Supardi Rudi

VIRAL🔥 Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, mengirimkan DM meminta izin kepada pendaki sekaligus konten kreator (Canro Simarmata) untuk menggunakan cuplikan video drone jalur Torean, Kemudian dibalas dengan sangat soft spoken dan mengirimkan rate card 10 juta untuk penggunaan videonya. Cetaaaasss ✨

@doelpaten Gelagat pemakai ni

Ini baru berita... Seorang lurah, di Tapanuli Tengah, sudahlah datang terlambat ke kantor Camat, berani pulak gebrak meja di depan anggota DPRD yg menegurnya.. Warga pun emosi, akhirnya pak Lurah sibuk mengamankan diri..!

SEPAHIT dan Sejelek- jeleknya REZIM ini , Mustahil Untuk Mengalahkannya. Semua Ini Sudah Dikuasai Oleh KARTEL POLITIK Yang HE*AT Hingga 2029 Tidak Akan Berganti Rezim. Jalan Satu²nya Yang Mengalahkan Hanyalah Campur Tangan Yang Maha Kuasa.

Seluruh anggaran Kemenpora selama 2026 itu, setara dgn 38 jam biaya MBG. Fenomenal.

Pengakuan sopir taksi : "pas lewat rel kebetulan ada kereta lewat & tiba² mobilnya mati lalu ngunci steering & roda ditengah rel" Sesuai sama yg saya bilang semalam, defaultnya EV ketika ada trouble itu memang dia lock roda & steering yang mana mengakibatkan mobilnya emang gabisa diapa²in, dan dari kejadian ini bisa dijadiin pelajaran & awareness lagi nih terutama buat pengguna EV, inget mobil lu itu isinya 90% listrik doang jadi lebih hati² & jangan serampangan di jalan Sama yg terpenting, kenali sama pelajari dulu lu punya mobil mau EV ataupun ICE sebelum turun ke jalan, tuh buku panduan penggunaan mobil dibaca bukan cuman buat pelengkap sewaktu² mobil kalian mau dijual lagi

Twitnya muter muter sampean kang, prolog awalnya menjelaskan MBG tidak memangkas anggaran pendidikan. Tapi ujung ujungnya ada kalimat, "MBG ini investasi jangka panjang: atasi stunting, anak lebih sehat & fokus belajar, dukung UMKM lokal, multiplier ke ekonomi." MBG mah tidak memotong anggaran pendidikan, tapi membajak anggaran pendidikan. Dan menggerus kesejahteraan guru kami demi memperkaya segelintir. Gitu aja mas

@penduduk_lokal_ Sampai detik ini. Kami sekolah negeri di pelosok kalimantan belum tersentuh MBG. Sampe2 siswa sudah ngak antusias lagi klo dengar kata MBG.

Klaim para pengusaha dapur & organisasinya yang mengatakan bahwa MBG dinantikan para siswa & orangtua siswa, ini terasa kurang valid. Justru yang terjadi ketika terjadi libur sekolah, banyak pelajar yang tidak mengambil MBG. Dan tidak ada MBG pun proses belajar mengajar & partisipasi siswa masih berjalan normal dari yang terjadi di lapangan

@ImamBesar212 Ini bapak2 kalo ngak merokok 1-2 jam kayaknya langsung mati kah? Ditahan coba

Video anggota d(h)ewan merokok didalam ruangan ber-AC saat rapat, picu kontroversi mempertanyakan etika & moralitas. Itu yg ngerokok pada kaga ngeliat muka emak2 disitu jutek semua ya? Jd inget film G30S/PKI jaman dulu 😂

inisiator mengikat anak anak adalah KETUA YAYASAN dan KEPALA SEKOLAH, disampaikan secara lisan kepada pegawai di daycare little aresha diikat dari pagi sampai pulang, dibuka hanya saat makan dan ke kamar mandi 📽️kumparan

