Winka

22.9K posts

Winka banner
Winka

Winka

@Haka_rainen

Katılım Eylül 2018
217 Takip Edilen174 Takipçiler
Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚
KSAD Jendral maruli di DPR :"Kadang, lebih enak jadi sipil daripada tentara kalau mau bandel" Lah lo kalo mo bandel ngapain jadi tentara? Omongan ini orang makin kesini makin kocak, lagian main kalian kasar, bete dikit nyiram air keras 🤬
Indonesia
383
3.2K
8.5K
261.9K
Winka
Winka@Haka_rainen·
@unmagnetism Kalo sudah pernah nonton Conjuring pasti paham
Indonesia
0
0
0
22
unmag
unmag@unmagnetism·
pertnyaan serius, saklar lampu kamar tdur biasanya di dalam kamar tapi knp saklar lampu kamar mandi selalu ada di luar? yg paham arsitek tolong jelasin pake bahasa prabowo
Indonesia
277
46
2.6K
474.5K
Winka retweetledi
TaufikTM
TaufikTM@taufik_q·
🚨3 orang tewas ditembak di Islamic Center an Diego (18/5/26). Kalau anda pernah kepikiran kenapa semua teroris tuh Muslim. Ya, karena giliran pelakunya bukan Muslim, dia nggak disebut teroris. Jadinya cuma "penembak" atau "pelaku penembakan", terus aksinya dibilang "penembakan" atau "kriminal". Padahal orang yang sama, kalau dia Muslim, langsung tuh dicap teroris. . . . . Ciptakan Rasa Damai Jagoan 2 Kasad The Hub NANI 1ST Pegawai Negeri Sipil
TaufikTM tweet media
Indonesia
1
14
11
377
Winka retweetledi
suzu
suzu@suzumeow12·
kok bjsa wasitnya peduli ??, kok gak bilang “cuma perasaanmu saja”
Indonesia
9
81
1.7K
245.3K
Winka
Winka@Haka_rainen·
@LambeSahamjja Coba deh tanya Sudara atau teman yg berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik anda akan tau gimana kurang ajarnya Nadiem saat itu...itulah peliharaan jokowi
Indonesia
0
0
4
349
Lambe Saham
Lambe Saham@LambeSahamjja·
Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem. Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini. Namanya Agung Firman Sampurna. Dia bukan aktivis. Bukan pengamat. Bukan orang yang benci kejaksaan. Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini. Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem. Apa yang dia bilang? Sangat sederhana: Dakwaan ini cacat dari akarnya. Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah: BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook. Agung bilang langsung: " Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun." Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik. Agung cari dari mana-mana tidak ada. Metode ini diciptakan sendiri. Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar. Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi. Yang paling ironis: "Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar. Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar. Itu tidak masuk akal." Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah. Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan. Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan: Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan. Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor? Apakah ada manipulasi yang disengaja? Agung bilang: Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan. Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya. Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum. Ketiga — dan ini yang paling mengerikan: Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi. Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam. BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Hasilnya kedua kali: tidak ada masalah. Tidak ada predikasi. Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara. "Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara? Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan." Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP. BPKP adalah auditor internal pemerintah. BPK adalah auditor eksternal yang independen. Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Artinya: lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara. Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows: Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan. Google Docs, Sheets, Slides gratis. Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih. Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli. Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir. Kalau akses pinjol bisa diblokir. "Ini alasan teknis yang sangat kuat. Bukan upaya menguntungkan Google." Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini: Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi: Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti. Tidak terbukti metode perhitungannya salah. Dua — perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji. Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya. Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi. Tiga syarat mutlak. Tiga-tiganya gagal dibuktikan. Tapi tuntutannya tetap 27 tahun. Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi. Tapi tuntutannya 27 tahun. Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun. Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun. Tiga kasus. Satu sistem yang sama. Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya. Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.
Lambe Saham tweet media
Indonesia
29
129
304
30.9K
Winka retweetledi
Uni liswara
Uni liswara@Uniliswara0·
Hah? Dari sebelum jadi wali kota Solo, jokowi sering datang ke gunung Kawi untuk ritual? Ini relawan jokowi ga ada yang mau laporin kuncen Gunung Kawi ke polisi karena merasa difitnah? Haha
Indonesia
64
399
1.5K
73.1K
Winka retweetledi
Sumatera Adil & Federal
Sumatera Adil & Federal@indepenSumatera·
Stop wak.....✋️🚨🚨🚨 JOKOWI TERNYATA MAIN PESUGIHAN Kalian wajib lihat sampai habis, siapa aja artis dan politisi nasional yang ikut pesugihan
Indonesia
210
1.4K
7.1K
1.2M
Winka retweetledi
Sumatera Adil & Federal
Sumatera Adil & Federal@indepenSumatera·
Kapan andy rompas ini di tangkap sang provokasi dan pengadu domba antar umat beragama di Sulawesi Masa iya Manado mau di jadikan Poso dan Ambon sama si rompas hanya gara gara UAS lewat. Udah keterlaluan adu domba ini orang Bubarkan ormas manguni Tangkap andy rompas Jangan biarkan ormas radikal eksis di Republik ini.
Sumatera Adil & Federal tweet media
Indonesia
97
636
1.3K
37.5K
Winka retweetledi
BP™
BP™@BangPino__·
Mantan Waketum Projo buka bukaan tentang karakteristik Jokowi. Jokowi itu biasa lupa kawan, hanya mementingkan kepentingan "Pribadi/Kelompok" dalam hal ini PSI. Makanya Grace dan Ade Armando tidak dibantu oleh PSI dalam kasus dg pak JK. Pak JK diserang mereka berawal dari stetmen pak JK soal Ijazah Jokowi. Jd mereka penyerang pak JK dg potongan video tdk berdiri semata2 tentang membela "Agama" tp bermula dari Ijazah Jokowi yg disenggol pak JK.
Indonesia
48
543
1.3K
64.7K
Winka retweetledi
Iwan Piliang
Iwan Piliang@iwanpiliang7·
Jadi soal kasus Nadiem ini ada pro kontra di X khususnya, sah. - Di Sosmed sudah menjadi medium advokasi non litigasi, no viral no justice, bahwa ada pihak yang berbayar sebagai buzzer, pembuat konten, sudah bukan rahasia. - Pun opini publik non buzzer, juga sahih adanya. Saya: Selalulah konsisten menyampaikan apa-apa sesuai hati nurani kebanaran. Walau banyak yang tak suka, pun suka, di keduanya rasa tak penting: paling utama nurani kebenaran disampaikan, dituliskan, dinaikkkan: jejak digital kita menjadi saksi konsisten bersikap. Demikian. 🙏
Iwan Piliang@iwanpiliang7

