Ashif Riady

Perbedan suami sebelum vs sesudah seleksi pusat PaPK TNI🤣 3 minggu doang udah mateng banget apalagi nanti setelah pendidikan 3 bulan😅 tidak tau bentuknya seperti affaah🙂

gara2 podcast ini jadi tau kalo anak tinggi badannya lebih menonjol dibanding anak seusianya ga selalu berarti baik padahal org tua kadang bangga gitu kalo anaknya lebih tinggi

CNG Tabung 3 Kg Akan Gantikan LPG, Bahlil: Lebih Murah 30-40 Persen

Keliru bro. Konsultan itu merekom, tidak berwenang mengunci spek. Cuci muka dulu bro. Atau bahas yg lain saja, liverpool misalnya

Token listrik 500.000 sebulan masih wajar gak ya? AC nyala malam aja Kulkas nyala 24 jam Ada dispenser, rice cooker mesin cuci nyala sekali2 doang

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara? Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu. Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun. Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara. Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai. Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain. Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi. Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook. Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa: 1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN. 2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal. 3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu. 4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan. 5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian. Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam. Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka. Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam. Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan. Ibam dituntut 22,5 tahun penjara. Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja. Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam. Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek. Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan. JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun. Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan. Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga. Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum. Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi. Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun... Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit. Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus. Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini? Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara? Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian. Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi. Jakarta, 16 April 2026 Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

Tuban rasa Jepang 🌊✨🌸

apakah ada unpopular opinion about android