Hairul Anam

Guys, Prabowo baru tanda tangani Keppres Nomor 4 Tahun 2026 membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kedengarannya serius dan penuh urgensi. Dan mungkin memang ada urgensinya. Tapi setelah gue baca susunan pengurusnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan secara serius. Strukturnya dulu: Ketua: Airlangga Hartarto — Menko Perekonomian. Ketua kedua: Prasetyo Hadi — Mensesneg. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Wakil Ketua 1: Purbaya Yudhi Sadewa — Menkeu. Wakil Ketua 2: Rosan Roeslani — Menteri Investasi dan Hilirisasi. Wakil Ketua 3: Rachmat Pambudy — Menteri PPN/Bappenas. Dan sekarang gue mau mulai bertanya: Satu — ini Satgas atau duplikasi kabinet? Airlangga adalah Menko Perekonomian. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas kementerian. Purbaya adalah Menkeu. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengelola fiskal dan anggaran negara. Rosan adalah Menteri Investasi. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mempercepat investasi. Rachmat adalah Kepala Bappenas. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah merencanakan pembangunan nasional. Lalu Satgas ini dibentuk untuk mengerjakan apa yang belum mereka kerjakan selama ini? Kalau jabatan-jabatan yang sudah ada ini tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masalahnya bukan di struktur organisasinya. Masalahnya ada di eksekusi. Dan membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama tidak akan memperbaiki eksekusi. Dua — satu orang, dua jabatan, satu pertanyaan besar: Prasetyo Hadi sekarang menjabat sebagai: Mensesneg yang secara administratif adalah salah satu jabatan paling padat di pemerintahan. Semua dokumen kepresidenan, semua koordinasi administratif istana, semua surat yang masuk dan keluar dari Presiden lewat mejanya. Dan sekarang ditambah Ketua Satgas Ekonomi yang tugasnya mengoordinasikan percepatan program pemerintah, menetapkan langkah strategis terintegrasi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan melaksanakan tugas lain dari Presiden. Dua jabatan. Dua set tanggung jawab yang masing-masing sudah full time. Gue bukan orang pemerintahan. Tapi gue pernah pegang tiga proyek sekaligus di kantor dan hasilnya tidak ada satu pun yang selesai dengan benar. Bukan karena orangnya tidak kompeten. Tapi karena waktu dan energi manusia itu terbatas. Ini bukan soal meragukan kemampuan Prasetyo Hadi. Ini soal prinsip manajemen dasar yang berlaku untuk siapapun. Tiga — soal Prasetyo Hadi yang dari Partai Gerindra: Ini yang perlu digarisbawahi. Mensesneg adalah jabatan yang secara ideal harus bersifat teknis dan administratif tidak terlalu terikat pada kepentingan partai tertentu. Karena tugasnya adalah melayani Presiden secara administratif, bukan mengadvokasi kepentingan partai. Ketika Mensesneg sekaligus Ketua Satgas Ekonomi juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pertanyaan yang wajar adalah: kepentingan siapa yang paling diprioritaskan dalam pengambilan keputusan Satgas ini? Ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan tata kelola yang legitimate dan harus bisa dijawab secara transparan. Empat — Satgas ini bukan yang pertama: Pemerintahan Indonesia punya tradisi panjang membentuk satgas setiap kali ada masalah yang tidak kunjung selesai. Satgas percepatan ini. Satgas investasi itu. Satgas koordinasi ini. Satgas sinergi itu. Dan pola yang berulang selalu sama: dibentuk dengan Keppres yang terdengar serius lalu dalam beberapa bulan menghilang dari perbincangan publik tanpa laporan hasil yang bisa diakses rakyat. Gue tidak bilang Satgas ini pasti akan bernasib sama. Tapi beban pembuktiannya ada pada pemerintah bukan pada publik yang mempertanyakan. Lima — konteks fiskalnya yang tidak bisa diabaikan: Satgas ini dibentuk di tengah kondisi di mana: Defisit APBN sudah 0,93% dari PDB hanya dalam tiga bulan pertama 2026 sebelum dampak perang Iran masuk. Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia jadi negatif. Cadangan devisa BI turun ke level terendah sejak Juni 2024. Harga minyak di atas 100 dolar dan rupiah tertekan. Di kondisi seperti ini yang dibutuhkan bukan tambahan struktur koordinasi. Yang dibutuhkan adalah keputusan fiskal yang tegas, komunikasi yang meyakinkan ke pasar, dan eksekusi kebijakan yang konsisten. Semua itu bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian yang sudah ada kalau mereka diberi mandat yang jelas dan dibiarkan bekerja tanpa hambatan birokrasi yang berlapis. Membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama yang sudah memegang jabatan masing-masing lalu menambah beban jabatan ke satu orang yang sudah punya tanggung jawab penuh bukan percepatan. Itu adalah penambahan lapisan birokrasi yang akan membutuhkan koordinasi tambahan antara Satgas dan kementerian yang sudah ada. Dan koordinasi tambahan artinya rapat tambahan. Rapat tambahan artinya waktu tersita. Waktu tersita artinya eksekusi makin lambat. Kalau memang ada masalah percepatan pertanyaannya harus dijawab dulu: apa yang menghambat percepatan selama ini? Regulasinya? Anggarannya? Koordinasinya? Atau kemauannya? Karena kalau jawabannya adalah koordinasi maka Menko Perekonomian sudah ada untuk itu sejak hari pertama. Dan kalau jawabannya bukan koordinasi maka Satgas ini tidak akan menyelesaikan masalahnya.

