Kalimat ini terlihat biasa di lowongan kerja. Tapi kalau dipikir, ini bukan syarat kerja—ini bentuk diskriminasi. Sejak kapan kemampuan kerja diukur dari wajah? Sejak kapan usia jadi penentu nilai seseorang?

Silakan diisi di sini ya: bit.ly/surser2026 Pengalaman teman-teman sangat berharga dan penting bagi kami. Jangan lupa untuk share ke teman-teman pekerja kamu ya agar program kita bisa lebih akurat 😉

Kami dari divisi advokasi Suara Muda Kelas Pekerja ingin mengidentifikasi dan memetakan isu-isu yang kita para pekerja hadapi saat ini. Hasil survei ini akan digunakan oleh kami untuk membuat program yang dapat mendampingi teman-teman sekalian.

SERBA SERBI SERABUTAN 💥✊ Salam teman-teman sesama pekerja! Apakah teman-teman tahu hak-hal teman-teman sebagai kelas pekerja? Mengahadapi isu pekerja seperti outsourcing, THR tidak turun, dan lain-lain? Yuk isi survei kami.

Saatnya bergabung dan memperkuat Suara Marsinah. #partaiburuh #suaramudakelaspekerja #suaramarsinah

Kerja perawatan adalah kerja. Perempuan adalah kelas pekerja. Keadilan gender adalah keharusan politik.

Kongres Perempuan Suara Marsinah menandai kembalinya perempuan ke ruang sejarah dan politik. Dari pabrik, ladang, rumah tangga, hingga kerja platform; kami menegaskan: perempuan adalah subjek perjuangan bukan pelengkap kebijakan.

AKSI SOLIDARITAS PARTAI BURUH! Tuntutan: 1.Bebaskan tanpa syarat seluruh tahanan politik Aksi Agustus 2025 2. Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat 3. Jamin kebebasan berpendapat, berekspresi & berkumpul 4.Tegakkan demokrasi & keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Partai Buruh Tegaskan: Pekerja PKWT Berhak atas Pesangon! Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan para Menteri dan Pimpinan DPR RI terkait RUU Ketenagakerjaan pasca Putusan MK No. 168, Partai Buruh telah menyampaikan sikap tegas: pesangon wajib menjadi hak pekerja PKWT, bukan sekadar “uang kompensasi” seperti yang berlaku sekarang. Bahkan, kami menekankan perlunya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memberikan pesangon. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang setara bagi pekerja kontrak di seluruh Indonesia. Partai Buruh - Berjuang untuk Kepastian Kerja, Kepastian Penghasilan, dan Kepastian Masa Depan.

“Deklarasi dan launching GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menjadi langkah penting memperkuat suara politik rakyat! Delapan partai nonparlemen bersatu memperjuangkan kedaulatan suara rakyat: Partai Buruh Partai Perindo PPP Partai Hanura Partai Ummat PKN (Partai Kebangkitan Nusantara) PBB (Partai Bulan Bintang) Partai Berkarya Koalisi ini mendorong perubahan nyata: verifikasi parpol yang adil, ambang batas parlemen 1%, pendanaan politik merata, dan sistem pemilu campuran 2029. Bersama, kita bangun demokrasi yang benar-benar mendengar suara rakyat.”

Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh menegaskan dasar kenaikan Upah Minimum 2026 harus mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan kenaikan 8,5%–10,5% sebagai angka yang wajar. Iqbal menolak formula indeks 0,2–0,7 yang hanya menghasilkan kenaikan sekitar Rp 50 ribu, karena tidak sesuai kondisi riil pekerja. Source : @CNNIndonesia

