jelly kenyal

kalau lgi sedih buka ini aja ya.. tar gua pinned

gua anak psikologi tpi gamau jadi psikolog 😔🖐🏻

The secret to being healthy in your 40s is to be boring. Wake up early. Go to sleep early. Eat similar meals. Drink water. Do the same workout week. Get protein and fiber at every meal. If you want to be fit stop chasing the shiney shit and commit to being boring.

@konglostocks HISANA THE BEST, AYAM, SOSIS, KENTANG, KRUPUK KULIT, SAOS SEMUANYA JUARA

Diantara fried chicken lokal, mana fav kalian? 1. Hisana 2. Sabana 3. Dbesto 4. Dkriuk Atau ada opsi lain?

@hervohrer HAHAHAH KANGEN BGT PLS JD PJ MATKOL 😭🫰🏻

3. PJ MATKUL

biar pas bangun kyk berasa abis mabok

@KeepSpirithmsh haloo jg, bolehh bolehh mau tanyaa² apaa

@simpforsvt Halo kk, kak boleh tanya2 ga ya ka

gua kangen bgt diskusi tugas, diskusi proker, ikut kepanitiaan, stress krn tugas banyak, survey lapangan, ketemu sm org banyak, nugas bareng, keliling kampus... semenjak skripsian gua selalu mendekam di kamar sendiri.

💚 kepleset dia siapa suruh gk baca papan penanda lantai basahnya 😂

aduh topik skripsi gua bgt ini menfess 😭

damn... ditampar ama gpt

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya. Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku. Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya. Tidak menyebut nama kepala sekolah. Tidak menyebut nama guru siapapun. Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi secara kronologis: Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya. Kepala sekolah memanggil dia. Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak. Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural. Tidak ada proses klarifikasi yang fair. Tidak ada mekanisme banding. Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi. Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara. Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying. Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan: Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya: Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami. Berhenti sebentar di sini. Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah. Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu. Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka. Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik. Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya? Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak. Ini bukan opini. Ini fakta hukum. Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah. Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa. Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi. Si Bapak tidak mengarang. Dia mengingatkan aturan yang memang ada. Dan untuk itu anaknya dikeluarkan. Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar: Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari. Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi. Mengkritisi MBG bukan kejahatan. Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan. Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik: Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga. Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri. Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya. Itu yang terjadi di sini. Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka. Apa yang seharusnya terjadi secara hukum: Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial. Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31. Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah. Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa. Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang. Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu. Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini: Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan." Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah." Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran. Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan. Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu. Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia: "Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan." Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan. Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani. Mas Azhim berhak atas pendidikannya. Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

this is how some mfs use ai

LOVE YOU MOM.

Anak-anak di Desa Huku Kecil, Seram Bagian Barat, Maluku, terpaksa menimba ilmu dalam kondisi gelap karena wilayah mereka belum tersentuh aliran listrik. Setiap malam, para pelajar harus berkumpul dan belajar di bawah temaram cahaya lilin atau pelita demi bisa membaca buku pelajaran mereka. Meski harus bersusah payah dengan fasilitas seadanya, semangat belajar para siswa seperti Ledy Lesiela tidak luntur. Bagi mereka, belajar di tengah keterbatasan bukan sekadar mengejar nilai, melainkan bentuk perjuangan untuk bertahan hidup dan meraih masa depan di tengah kegelapan. Kondisi ini memicu harapan besar bagi warga desa agar pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan perhatian serius. "Kami meminta pihak pemerintah baik kabupaten, provinsi, maupun pusat agar memperhatikan kami dengan menghadirkan jaringan listrik," harapnya. 📸: Dok. Istimewa. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: newsupdate | update | news | vidnews | R371 | E120 | E169 | V157 #bicarafaktalewatberita #kumparan

⚠️help urgent⚠️ mohon bantu rt/likenya yaa.. ibuku single parent, beliau jual nasi katsu+sambel & nasi bakar, dimasak sendiri dirumahnya, cocok utk anak kos, anak kantor, & bisa jd comfort food heheheh mama butuh pemasukan utk bayar kontrakan, listrik, & sekolah adik tiap bulan

💚 halo semua, mohon bantuannya untuk sebar ini yaa.. temen aku ayahnya diancam penjara 8 tahun dan dituduh merugikan negara 54,5 M padahal ayahnya sudah MENANG DI PENGADILAN 4X!! TANAHNYA MILIK AYAHNYA TETAPI DIA DAN SATU KELUARGA DIANCAM, DISADAP, DAN DIGELEDAH!!

“kok lu nentang amat, kritis amat si sama MBG?”

@bgkiting bang ini juga, gue cemas bgt mau di jemput Jibril, mau nyampein wahyu kali ya

Apa ga shock, Allah is calling 😭

ini benar benar pilihan yg sulit