fans

Gw mau ngomel agak panjang. Monggo dibaca. Dalam supply-demand, ketika supply naik, harga jadi turun. Hal yang sama terjadi pada IPK tinggi dan cum laude. Kalau semua orang cum laude, maka cum laude berhenti jadi istimewa. Ketika terlalu banyak lulusan berpredikat cum laude, nilai IPK sebagai sinyal kualitas jadi turun "marwah"-nya. Gw pernah liat wisuda suatu kampus, rektornya dengan bangga mengumumkan rata-rata IPK adalah 3,65. Peserta sidang wisuda tepuk tangan. Gw bingung karena implikasinya jadi ada beberapa kemungkinan: 1. >50% mahasiswanya pintar sekali 2. Kurikulumnya super mudah 3. Dosen2nya mengamalkan hadits "Barangsiapa memudahkan urusan orang lain yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat" di dunia perkuliahan alias Dosen Bonus Fenomena ini ga langka, malah cukup aman disebut "jamak", yaitu: Fenomena "false signalling" Semua orang tampak unggul di transkrip, tapi memble saat uji kompetensi di dunia nyata. Sama halnya di level wajib belajar 12 Tahun. Mulai jarang gw dengar cerita anak tidak naik kelas. Tapi justru makin sering terdengar berita anak SMA tidak bisa perkalian dasar. Balik lagi ke soal IPK. Kalau terlalu banyak orang cum laude, predikat itu berhenti jadi istimewa. Nilai IPK sebagai sebuah indikator sinyal : disiplin, kualitas kognitif, dan pencapaian akademik, jadi turun nilainya. Market akhirnya mencari sinyal lain yang relevan: portofolio, sertifikasi, prestasi, pengalaman, atau balik lagi dari mana kampus asalnya. Gw gatau bagaimana cara mengakhiri omelan ini, masih panjang sebenernya. Dan gw pun enggak tau solusinya mulai dari mana. Tapi gw cuma mau bilang: "Ketika sistem pendidikan berhenti menjadi juri yang jujur, Market menghukum dengan berhenti percaya" [Omelan ini terinspirasi setelah baca tulisan Guru Besar UGM Eduardus Tandelilin di bawah ini]

ada artikel serem banget, "..Ketika Kampus Menjadi Pabrik..." ditulis oleh Bondan Kanumoyoso, seorang sejarawan dan dosen dari FIB Universitas Indonesia. Penulis mengkritik kebijakan pemerintah yang ingin menutup jurusan kuliah tertentu hanya karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini Universitas adalah tempat untuk mengasah pemikiran dan intelektual, bukan sekadar pabrik yang memproduksi tenaga kerja untuk industri. Masa depan sulit diprediksi, sehingga jurusan yang dianggap tidak laku sekarang bisa jadi sangat dibutuhkan di masa depan untuk mengatasi masalah sosial dan teknologi. Ilmu seperti sejarah, sastra, dan filsafat tetap sangat penting karena membantu masyarakat tetap kritis, berempati, dan memahami identitas bangsanya. Kebijakan yang terlalu fokus pada pasar kerja dikhawatirkan akan membuat mahasiswa menjadi pragmatis dan membuat bangsa kehilangan sosok pemikir atau intelektual publik. Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan kolaborasi antarilmu dan memperbarui kurikulum, daripada langsung menghapus atau menutup jurusan tersebut.

Istilah "peredam panas" ini sebenarnya agak rancu dalam Fisika Bangunan. Panas tidak pernah "teredam" seperti suara. Panas selalu berpindah, bukan hilang begitu saja. Kalau foil aluminium atau cat reflektif disebut peredam, sebenarnya yang bekerja adalah sifat insulasi terhadap konduksi... yaa, tapi itu hanya sebagian kecil. Padahal perpindahan panas terjadi lewat tiga cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Di Indonesia, yang paling dominan justru radiasi matahari. Makanya bangunan yang "serba isolatif" (seperti di negara beriklim dingin) tidak selalu cocok di sini. Iklim tropis lembab lebih butuh kombinasi pintar: radiant barrier untuk memantulkan radiasi, ventilasi yang baik, plus sedikit insulasi... bukan isolasi total yang bikin rumah pengap.

