Syueb Abuhanifah

Japanese atomic bomb survivors have sent letters to the embassies of the US and Israel, condemning their attacks on Iran. However, the Israeli Embassy in Tokyo refused to accept the letter co-signed by four atomic bomb survivor groups, according to Japanese daily The Mainichi. Read: middleeastmonitor.com/20260329-japan…

Bravo Iraaaannnn…! 👍🏻😂 Hacker Iran berhasil mempermalukan Direktur FBI, Kash Patel dengan membajak isi Gmailnya. Data pribadi dan dokumen pentingnya disebarluaskan hingga FBI merespon keras. Diumumkan hadiah sebesar US$10 juta atau 170M bagi siapa yang bisa memberikan info akurat tentang identitas dan lokasi hacker tersebut. Sc: gazaupdate 📹: gi, foxnews, —- Wkwkwk Direktur FBI sempet juga yak goyang India 😂😂

@Pupufafa1 Mereka yang memegang remote control nya

Prabowo ini khan terkenal temperamental, emosian Kok sm amerika & israel dia bs sesabar itu ya

@anggadoank123 @triwul82 @prabowo Inilah masalah besar negara kita, percaya saja omon-omonnya

@syueb2011 @triwul82 @prabowo Bahhh membentuk apa Sedangkan dia pelaku pelanggaran HAM

Presiden @prabowo, rakyat menagih janji Bapak untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Penyidikan di Polda Metro Jaya kini mandek karena pihak TNI terkesan tidak kooperatif. Tanpa perintah tegas dari Bapak sebagai Panglima Tertinggi, kasus yang dirancang di Rumah Dinas BAIS (Aset Negara) ini hanya akan jadi ajang "tukar kepala" dan perlindungan aktor intelektual. ​Mata Andrie sedang menipis jaringannya, jangan biarkan keadilan di negeri ini ikut buta. nasional.kompas.com/read/2026/03/3…

Reformasi Polri, menurut gw itu "lip service" untuk meredam aksi demo mahasiswa pada Agustus 2025. Hasilnya apa? 1. Tuntutan 17+8: zonk 2. Anggota DPR yang joget-joget: aktif kembali 3. Laporan reformasi Polri: belum dibaca 🤣🤣 *Gimana menurut kalian der.?

@Kemlu_RI x.com/i/status/20387…

The Ministers for Foreign Affairs of Indonesia, Egypt, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkiye, and Qatar condemned, in the strongest terms, and reject the continued restrictions imposed by Israel on the freedom of worship for Muslims and Christians in occupied Jerusalem, including the prevention of Muslim worshippers from accessing Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif, and the prevention of the Latin Patriarch of Jerusalem and the Custos of the Holy Land from entering the Church of the Holy Sepulchre to celebrate the Palm Sunday Mass. They renewed their condemnation and rejection of any Israeli attempts to alter the legal and historical status quo at Muslim and Christian holy sites in Jerusalem. These continued Israeli measures constitute a flagrant violation of international law, including international humanitarian law, as well as of the legal and historical status quo, and represent an infringement on the unrestricted right of access to places of worship. The Ministers affirmed their absolute rejection of the illegal and restrictive Israeli measures against Muslims and Christians in Jerusalem, including preventing Christians from freely accessing the Church of the Holy Sepulchre to perform their religious rites. They stressed the necessity of respecting the legal and historical status quo in Jerusalem and its Muslim and Christian holy sites, reiterating that Israel, as the occupying Power, holds no sovereignty over occupied Jerusalem, and underscoring the need to halt all measures that impede worshippers’ access to their places of worship in Jerusalem. The Ministers renewed their condemnation of Israel’s continued closure of the gates of Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif to worshippers for 30 consecutive days including during the holy month of Ramadan, and the restriction of freedom of worship, which constitutes a serious violation of international law, the existing legal and historical status quo, and Israel’s obligations as the occupying Power. They warned of the dangers of these escalatory measures to regional and international peace and security. The Ministers reiterated that the entire area of Al-Aqsa Mosque/ Al-Haram Al-Sharif, amounting to 144 dunams, is a place of worship exclusively for Muslims, and that the Jerusalem Endowments and Al-Aqsa Mosque Affairs Department, affiliated with the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, is the legal entity with exclusive jurisdiction to administer the affairs of the blessed Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif and regulate entry thereto. The Ministers called on Israel, as the occupying Power, to immediately cease the closure of the gates of Al-Aqsa Mosque/ Al-Haram Al-Sharif, remove access restrictions in the Old City of Jerusalem, and refrain from obstructing Muslim worshippers’ access to the mosque. They also called on the international community to adopt a firm position that compels Israel to halt its ongoing violations and illegal practices against Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, as well as its violations of the sanctity of these holy places.

