Ten Achio

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

i bought this yesterday..and now what?🙂 rekomen game yang seru buat sendiri

Gw denger gosip dr member gw soal pak wowo kenapa dia gajadi keluar BoP, intinya katanya sih dia punya skandal yg udah diketahui mossad , gw gabisa bilang apa soalnya kalo itu bener bisa jadi skandal paling gong di sejarah Indonesia

Siapa yang sudah "kegocek"?

i was genuinely pissed off at the marriage scene where the bride was crying, yet instead of explaining why she cried (it not being her choice, catering for the family, etc.), the direction of the scene was made into a lighthearted-comedy which completely misses the mark

nih orang fasis emng gapaham apa ya yang di Tweet sama temennya itu. “Legalisasi aborsi” terkesan terlalu umum dan dia gak ngejelasin legalisasi disitu untuk korban kekerasan apa bukan. Udah legal? Memang. Tapi faktanya di lapangan perempuan masih sulit mengakses layanan itu

Bela Palestina sebagai Katolik malah dikatain "pengikut pagan Arab", lo ke mana aja coy? Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, terus mengecam Israel. Menjadi Katolik itu justru harus mengecam penindas dan membela yang tertindas.

This is what childhood looks like in Gaza.

Israel announces they’re widening their invasion of Southern Lebanon. (via AP) Netanyahu referred to it as the expansion of the “existing security strip.”

Ini salah satu dampak AI dipake oleh pemerintah yang mikir segalanya serba gratis dan mungkin murah. Ketika pake jasa beneran jadi kaget dan nyangka mark up. Gap pengetahuan ini gila banget ya. Mungkin pekerja digital gak dianggap pemerintah juga kali ya

cowok nganter jemput pacar itu termasuk effort atau bare minimum?

A fan remade ‘Zelda: Ocarina of Time’ in Unreal Engine 5, this is what the upcoming remake should look like 🤯 🎥 yt/cryzenx