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan: negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan. Angkanya dulu: 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah. Dikali iuran Rp42.000 per bulan. Dikali 12 bulan. Hasilnya: Rp113 triliun per tahun. Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran: Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles: Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Satu kalimat. Tapi isinya sangat berat. Karena kita semua tahu angka-angkanya: MBG: Rp171 triliun per tahun. Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK. Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun. Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang. BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun. Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar. Selisihnya bahkan lebih murah. Dan dampaknya jauh lebih terukur. Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan: Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau. Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan. Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas. Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan. Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu. Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan. Harus bayar BPJS mandiri. Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah. Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif. Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS. Harus bayar penuh. Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan. Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup: Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban: kita akan perbaiki data Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan. Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian. Solusi paling simpel: tanggung semuanya. Selesai. Tidak perlu verifikasi. Tidak perlu data yang sempurna. Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis. Apakah ini fiskal realistis? Rp113 triliun per tahun terdengar besar. Tapi mari bandingkan: MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai. Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau. Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif. Yang paling bikin gue geleng-geleng: Ini bukan ide baru. Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan. Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya. Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga. Sri Lanka. Bangladesh. Bahkan beberapa negara Afrika. Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak. Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur? Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral. Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara. Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi: Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

Sewaktu nge-tag BNI, status saya akhirnya direspon oleh BNI lewat akun resminya. BNI bilang mereka "juga pihak yang terdampak" dalam kasus Rp28 miliar dana umat Paroki Aek Nabara. Secara teknis benar. Tapi kan ada jurang besar antara "terdampak" dan "bertanggung jawab". Apakah mereka sedang coba menyamarkan dua kata itu jadi satu? BNI memang keluar Rp7 miliar talangan pada 26 Maret 2026. Reputasi mereka tergerus di mana-mana (lihat saja di X). OJK dan BI sedang mengawasi ketat, dan bisa saja ada sanksi kalau terbukti lalai awasi internal. Secara bisnis, ya, mereka rugi. Tapi "terdampak" bukan sinonim "korban", bukan? Benarkah klaim BNI, yaitu "ada oknum di luar sistem resmi"? 1. Andi Hakim Febriansyah bukan tukang sapu. Dia Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara resmi. 2. Selama 7 tahun (2019 sampai 2026), dia memakai fasilitas resmi BNI sepenuhnya: layanan pick-up service untuk jemput uang, bilyet deposito BNI, rekening koran BNI, seragam, kartu identitas pegawai. 3. Suster Natalia dan pengurus Credit Union tidak menyerahkan uang ke "Andi pribadi". Mereka menyerahkannya ke BNI sebagai institusi, lewat mekanisme yang BNI sendiri sediakan. 4. Semua data transaksi tercatat di sistem BNI. Tapi yang lucu, BNI justru meminta CU menyediakan "bukti pendukung" berulang kali. Padahal catatannya ada di server mereka sendiri. Kalau seorang pegawai bank memakai jabatan, fasilitas, dan dokumen resmi bank untuk menipu 1.900 umat selama 7 tahun tanpa terdeteksi audit internal, itu bukan "oknum di luar sistem". Itu namanya kegagalan sistem! Secara hukum, ada prinsip tanggung gugat pengganti (Grok bilang, istilah ini disebut: vicarious liability). Bank wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam kapasitas jabatan. Ini bukan opini saya, Gais. Ini ada di UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan POJK tentang perlindungan nasabah. Di satu sisi, BNI adalah Bank BUMN, dengan aset triliunan rupiah, punya tim hukum dan tim humas korporat yang sibuk membangun narasi "kami juga korban". Di sisi lain, ada 1.900 umat Paroki Aek Nabara. Mayoritas dari mereka adalah petani dan buruh kecil. Mereka menabung selama lebih dari 40 tahun, rupiah demi rupiah, untuk biaya sekolah anak, dan biaya sakit. Rencana masa depan yang sederhana, bukan? Jawaban BNI sah secara korporat. Strategi "oknum dan tunggu dokumen" itu klasik. Tapi dari sisi keadilan, ini sangat miskin empati. Uang itu tabungan umat kecil yang dikumpulkan selama 40 tahun, bukan duit korporasi yang bisa dihitung ulang di pembukuan kuartal berikutnya. Kalau setiap kali ada pegawai berulah, jawaban resmi bank selalu "itu oknum, bukan kami", lalu kepada siapa nasabah harus percaya? Besok saya mau menutup rekening saya. Kalau masih antre, ya, saya tarik semua uang saya dari sana. Kalian sendiri gimana baca sikap BNI sejauh ini?