@Kemlu_RI Kemlu sekarang melempem, para diplomat sakit gigi nggak berani bersuara

@PresidenKopi Dia selalu bilang, tahun 2029 masih panjang. Masih ada waktu sekarang fokus MBG dan MBG

Apakah benar presiden prabowo pernah berjanji seperti ini?? Bagaimana menurut kalian ???

@zoelfick Media X itu layaknya sebuah pasar yang riuh dengan berbagai latar belakang, niatan dan tujuan Jadi sikapi dengan tetap menjaga integritas diri

Sebagian besar akun yang ku-follow di X ini karena rasa hormatku kepada mereka. Ada yang punya follower puluhan, tetap ku-follow krn yakin di balik akun itu ada orang yang layak dihormati. Dari komentar pendek saja bisa terasa, di baliknya ada orang yg berpikir panjang.

@syueb2011 Rezim terburuk

BREAKING: The White House said US President Donald Trump would be interested in calling on Arab countries to help pay for the cost of the war.

@Naandaa27 Di rezim sekarang ini: Program dibuat tanpa kajian yang memadai Program dilaksanakan tanpa laporan yang dapat diverifikasi Program dilaksanakan tanpa ada audit, transparasi output input berdasae kriteria indikator yang jelas

Jika tiap pejabat negara ditanya soal transparansi anggaran dan jawabnya : "pokoknya ada" , apa ga tiba2 boncos APBN kita. Uang negara dipakai tanpa ada pertanggungjawaban yg jelas ! Beginilah kalau jabatan diserahkan kpd yg bukan ahlinya ! ---- Morningggg Clara Shinta

@ferizandra @AzzamIzzulhaq Omon-omon adalah TradeMark TM

@AzzamIzzulhaq Padahal mengaku "News Junkie"... namun hingga malam ini belum ada ucapan belasungkawa... 😥

Sungguh disayangkan, sampai saat ini (koreksi jika saya keliru) belum ada pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan gugurnya seorang Prajurit TNI di Libanon.

Percaya diri boleh. Tapi realitanya? Standar harga CPO aja masih dipegang Malaysia, bukan Indonesia. Emangnya Malaysia mau ikut kalau kita stop pasokan? Yang ada malah mereka senang. Tanker Malaysia aman lewat Selat Hormuz, Indonesia stop ekspor CPO, Malaysia panen cuan sendirian. Tinjalah

Perlu didorong untuk dilakukan investigasi independen atau seperti Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang menyelidiki insiden Santa Cruz - Dilli, Timor Timur 12 Nopember 1991 Ini juga sebagai upaya menagih janji Presiden Prabowo kepada @NajwaShihab cc: @KSPgoid @setkabgoid @ahmad_qodari @NasbiHasan @DPR_RI

Andrie Yunus saat ini membutuhkan keadilan, bukan sekadar kunjungan yang dijadikan komoditas pencitraan. Jika dia memang peduli, maka sebagai seorang pemimpin, seharusnya ia sudah berada di barisan terdepan sejak awal untuk mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas.

Spain closes airspace to US aircraft involved in Iran war bbc.in/4lZX3OF

@nazaqistsha Perlu didorong untuk dilakukan investigasi independen atau seperti Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang menyelidiki insiden Santa Cruz 12 Nopember 1991 @KontraS @mohmahfudmd

