tigabelas

Lagi dan lagi saya ingatkan. Jika ada pemilihan Presiden, pilihlah sipil. Siapapun itu. Memilih sipil adalah mutlak. Jauhilah militer. Percayalah dgn sejarah, jgn pernah berharap ada perubahan Sekali lagi, pilihlah sipil, jangan memilih militer, apalagi milter ampas Orde Baru.

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel. Namanya Irwan Arya. Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019. Putra daerah asli. Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi. Dan ini yang dia katakan: "Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana." Dan ini faktanya satu per satu: Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP. Tiga smelter dalam satu kawasan. Pabrik baja stainless. Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik. Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus. Nilainya: triliunan rupiah per bulan. Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel. Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya. Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun. Perusahaan dapat puluhan triliun. Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar. "Ibarat dikasih permen sebiji. Anak kecil dikasih permen." Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan: Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP. Lima tahun menjabat. Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi. Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar. Selain itu: ditolak. Dipersulit. Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti. "Kami tidak pernah mendapatkan data. Berapa TKA yang masuk. Berapa produksi per bulan. Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara. Tidak pernah ada." Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi. Di tanah Indonesia sendiri. Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan: Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP. Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali. Siapa yang mengawasi? Tidak ada imigrasi. Tidak ada bea cukai. Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana. Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun. Sekarang rutenya berubah: dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP. Lebih rapi. Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya. Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan. "Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan." Dan ini yang paling tidak bisa diterima: Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China. Ada apartemen khusus untuk TKA. Hotel bintang lima di dalam kawasan. Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas. Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit. "Ini fakta. Saya berani pertanggungjawabkan." Sementara di luar kawasan jalan berlubang. Listrik masih sering padam. Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan. Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun. Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan: Morowali adalah "negara dalam negara." Sudah ada pernyataan resmi. Sudah dibahas di level kementerian. Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan. Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi. TKA masih terus berdatangan. Dan tidak ada perubahan yang signifikan. "Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo. Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan." Dan ini yang paling menyedihkan: Irwan dipenjara. Bukan karena korupsi. Bukan karena kejahatan. Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten. Dia ditangkap di masjid. Dituduh menyebar hoaks. Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap. Tidak diproses. Tidak ada konsekuensi apapun. "Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas." Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas: Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia. Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka. Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding. Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara. Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi. Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk. Ini bukan hilirisasi untuk rakyat. Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri. Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena: "Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung." Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu. Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun. Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu. Jalannya berlubang. Anaknya susah dapat kerja. Tanahnya dirampas. Yang bersuara dipenjara. Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala. Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari. Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar. Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi." Morowali sudah di tahap awal dari semua itu. Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

Opo ora malu dibantah langsung oleh Profesor Ekonomi Universitas Indonesia 😂 mister presiden? Sudahilah membodohi rakyat‼️

PESTA BABI resmi tayang di Youtube. Teman-teman bisa menonton film Pesta Babi di kanal Youtube: youtu.be/MpdrWgDRVf8?si… Jangan menonton bajakan, ya.

Asli ni orang denial tingkat dewa apa gblllkkkkk ya?

Hari ini, 20 Mei 2026 sebenarnya sedang terjadi 3 Peristiwa Besar: 1. Demo Guru di depan DPR-RI 2. Rapat Paripurna Presiden di DPR-RI 3. Sidang gugatan UU APBN 2026, menyoal MBG, keterangan Saksi dari perkara nomor 40.

SIAPA SAJA PENGUSAHA YANG DIUNGKAP DALAM FILM "PESTA BABI" ?? Papua itu juga Indonesia. Papua sedang bermasalah, Papua perlu perhatian,. masalah Papua perlu diviralkan. 🎦 RMOL ID

dibilang antek-antek asing saya diam, dibilang ndasmu saya diam, dibilang warga desa tidak pakai dolar saya diam, dibilang “tidak bermimpi kaya raya?” SAYA AKAN LAWAN!!!

@maslev Pretty good, thanks for asking.. sehat, bang?

@tigabelaslas You good?

Hi there @tigabelaslas 👋

Waspadai tindakan @prabowo dlm kaitannya dng kebijakan perang AS. Track tecordnya sejak jd Presiden adalah mengkhianati negara. Mulai dari gabung dlm BoP, jual kedaulatan negara dng perjanjian dagang, membiarkan pesawat AS melintasi udara RI, kini menjadikan RI pusat pemeliharaan pesawat militer AS. Arahnya bisa2 ia menjadikan RI sbg pangkalan militer AS. Tolak RI dijadikan obyek kebijakan AS. Tolak kolonialisme AS. #StopPengkhianatanNegara #IndonesiaBukanNegaraBagianAS