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

Untuk mahasiswa ekonomi atau yg tertarik international finance, ada banyak pertanyaan yg diajukan ke saya soal Krisis 98. Pertanyaan secara reguler diajukan setiap kali rupiah melemah. Platform X tentu bukan forum yg adil untuk membahas secara lengkap soal ini, krn keterbatasannya. Yg paling baik adalah membaca kembali study2 tentang beberapa krisis yg dialami Indonesia. Sumber tiap krisis bisa berbeda. Berikut saya berikan beberapa potongan dan referensi dari tulisan saya “Role of Exchange Rates in Threes Financial Shocks in Indonesia, yg di edit olen Maurice Obstfeld dan Douglas Irwin, dalam buku Floating Exchang Rate at Fitfy. Obsteld dan Irwin kerap dianggap “guru guru” dalam internationa trade and finance. Dalam tulisan ini saya menunjukkan bagaimana tingkat bunga yg tinggi akibat inflasi yg tinggi mendorong private sector meminjam dari luar, dimana tingkat buat di luar negeri relative lebih rendah. Dan krn depresiasi rupiah “ di garansi” 5% melalui managed floating exchange rate sejak 1978 membuat pelaku ekonomi menghiraukam resiko exchange rate. Pinjaman jangka pendek swasta naik. Ketika peg rupiah harus dilepas oleh BI krn tekanan nilai tukar akibat krisis Thai Bath di Thailand, maka utang tsb dalam nilai rupiah melompat, ini yg disebut Carmen Reinhart dan Calvo sbg fear of floating. Situasi ini dikombinasina dg banking sector yg buruk. NPL sangat tinggi dst. Silahkan membaca lengkapnya … Menariknya ketika mulai mengadopsi flexible exchange rate, ia membantu untuk membuat pelaku pasar terbiasa dg resiko exchange rate dan membantu portfolio balancing mereka shg “risk” menjadi “calculated risk”. Lengkapnya bisa dibaca dalam buku ini cup.columbia.edu/book/floating-… Untuk mhs ekonomi saya sangat menganjukan membaca buku ini, krn banyak guru”internationa finance” spt Frankel, Krugers, Helene Rey, Hyun Song Shin, Linda Goldber dsb menulis dalam buku ini. Namun dalam chapter ini, dan juga dalam paper saya di Oxford Review of Economic Policy, “ The Impossibility of the impossible trinity? The case of Indonesia, link nya academic.oup.com/oxrep/issue/39… saya menunjukkan floating exchange rate ala Mundell-Flemming juga tdk bisa diterapkan sepenuhnya, krn costnya thd perekonomian juga besar terutama dalam kondisi arus modal yg volatile, krn itu Central Bank tetap perlu melalukan intervensi, bukan untuk pegging the level tetapi smoothing the volatility. Karena itu perlu managing capital flow dan integrated framework. Silahkan membaca Saya juga menulis Perbandingan 3 krisis (Krisis 98, Glibal Financial Crisis dan Taper Tantrum) secara lebih rinci juga bisa dilihat dalam chapter saya Twenty Years after the Financial Crisis (free access) dalam buku yg diterbitkan oleh IMF (free access ini link nya elibrary.imf.org/display/book/9… Tentu tidak ada jawaban tunggal untuk issue ini. Tulisan2 ini adalah upaya untuk memahami apa yg terjadi dan tentu tidak bisa mengklaim sebagai satu2nya penjelas final. Ilmu pengetahun harus bisa dibuktikan salah, dan karena itulah pemikiran berkembang, krn ia tidak difinalkan. Dan paling tidak, ini membantu mengingatkan saya: bahwa saya belum selesai jg bodohnya.

