Mannaa Tahaann

JUST IN: LPDP Libatkan TNI dalam Pembekalan Penerima Beasiswa

Prabowo, Yordania, dan Fadli Zon Di penghujung Orde Baru, Prabowo menjadi figur yang kontroversial. Dengan posisinya sebagai Panglima Kostrad, ia dikaitkan dengan berbagai operasi keamanan menjelang kejatuhan rezim, termasuk penculikan aktivis pro demokrasi. Setelah Soeharto lengser, posisi Prabowo pun goyang. Ia dicopot dari jabatan Pangkostrad dan kemudian diberhentikan dari dinas militer. Setelah itu Prabowo memilih meninggalkan Indonesia untuk menghindari konsekuensi hukum lanjutan jika tetap berada di tanah air. Saat sebagian besar lingkaran kekuasaan menjauh setelah jatuhnya Orde Baru, Fadli Zon tetap setia sebagai pembela utama Prabowo. Ia berperan sebagai bagian dari jaringan sipil yang membantu menjaga koneksi, narasi, dan kelangsungan pengaruh Prabowo di dalam negeri. Saat Prabowo berangkat ke Yordania, negara sahabatnya, Fadli Zon tetap berada di garis depan Jakarta. Ia menjadi salah satu dari sedikit suara yang berani melawan narasi publik yang menyudutkan Prabowo, menjelaskan posisi sang jenderal dari sudut pandang yang berbeda. Yordania mungkin menjadi tempat Prabowo menyelamatkan diri dan membangun kembali kekuatan ekonominya. Namun, Fadli Zon lah yang memastikan bahwa pintu politik tidak tertutup bagi Prabowo saat ia nanti kembali ke Indonesia. Foto 1: Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto bersama Fadli Zon di Yordania, April 1998. Foto 2 & 3: Kedatangan Prabowo ke Yordania setelah diberhentikan dari militer. Foto 4: Fadli Zon bersama Prabowo di apartemennya di Amman, Yordania pada November 1998. 📷 Fadli Zon

Dalam Video ini kita bisa lihat juga penampakannya 🔸️Tidak ada tanda tangan Dosen Penguji 🔸️Tak ada tgl. sidang & tgl. ditandatangani 🔸️Setelah lembar tadi langsung prakata 4/5

Ini yang jadi narasumber Celios yang dapat dana dari George Soros. Selalu muncul pas ada gonjang-ganjing keuangan. Model begini yg dicurigai sebagai antek asing. Tapi mari kita biasakan terbuka pada kritik namun tetap waspada akan agenda asing yang berusaha menghalangi kemajuan dan kemakmuran Indonesia.

Program MBG kini menghadapi tantangan hukum di Mahkamah Konstitusi. M. Isnur dari YLBHI menyoroti dampak fiskal di tingkat daerah yang terbebani oleh realokasi anggaran demi menjalankan program tersebut. Dalam keterangannya saat pendaftaran gugatan, Isnur mengungkapkan adanya temuan lapangan terkait dugaan salah sasaran dalam distribusi program. Koalisi MBG Watch mendesak agar pemerintah memberikan kejelasan kelembagaan agar anggaran tidak tumpang tindih dan tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya yang sudah ada. Materi mengenai kerentanan fiskal daerah ini dipastikan akan menjadi poin utama dalam persidangan di MK. Sc: bitvofficial