Guys, ada satu nama yang menurut gue paling banyak menimbulkan pertanyaan dari semua orang yang paham sistem militer Indonesia. Bukan nama jenderal bintang empat. Bukan nama menteri senior. Bukan nama tokoh yang sudah puluhan tahun mengabdi. Namanya Teddy Indra Wijaya. Letkol. Baru 14 tahun dinas. Dan dia mungkin pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Prabowo saat ini. Dan ini faktanya angka demi angka: Teddy lulus Akademi Militer 2011. Artinya pada tahun 2025 dia baru 14 tahun berdinas. Di usia dinas 14 tahun itu dia menerima Bintang Mahaputra Utama. Sebuah penghargaan negara tertinggi. Dan ini yang membuat seluruh komunitas militer tergeleng-geleng: Untuk sampai ke Bintang Mahaputra seseorang normalnya harus melewati sekitar 15 tingkatan penghargaan secara berurutan: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun belum punya. Satya Lencana 16 tahun belum punya. Satya Lencana 24 tahun belum punya. Satya Lencana 30 tahun belum punya. Bintang Kartika Eka Paksi Nararia belum. Pratama belum. Utama belum. Bintang Yuda Dharma Nararia belum. Pratama belum. Utama belum. Bintang Dharma belum. Bintang Mahaputra Nararia belum. Pratama belum. Dan Teddy langsung dapat Bintang Mahaputra Utama. Melompati 15 tingkatan sekaligus. Dalam 14 tahun dinas. Dan bandingkan dengan yang lain: Panglima TNI bintang empat belum dapat Bintang Mahaputra. Wakil Panglima TNI bintang empat belum dapat. Tiga Kepala Staf Angkatan semuanya bintang empat belum dapat. Mereka yang sudah berdinas 33-37 tahun. Yang sudah memimpin pasukan di berbagai operasi. Yang sudah menanggung tanggung jawab strategis negara selama puluhan tahun. Belum dapat. Teddy 14 tahun dinas, pangkat Letkol sudah dapat. Dan bukan hanya dapat tapi dapat yang Utama. Dan ini karir Teddy yang perlu diketahui: Dari Akademi Militer langsung menjadi ajudan. Dari ajudan ke ajudan. Tidak pernah menjadi komandan kompi. Tidak pernah bertugas di daerah operasi. Tidak pernah ditugaskan ke Papua atau perbatasan. Kulitnya kata para senior TNI masih terlalu bersih untuk seorang perwira tempur. Di era Wismoyo Aris Munandar sebagai Kasdam Udayana ada seorang komandan batalion yang kulitnya dinilai terlalu bersih. Langsung dikirim ke Timor Timur dulu. "Tunggu kulitmu gosong baru saya berangkatkan." Teddy tidak pernah melewati proses itu. Dan jabatannya sekarang: Sekretaris Kabinet. Dan ini yang aneh secara struktural Seskab yang seharusnya minimal setingkat eselon 1 atau setingkat menteri di era Prabowo menjadi eselon 2. Dijabat oleh seorang Letkol. Artinya secara struktural Teddy berada di bawah Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer. Tapi kenyataannya di lapangan Menko-menko yang bintang empat dan setingkat menteri senior tidak bisa bertemu presiden karena harus melalui filter yang ada di sekitar presiden. Dan nama yang paling sering disebut sebagai filter itu adalah Teddy. Dan ini yang paling mengkhawatirkan dari seluruh situasi ini: Doktor Selamat Ginting profesor ilmu politik yang karya akademisnya seluruhnya tentang hubungan sipil-militer bilang dengan sangat tegas: "Sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden hanya melalui satu filter seorang Teddy Indra Wijaya. Menko-menko, pejabat setingkat menteri sudah setahun lebih ada yang belum pernah bertemu presiden. Berarti ada masalah." Dan dia menambahkan perbandingan yang paling mengerikan: "Presiden Soeharto juga merasa tidak apa-apa. Sudah diingatkan oleh akademisi, oleh orang kritis soal krisis ekonomi. Tapi Soeharto tetap berangkat ke Mesir. Begitu pulang kondisinya sudah seperti itu. Saya tidak mau Presiden Prabowo mengalami hal yang sama." Dan soal Bintang Mahaputra yang diterima Teddy bersamaan dengan Mayor Jenderal Syamsudin: Mayor Jenderal Syamsudin adalah purnawirawan yang sudah puluhan tahun mengabdi. Lulusan Akademi Militer 1959. Pensiun 1992. Pernah membebaskan sandera dari OPM hanya dengan ajudannya tanpa menembakkan satu peluru pun. Menyerahkan pistolnya sendiri sebagai gestur perdamaian. Keberanian yang seharusnya sudah mendapat Bintang Sakti dari dulu. Dan baru diakui sekarang setelah puluhan tahun. Tapi dalam upacara yang sama Teddy yang baru 14 tahun dinas dan 3 tahun saat Syamsudin pensiun menerima penghargaan yang sama. "Ini ketidakadilan yang sangat nyata." Dan soal Gibran ini yang belum banyak disorot: Seorang wakil presiden secara otomatis mendapat 17 bintang tanda jasa negara. Gibran Rakabuming usia 37 tahun, baru sebentar jadi walikota, belum ada rekam jejak pengabdian panjang secara otomatis sudah punya 17 bintang. Sementara jenderal bintang empat yang sudah 35 tahun mengabdi belum dapat satu pun. Sistemnya memang sedang diobrak-abrik. Dan ini pertanyaan yang paling fundamental: Apa yang istimewa dari Teddy? Apa prestasi luar biasa yang membuat dia layak melewati 15 tingkatan penghargaan dalam 14 tahun dinas? Negara belum pernah menjelaskan. Tidak ada buku biografi yang diverifikasi sejarawan. Tidak ada karya ilmiah tentang dirinya. Tidak ada rekam jejak operasi lapangan yang bisa diverifikasi publik. Yang ada hanya satu hal: kedekatan dengan presiden. Dan kedekatan dengan presiden bukan prestasi pengabdian seharusnya tidak pernah menjadi dasar penghargaan tertinggi negara. Bintang Mahaputra bukan sekadar lencana. Itu adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian luar biasa yang sudah teruji oleh waktu, oleh medan, oleh tanggung jawab yang nyata. Ketika simbol itu diberikan kepada orang yang belum melewati satu pun dari 15 tahapan yang seharusnya bukan hanya Teddy yang dirugikan. Yang dirugikan adalah semua orang yang sudah melewati semua tahapan itu dengan jujur. Dan yang paling dirugikan adalah presiden itu sendiri. Karena setiap penghargaan yang kehilangan legitimasi moralnya akan menghantui pemberi penghargaan jauh lebih lama dari yang menerimanya. "Jangan karena seorang Teddy semua kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa diacak-acak semua."