Breaking News !!! MBG ditolak oleh masyarakat Ekonomi Menengah Kebawah. here we go !!!  Mengapa Warga Berpendapatan Menengah-Bawah Menolak MBG?  Hasil Survei Persepsi Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Maret 2026 • 1.168 responden nasional • 80,4% penerima langsung MBG Temuan Utama (Lintas Kelas, Satu Suara)   • 80,1% responden TIDAK setuju MBG dilanjutkan (hanya 19,9% yang mendukung). • 88,5% menilai manfaat MBG dinikmati elite & pejabat politik (44,5%) serta pengelola/mitra SPPG (44%). • Hanya 6,5% yang menyebut anak-anak sebagai penerima utama   ANOMALI FAKTA 🌱 Penolakan Tertinggi Justru dari Kelompok Sasaran. Kelompok berpendapatan menengah-bawah (sasaran utama MBG) paling banyak menolak:   RENTANG PENGHASILAN :  🌱 < Rp2 juta/bulan → 80,2% menolak   🌱 Rp2–4 juta/bulan → 74% menolak   🌱 Rp4–8 juta/bulan → 86,1% menolak (tertinggi)   Semua kelompok pendapatan menunjukkan penolakan tinggi (74–86%). Empat Temuan Kunci : 🌱 87% warga yakin MBG rawan dikorupsi, 🌱 79% percaya kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan pengelola,   🌱 76% menyatakan makanan tidak sebanding dengan anggaran Rp8–10 ribu per porsi, Indeks persepsi negatif rata-rata 4,22 (dari skala 5) Suara Warga Berpendapatan Menengah-Bawah. Meski mayoritas sudah menerima MBG, mereka tetap menolak karena:   🌱 Makanan tidak bergizi (sering hanya cemilan atau roti biasa), 🌱 Program dianggap “maling berkedok gizi” — uang pajak rakyat menguntungkan elite, 🌱 Tidak transparan, rawan korupsi, dan suara warga tidak didengar,  🌱 Banyak yang lebih memilih diuangkan langsung kepada orang tua. Masalah Struktural (Bukan Hanya Implementasi) :  🌱 Tata kelola buruk: top-down, opasitas anggaran,non-disclosure. 🌱 Semua partai politik memiliki SPPG (termasuk keluarga pejabat)   🌱 Program redistribusi dibajak menjadi arena rent-seeking elite   🌱 Respons publik tinggi (97,8% ingin bertindak), tapi kelompok miskin paling banyak “pasrah” Kesimpulan dari Lembaga Porec.  🌱 Program MBG telah kehilangan legitimasi sosial. Bukan lagi pertanyaan “apakah dilanjutkan?”, melainkan “untuk siapa dan dalam kerangka apa?”   🌱 Tanpa perubahan struktural, MBG berisiko menjadi regressive redistribution in disguise — tampak pro-rakyat, tapi justru memperkuat ketimpangan. Sumber : Laporan Policy Research Center (Porec) • Maret 2026   policyresearch.id Link : drive.google.com/drive/folders/… cc : @dosenkesmas @iPoopBased @gibran_tweet @prabowo

Total ada 4 gugatan: 1. Yayasan, guru, mahasiswa 2. Dosen 3. Guru Honorer & P2G 4. MBG Watch, lembaga, individu Seinget saya masih ada lagi tapi lupa. Yang merasa dirugikan oleh program Makan Bergizi dalam UU APBN 2026, bukan sekedar gugatan pada APBN-nya, tapi mempersoalkan MBGnya. Ingat, ini bukan soal menang dan kalah, ini soal mendidik negara untuk taat konstitusi.

Pelajar SMK mengirim surat kepada Presiden, ia menolak menerima MBG dan meminta jatah makan MBG miliknya diberikan untuk kesejahteraan guru. Para pelajar kita, ada yang pikirannya tajam dan halus perasaannya. Rafif Arsya, anda membuat sejarah. 🔥🔥🔥🔥🔥

Anaknya diberi makan, orangtuanya hilang pekerjaan. Walhasil satu keluarga terjaga dalam kemiskinan dan ketergantungan. Kelak begitu musim pemilu tiba, suara mereka bisa dibeli dengan mudah. Itu pun dengan harga murah. Demikian si bengis melanggengkan kekuasaannya. Di Somalia.

