watch your step

@_dika7 @SAASH1MI yang ini?

@SAASH1MI Namanya juga netijen budiman, coba cek galeri fotonya di hp @stepbacknrelax. Barusan nitip anak soalnya

isnt sending pap, vc, texting, updating abt our daily life kaya temenan biasa aja??? why so shallow la

@mfatahilahakbar Tapi kira-kira kenapa ya pak?

Awal Mei kemarin pas di FH UI, ngisi acara bareng Prof Adrianus beda panel di hari yang sama. Pas di ruang tunggu mau ngomong "Prof izin, anak Prof kok bisa nulis lagu "Berakhir di Aku" padahal anak seorang Professor UI?" Tapi ga berani..

@kresbung 1965 : semua orang melawan pemerintah dituduh PKI 🔥 2026 : semua orang melawan pemerintah dituduh begal 🤡

@marvelle_danny Bos Dani bersapda.

Mau tulis dikit tentang *free float-adjusted market cap* 1. Free Float Free Float adalah jumlah saham yang benar-benar bisa diperdagangkan bebas di pasar oleh publik/investor umum. Bukan termasuk saham yang dipegang oleh: *Pemegang saham mayoritas / pengendali (founder, keluarga, perusahaan induk) *Pemerintah *Investor strategis (misalnya joint venture) *Saham yang dikunci (locked-up shares) *Insider atau direksi Contoh: Perusahaan punya total 10 miliar saham. 6 miliar saham dipegang oleh pemilik utama & pemerintah. Free Float = 4 miliar saham (40%). Semakin tinggi persentase free float, semakin baik likuiditas sahamnya (mudah dibeli/jual tanpa harga bergerak liar) MSCI, FTSE, dan indeks global lain hanya menghitung saham yang "benar-benar bisa dibeli" oleh investor asing. OJK sekarang mewajibkan minimal 15% free float untuk saham di papan utama. 2. Free Float-Adjusted Market Cap Ini adalah nilai pasar perusahaan yang disesuaikan hanya dengan saham free float. Cara Hitung: Free Float-Adjusted Market Cap = Harga Saham × Jumlah Saham Free Float Bukan pakai total saham beredar (total outstanding shares). Contoh: Harga saham dengan kode DIKA = Rp 1.000 Total saham = 10 miliar Free Float = 35% (3,5 miliar saham) → Market Cap biasa = Rp 10 triliun → Free Float-Adjusted Market Cap = Rp 3,5 triliun Coba pakai ANTM yang juga di keluarkan dari MSCI kemarin... Mari lihat data yang di ambil dari stokbit Market Cap = Rp 74.255 Triliun Free Float = 34.84% Free Float-Adjusted Market Cap ANTM: = Rp 25.87 Triliun Cara Hitungnya: Free Float-Adjusted Market Cap = Market Cap × Free Float % = 74.255 T × 34.84% = 74.255 × 0.3484 = 25.87 Triliun Rupiah Rp 25.87 T adalah nilai pasar yang "benar-benar tersedia" untuk investor asing (terutama dana indeks pasif MSCI). Meski free float-nya 34.84% (sudah lumayan tinggi), adjusted market cap-nya menjadi jauh lebih kecil. Mungkin..... Walaupun adjusted market cap-nya cukup besar secara absolut, MSCI menilai kombinasi antara adjusted cap + kepemilikan negara yang dominan membuat ANTM kurang ideal untuk indeks mereka ( diluar banyak faktor lain nya ) Ternyata nggak dikit ... Kalau ada yg lebih tolong di koreksi, kalau ada kurang mohon di tambah, Kalau ada yg salah, marahin pak Dika aja Seperti biasa : pertanyaan bisa dm Pak @_dika7 kalau mau tahu lebih lanjut