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

Keseleo lidah dari "gaji hakim" ke "gaji guru" artinya dia TAHU siapa yg seharusnya dinaikin... Dia gak hanya bodoh Dia itu juga jahat

KELUARGA SERAKAH PENGHANCUR HUTAN PAPUA Banyak mata menyorot Haji Isam, tapi sedikit yang menyoroti salah satu pelaku utama kerusakan hutan Papua, dialah MARTIAS FANGIONO SEKELUARGA. Beberapa Kasus pernah menimpa si serakah ini, tapi selalu lolos. Ah, kalian pasti sudah tahu alasannya... orang berduit memang punya cara. 1. Kasus Korupsi Izin Sawit & Kayu di Kaltim (2004–2007) Total kerugian negara :Rp 1,2Triliun 2. Dugaan Penggelapan Pajak & Lahan Hutan Ilegal (2024–2025) Total kerugian negara : Rp 1,4 triliun 3. Proyek di Papua (Sawit & Food Estate) dan Deforestasi Besar-besaran via Shadow Companies Total kerugian negara: TAK TERHITUNG SANGKING BANYAKNYA Dan masih banyak kasus lainnya, aku tak berani sebut, Awak akut di buru🥲

Mereka,para guru itu lagi demo pak 😭😭bukan jumpa fans.Malah dadah . Kalau cuma penhen dadah- dadah di mobil gitu ikut karnaval aja pak, ga usah jd presiden!!!!!!!!

@myshawti Ikutan mewek njiirr 😭😭😭🤣🤣

kenapa pendidikan tidak di jadikan prioritas? karena rakyat pintar itu ancaman bagi pemimpin yang tidak punya prestasi

jadi tau nih prabowo asbun banget soal dolar ternyata dia dan adiknya punya 50 perusahaan karena batu bara, kelapa sawit/CPO, atau nikel adalah komoditas yang paling diuntungkan saat dolar menguat. apakah di sengaja supaya usaha dia cuan semua luber luber? estimasi cuan pertahun bisa 10-20 triliun dia perusahaan dia dan adiknya: - PT Nusantara Energy - PT Kertas Nusantara - PT Kiani Hutani Lestari - PT Nusantara Kaltim Coal - PT Nusantara Wahau Coal - PT Tidar Kerinci Agung - PT Jaladri Swadesi Nusantara - PT Arsari Tambang - PT Mitra Stania Prima - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) - PT Arsari Sentra Data - PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) - PT Arsari Enviro Industri

Jetnya disiram air kembang, rakyatnya disiram air keras