ibrahim ali-fauzi retweetledi
APBN dan Baitul Mal: sama kah?
Kita gak bahas soal kurban-nya yah. Tapi soal APBN dan Baitul Mal 🙏🏻
Dalam diskusi tentang negara modern dan hukum Islam, saya sering merasa bahwa kita terlalu cepat menyederhanakan baitul mal hanya sebagai “kas negara” versi Islam. Padahal sejarah menunjukkan bahwa fungsi baitul mal jauh lebih luas dan kompleks daripada sekadar tempat menyimpan uang.
Al-Māwardī dalam Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah membahas fungsi fiskal negara secara cukup luas, termasuk pengelolaan kharāj, jizyah, zakat, fai’, dan pembiayaan kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa baitul mal sejak awal bukan hanya soal pemasukan negara, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan itu dikelola demi kemaslahatan masyarakat.
Karena itu, ketika negara modern menjalankan subsidi, jaminan sosial, pembangunan fasilitas umum, bantuan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan publik, secara substansi hal itu sangat dekat dengan spirit bayt al-māl sebagai instrumen ri‘āyah al-ra‘iyyah (pengurusan rakyat oleh negara).
Namun menurut saya, baitul mal tidak bisa disamakan begitu saja dengan APBN. Sebab APBN hanyalah instrumen anggaran negara. Sementara baitul mal adalah institusi. Dalam konteks modern, ia mungkin lebih mirip gabungan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BAZNAS sekaligus. Ada fungsi fiskal, pengelolaan keuangan, distribusi sosial, bahkan stabilitas ekonomi di dalamnya.
Tentu APBN modern juga tidak identik sepenuhnya dengan baitul mal klasik. Struktur negara modern berbeda. Sumber pemasukan negara juga berbeda. APBN bertumpu pada pajak, utang, investasi, dan sistem ekonomi global modern, sementara baitul mal klasik memiliki pos-pos syar’i yang lebih spesifik.
Namun jika dilihat dari tujuan besarnya, ada kesinambungan yang menarik. Negara modern yang menggunakan anggaran publik untuk melindungi rakyat miskin, memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mengurangi ketimpangan sosial, sesungguhnya sedang menjalankan sebagian spirit maqāṣid al-syarī‘ah.
Mungkin karena itu pula kita perlu berhenti melihat welfare state sebagai konsep “Barat” yang asing dari tradisi Islam. Dalam banyak hal, gagasan tentang negara yang hadir untuk menjaga martabat dan kesejahteraan rakyat justru memiliki akar yang kuat dalam sejarah pemikiran Islam sendiri.
Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah nama institusinya: baitul mal atau APBN. Yang lebih penting adalah apakah kekayaan negara benar-benar kembali untuk kemaslahatan rakyat, atau justru berputar hanya di sekitar elite kekuasaan.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Indonesia