Gasss

BREAKING NEWS !!! 🚨Bebani Fiskal, Ekonom Usul Moratorium Program MBG Selama Tiga hingga Enam Bulan🚨 - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membebani anggaran fiskal karena biayanya sangat besar dan berasal dari realokasi belanja lain, sehingga menimbulkan biaya peluang yang tinggi. Manfaat ekonomi yang dihasilkan juga tidak sebesar klaim pemerintah, karena banyak perhitungan hanya melihat dampak bruto, bukan dampak neto. - Menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, program ini tidak menciptakan lapangan kerja baru secara signifikan, melainkan hanya memindahkan tenaga kerja yang sudah ada. Peningkatan konsumsi bahan pangan pun tidak sepenuhnya tambahan, sementara efek pengganda terhadap ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM masih terbatas. - Awalil mengusulkan agar program MBG dimoratorium dulu selama tiga hingga enam bulan untuk ditinjau ulang secara serius. Setelah itu, program bisa dijalankan kembali dengan konsep baru yang lebih tersegmentasi dan memiliki tujuan utama yang jelas, sehingga lebih efektif dan efisien. cc : @menuembegejelek / @dosenkesmas / @BudiBukanIntel / @MikaelDewabrata / @iPoopBased / @RidhaIntifadha #google_vignette" target="_blank" rel="nofollow noopener">nasional.kontan.co.id/news/bebani-fi…

Paling tidak hafalin aturan ini sebelum kamu bekerja :) 1. PKWT dapat uang kompensasi 📸 Pasal 15-17 PP 35 tahun 2021✅ -kewajiban memberikan uang kompensasi -kriteria pekerja yg dapat uang kompensasi -hitungan besaran uang kompensasi 2.Pekerja wajib dapat BPJS dari Perusahaan.📸 Pasal 14-19 UU 24 tahun 2011✅ -kewajiban pengusaha wajib mendaftarkan pekerja BPJS -kewajiban pengusaha untuk mungut iuran dan membayarkan BPJS -Sanksi jika perusahaan tidak daftarin BPJS 3.Pekerja Wajib mendapatkan Upah Minimum📸 Pasal 90-94 UU 13 tahun 2003✅ -Larangan perusahaan memberikan upah dibawah upah minimum. -Larangan pemotongan upah untuk pekerja (yg sakit, cuti tahunan, cuti haid dll) -Larangan Pekerja dan perusahaan bersepakat untuk upah dibawah upah minimum. -kewajiban perusahaan membuat Struktur Skala Upah -Ketentuan denda dalam pengupahan -sanksi jika melanggar ketentuan 4.Hak Pekerja Probation/masa percobaan📸 Pasal 58-60 UU 13 tahun 2003✅ -Ketentuan PKWT ga boleh probation -kalo PKWT di probation in perjanjiannya batal demi hukum. -Probation paling lama 3 bulan -Probation dilarang gajinya dibawah Upah Minimum SAVE DULU BACANYA NANTI GAPAPA🙂📸‼️💯

Ngontrak vs bangun rumah Oke, saya coba bahas dari perspektif psikologi arsitektur. Kebetulan tesis S2 saya seputar ini. Ngontrak lebih efisien, memenuhi 3 fase awal kebutuhan. Punya rumah, apalagi “taylor made” by architect, ada di kebutuhan 2 fase teratas.

Saran aja kalo ambil KPR, hitung dari top sampe bottom interest payment nya berapa. Compare juga dapet rate berapa vs suku bunga BI nya. Tanyain, margin + FTP segmen nya berapa (susah tp push tanyain terus aja). Raguin kalo dia blg ga tau. Pas floating, tanyain juga marking benchmarknya pake apa, misal JIBOR, kalo skrg Indonia + margin nya berapa. Banyak yg kaget sama ini krn simply ga tau, makanya bank bisa seenak jidat tentuin floating rate (pas sukbung naik, ikut naik, pas turun ga ikut turun). Ga perlu buru2 buat ttd agreement kredit nya. Better do the math dulu.