This video I just watched is beyond disturbing and disgusting. How could anyone do this to babies.... Dozens of toddlers, many barely 2 years old were found lying lifeless on the floor like discarded dolls at Little Aresha daycare in Yogyakarta, Indonesia. Their hands and feet were tied up. Some were completely naked or left in just diapers. No beds, no comfort, just cold foam mats. The children were so drugged or broken that many could barely move or cry. Parents dropped their babies off thinking they’d be cared for while they worked. Instead, they were systematically neglected, restrained, and abused day after day. Out of 103 children at the center, police have confirmed at least 53 victims. A leaked video prompted a raid, leading to the shutdown of the facility. So far, 13 suspects have been named, including the head of the foundation, the principal, and multiple caregivers. This wasn’t one bad apple. It was routine: - Staff tying up little kids so they wouldn’t “bother” them - Stripping them - Leaving them to lie on the floor for hours The children are now receiving medical and psychological help, but the damage is irreversible. I have kids and this made my blood boil. No parent should ever have to see their baby like this. Justice for these babies. Maximum charges. No excuses. As every single person involved needs to rot in prison.

This is the video of the Horrific daycare abuse in Yogyakarta: 53 toddlers tied up, drugged & neglected. 13 suspects arrested. x.com/VikirBaskervl/…

@dilly_delly @LambeSahamjja Kiani kertas.