Dalam kasus upaya pembunuhan Andrie Yunus, indikasi kembali menguat, bahwa perkara inipun hanya akan menyentuh pelaku lapangan. Indikatornya antara lain: _*Pertama*_, para pelaku lapangan terlihat PD alias jumawa. Mereka dengan sengaja teledor melakukan upaya serangannya di hadapan banyak rekaman CCTV, tanpa penutup wajah, tanpa upaya serius dan profesional menghilangkan jejak dan barang bukti. Hal demikian, mengindikasikan, para pelaku merasa aman dan nyaman, tidak khawatir akan dijerat sanksi tegas yang menjerakan. _*Kedua*_, jika benar dugaan ini adalah operasi intelijen, maka garis komandonya mestinya harus dirunut, dan semua dimintai pertanggung jawaban, tidak cukup hanya dengan penggantian KABAIS. Pun, kalau ada yang diberi sanksi pidana penjara, seharusnya bukan hanya kepada pelaku lapangan, tapi hingga ke semua pelaku utama, dan aktor intelektualnya. Indikasi yang sejauh ini menguat, jangankan pelaku utama dihukum, bahkan belum tentu semua pelaku lapangan dijerat. Indikator paling jelas, empat tersangka yang ditetapkan PUSPOM TNI, berbeda dengan inisial pelaku yang diumumkan POLRI. _*Ketiga*_, langkah-langkah menggiring perkara ini ke lingkup pidana militer dan disidangkan di pengadilan militer, adalah modus yang kerap dilakukan untuk melindungi pelaku lapangan hanya dihukum ringan, dan pelaku utama atau aktor intelektual tidak tersentuh hukum pidana sama sekali. _*Keempat*_, tidak menyegerakan pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan tokoh Masyarakat kredibel, adalah kesalahan. Karena, menyerahkan kasus bernuansa keterlibatan aparat negara, apakah TNI ataupun Polri, ke proses penegakan hukum biasa, ujungnya tidak akan pernah efektif. Polri akan _ewuh-pakewuh_ menangani perkara yang melibatkan tentara, sedangkan Puspom TNI, biasanya terkendala benturan kepentingan melindungi korps institusinya. Bahkan, dengan Presiden SBY yang membentuk TPF sekalipun, aktor utama yang diduga mendalangi pembunuhan Munir, tetap tidak berhasil diungkap, apalagi ditangkap. Ketika menangani pembunuhan Munir, Presiden SBY mengatakan, _“It is a test of our history”_. Ujian yang hingga kini gagal meminta pertanggung jawaban pelaku utamanya. Dalam kasus serupa, pelaku pembunuhan dengan air keras yang membutakan mata Novel Baswedan, Brigadir Polisi Ronny Bugis dan Brigadir Polisi Rahmat Kadir Mahulette, masing-masing “hanya” divonis 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun penjara. Tanpa pernah diungkap siapa dalang yang memerintahkan penyerangan tersebut. Maka, sekarang saatnya, Presiden Jenderal Prabowo memutus mata rangkai kegagalan sejarah yang terus berulang terkait penyerangan dan pembunuhan para aktivis. Sebagai Presiden, Panglima Tertinggi, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi Prabowo untuk mendorong diungkap tuntasnya seluruh pelaku, termasuk penyandang dana, dan pelaku utama atau aktor intelektual penyerangan Andrie Yunus. Yang bisa menghalangi hanyalah ketakutan dan _self-censorship_ dari Prabowo sendiri. Saya berpendapat, dalam hal mengungkap pelaku utama penyerangan ataupun pembunuhan aktivis, aparat negara kita bukanlah tidak _*MAMPU (unable)*_, tetapi lebih karena kita tidak _*MAU (unwilling)*_. Sejarah republik terus mengulang pola yang sama, hanya menghukum dan mengorbankan pelaku lapangan, dan selalu membebaskan pelaku utama atau aktor intelektualnya. Jika sejarah buruk dan mata rantai kejahatan demikian terus dibiarkan, maka dapat dipastikan hanya soal waktu kejadian penyerangan dan upaya pembunuhan aktivis akan kembali berulang. Sebagai pribadi yang dikenal patriot dan cinta Indonesia, serta rela berkorban demi kepentingan republik, sekarang adalah waktu pembuktian bagi Jenderal Prabowo. _The moment of proof_. Ibu Pertiwi memanggil. Saatnya Presiden untuk tegas mengeksekusi aksi, dan tidak hanya bergoyang _gemoy_ ataupun lantang berorasi. _*Indonesia Memanggil Presiden Jenderal Prabowo Subianto!*_