Kunjungan Mahasiswa BINUS University ke Kantor Exco Pusat Partai Buruh Partai Buruh menerima kunjungan delapan mahasiswa/i BINUS University dalam rangka kegiatan Character Building: Social Awareness yang bertujuan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial terhadap isu pekerja dan masyarakat. Rombongan diterima langsung oleh Nani Kusmaeni, Wakil Presiden Partai Buruh, yang menyampaikan apresiasi kepada BINUS atas inisiatifnya mendorong generasi muda untuk memahami realitas sosial dan perjuangan kaum buruh di Indonesia. “Partai Buruh selalu terbuka bagi generasi muda yang ingin belajar tentang dunia kerja, keadilan sosial, dan solidaritas,” ujar Nani Kusmaeni. Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga membahas tugas artikel ilmiah bertema kesetaraan gender dan hak-hak buruh perempuan, termasuk isu ketidakadilan di tempat kerja seperti cuti hamil dan diskriminasi terhadap pekerja/buruh wanita. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat solidaritas. Partai Buruh terus mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan gerakan sosial demi membangun kesadaran sosial di kalangan generasi muda.

Selamat Hari Sumpah Pemuda, kawan-kawan. Di tanggal 28 Oktober yang bersejarah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan perjuangan yang dihadapi jutaan saudara kita di sektor domestik, yang mayoritas adalah perempuan kelas pekerja. Pekerjaan domestik sering kita lihat sebagai hal yang biasa: mulai dari mengurus anak, memasak, mencuci piring, sampai membersihkan rumah. Padahal, semua tugas itu memerlukan keterampilan dan keahlian khusus. Ironisnya, pekerjaan yang begitu penting ini memiliki status yang menyedihkan di mata negara. Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) justru dimasukkan ke dalam sektor informal yang besar di Indonesia. Ini karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan di @DPR_RI di bawah pimpinan @puanmaharani_ri. Padahal drafnya sudah dibahas sejak tahun 2004. Karena profesi PRT dianggap informal, dampaknya langsung terasa pada kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak mendapatkan perlindungan kerja dan jaminan sosial yang menjadi hak setiap pekerja. Mereka tidak tersentuh oleh sistem perlindungan sosial dari pemerintah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan yang minim ini membuat mereka semakin terpinggirkan. Selain masalah keadilan bagi pekerja, kondisi ini juga merugikan negara kita sendiri. Status informal ini membuat negara kehilangan potensi kontribusi fiskal dari mereka, seperti pajak dan pelaporan SPT. Jika mereka diakui secara formal dan teregistrasi, tentu negara juga akan mendapatkan potensi pendapatan demi pembangunan. Di Hari Sumpah Pemuda ini, kita pemuda kelas pekerja harus bersuara: negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan penuh bagi PRT dengan #SahkanRUUPPRT. Kita kawal janji Presiden @prabowo yang berkomitmen untuk meloloskan RUU PPRT pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 kemarin. Mengawal DPR untuk #SahkanRUUPPRT adalah wujud nyata dari Sumpah Pemuda, yang merawat persatuan, kesetaraan, dan mewujudkan keadilan bagi semua bangsa Indonesia.

Gaskeun, Kawan! saatnya kita belajar baca laporan keuangan biar tau siapa yang ambil bagian paling besar dari hasil kerja kita 💥 Jumat ini bareng @lingkar_belajar & Kak Lulu dari Suara Muda Kelas Pekerja. 🫡✊️

Perjuangan buruh memberikan hukum yang melindungi hak pekerja perempuan agar bisa mengambil cuti menstruasi tanpa khawatir akan pemecatan ataupun sanksi pekerjaan.

SMKP mendukung perjuangan kelas pekerja untuk mewujudkan negara sejahtera, dimana cuti haid dan hak pekerja perempuan lainnya dilindungi negara dan ditegakkan sesuai dengan haknya. Menstruasi bukan hal yang tabu, dan sakit yang timbul dari menstruasi tidak boleh dikerdilkan.

Pekerja perempuan pasti udah pernah ngerasain harus bekerja sambil nahan sakit haid / dismenorea yang parah banget itu. Atau kalo udah nggak kuat banget dan harus ngajuin cuti sakit, kita malah mendapat bayang-bayang ancaman potong gaji.