Bah

Kalian nonton gak pas Ina Liem ditanya jaksa apakah ybs pernah membaca dokumen-dokumen berkaitan kasus chromebook ❌ tidak? (kan sebenernya dia bisa aja menyebutkan penelitian yang berkaitan dengan kasus tersebut pada 2020-2022). Seperti data-data Pisa, laporan-laporan Unesco, Unicef dan beragam rilis penelitian dari kementrian sendiri. Ina Liem ditanya apakah pernah melakukan penelitian pendidikan ❌ (menjawab bangku/jam kosong) juga tidak jelas? Jadi, rada aneh sih kalau influencer yang tidak mampu menunjukan keahliannya jadi saksi ahli. Kecuali tujuannya untuk hal-hal di luar pengadilan. Padahal banyak ahli Teknologi Pendidikan yang berasal dari prodi LPTK bisa menjadi saksi ahli yang relevan. Kenapa yang dipilih influencer konsultan karir? Jadi siapa disini yang sedang membentuk opini publik? *Foto salah satu karya Ina Liem

@valenttt____ Pernah ketemu blio sebelum menjabat, sederhana banget dan ramah.

Chief pandu bagus banget communication style nya dan bahasa nya sangat menenangkan investor beda banget sama pemerintah.

@karirfess Pengen nangiiis, jarak pendemo sama gedung sejauh itu... Ngebayangin orang orang dalem gedung cuma ketawa cengengesan ngeliat rakyatnya bersuara dari kejauhan😭

@missHOTRODqueen Nirvana

Tebak band! Clue: Bali

Saya sangat setuju bahwa pendidikan itu selayaknya harus memerdekakan. Kurikulum merdeka sudah ke arah sana. Problemnya adalah, Nadiem tidak mendorong penguatan di berbagai lini supaya pendidikan yang memerdekakan (melalui Kurikulum Merdeka) ini bisa dijalankan sesuai niat baiknya. Berapa kali sekolah mendapat pelatihan mendalam terkait curriculum design untuk menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan? Yang terdengar malah gembar-gembor digitalisasi, asesmen nasional, chromebook, platform Merdeka Mengajar. Syarat keberhasilan paradigma pendidikan yang memerdekakan dan Kurikulum Merdeka adalah: 1. Sekolah punya kemampuan untuk menyelenggarakan riset sebagai dasar penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan. Ya, Kurikulum Merdeka bukan Kurikulum yang one fits for all. Yang diterbitkan pemerintah hanya capaian pembelajaran, dan sekolah harus menyusun Kurikulumnya sendiri utk mencapai capaian pembelajaran tersebut. 2. Sekolah harus punya kemampuan untuk mendesain dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. 3. Sekolah harus punya akses terhadap data dan instrumen pengembangan Kurikulum satuan pendidikan. 4. Sarana pra sarana sekolah harus mendukung berbagai kebutuhan murid dan guru (fyi, kebutuhan akan chromebook bukan yang utama). 5. Sekolah harus mampu (secara internal) mengkompromikan alur tujuan pembelajaran antara satu guru dengan yg lain, dan satu mapel dengan yg lain. Ini membutuhkan kesadaran akan pentingnya pembelajaran lintas disiplin ilmu. Pembelajaran tidak harus mengikuti alur tertentu atau terkotak-kotak sesuai hirarki mapel tertentu. Nadiem, sebagai menteri pendidikan saat itu, seharusnya memikirkan kondisi di lapangan.

Anies Baswedan, S.E., M.P.P.M., PhD • S1 Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 1995, • S2 Public Management, University of Maryland, College Park, 1998, • S3 Ilmu Politik, Northern Illinois University, 2004. owalah sarjana ekonomi.