@LambeSahamjja Udah makin kenceng aja tuh pabrik kertasnya prabowo yekan wkwkwk

Guys, Prabowo baru saja melantik enam pejabat baru. Dan gue mau bedah satu per satu siapa mereka, dari mana latar belakangnya, dan apakah penempatannya masuk akal. 1. Mohammad Jumhur Hidayat — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Latar belakang Jumhur adalah aktivis buruh dan tokoh politik. Dia dikenal sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan pernah aktif di lingkaran oposisi era Jokowi. Belakangan merapat ke kubu Prabowo. Kompetensi di bidang lingkungan hidup? Ini yang perlu dipertanyakan. Jumhur tidak punya track record substansial di isu lingkungan, konservasi, atau pengelolaan sumber daya alam. Menteri Lingkungan Hidup adalah posisi yang sangat teknis dan sangat kritis terutama saat Indonesia menghadapi tekanan internasional soal deforestasi, target net zero emission, dan negosiasi carbon credit. Ini bukan posisi yang bisa diisi hanya berdasarkan loyalitas politik. Dan ini terjadi tepat di saat TPL baru saja dicabut izin hutannya yang artinya isu lingkungan hidup sedang sangat panas. 2. Hanif Faisol Nurofiq — Wakil Menko Pangan Hanif adalah birokrat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dari sisi kompetensi teknis ini salah satu penempatan yang paling masuk akal dari enam nama ini. Background di kehutanan dan planologi relevan dengan isu pangan terutama terkait lahan pertanian, konversi lahan, dan kebijakan agraria yang bersinggungan dengan ketahanan pangan. Tapi pertanyaannya: kenapa dia dipindah dari lingkungan hidup ke pangan sementara Jumhur yang tidak punya background lingkungan justru masuk ke kementerian yang Hanif tinggalkan? 3. Dudung Abdurachman — Kepala Staf Kepresidenan Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat jenderal bintang empat. Pensiunan militer. Tokoh yang dikenal vokal dan tidak jarang kontroversial semasa aktif. Ini adalah pola yang sudah gue dan banyak pengamat soroti sebelumnya: militer aktif atau pensiunan terus mengisi posisi-posisi sipil strategis. Kepala Staf Kepresidenan adalah posisi yang secara historis diisi oleh tokoh sipil politisi senior, teknokrat, atau akademisi yang memahami dinamika pemerintahan sipil dan komunikasi publik. Menempatkan mantan KSAD di posisi ini memberikan sinyal yang tidak kecil: bahwa lingkaran kepresidenan semakin didominasi latar belakang militer. Dan itu adalah sinyal yang sangat diperhatikan oleh pengamat demokrasi — baik di dalam maupun luar negeri. 4. Muhammad Qodari — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Qodari adalah pendiri dan Direktur Eksekutif IndEX Research lembaga survei politik. Dia dikenal sebagai analis politik dan konsultan komunikasi politik yang sudah lama berkecimpung di dunia survei dan strategi elektoral. Yang menarik dan kontroversial adalah Qodari adalah salah satu orang pertama yang secara publik mendorong wacana Prabowo-Gibran sebagai pasangan di Pilpres 2024. Bahkan sebelum banyak pihak lain berani bicara soal itu. Dari sisi kompetensi komunikasi dia punya pengalaman. Tapi ada pertanyaan tentang independensi dan konflik kepentingan: apakah seorang yang sangat terlibat dalam elektoral politik sebuah kandidat bisa menjalankan fungsi komunikasi pemerintah yang seharusnya melayani kepentingan publik bukan kepentingan politik partisan? 5. Hasan Nasbi — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sekarang digeser ke posisi Penasihat Khusus. Gue sudah membahas Hasan Nasbi sebelumnya dalam konteks Teddy Indra Wijaya di mana Hasan Nasbi memberikan penjelasan yang tidak akurat soal posisi Seskab dan UU TNI. Selamat Ginting menyebutnya sebagai bukti bahwa "komunikasi publik pemerintah itu buruk di era Prabowo karena orang-orang di sini enggak ngerti tentang komunikasi publik." Menggesernya dari Kepala Kantor Komunikasi ke Penasihat Khusus apakah ini promosi, degradasi, atau sekadar rotasi untuk memberi tempat bagi Qodari? Tidak jelas. Yang jelas: kalau kinerjanya di posisi sebelumnya sudah mendapat kritik tajam menempatkannya sebagai penasihat dengan pengaruh yang mungkin lebih tidak terlihat tapi tetap ada bukan solusi yang menyelesaikan masalah. 6. Abdul Kadir Kading — Kepala Badan Karantina Indonesia Kading adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan anggota DPR. Tidak ada rekam jejak yang signifikan di bidang karantina, biosafety, atau pengelolaan perbatasan dari sisi fitopatologi dan kesehatan hewan. Badan Karantina Indonesia adalah lembaga teknis yang sangat penting terutama dalam konteks: Mencegah masuknya hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pertanian. Mengawasi perdagangan hewan dan produk hewan di perbatasan. Menjadi garda terdepan melindungi ketahanan pangan dari ancaman biologis. Ini bukan posisi yang bisa diisi hanya berdasarkan latar belakang legislatif. Ini butuh orang yang benar-benar paham karantina, biosafety, dan regulasi perdagangan internasional terkait produk pertanian. Menempatkan politisi PKB di sini sangat sulit untuk tidak membacanya sebagai bagi-bagi posisi koalisi daripada penempatan berbasis kompetensi. Pola dari enam penempatan ini: Satu — militer terus masuk ke ruang sipil. Dudung sebagai Kepala Staf Kepresidenan adalah konfirmasi terbaru dari tren yang sudah sering dikritisi. Dua — balas jasa politik masih kental. Qodari yang mendorong wacana Prabowo-Gibran sejak awal sekarang dapat posisi. Kading dari PKB koalisi dapat posisi. Jumhur yang merapat ke Prabowo dapat posisi. Tiga — kompetensi teknis tidak selalu jadi pertimbangan utama. Menteri Lingkungan Hidup tanpa background lingkungan. Kepala Karantina tanpa background karantina. Empat — komunikasi kepresidenan tetap jadi fokus besar. Dua dari enam posisi Qodari dan Hasan Nasbi berkaitan dengan komunikasi. Ini menunjukkan pemerintah sadar bahwa narasi publiknya bermasalah. Tapi apakah mengisi posisi komunikasi dengan orang-orang berlatar belakang konsultan elektoral adalah solusi yang tepat — itu pertanyaan yang sangat valid. Dari enam pejabat yang dilantik hari ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara kompetensi adalah Hanif Faisol Nurofiq. Yang paling kontroversial secara tata negara adalah Dudung Abdurachman. Yang paling jelas sebagai balas jasa politik adalah Kading dan Qodari. Dan yang paling mengkhawatirkan dari sisi mismatch kompetensi adalah Jumhur di lingkungan hidup. Seperti yang sudah gue bahas sebelumnya mengutip data Feri Amsari: 65% menteri di kabinet Prabowo tidak matching antara latar belakang pendidikan dan jabatan yang mereka pegang. Pelantikan hari ini tidak memberikan tanda bahwa tren itu sedang diperbaiki.

@VisionerUmkm Sejak lama saya berkomunikasi melalui media sosial, karena saya ingin meninggalkan jejak digital setiap komitmen, janji agar bisa digunakan sebagai bukti untuk menagih.

