RIF S.E.Sy.

Assalamualaikum #KCJuni 23.13 WIB

wkwkwk masih lucu aja 😭😭 doa yg baik buat alm kak vidi 🥹🙏

Dia dapet jokes itu dari mana woee

tebak kelurahannya dimana clue : B******

Akun ini daripada jauh jauh ngulitin sherly tjo mending kalian kulitin tuh satu-satu kepala2 daerah di Sumatera. Kok bisa gub aceh sampe punya binik 4 atau gubsu konon punya anak di luar nikah atau gub sumbar yg ga ngapa2in. Katanya sumatera mau federal, coba biasain otokritik.

@Bali_Football Indo masalahnya di korupsi sama mafia bola

Kemarin udah nonton full interview Pak Mirwan di konten Helmy Yahya, terus mikir daripada ngarep pemain Indonesia yang direkrut Como, lebih baik minta Como ngajarin manajemen klub-klub top Indonesia (yang mampu) bagaimana cara kelola klub profesional yang benar dengan segala kerumitan sistemnya, ini lebih 'ngefek' buat sepakbola Indonesia secara umum, apalagi Indonesia punya 'privilage' orang dalam di Como.

Apa sebegitunya negara mencari pendapatan dr pajak??

What will you do, if you've the ability to predict the future 😊😉 Working as a Cop no way! 🤯

Gua sbg orang Islam sih kalo dianggap masuk neraka di agama lain ya gua sih santai aja Lah orang ga percaya 🤣 Yg lucu itu orang gapercaya konsep surga neraka Islam tp dipake mulu tu standar surga neraka Islam

Sayang berdua ini nggak main x, padahal gw kayak Nokia " connecting people "

Nicko Widjaja (Founding CEO BRI Ventures) baru saja dituntut 11 tahun penjara + denda Rp1 miliar karena menyetujui investasi US$5 juta (~Rp73 miliar) ke startup agritech TaniHub. Dia dianggap merugikan negara karena startup Tanihub yg diinvest gagal. Ngeri banget ya? Di dunia VC, risiko itu bagian dari pekerjaan. Ada yang 10x, ada yang gagal total. Itu hukum alam inovasi. Kalau setiap keputusan investasi yang rugi dianggap “merugikan negara” dan dipenjarakan, siapa lagi yang berani ambil risiko? Menurut kalian vonisnya fair atau ini termasuk kriminalisasi?

Dulu setelah lulus sekolah, saya takut jika harus kerja di pabrik bagian produksi sampai pensiun. Berangkat pagi pulang sore atau kerja 3 shift, kena jatah malam sampai pagi. Istirahat makan di kantin. Bel bunyi pergantian shift. Duduk di kursi selama 8 jam. Parkir motor di penitipan. Apa bedanya dengan sekolah? Apa saya harus menjalani aktivitas mirip sekolah sampai tua? Bayangan saya setelah lulus sekolah ya bebas. Mengerjakan apa yang saya sukai, tidak membenci hari senin, tidak mengerjakan pekerjaan monoton dan repetitif. Tapi mau gak mau saya harus melamar kerja di pabrik juga seperti teman-teman yang lain. Tetangga saya ada yang lebih dari 30thn bekerja di pabrik. Kena PHK saat covid. Pesangon dicicil. Sekarang di masa paruh bayanya harus kerja serabutan. Memulai dari nol. Saya takut berakhir seperti itu. Saya sempat diterima dan bekerja di pabrik selama 3bln masa magang. Saat istirahat saya selalu bertanya-tanya, “jadi seperti inilah saya sampai tua nanti, di pabrik ini, membalik botol parfum setiap hari.” Jujur saya takut. Lalu saya memutuskan untuk lanjut kuliah. Sekarang saya tidak takut lagi karena saya menemukan ritme pekerjaan yang saya minati.

Jujur jijik banget ngeliat skintag sendiri runtuh setelah ngelakuin ini 😭 Tapi legah banget woiii setelahnyaa 👌🏻 yg punya skintag, milia bahkan tahi lalat yg mengganggu please kalian perlu cobaain ini jugaa 👇🏻👇🏻

Day 1 buka usaha

Sesuai prediksi gue, kiamat maju lagi sehari. Alih-alih membenahi pengawasan bea cukai dan menindak mafia under invoicing, pemerintah malah bikin aturan ekspor sawit dan batu bara harus lewat BUMN. Di mata investor, ini bukan cuma soal “pengawasan”. Ini sinyal bahwa kontrol negara makin besar dan kepastian usaha makin kecil. Pasar butuh kepastian aturan. Bukan kejutan kebijakan tiap Prabowo baru bangun tidur.

Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem. Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini. Namanya Agung Firman Sampurna. Dia bukan aktivis. Bukan pengamat. Bukan orang yang benci kejaksaan. Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini. Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem. Apa yang dia bilang? Sangat sederhana: Dakwaan ini cacat dari akarnya. Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah: BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook. Agung bilang langsung: " Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun." Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik. Agung cari dari mana-mana tidak ada. Metode ini diciptakan sendiri. Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar. Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi. Yang paling ironis: "Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar. Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar. Itu tidak masuk akal." Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah. Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan. Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan: Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan. Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor? Apakah ada manipulasi yang disengaja? Agung bilang: Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan. Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya. Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum. Ketiga — dan ini yang paling mengerikan: Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi. Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam. BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Hasilnya kedua kali: tidak ada masalah. Tidak ada predikasi. Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara. "Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara? Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan." Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP. BPKP adalah auditor internal pemerintah. BPK adalah auditor eksternal yang independen. Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Artinya: lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara. Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows: Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan. Google Docs, Sheets, Slides gratis. Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih. Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli. Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir. Kalau akses pinjol bisa diblokir. "Ini alasan teknis yang sangat kuat. Bukan upaya menguntungkan Google." Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini: Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi: Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti. Tidak terbukti metode perhitungannya salah. Dua — perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji. Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya. Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi. Tiga syarat mutlak. Tiga-tiganya gagal dibuktikan. Tapi tuntutannya tetap 27 tahun. Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi. Tapi tuntutannya 27 tahun. Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun. Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun. Tiga kasus. Satu sistem yang sama. Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya. Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.