Banyak yg tanya soal kasus Nadiem. Ada yang DM, “Kok Abang diam di kasus Nadiem?” Pagi ini saya bunyi. - Saya menyimak pendapat Pak Anhar Gonggong - Saya mengamini semua opini Anhar - Lebih dari itu Zyrex konon indikasi diambil grup LBP, mereka kebagian dominan pengadaan Chrome Book - pihak kedua terbanyak adalah Bhinneka.com. Khusus Bhinneka saya pernah 3 tahun di sana, sebagai Creative Director, mulai 2001. Saya kenal pendirinya dan pengelolanya. Selama saya di sana bhinneka tiga tahun berturut daoat Bubu Award, e-commerce terbaik. Premis saya: HARGA CHROME BOOK itu ketinggian. Fakta sudah jauh hari direncanakan. Soal hukuman Nadiem ketinggian? Bagi saya salah dia sendiri tak berani buka suara indikasi Jkw, LBP, menjadi bagian. Maka dia telan sendirilah barang ni. Begitu opini saya. Jadi saya tak ikut advokasi Nadiem. Pun sebagai Mendiknas, saya menyimak ia tak paham pedagogik, di eranya tak ada terobosan pendidikan mendidik! Demikian

Indonesia
0
2
7
467
Winka
Winka@Haka_rainen·
@iwanpiliang7 Nah ini jawabannya berkelas kalo pengamat lain analisanya dangkal
Indonesia
1
0
1
489
Iwan Piliang
Iwan Piliang@iwanpiliang7·
Banyak yg tanya soal kasus Nadiem. Ada yang DM, “Kok Abang diam di kasus Nadiem?” Pagi ini saya bunyi. - Saya menyimak pendapat Pak Anhar Gonggong - Saya mengamini semua opini Anhar - Lebih dari itu Zyrex konon indikasi diambil grup LBP, mereka kebagian dominan pengadaan Chrome Book - pihak kedua terbanyak adalah Bhinneka.com. Khusus Bhinneka saya pernah 3 tahun di sana, sebagai Creative Director, mulai 2001. Saya kenal pendirinya dan pengelolanya. Selama saya di sana bhinneka tiga tahun berturut daoat Bubu Award, e-commerce terbaik. Premis saya: HARGA CHROME BOOK itu ketinggian. Fakta sudah jauh hari direncanakan. Soal hukuman Nadiem ketinggian? Bagi saya salah dia sendiri tak berani buka suara indikasi Jkw, LBP, menjadi bagian. Maka dia telan sendirilah barang ni. Begitu opini saya. Jadi saya tak ikut advokasi Nadiem. Pun sebagai Mendiknas, saya menyimak ia tak paham pedagogik, di eranya tak ada terobosan pendidikan mendidik! Demikian
Iwan Piliang tweet media
Indonesia
90
409
1.1K
87.7K
Winka retweetledi
Andrew Darwis
Andrew Darwis@adarwis·
Kenapa di China leher anjing di taro kayu
Indonesia
21
50
419
52.9K
Winka
Winka@Haka_rainen·
@ulil Nadiem itu pintar secara IQ tapi bodoh secara EQ
Indonesia
0
0
0
64
Ulil Abshar-Abdalla
Saya percaya Nadiem bersih. Mungkin kebijakannya ada yg tidak disukai; namanya jg kebijakan, pasti ada pro-kontra. Tetapi dia tidak korupsi.
Lambe Saham@LambeSahamjja

