ミロ

"When you’re at your lowest, I just want you to stay there — to rest, breathe, and find the strength to rise again."

Hari ini, 8 April 2026, Magdalene bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (@AMSI_ID) telah melakukan konsultasi dengan Dewan Pers yang diwakili oleh Abdul Manan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers terkait pembatasan konten di akun Instagram kami. Berikut rangkumannya!

Video ini menjelaskan kejanggalan2 yg terjadi dalam proses pengadaan motor listrik BGN untuk kepala SPPG. Pertanyaannya, kita bisa apa? Cr. Fathianpujakesuma

Aman buat geng dia, buat masyarakat mah boro boro.

Abdul Manan: Status badan hukum dan kerja-kerja jurnalistik rutin sejak 2014 menjadi bukti Magdalene adalah perusahaan pers yang dilindungi UU Pers. magdalene.co/story/abdul-ma…

ternyata negara ini MAMPU loh ya ngasih tunjangan sarana prasarana layak ke satu aspek kalau ada POLITICAL WILLnya. bayangin betapa makmurnya guru-guru kita di pedalaman. bayangin akan betapa majunya pendidikan dan sdm kita kalau fasilitasnya jor-joran gini. what a dream. 🤤

Pertama: kalo lu cek nama perusahaannya, ini perusahaan pernah dipanggil KPK tahun lalu terkait kasus korupsi bansos. sumber: beritasatu.com/nasional/29333… Kedua: BUAT APA NJIIIR MBG BELI MOTOR TRAIL LISTRIK. MUBAZIRNYA GAPAKE OTAK.

1. Tak ikut sertifikasi bukan berarti kehilangan hak konstitusional memproduksi informasi. 2. Yang ikut sertifikasi pun, bukan berarti minta "diakui pemerintah". Dewan Pers bukan pemerintah/Komdigi. 3. Saya lebih percaya isi Magdalene daripada seisi Komdigi dikalikan 69.

Kita disuruh WFA/WFH. Ada juga yang bikin kebijakan dalam rangka efisiensi anggaran: - Jalan kaki - Naik Sepeda Tapi kita dipertontokan puluhan ribu motor di jalan untuk MBG yg menghabiskan biaya triliunan. ©jogjastudent

Udah gila

Matinya kepakaran bukan sekadar soal menurunnya kepercayaan publik terhadap pakar dan sikap anti-intelektualisme, tapi juga karena yang konon pakar kerap membengkokkan kepakarannya demi tampak menarik di mata penguasa.

Woi Layvin Kurawa 😡 Itu minta maaf dari steam ke user 🫵 Bukan steam ke komdigi 🤢 Done darimananya, belum done lah urusan komdigi lempar masalah ke steam 😂 *mana bangga banget di-pin pula tweetnya di profil dasar pe’a

+1 alasan peradilan militer tidak lagi relevan untuk mengadili tentara yang melakukan tindak kriminal terhadap warga sipil.

Komdigi betul-betul menjalankan peran sebagai Depertemen Penerangan Orba. Intervensi pada media massa, sensor media sosial. Menggunakan dalih "kriteria media massa" sebagaimana dulu ada SIUPP. Media pers mana yang hari2 ini belum pernah ditelepon tangan rezim? YTTA lah.

Orang hajatan didatangi preman, minta uang, gak dikasih, mukul yang punya rumah, kemudian meninggal. Saya kira kebijakannya adalah perketat aksi preman. Eh, malah calon pemilik hajat dipaksa bikin pakta integritas. Ya'apa?

Saya terkejut membaca berita bahwa berkas perkara penyiraman air keras ke Andrie Yunus sdh dilimpahkan ke oditur militer. Bukankah Andrie Yunus blm diperiksa? Kasus2 lalu penyerangan thd aktivis selalu ditangani sekedarnya, dan pelaku dihukum ringan serta tidak memperhatikan kepentingan korban. Sejak awal kekhawatiran penanganan kasus percobaan pembunuhan berencana thd Andrie Yunus akan ditangani sekedarnya, dan pelaku akan dihukum ringan, krn dibuat seolah motifnya pribadi. Jahat sekali, sudah pelaku tidak diproses tuntas, korban malah difitnah. 😡😡😡 *TNI Limpahkan 4 Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus ke Oditur Militer* koma.id/2026/04/07/tni…

STEAM CONFIRMED THERE WAS A MISCOMMUNICATION WITH KOMDIGI RESULTING INCORRECT AND INCOMPLETE RATING BEING DISPLAYED ON STEAM ON 2-5 APRIL 2025 FOR INDONESIA, STEAM HAS ALSO REVERTED TO IGRS RATING FOR INDONESIA Source: help.steampowered.com/en/faqs/view/0…

Tidak tepat dan berlebihan jika langsung menuduh pernyataan Saiful Mujadi sebagai makar. Misalnya, dalam perspektif kontrak sosial J. J. Rousseau, ketaatan kepada negara memang menjadi kewajiban hanya jika negara benar-benar berjalan atas dasar kehendak umum (general will), yakni demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan segelintir penguasa. Tetapi ketika kekuasaan mulai menyimpang, menjauh dari mandat rakyat, atau bekerja lebih untuk melayani diri dan kelompoknya sendiri, maka kritik, peringatan, bahkan penolakan warga justru menjadi bagian dari koreksi demokratis yang sah. Karena itu, menyampaikan pandangan politik secara terbuka, mengingatkan adanya penyimpangan kekuasaan, atau mengajak publik untuk waspada terhadap arah pemerintahan, sama sekali tidak bisa dipukul rata sebagai tindakan makar. Demokrasi hidup dari kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan keberanian warga untuk bersuara dan bergerak ketika kekuasaan mulai kehilangan arah. Jangan sampai istilah makar dipakai sebegitu mudahnya untuk membungkam kritik dan menakut-nakuti warga negara yang hendak mengingatkan kekuasaan. Kritik dan penolakan warga atas penyimpangan ataupun potensi kesewenang-wenangan adalah alarm yang tidak boleh dibungkam dan diperlakukan sebagai kejahatan.

Banyak Kebijakan Prabowo Lahir dari Pidato, Bukan Perencanaan Ia mencontohkan dalam pidato, lalu segera dijadikan kebijakan tanpa melalui proses ketatanegaraan yang semestinya.

Almarhum Gusdur dimakzulkan krn dianggap lakukan kesalahan serius oleh DPR-MPR Yakni: ▪︎Buloggate & Bruneigate (tidak kebukti) ▪︎Upaya bekukan DPR & MPR (Dekrit 23/7/2001) ▪︎Pecat Kapolri tanpa persetujuan DPR Nah kalau yg jelas² langgar Konstitusi berkali-kali gimana?👇

Pikir kenapa coba Negara Indonesia memblokir akses editor wikipedia? Apa karena takut siapa aja bisa menambahkan informasi yang pemerintah tidak suka? dengan kata lain takut sama Decentralized Authority? Kalau gk salah sih pemerintah kenapa takut sama informasi coba