Rajin minjemin air saat orang lain kehausan.. Padahal di rumah sendiri, keran kadang masih seret.

Treatment princess memang harus special. > inces mendapat kejutan ulang tahun pada saat kunjungan negara, diperkirakan menginap di Four Seasons Hotel George V Paris, diduga kuat menempati tipe kamar Signature Royal Suites yang saking mewahnya harga tidak dipajang di situs pemesanan dan harus ditelepon langsung. > Sebagai perbandingan, kamar tipe Duplex Suite City View saja harganya tembus Rp200 jutaan per malam dengan biaya sarapan lebih dari Rp1 juta sekali makan, sehingga kelas Royal Suites diestimasikan bisa mencapai Rp300 hingga Rp500 juta per malamnya. > Fasilitas yang didapat pun tak main-main mewahnya: teras pribadi seluas 60 meter persegi, ruang tamu dengan perapian marmer dan perabotan antik Prancis abad ke-18, kamar mandi berlapis marmer lengkap dengan steam room pribadi, hingga layanan butler 24 jam penuh yang siap siaga melayani setiap titah inces. > Jika dihitung dari total hari kunjungan di Prancis, silakan bayangkan sendiri berapa miliar uang pajak rakyat yang harus dikuras demi memfasilitasi gaya hidup mewah dan kejutan ulang tahun inces di sana. > Kejutan eksklusif dari bos besar (badannya yang besar) ini seolah menegaskan bahwa statusnya memang jauh di atas pejabat biasa (yaiyalah dambaan hati bro), sehingga fasilitas yang diberikan pun wajib memenuhi standar bangsawan Eropa.

Rekrutmen 30.000 Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka, yang Lolos Jadi Pegawai BUMN

Mahal banget ternyata . Gambar hanya pemanis 😭 Itu baru harga satu kamar , yg dibawa banyak banget orang nya .. entah butuh berapa kamar .. Rakyat jelata di suruh efisiensi, tapi mereka malah bermewah mewah dengan uang rakyat 🤦

Luar biasa ramahnya negara kita! Saking welcome-nya, ruang udara kita mau disulap jadi jalan tol bebas hambatan buat pesawat militer AS. Ingat, ini bukan pesawat komersial biasa, tapi armada militer negara yang lagi hobi bikin panas situasi global, apalagi dengan konflik AS dan Iran yang makin mendidih. Dulu, pesawat militer asing yang mau lewat langit kita harus lapor, minta izin resmi satu-satu secara prosedural (case-by-case clearance). Masuk akal dong, namanya juga mampir ke rumah orang. Tapi lewat dokumen rahasia "Operationalizing U.S. Overflight" yang kabarnya diteken, sistem izin ini bakal dibuang dan diganti cukup dengan sistem notifikasi. Militer AS cukup ngabarin lewat hotline atau "notif", lalu mereka bisa langsung lewat tanpa izin berlapis! Mekanisme karpet merah ini rencananya dipakai secara terus-menerus untuk keperluan "operasi darurat" dan "misi respons krisis". Pertanyaannya, krisis siapa yang sedang mereka urus di atas kepala kita? Benarkah hanya rancangan dan bahasan internal saja?