Gue dokter dan perlu gue tekankan ini MISINFORMASI. Bagi kalian yang membaca ini, perlu gue tekankan bahwa peran mikronutrisi itu TIDAK SESEDERHANA itu. (Maaf ngetiknya sambil emosi) Mikronutrien memang bisa berpotensi mendukung kondisi kesehatan mental NAMUN GAK BISA disimplifikasi kaya semua gejala kesehatan mental itu akibat kekurangan mikronutrisi. Mikronutrisi itu perannya sebagai terapi komplementari pada orang dengan masalah mental. TIDAK BISA menggantikan terapi yang sudah terbukti evidence-nya, misalnya Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan psikofarmaka. Justru simplifikasi modelan begini yang bikin orang-orang dengan masalah mental jadi terlambat penanganannya, TAU GAK? Baca ini deh referensinya: Muscaritoli (2021). The Impact of Nutrients on Mental Health and Well-Being: Insights From the Literature

Bocoran Strategi Manajer Investasi di 2026 Poin-poin dari Jos Parengkuan (Founder Syailendra Capital) -Mood pelaku pasar saat ini sedang sangat hati-hati (cautious) dengan porsi kas yang besar karena tingginya ketidakpastian dari sisi earning cycle maupun kebijakan indeks global. -Fundamental perbankan besar (Big Banks) sebenarnya sudah melewati masa terburuknya, namun risiko tekanan jual jangka pendek (outflow) di bulan Mei tetap nyata akibat potensi penurunan bobot (downweight) oleh MSCI. -Dividen yield saham bank yang menyentuh angka 8-9% jauh lebih menarik dibandingkan bunga deposito atau ORI, namun investor harus siap menghadapi volatilitas harga saham yang bisa memakan keuntungan dividen tersebut. -Penting bagi investor untuk memilih "medan tempur" yang sesuai; mengejar kenaikan cepat di saham konglomerasi berarti harus siap dengan risiko penurunan (drawdown) yang sama dalamnya, berbeda dengan karakter saham fundamental yang lebih stabil. -Strategi portofolio yang ideal untuk 2026 adalah reksa dana campuran (balanced fund) karena fleksibilitasnya untuk berpindah aset secara cepat dari saham ke obligasi atau kas saat situasi makro memburuk. -Penggunaan leverage (margin) hanya dibenarkan pada aset dengan tingkat kepastian tinggi, seperti strategi arbitrage dividen bank besar yang biayanya (cost of fund) lebih rendah daripada potensi keuntungan dalam waktu singkat. -Keberhasilan seorang investor tidak bisa diukur hanya dalam satu atau dua tahun saat pasar sedang naik (bull market), melainkan harus teruji melewati satu siklus penuh termasuk saat pasar jatuh (bear market). -Di tengah ketidakpastian geopolitik, sektor komoditas tetap menjadi pilihan menarik untuk memperkuat bobot portofolio karena karakternya yang cenderung resilien terhadap gejolak ekonomi global. Sumber: YT Leon Hartono - Strategi Pemain Besar Hadapi Gejolak Market

Kendurkan urat dan otot-otot kalian untuk sesaat, Guys. Izinkan kami membuka diskusi dengan sebuah pertanyaan pembuka: (Buat yang mau baca aja🙏🏻) Atensi kami sedang berlabuh pada dua lembaga pemerintah nonkementerian ini; Badan Gizi Nasional dan Badan Pangan Nasional. Mengapa dua lembaga itu tetap disebut nonkementerian padahal ada Kementerian Koordinator Pangan yang mengkoordinir dua lembaga tersebut dan memasukkan dua lembaga tersebut pada jangkauan kerja mereka? Mengapa dua lembaga tersebut langsung bertanggung jawab ke presiden, dan tidak ke menko terlebih dahulu saja? Apakah karena keduanya mengerjakan program super prioritas kabinet? Mengapa Badan Pangan dan Badan Gizi Nasional tak dilebur menjadi satu saja? Jika dianggap fokusnya berbeda, kan bisa dipecah menjadi dua bidang, dua kepala bidang, 1 fokus ke gizi, 1 fokus ke pangan, dan bertanggung jawab pada menko, sehingga bisa menekan angka upah/gaji. Bagaimana pengaruh pemecah-mecahan lembaga ini pada beban fiskal negara? Bagaimana pengaruh pemecah-mecahan lembaga ini pada skor tata kelola dan birokrasi negara? Kami menduga tweet ini akan cenderung flop, tapi tak apa, kami merasa kami tetap perlu mengutarakan rasa penasaran kami. Terima kasih. 🙂🙏🏻