dennyindrayana.com/2026/03/29/ind… *INDONESIA MEMANGGIL PRESIDEN JENDERAL PRABOWO* Masihkah Ada Harapan Penuntasan Kasus Andrie Yunus? *DENNY INDRAYANA* Ketika saya bertanya respon Presiden Prabowo atas serangan air keras dan upaya pembunuhan Andrie Yunus, seorang sahabat, berkirim pesan suara, “Presiden marah, _pakai banget_. BAIS. Itu pasti dipenjara, diadili”. Tindakan biadab penyiraman air keras kepada Andrie Yunus dapat dipastikan adalah salah satu ujian sejarah paling krusial atas kepresidenan Jenderal Prabowo Subianto. Tentu, setiap hari adalah panggilan tugas bagi seorang presiden. Setiap detik, adalah momen pengabdian, tidak jarang pengorbanan. Yang jika digunakan dengan tepat, seringkali berujung dengan catatan keberhasilan. Dengan kewenangan terbesar dan terkuat di republik, presiden hampir bisa melakukan apa saja. Meski, bukan berarti presiden tidak pernah kalah dan salah langkah. Yang bisa mengontrol dan mengalahkan seorang presiden adalah diri dan ketakutannya sendiri. Sejak awal abad Masehi, seorang filsuf Romawi Lucius Annaeus Seneca, penasihat Kaisar Nero, mengatakan, _“Imperare sibi maximum imperium est”_. Artinya, satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan penguasa adalah dirinya sendiri. Dalam bahasa Presiden Barack Obama, _“The biggest challenge, I think, is always keeping your moral compass.”_ Karena, hampir semua kontrol sangat mudah diabaikan, termasuk dari parlemen sekalipun. Maka, yang paling menjaga arah bijak dan bajik seorang presiden adalah kompas moralitasnya sendiri. Saking menggoda dan berbahayanya kekuasaan presiden, Richard Nixon, yang akhirnya terpaksa mengundurkan diri karena skandal Watergate, pernah mengatakan, _“When the president does it, that means that it is not illegal”_. Ujian air keras Andrie Yunus menjadi tantangan terberat Jenderal Prabowo, karena diduga menyeret keterlibatan institusi negara kebanggaan kita yang membesarkannya: Tentara Nasional Indonesia. Instruksi Presiden Jenderal Prabowo, saat wawancara terakhir di Hambang, “Saya minta kasus ini diusut tuntas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.” Dengan kewenangan kepresidenannya, terlebih selaku Panglima Tertinggi seluruh angkatan bersenjata, seharusnya tidak sulit bagi Presiden Prabowo untuk menguliti dan menemukan dalang atau aktor intelektual pelaku percobaan pembunuhan Andrie Yunus. *Persoalannya, tidak ada satupun sejarah republik yang mencatatkan keberhasilan pengungkapan tuntas kasus serangan dan pembunuhan aktivis.* Sebutlah di era Orde Baru, ada pembunuhan wartawan Udin, buruh Marsinah, ataupun seniman Wiji Thukul, semuanya gagal mengungkap pelaku lapangan, apatah lagi pelaku utamanya. Di era Presiden SBY, dalam kasus pembunuhan arsenik kepada Munir, yang dihukum hanya aktor lapangan, Pollycarpus. Dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, tidak ada aktor intelektual yang berhasil diungkap. Dua polisi aktif pelaku lapangan pun hanya diganjar hukuman ringan penjara. Satu-satunya catatan keberhasilan yang menjatuhkan sanksi kepada yang diduga pelaku utama adalah dalam peristiwa penculikan aktivis 1998. Saat mana selain pelaku lapangan “Tim Mawar” yang divonis penjara ringan, ada Mayjen Muchdi PR dan Letjen Prabowo Subianto, yang diberhentikan dari TNI, meski tanpa sanksi pidana. Yang menarik, Muchdi kemudian berkarir di Badan Intelijen Negara hingga menjadi Deputi, lalu disidang sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir, dengan putusan bebas. Sedangkan Prabowo, oleh Presiden Jokowi diberi pangkat Jenderal Kehormatan, lalu dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

@BANGSAygSUJUD @jatmiko99604253 @jametkunx @IrawanRommi @HASBALL18439385 @florieliciouss @FDonghun @coldbrew165 @99propaganda @AswinbaharD @Masdjodi1 Program tanpa kajian memadai Tanpa laporan yang bisa diverifikasi Tanpa audit Apa yang akan terjadi?

Saat PBB dan lembaga2 dunia mengatakan setiap Rupiah yg dikeluarkan untuk investasi MBG menghasilkan nilai tambah Rp 389.000, pernyataan ini dicibir akun2 anti MBG Padahal itu ada hitungan empiriknya... Coba dengar mengapa efek ekonomi MBG seperti stunami untung Jutaan UMKM terlibat di program ini, menyerap jutaan pekerja (gaji mereka berputar lagi untuk belanja) , puluhan juta ortu penerima manfaat bisa menabung, puluhan juta siswa makin semangat belajar Perputaran ekonomi sangat besar merata di setiap daerah hingga daerah terpencil tidak lagi terpusat di kota

@AdamVelcro Dimaklumi saja pancen Timun wungkuk jaga imbuh

Dengan modal wawasan seperti ini jadi wakil Persiden? Come on... wake up indon