Guru honorer digaji ratusan ribu rupiah sebulan. Konsultan tanpa jabatan resmi di kementerian yang sama digaji Rp163 juta. Keduanya bekerja untuk satu tujuan yang sama katanya: pendidikan Indonesia. Inilah yang terjadi ketika negara dikelola seperti startup. Berikut ini adalah ringkasan dari dua utas yang ditulis oleh Indra Charismiadji (@icharis), pakar dan praktisi pendidikan yang menyaksikan sendiri sebagian dari perjalanan kebijakan pendidikan digital di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kasus pengadaan Chromebook. Kasus Chromebook bukan sekadar perkara laptop. Ini adalah cerita tentang bagaimana pendidikan nasional bisa terseret oleh arogansi kekuasaan, konflik kepentingan, tata kelola yang rusak, dan kultus teknologi. Publik hari ini terbelah. Sebagian tokoh menyebut kasus Nadiem Makarim dan Ibrahim Arief sebagai kriminalisasi politik. Sebagian yang lain, terutama para guru, justru merasa luka lama mereka akhirnya menemukan ruang keadilan. Namun ada perspektif yang tidak boleh hilang dari diskusi ini, yakni perspektif orang-orang yang sejak awal sudah memberikan peringatan, bukan setelah kasus meledak, bukan karena anti-teknologi, dan bukan karena tidak paham pendidikan. Sejak Oktober 2019, ketika Nadiem Makarim dilantik sebagai Mendikbud oleh Presiden Jokowi, banyak pihak meragukannya karena tidak ada rekam jejak di bidang pendidikan. Sebagian kalangan justru membela dan meminta publik memberi kesempatan terlebih dahulu sebelum menghakimi. Pertemuan-pertemuan awal dengan Nadiem sempat melahirkan harapan. Ia tampak terbuka, bahkan berterima kasih kepada mereka yang membelanya di media. Namun harapan itu mulai retak lebih cepat dari yang dibayangkan. Dalam pertemuan tertutup pada Februari 2020, sikap Nadiem menunjukkan keyakinan yang amat tebal bahwa dirinya dan timnya paling tahu segalanya. Ketika isu Chromebook mulai disinggung, ia justru terkesan terkejut bahwa informasi itu sudah tersebar, bukan meresponsnya sebagai masukan yang serius. Peringatan sudah disampaikan, merujuk pada kegagalan proyek digital pendidikan Malaysia bernama 1BestariNet yang akhirnya dihentikan karena dianggap gagal. Responsnya kurang lebih: tim kami hebat-hebat, pasti sukses. Itulah titik baliknya. Masalahnya ternyata bukan sekadar kurang pengalaman. Masalahnya adalah arogansi kekuasaan yang dibungkus dengan bahasa inovasi. Tanda-tanda bermasalahnya tata kelola mulai terlihat sejak awal 2020. Slogan "Merdeka Belajar", program utama Kemendikbud, ternyata sudah didaftarkan sebagai merek dagang oleh sebuah perusahaan swasta di bidang pendidikan, yang memiliki irisan kepemilikan dengan yayasan tempat Ibrahim Arief bekerja. Setelah tekanan publik dan diskusi para aktivis pendidikan, merek itu akhirnya dihibahkan kepada Kemendikbud. Tetapi pertanyaannya tetap menggantung: mengapa hal seperti itu bisa terjadi sejak awal? Sepanjang 2020 hingga 2021, banyak pegawai negeri di Kemendikbud bercerita tentang anak-anak muda di lingkar menteri yang seolah memiliki otoritas besar, sementara status formal mereka tidak selalu jelas. Birokrasi pendidikan seolah sedang dilompati. Beberapa jabatan strategis diisi oleh orang-orang dari luar yang memiliki irisan dengan ekosistem dan jejaring yayasan di mana Ibrahim Arief bekerja. Ini bukan sekadar soal regenerasi atau "orang muda", ini soal tata kelola negara. Puncaknya terlihat pada September 2022. Di forum Transforming Education Summit di PBB, Nadiem dengan bangga menjelaskan keberadaan sekitar 400 orang "tim bayangan" yang membantu transformasi teknologi Kemendikbudristek. Bagi sebagian orang, itu terdengar inovatif. Tetapi bagi mereka yang memahami prinsip tata kelola