@GWirjawan soal Nadiem Makarim dan kasusnya.. Ga usah bingung kenapa banyak orang yang belain Nadiem Makarim di kasus gaib ini..

Waktu Nadiem jadi menteri hartanya 1,2 T, saat selesai jadi menteri jadi 600 M. Harta berkurang 600 M tapi dituduh memperkaya diri hampir 6 T. Dan yg lebih gila, jaksa bilang kerugian negara 1,5 T tapi minta uang pengganti hampir 6 T pdhl tujuan uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian negara. Kerugian negara 1,5 T uang pengganti hampir 6 T. Jaksa bukan hanya beleng tapi juga sedeng.

Hei orang-orang Kemendikbud!!!! SERIOUSLY gak ada satu pun yang mau spill siapa PPK pengadaan CHROMEBOOK itu?!?!?! Sebagai orang yang pernah kerja di kementerian dan sekarang memilih pindah ke luar negeri for good. GUE TAU banget busuk, licik, dan inkompetennya budaya birokrasi di sana. DAN GW AKAN SPILL. Dan yang paling bikin sedih: rakyat selalu dikorbankan. INI YANG GUE LIAT SENDIRI SELAMA KERJA DI KEMENTERIAN: 1. Tanda tangan peserta rapat sering dipalsuin biar SPPD cair. Iya, palsu. Udah rahasia umum. 2. PPT rapat antar kementerian? Banyak yang cuma copas-comot dari internet atau sumber lain tanpa dikaji serius. Yang penting rapat jalan dan anggaran habis. 3. Orang-orang pintar yang pulang S2 dari luar negeri malah sering dianggap “terlalu pintar”, gak disukai atasan, dan akhirnya cuma disuruh ngerjain administrasi receh. 4. Yang naik jabatan cepat? Penjilat. Bukan yang kompeten. 5. Notulensi rapat strategis sering dilempar ke anak magang atau honorer yang bahkan belum tentu ngerti istilah dan konteks pembahasannya. Jadi gue gak heran kalau di kasus ini katanya hasil SK bisa diplintir sana-sini. 6. Banyak banget rapat dan “kajian” yang sebenernya cuma formalitas buat ngabisin anggaran. Output nihil. Yang penting ada dokumentasi kegiatan. 7. Kwitansi dan stempel palsu buat cairin uang perjalanan dinas? Ada. 8. Pencapaian dr kementerian itu hanya sebatas “realisasi anggaran” atau penyerapan anggaran jd output yang berdampak ke masyarakat itu GA JELAS. Coba deh cek LAKIP tiap kedeputian isinya kosong. 9. Tiap acara kementrian, selalu ada GRATIFIKASI dr pihak ketiga. Dan hadiah2 itu masuk kantong org2 kementerian. 10. Tiap perjadin hotel, tiket, invoice gocar pengeluaran semua DI MARK UP. Mereka suka edit2 invoice di canva. 11. Banyak bangettt pegawai yang MAIN JUDOL. 12. Dst CC:threadabdi

@Hnirankara Iya, sepakat, Gurunya harus sejahtera dulu, Gurunya harus pintar dulu, Baru bisa mendidik murid, Kalo gaji guru rendah, SDM yg bermain di zona guru jg SDM rendah

Dulu itu waktu awal2 Kurikulum Merdeka diterapin, kalo ga salah para guru pada protes karena "makin ribet" dalam pengajaran. Misalnya waktu murid disuruh berhitung: Sebelum kurmer, penjumlahan-perkalian-pengurangan-pembagian, pake metode yang sederhana. Tapi setelah kurmer, alur (perhitungan) dibikin muter2 yang katanya untuk melatih logika peserta didik. Metode baru ini setau gue ngikutin negara2 kek Jepang, China, India. Nah gue salah satu yang kontra terhadap metode baru ini, karena emang ribet dan buang2 waktu dan bikin anak2 jadi pusing. Nadiem ini salah satu kesalahan fatalnya yaitu, memaksakan metode belajar dari negara maju ke negara tertinggal kek Indonesia. Kenapa gue sebut kesalahan fatal? Negara2 maju kek tadi tuh pondasi SDMnya udah kuat, jadi mau diajarin debat sejak dini pun logika mereka bakal ngikutin. Sedangkan SDM (murid) di Indo belum sekuat murid di negara maju, maka kalo metode pembelajaran kek Finlandia diterapin di sini, ya udah jelas peserta didik di sini belum bisa ngikutin karena masih tertinggal dari banyak segi (termasuk pemenuhan gizi yang memengaruhi perkembangan otak anak). Kebodohan yang terjadi di Indonesia itu sistematis, kalo salah ngambil kebijakan (termasuk perubahan kurikulum), ya bakal "porak-poranda" iklim pembejalaran di Indonesia.