azarel.base.eth (privacy szn) | ETHGas ⛽ retweetledi
Guys, di tengah semua drama MBG, APBN yang defisit, dan perang Iran ada satu program besar Prabowo lain yang menurut gue mulai berbau tidak sedap.
Koperasi Desa Merah Putih.
Dan potensi korupsinya menurut ekonom Gede Sandra dari Lingkar Studi Perjuangan bisa mencapai Rp64 triliun.
Latar belakang dulu:
Kopdes Merah Putih adalah salah satu program andalan Prabowo membentuk 80.000 unit koperasi desa di seluruh Indonesia. Konsepnya mulia: memberdayakan ekonomi desa, menyediakan pupuk murah, LPG murah, apotek, dan mikrokredit untuk masyarakat.
Anggarannya besar.
Pelaksananya: Agrinas perusahaan yang ditugaskan Kementerian Koperasi untuk mengkoordinasikan seluruh pembangunan.
Yang terjadi di lapangan dan ini yang bikin gue kaget:
Gede Sandra menelepon beberapa kontraktor di Jawa Barat yang mengerjakan pembangunan fisik kantor Kopdes Merah Putih.
Anggaran resmi per unit kantor: Rp1,6 miliar.
Yang diterima kontraktor untuk dikerjakan: Rp800 juta.
Hanya 50% dari anggaran.
Sisanya Rp800 juta per unit
diduga mengalir ke mana?
Belum terbukti.
Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus dijawab.
Kalkulasi yang mengerikan:
Rp800 juta yang diduga hilang per unit dikali target 80.000 unit koperasi.
Hasilnya:
Rp64 triliun potensi kebocoran maksimal kalau pola yang sama terjadi di seluruh Indonesia.
Dan yang sudah terbangun baru sekitar 2.000 unit artinya sudah ada sekitar Rp1,6 triliun yang diduga bocor baru dari 2.000 unit itu saja.
Bagaimana kontraktor bisa tetap jalan dengan separuh anggaran?
Ini yang menarik.
Menurut Gede RAB sebenarnya untuk satu unit kantor Kopdes sekitar Rp700 juta.
Artinya kontraktor yang dapat Rp800 juta masih bisa ambil margin Rp100 juta.
Jadi bangunannya tetap jadi tapi dengan spesifikasi yang jauh dari standar yang harusnya bisa dibangun dengan Rp1,6 miliar.
Dan kontraktornya?
Tidak berdaya.
Butuh pekerjaan.
Terima apa yang ada.
Tidak berani banyak bicara.
Modusnya mirip pola lama:
Plafon anggaran besar ditetapkan secara resmi dan terbuka di media.
Semua orang tahu angkanya Rp1,6 miliar per unit.
Tapi yang sampai ke kontraktor pelaksana hanya setengahnya.
Selisihnya menguap di jalur antara Agrinas dan kontraktor entah lewat berapa tangan.
Ini bukan modus baru.
Ini adalah ekonomi rente istilah Gede Sandra mengambil nilai tanpa bekerja.
Masalah struktural yang lebih dalam:
Gede Sandra menyebut ada dua masalah besar di Kopdes Merah Putih yang perlu dipisahkan:
Satu — masalah integritas: Korupsi di tahap pembangunan fisik yang sedang terjadi sekarang.
Dua — masalah model ekonomi: Koperasi yang dibangun top-down dari pemerintah pusat hampir tidak pernah berhasil di manapun di dunia.
Koperasi yang sukses Mondragon di Spanyol, koperasi Vietnam dengan 2 juta anggota, bahkan Huawei yang awalnya koperasi semuanya lahir dari inisiatif bawah.
Dari komunitas.
Dari kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Bukan dari perintah seragam dari Jakarta ke 80.000 desa sekaligus.
Yang paling kritis dari Gede Sandra:
Prabowo ingin mencontoh model kapitalisme negara ala Jepang dan Korea di mana negara memimpin pembangunan ekonomi.
Tapi model itu hanya berhasil dengan satu syarat utama: bersih dari korupsi.
Dan syarat itulah yang Indonesia tidak punya.
Seindah apapun pidato kita,
tapi kalau pada saat implementasi tidak seperti pidatonya masyarakat yang merasakan, dan keresahan meluas."
Siapa yang harus bertindak sekarang:
BPK — berdasarkan putusan MK, BPK adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengaudit kerugian negara. Harusnya sudah masuk dan periksa 2.000 unit yang sudah terbangun.
Menkeu Purbaya — Gede Sandra menyarankan: potong langsung anggaran fisiknya. Dari Rp1,6 miliar per unit jadi Rp800 juta yang memang cukup secara teknis. Hemat Rp800 juta per unit. Dikali 80.000 unit = Rp64 triliun diselamatkan.
Di kondisi fiskal yang sedang tertekan sekarang — Rp64 triliun bukan angka yang bisa diabaikan.
Dan ini yang paling ironis:
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 ekonomi kekeluargaan berbasis koperasi. Amanat konstitusi.
Tapi kalau sejak pembangunan kantor pertamanya saja sudah ada 50% anggaran yang diduga menguap — bagaimana masyarakat desa mau percaya?
Bagaimana koperasinya bisa hidup kalau pondasinya sudah digerogoti sejak sebelum koperasinya bahkan mulai beroperasi?
Konsep Kopdes Merah Putih bagus.
Benar-benar bagus kalau dieksekusi dengan benar.
Tapi pola yang terbongkar dari lapangan Jawa Barat ini kalau benar dan terjadi di seluruh Indonesia adalah pengkhianatan terhadap gagasan itu sendiri.
Dan Prabowo yang selalu menyebut kakek Pak Sumitro sebagai ahli koperasi dan mengaku meneruskan cita-cita ekonomi kerakyatan akan paling dirugikan kalau program ini berakhir sebagai skandal korupsi Rp64 triliun.
Potong anggarannya.
Audit sekarang.
Sebelum 80.000 unit terbangun dengan separuh anggaran yang separuhnya lagi tidak ada yang tahu ke mana perginya.
Indonesia