@pistaciyou Pop ice diblender

Jaman dulu sebelum heboh coffee shop pada minum apaan dah lu pada

@NenkMonica Mungkin menurut ibu itu, punya itu hp adalah prestasi tertinggi saat ini. Dan itu dia rasanya prestasi yg dia punya.

KAMSE (Kampungan Sekali). Sebuah momen unik terjadi saat Kepala Balai Geologi di bawah Kementerian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (KESDM BG-PVMBG), Debby rumambi Debby Rumambi, memberikan keterangan pers terkait bunyi dan getaran dalam tanah di Lorong 8, Kota Bitung

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

Satu kata untuk effort mbak ini dalam membela pemerintahan yang dzolim?

Ga cuma umat Katolik, semua org. Senin bareng2 tutup rekening BNI. Yg karyawan tutup rekening koran. Yg pengusaha pindahin Payroll. Yg investor, cabut dari BIONS. Yg trader, lepas semua BBNI. Yg nyicil rumah, oper kredit. Mulai Senin.

Sewaktu nge-tag BNI, status saya akhirnya direspon oleh BNI lewat akun resminya. BNI bilang mereka "juga pihak yang terdampak" dalam kasus Rp28 miliar dana umat Paroki Aek Nabara. Secara teknis benar. Tapi kan ada jurang besar antara "terdampak" dan "bertanggung jawab". Apakah mereka sedang coba menyamarkan dua kata itu jadi satu? BNI memang keluar Rp7 miliar talangan pada 26 Maret 2026. Reputasi mereka tergerus di mana-mana (lihat saja di X). OJK dan BI sedang mengawasi ketat, dan bisa saja ada sanksi kalau terbukti lalai awasi internal. Secara bisnis, ya, mereka rugi. Tapi "terdampak" bukan sinonim "korban", bukan? Benarkah klaim BNI, yaitu "ada oknum di luar sistem resmi"? 1. Andi Hakim Febriansyah bukan tukang sapu. Dia Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara resmi. 2. Selama 7 tahun (2019 sampai 2026), dia memakai fasilitas resmi BNI sepenuhnya: layanan pick-up service untuk jemput uang, bilyet deposito BNI, rekening koran BNI, seragam, kartu identitas pegawai. 3. Suster Natalia dan pengurus Credit Union tidak menyerahkan uang ke "Andi pribadi". Mereka menyerahkannya ke BNI sebagai institusi, lewat mekanisme yang BNI sendiri sediakan. 4. Semua data transaksi tercatat di sistem BNI. Tapi yang lucu, BNI justru meminta CU menyediakan "bukti pendukung" berulang kali. Padahal catatannya ada di server mereka sendiri. Kalau seorang pegawai bank memakai jabatan, fasilitas, dan dokumen resmi bank untuk menipu 1.900 umat selama 7 tahun tanpa terdeteksi audit internal, itu bukan "oknum di luar sistem". Itu namanya kegagalan sistem! Secara hukum, ada prinsip tanggung gugat pengganti (Grok bilang, istilah ini disebut: vicarious liability). Bank wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam kapasitas jabatan. Ini bukan opini saya, Gais. Ini ada di UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan POJK tentang perlindungan nasabah. Di satu sisi, BNI adalah Bank BUMN, dengan aset triliunan rupiah, punya tim hukum dan tim humas korporat yang sibuk membangun narasi "kami juga korban". Di sisi lain, ada 1.900 umat Paroki Aek Nabara. Mayoritas dari mereka adalah petani dan buruh kecil. Mereka menabung selama lebih dari 40 tahun, rupiah demi rupiah, untuk biaya sekolah anak, dan biaya sakit. Rencana masa depan yang sederhana, bukan? Jawaban BNI sah secara korporat. Strategi "oknum dan tunggu dokumen" itu klasik. Tapi dari sisi keadilan, ini sangat miskin empati. Uang itu tabungan umat kecil yang dikumpulkan selama 40 tahun, bukan duit korporasi yang bisa dihitung ulang di pembukuan kuartal berikutnya. Kalau setiap kali ada pegawai berulah, jawaban resmi bank selalu "itu oknum, bukan kami", lalu kepada siapa nasabah harus percaya? Besok saya mau menutup rekening saya. Kalau masih antre, ya, saya tarik semua uang saya dari sana. Kalian sendiri gimana baca sikap BNI sejauh ini?