Om Bags

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

For XPENG IRON, we developed a general-purpose framework that mimics human skeletal geometry and utilized a muscle-like lattice structure to replicate actual muscular movement.

Inikah alasan kenapa film "PESTA BABI DILARANG"⁉️⁉️ Karena film ini menceritakan kebenaran yang terjadi di tanah Papua ‼️‼️ Bagaiman rakyat Papua menderita karena ulah dari pemerintah ‼️‼️

🇮🇩 An underground actor is advertising what is claimed to be a “93GB+” database allegedly associated with Indonesia’s Ministry of Transportation (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia). The underground listing claims: • Data spanning 38 provinces and 514 cities/regencies • Hundreds of thousands of vehicle and owner records • Jakarta-region transportation-related records • Large-scale database access allegedly containing transportation system data The post also includes: • Sample screenshots • Alleged database field structures • Extortion-style messaging (“Pay or Sell”) • Negotiation references tied to deletion of the alleged dataset At this stage: • The claims remain unverified • The authenticity of the alleged data has not been independently confirmed • The source and extent of any compromise remain unclear • The screenshots alone are insufficient to validate the full claim If legitimate, the alleged exposure could pose risks involving: • Vehicle ownership information • Transportation infrastructure intelligence • Citizen personal information • Administrative credentials • Transportation operational systems • Large-scale identity correlation Transportation ministries and public-sector infrastructure operators continue to face elevated targeting due to: • Critical infrastructure relevance • Large centralized citizen datasets • Smart transportation initiatives • Regional operational dependencies • Interconnected government systems Threat actors increasingly target: • Transportation authorities • Public infrastructure agencies • Smart city ecosystems • Vehicle registration systems • Public-sector administrative portals Organizations should monitor for: • Unauthorized credential activity • Exposure of transportation-related systems • Phishing targeting government personnel • Suspicious access to administrative databases • Data appearing across underground marketplaces Daily Dark Web is continuing to monitor underground communities for additional technical evidence, validation samples, or official responses regarding this claim. #DDW #Intelligence #CyberSecurity #DarkWeb #ThreatIntelligence #Indonesia #Transportation #CriticalInfrastructure #DataLeak

“Kok bisa Kok Bisa jadi mitra pemerintah?!” 😖 Nggak ya guys. 🙅‍♀️ Dengan ini mimin dan semua tim Kok Bisa termasuk Kobi, Sasa, sampe si Oyen mau bilang: kami gak hadir di pertemuan bareng BAKOM RI dan gak ngejalin kemitraan sbg media pendukung pemerintah. 😺 Stay curious! ⚡

Viralnya pertemuan Bakom dengan perwakilan Homeless media malah menghasilkan isu sensitif baru yang membuat para homeless media membuat klarifikasi. Berikut gue buat rangkuman media apa aja yg udah klarifikasi. a thread...

Elon Musk literally broke down his 5-step process for applying first-principles thinking to build anything:

Hantavirus

Dear, 40+ homeless media yang dirangkul bakom istana. Yang namanya disebut oleh qodari. Awas saja jika kalian kami pergoki mempropagandakan kedzoliman embege dengan kemasan pencapaian-pencapaian palsu. Kami siap menabuh genderang perang kepada kalian!

CAIR .. CAIIRRR 😜😂 Daftar media-media yg direkrut: Folkactive, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Infipop, Narasi, Muslimvlog, USS Feed, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa?, Taubaters, Pandemic Talks, Kawan Hawa, Folix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good States, Hai Dulu, Proud Project, Vebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, Volix Media, How To Do Nothing, Everless Media, Geometry Media, Folks Diary, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modestalk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, North West, dan mature Indonesia

🇮🇩🇮🇩🇮🇩 My Indonesian friends… at this point, we probably don’t need to share any more breaches about Indonesia, someone already tried to collect everything into one place.

Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu. Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin). Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi. Berarti kemampuan teknisnya ada. Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang. Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi. Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama. Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada. Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat. Karena ternyata tombolnya memang ada. Cuma rakyat sering kebagian tulisan: “mohon menunggu”. Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas. Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan. Paham kan ya.. cc:cakraadinegara

Kenapa SAHAM BCA LONGSOR? Sesudah Himbara, sekarang bank Swasta DIPAKSA ditarik secara off budget untuk membiayai proyek2 prioritas unggulan pemerintah (MBG, KPMD...) Cash flow APBN sudah gak kuat, yang DISURUH jadi penyedia likuiditas ya Perbankan. N.G.E.R.I.

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

Did you know? The animals skeletons in the museums are displayed with the help of a special insect's work.

Bhs sederhanya.. Negara : Kamu bikin rugi Rp 2 T! Nadiem: Gak kok, 2 T itu salah, 600 M‑nya dipakai dan bermanfaat, 1,5 T‑nya pakai harga patokan yg tdk masuk akal. Jadi jgn bilang sy bikin negara rugi yak! Lama-lama Nadiem ini bisa bikin hakim enek, detail persidangan gak sesederhana itu. Menggiring opini publik tanpa fight yg bener dipersidangan ya percuma, Tom Lembong aja yg kasusnya bgt ujungnya divonis 4,5 thn Nadiem mau bikin kasus ini seolah hanya salah hitung excel, pdhl BPKP bicara soal rekayasa spesifikasi, proses pengadaan dan aliran dana Dipakai bkn berarti gak merugikan. Banyak proyek korupsi yg barangnya ada dan dipakai, tapi tetap dihitung rugi krn harganya diakali dan prosesnya dikondisikan Kalo yakin audit rekayasa, knp fokusnya di harga, bkn di bantah poin demi poin temuan aliran dana dan pengkondisian vendor?

In 1984, Jiddu Krishnamurti explained how to end every form of fear known to humankind. No psychologist or philosopher ever came close to him. His frameworks: • Thought creates fear • Time sustains fear • Escape strengthens fear 13 lessons on ending fear completely:

Rupanya Teddy tidak sesederhana yang kita bayangkan,. Ibarat kado atau hadiah sebagai tanda ucapan selamat atas sesuatu hal, tapi di dalamnya ada kamera yang mengintai setiap pergerakanmu. Waoooww ini luar biasa.

@ruhulanakgaul Begitu garuk2 hidung dan muka, mainin kaki dia tau dalam hati, shit im screwed. Ngga bs cari pembelaan hanya mengulang alasan costing lagi 😆. Dah bingung mau jawab apa hahaha

Nadiem berhasil SKAK MATI saksi ahli auditor muda BPKP! Nadiem tanya kenapa auditor menghitung harga wajar menggunakan metode COSTING yang mengabaikan harga wajar di pasar. Harusnya kan didasarkan pada harga wajar pasar. Auditor tersebut bilang, "Karena harga pasar saat itu sudah bukan harga wajar. Harga tersebut sudah dipengaruhi oleh demand tunggal yaitu harga pengadaan dari pemerintah. Dan Nadiem pun langsung bantah, "Lha kok aneh?! Pada saat itu kan BELUM DILAKUKAN pengadaan oleh Pemerintah. Kok Bapak bisa bilang, harga pasar saat itu DIPENGARUHI oleh pengadaan laptop besar-besaran oleh pemerintah yang menyebabkan harga pasar tidak wajar?! Lha wong proses pengadaan alias tender saja belum dilaksanakan, kok!". PLAK!!