Guys, ada yang gue rasa perlu dibahas lebih dalam soal kasus Nadiem dan ini bukan soal membela dia secara membabi buta. Ini soal menelusuri logika di balik kenapa kasus ini tiba-tiba meledak sekencang ini. Karena kalau lo telisik lebih dalam, ada pola yang sangat menarik dan sangat tidak nyaman untuk diabaikan. Apa yang sebenarnya Nadiem bangun selama jadi Mendikbud: Di era Nadiem, lahir satu sistem yang namanya SIPLah Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Platform digital untuk pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS dan BOP. Artinya apa? Setiap transaksi tercatat online. Setiap pelaporan bisa dilacak. Nota kosong jadi jauh lebih sulit digunakan. Markup jadi jauh lebih sulit disembunyikan. Selama puluhan tahun sebelumnya dana BOS adalah salah satu ladang basah yang paling mudah dimainkan di tingkat sekolah sampai dinas. Nota fiktif, pengadaan barang yang tidak pernah ada, markup harga yang masuk kantong oknum. Semua itu bisa berjalan mulus karena sistemnya manual dan tidak bisa diaudit dengan mudah. Nadiem menutup lubang itu. Sertifikasi guru yang ikut didigitalisasi: Sebelumnya sertifikasi guru identik dengan biaya hotel, konsumsi, transportasi, administrasi tatap muka yang semuanya bisa di-markup dan bisa jadi sumber komisi bagi pihak-pihak tertentu. Di era Nadiem sebagian besar proses ini dipindahkan online. Lebih efisien. Lebih murah. Dan jauh lebih sulit untuk dimainkan anggarannya. Chromebook dan ekosistem Google yang sebenarnya paling mengancam siapa: Ini yang paling penting dan paling jarang dibahas. Kalau sekolah pakai Windows lisensi Windows 11 Home saja Rp2,6 juta. Microsoft Office saja Rp2,2 juta. Per laptop. Dikali ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Angkanya fantastis. Dan karena banyak yang pakai bajakan ada ruang untuk markup seolah-olah membeli lisensi asli padahal tidak. ChromeOS dan Google Workspace for Education? Gratis untuk institusi pendidikan. Tidak ada lisensi yang perlu dibeli. Tidak ada celah untuk markup lisensi software. Jadi pertanyaannya bukan hanya soal apakah Chromebook bagus atau tidak untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah: siapa yang selama ini menikmati ekosistem pengadaan software berbayar di sekolah-sekolah Indonesia dan siapa yang dirugikan ketika ekosistem itu diputus? Polanya terlalu jelas untuk diabaikan: Digitalisasi SIPLah menutup celah korupsi pengadaan. Digitalisasi sertifikasi menutup celah markup pelatihan. Chromebook dan Google Workspace menutup celah markup lisensi software. Audit anggaran jadi lebih mudah karena semuanya tercatat digital. Dan kemudian tiba-tiba kasus Nadiem meledak. Dengan tuntutan 27 tahun. Dengan uang pengganti Rp5,6 triliun yang bahkan diambil dari nilai IPO Gojek di SPT pajak bukan dari uang yang terbukti masuk ke kantong Nadiem. PPATK sendiri tidak menemukan satu sen pun aliran dana ke Nadiem dari siapapun. Kalau ini murni kasus hukum kenapa tuntutannya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Kenapa uang penggantinya diambil dari aset yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi yang dituduhkan? Gue tidak bilang Nadiem sempurna. Gue tidak bilang semua kebijakannya benar. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar di balik kasus ini: Siapa yang paling diuntungkan dari kembalinya sistem lama yang serba manual, serba gelap, dan serba susah diaudit? Dan apakah orang-orang itu memiliki kepentingan — dan kemampuan untuk memastikan bahwa orang yang menutup ladang mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Kalau jawabannya iya maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum. Itu pembunuhan karakter sistematis terhadap orang yang paling banyak menutup pintu korupsi di dunia pendidikan Indonesia.

Indonesia
60
19
87
37.8K
Kapten Haddock
Kapten Haddock@SeekHustle·
"ASN itu dikasih makan oleh Masyarakat" Lah dikira presiden, menteri, jaksa, polisi, tni dapet makan turun dari langit?
Indonesia
159
2.9K
10.7K
508K
Winka
Winka@Haka_rainen·
@dinopattidjalal Nadiem terlalu PD waktu jaman jokowi, dia lupa Jokowi gak menjabat selamanya
Indonesia
0
0
0
42
Dino Patti Djalal
Dino Patti Djalal@dinopattidjalal·
Mengenai kasus Nadiem, pertanyaan yg menggelitik sy adalah : kalau kebijakan re Chromebook dianggap koruptif & merugikan negara, menurut penilaian Jaksa, kebijakan apa yg seharusnya diambil Nadiem, jenis laptop apa yg seharusnya dibeli, sistim apa yg seharusnya dipilih, sehingga kebijakan menjadi "tepat" dan negara akan "untung" ? Bingung kan jawabnya ? #nadiem
Indonesia
191
224
1K
122.1K
Muhammad Said Didu
Muhammad Said Didu@msaid_didu·
Perbedaan kasus @tomlembong dan @nadiemmakarim : 1) Tom Lembong membuat kebijakan impor gula sesuai kebijakan Pemerintah (Joko Widodo) - bukan melakukan pengadaan barang dan jasa (gula). 2) Nadiem melaksanakan “arahan” Presiden Joko Widodo dan selanjutnya merangcang sistem dan mekanisme pengadaan barang dan jasa bersama “teman-temannya” di luar organisasi kementerian.
Indonesia
93
761
2.7K
226.9K
Winka retweetledi