mahbub basri

Jika anda sedang sholat fardlu ataupun sunnah kemudian mendengar orang yang minta tolong karena terbakar atau akan tenggelam maka engkau wajib membatalkan solatmu untuk menolongnya. Bagaimana melakukan sholat wajib dikalahkan dengan kewajiban menolong orang yang dalam keadaan bahaya mengancam jiwa ? Ya memang demikianlah hukumnya. Saya yakin tuan-tuan sudah memahami. Begitulah empati dalam hukum. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatra sedang membutuhkan bantuan. Tidak cukup dalam sekala prinadi saja namun sekala negara. Dalam masalah bencana yang sudah sedemikian dahsyat tidaklah elok para pejabat ribut tentang status bencana, nasional atau bukan. Yang jelas bencana semenyedihkan tersebut adalah keadaan darurat. Sampai sholatpun wajib dibatalkan sebagaimana keadaan di atas. Apalagi hanya sekedar dana negara yang itupun dari hasil pajak mereka dan bencanapun disebabkan dari kesalahan kebijakan pejabatnya. Maka seberapapun dana yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita korban bah banjir lumpur dan kayu harus dan wajib dipenuhi dan diprioritaskan meskipun dengan mengurangi atau menghapus dana untuk program yang lain. Al-dlaruraatu tubikhu al-makhdlluraati. Foto; dialeksis.com

Muktamar Cipasung itu memang ngeri. Sekjend alias Mensos, Mensos alias Sekjend bukan tidak tahu salah satu peristiwa yang dipaparkan Gus Mus ini. Wong duduk di belakang persis manggut-manggut

Almukarom Kyai @savicali... top...

Apa perlu saya bantu cek pergerakan anginnya kemana?

Pemahaman kritis bahwa ada permainan bayangan di balik rusuh ini tidak boleh menafikkan bahwa rakyat memang sudah minus kepercayaan kepada DPR dan polisi, krn sikap arogan & kesewenang2an, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Demonya tidak murni. Sudah menjarah dan merusak" Ada demo murni dan damai. Setiap Kamis depan Istana. Tapi 18 tahun gak digubris.

Berita dari 1998. Kenali pola bagaimana "mereka" menggerakkan kerusuhan! Tujuan akhirnya terbit S.O.B. Sebuah UTAS

@na_dirs Terima kasih Gus @na_dirs sudah mewakili keresahan banyak warga NU 🙏🏻

Catatan Nadirsyah Hosen atas Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining” Pernyataan Ketua PBNU, Kiai Ulil Abshar Abdalla, bahwa penambangan adalah hal baik karena membawa maslahat, dan yang buruk hanyalah bad mining, tampaknya menyederhanakan problematika yang kompleks. Memang benar bahwa dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, setiap aktivitas yang membawa kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) dapat dibenarkan. Namun, penambangan bukan sekadar perkara teknis antara “baik” dan “buruk”, melainkan melibatkan soal ketimpangan struktural, kerusakan ekologis, dan pelanggaran hak masyarakat lokal. Selama hal-hal ini tidak diperbaiki, yang kita saksikan adalah bad mining. Dan selama hal-hal ini masih dibiarkan, maka tidak elok menormalisasi pertambangan dengan klaim normatif-abstrak. 1. Maslahat Tidak Berdiri Sendiri Dalam al-Mustaṣfā, al-Ghazālī menegaskan: فَالْمَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الَّتِي لَا تُعَارِضُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا “Maslahat yang diakui (mu‘tabarah) adalah yang tidak bertentangan dengan nash atau ijma‘.” (al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, 1/286) Maka, jika suatu tambang terbukti mencemari lingkungan, merampas tanah adat, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat, itu bukan maslahat yang mu‘tabarah, melainkan mafsadah (kerusakan). Tak semua yang menghasilkan uang dan devisa bisa otomatis disebut maslahat. 2. Keadilan Ekologis Adalah Syariat Al-Qur’an memperingatkan: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS al-Aʿrāf: 56) Kerusakan ekologis akibat tambang berskala besar—baik yang berizin maupun liar—tak sekadar meninggalkan luka di permukaan tanah. Ia mencemari mata air, merusak ekosistem, dan mengusir masyarakat dari tanah warisan leluhur mereka. Dalam fiqh al-bī’ah (fiqh lingkungan), kehancuran semacam ini disebut fasād al-bī’ah—kerusakan lingkungan yang sistemik—dan merupakan bentuk khiyānah terhadap amanah kekhalifahan manusia di bumi yang diwasiatkan Allah. 3. Maslahat Tak Sah Jika Lewat Kezaliman Pemisahan antara good mining dan bad mining terdengar menarik, tetapi gagal menjelaskan bagaimana mayoritas praktik tambang di Indonesia kerap sarat dengan pelanggaran etis, hukum, dan sosial. Bahkan perusahaan-perusahaan yang menyandang “izin resmi” banyak yang melanggar AMDAL, meminggirkan masyarakat adat, dan membungkam protes rakyat. Kiai Ulil tidak bisa menutup mata atas praktek semacam ini. Dalam hal ini, prinsip dari al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām menjadi sangat relevan. Ia menulis dalam Qawāʿid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām: فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ فَهُوَ مَحْظُورٌ تَحْرِيمًا، وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَالإِحْسَانِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا “Segala sesuatu yang mengarah kepada kezaliman, keaniayaan, dan pelanggaran adalah hal yang diharamkan. Dan segala sesuatu yang mengarah kepada keadilan, keadilan sosial, dan kebaikan, maka ia adalah sesuatu yang dituntut, baik secara wajib maupun sunnah.” (al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām, Qawāʿid al-Aḥkām, 1/86) Artinya, kemasan maslahat tidak dapat menghalalkan kezaliman struktural. Maslahat yang menindas rakyat dan lingkungan adalah tipu daya moral, dan itu harus dilawan, setidaknya dengan suara moral para ulama. 4. Maslahat untuk Siapa? Jika “maslahat” hanya dinikmati segelintir elite politik, pejabat, dan pemilik saham, sementara rakyat kehilangan air bersih, tanah warisan, dan udara sehat—itu bukan maslahat, tapi penjajahan domestik. Dalam maqāṣid, maslahat harus berkelanjutan, adil, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan: Pernyataan “tambang itu baik asal bukan bad mining” bisa menjadi justifikasi moral yang berbahaya jika tidak disertai evaluasi kritis terhadap praktik & dampaknya. Kemaslahatan bukan cuma soal manfaat finansial, melainkan harus diuji melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Tabik, Nadirsyah Hosen

