Dodo Kempet

@cursskkied yang kasihan SPPGnya. benar2 ya ga mikirin mereka. Mereka kan butuh cuan. biar bisa joget2 6 juta sehari

seminggu ga dapet mbg siswa nya tambah sehat kan? ga ada berita keracunan lagi kan? siswa masih bisa makan enak dari keluarga kan? bisa menghemat kurang lebi 10 Triliun kan? nah kalau begitu yuk bisa berhenti 4 tahun kedepan. percayalah, gapapa.

@Dandhy_Laksono pantesan pemerintah rasa preman

Ini premannya yang mana?

Sejak pertama kali menonton film ini bertahun tahun uang lalu, saya tak pernah lupa. Kalau disini mungkin bisa diterjemahkan secara bebas: Pemerintah: Ini tanah negara! Masyarakat: Apakah pernah dibeli Belanda? Ditukar uang?

@UmarHasibuan__ hasilnya: Terang2nya Indonesia mau dijajah AS

Apa Saja hasil Diplomasi Keliling Dunia prabowo ges? Ada yg tahu?

@msaid_didu @prabowo Yang aneh bisanya ada bebas pajak untuk tambang? Bukankah itu korupsi yang dilegalkan dari awalnya?

Bpk Presiden @prabowo yth, sumber pendapatan paling gampang dari mineral adalah cabut fasilitas bebas pajak, bebas bea dll thdp perusahaan tambang milik China yg diberikan oleh mantan Presiden Jokowidodo. Tapi apakah Menteri ESDM mau dan berani lawan “raja Jawa” ? Perintahkan Pak

Jadi penasaran, isi dalem tempurung kepala JPU @kejarikaro ini apa ya?

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

PEKERJA SENI TERANCAM Baru ini seorang videografer dituntut 2 tahun penjara dengan tuduhan "mark up" harga jasa. Kata jaksanya, ide, editing, dubbing semestinya "gratis". Kenapa tolol bgt aseli

Logika Jaksa penuntut umum bahaya banget ‼️ Jasa editing video dikasih harga Rp 1.000.000 di bilang markup. Jaksa bilang jasa editor harusnya Rp 0. Ini jadi alarm buat para editor dan para kreator. Faktanya : •Editor bekerja berjam jam •Videografer bekerja berhari hari. •Kreator bekerja dg skill, alat mahal dan pengalaman. Ini bukan masalah hukum ini penghinaan terhadap "profesi kreatif"

Just konten, just 4 laugh 🙂

Ini baru Wapres terbaik, terimakasih Pak @Pak_JK

Ngga perlu ada April Mop lah, kebohongan dan joke terbesar tahun ini adalah ekonomi Indonesia akan baik-baik aja.

Nikmat mana lagi yang kau dustakan🫢 Walau disuspend ttp dpt insentif 6 juta ©benisatria_dr

@GunRomli hahaha nyolot imut, anjai..

"Pokoknya ada" Aww Aawww... 100 ribu kupon x 500 ribu = 50 miliar. Sumber anggaran dr mana? Kementrian UMKM? Bukan. Seskab? "Pokoknya ada" Aww aaww jadi nyolot imut gitu. Ini soal transparansi Pak Teddy, gak bisa cuma bilang "Pokoknya ada"

@lutfithe13th ini pasti iri ya. Kemenhan bisa ambil alih kerjaan kementerian pertaniaan dengan food estate. Kemenhan bisa ambil alih kerjaan kemeterian koperasi dg rekrutmen SPPI KDMP. Wis cen negara amburadul pimpinan Prabowo

Teman yg kerja di BPJS Kesehatan mengeluh dana mereka tipis sekali. Saya beri solusi: 1. Ubah nama jadi BPJS Pertahanan Terhadap Penyakit 2. Yakinkan Kemenhan bahwa BPJS lebih cocok di bawah Kemenhan sebagai bagian dari Pertahanan 3. Nikmati privilege budget tidak terbatas 👏

WKWK ternyata sama aja njir nuduh yg demo dibayar 😂

@RD_4WR1212 suspend bentar lanjutkan lagi.. omong kosong MBG omon2

Instruksi tegas Prabowo Subianto: “sikat dapur nakal.” Nggak pake kompromi. Langsung ditindaklanjuti Nanik S. Deyang dengan suspend 1000 unit SPPG bermasalah. Kenapa? Karena melanggar SOP dan berpotensi bahaya buat penerima manfaat. Intinya simpel: kualitas & keselamatan itu harga mati, yang main-main langsung out.

POV Rakyat Indonesia yang melihat program kerja Pemerintah saat ini. Ga jelas arahnya mau kemana, hanya mereka dan Tuhan yang tau mau dibawa ke mana perjalanan ini.

@mas_veel Cebokan kurang bersih.. masih belepotan disana sini

😂😂😂kasihan pada haters keluarga Jokowi, mau bernarasi seperti apapun , rakyat tu th, mereka org baik yg kerjanya sangat keras dan tulus buat rakyat. Jd yg ingin Gibran tdk dipilih rakyat, ngimpi aja sampai mampus!