Jadi, siapa Letjen TNI Djaka Budi Utama yang baru saja dilantik? | Narasi Daily

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) lagi ngegarap proyek penulisan buku besar Sejarah Indonesia, yang ditargetkan rampung dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. Tapi, ada sejumlah peristiwa yang “hilang” dari sejarah itu. Gimana, nih? | Narasi Daily

Polri telah memulai proyek pertanian jagung di seluruh Indonesia sejak akhir Januari lalu. Kepolisian membuat klaim penanaman jagung di sejumlah daerah telah berhasil dipanen. Namun temuan BBC News Indonesia di Kabupaten Jayapura menunjukkan hal sebaliknya.

5 hari setelah UU TNI disahkan DPR, Kodim Merauke minta data ke pemerintah sipil, siapa dan di mana saja mahasiswa Papua berkuliah. Dasar hukumnya? "Program Kerja Kodim dan Pertimbangan Komando"

Kok twitmu yang nampilin video ambulance ke Polres dihapus @ahriesonta? Padahal bagus lho videonya. Mengedukasi bahwa kalau sakit segera panggil ambulance dan bawa ke Polres. Paten!

Ini adalah professor Edward Said ilmuwan berkebangsaan Palestina melempar batu. Beliau Harvard, btw. Ketika kata-kata tidak didengar, batu boleh bicara. Ide bahwa protes harus "baik2" adalah bahasa penjajah,

@0tk0il Ngiringan MangOts

guyz n gulz aku mau ngumpulin sumbangan buat bantu nambah nambah pergerakan mahasisvva mahasisvvi yes khususnya buat biaya pengobatan dan makanan transvernya kesiniya berapapun besarannya bebas asal ikhlas aryo verdiantoro 4491275833 terimakasi sebelomnya ya thank u

Dalam wawancara bersama Allan Nairn, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia butuh rezim yang otoriter tapi jinak. Nyari video pas wawancara (2001) ga nemu, nemu yang di Youtube

Kenapa publik marah pada revisi UU TNI? - Dibahas secara sembunyi-sembunyi. - Untuk kepentingan elite (perwira dst). Soal prajurit di bawah tidak dibahas. Btw, banyak prajurit yang ekonominya pas-pasan dan setelah pensiun mereka serba kekurangan. - Berpotensi hadirkan dwifungsi.

Keluarga Gus Dur diintimidasi dan diteror agar Gus Dur ‘diam’, berhenti mengkritik pemerintah. Upaya pembungkaman khas orde baru ini kembali terjadi, ditujukan ke jurnalis perempuan Majalah Tempo. Masih yakin orde baru nggak akan come back?? Coba pikir lagi deh.. 🐷🐀

kita bisa cinta bangsa ini, tanpa harus cinta pemerintahnya, kita bisa cinta sepakbola, tanpa harus cinta pssi dan liganya ~nasionalisme bukan sekadar tentang pemerintah dan organisasi sepakbola

Hatta & Militer. #hatihatikamumulaiberpikir