negara, itu adalah pengakuan terbuka bahwa tatanan birokrasi sedang dirusak dari dalam. Negara tidak boleh dikelola oleh tim bayangan. Negara punya struktur, punya aturan, punya ASN, punya mekanisme akuntabilitas, dan punya garis komando hukum. Jika ada tim bayangan, pertanyaan dasarnya sederhana: siapa menggaji, siapa mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab? Kasus Ibrahim Arief dalam persidangan Chromebook membuat pertanyaan itu semakin relevan. Gaji Ibam sebagai konsultan disebut mencapai sekitar Rp163 juta per bulan, bahkan di atas gaji resmi menteri. Di sinilah akal sehat publik terusik. Bagaimana mungkin seseorang di luar struktur formal negara bisa memiliki posisi begitu strategis, pengaruh begitu besar, dan kompensasi begitu tinggi dalam ekosistem kebijakan publik? Sementara itu, di lapangan, guru honorer masih banyak yang bertahan dengan honor ratusan ribu rupiah. Guru diminta mengisi platform, dipaksa mengikuti aplikasi, dibebani administrasi digital, sementara orang-orang di lingkar kebijakan menikmati bayaran yang fantastis. Ini ironi yang menyakitkan. Peringatan dari bawah sesungguhnya tidak pernah berhenti berbunyi. Pada Agustus 2021, para aktivis pendidikan menggelar diskusi tentang pengadaan Chromebook, bahkan menghadirkan pakar teknologi pendidikan dari Malaysia yang memahami langsung kegagalan 1BestariNet. Pada September 2021, ICW merilis kajian yang menyoal besarnya anggaran, urgensi, potensi masalah tata kelola, dan risiko dalam proyek tersebut. Alarm sudah berbunyi berkali-kali, tetapi kebijakan digital justru makin didorong. Kritik dianggap resistensi. Banyak guru di daerah bertanya dengan nada yang sama: untuk apa Chromebook kalau internet tidak stabil? Untuk apa perangkat kalau pelatihan minim? Untuk apa digitalisasi kalau anak tetap tidak bisa membaca, menalar, dan berhitung? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar keluhan teknis. Itu kesaksian lapangan tentang kebijakan yang lahir dari ruang elite dan jauh dari kenyataan kelas. Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kedaulatan data. Di beberapa negara, penggunaan Chromebook dan ekosistem Google di sekolah pernah dipersoalkan karena menyangkut perlindungan data anak. Pendidikan digital tanpa tata kelola data adalah risiko serius bagi kedaulatan generasi. Maka menyederhanakan kasus ini sebagai "kriminalisasi politik" adalah langkah yang terlalu mudah. Nadiem bukan politisi oposisi, bukan tokoh partai yang sedang berhadapan dengan kekuasaan elektoral. Proses hukum memang harus diawasi dengan ketat, jaksa wajib membuktikan dakwaan, dan Nadiem serta Ibrahim Arief berhak membela diri sepenuhnya. Tetapi menyebut semua ini kriminalisasi tanpa melihat jejak kebijakan sejak 2019 adalah penghapusan memori publik. Dalam korupsi kebijakan, aliran dana pribadi bukan satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan lain sama pentingnya: siapa yang mengarahkan, siapa yang membuka jalan, siapa yang mempengaruhi keputusan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung kerugian. Seorang menteri bukan pajangan. Ia pemegang mandat konstitusi, dan ia bertanggung jawab atas arah, kultur, tata kelola, serta orang-orang yang ia beri ruang dalam kementeriannya. Tragedi Nadiem bukan karena ia tidak cerdas. Ia cerdas, punya reputasi, punya akses global, punya jaringan kuat. Tetapi justru di situlah letak tragedinya: kecerdasan tanpa kerendahan hati dalam pendidikan bisa berubah menjadi bencana kebijakan. Ketika inovasi berubah menjadi arogansi, kolaborasi berubah menjadi konflik kepentingan, dan digitalisasi berubah menjadi proyek pengadaan, yang paling merasakan dampaknya adalah guru dan murid. Banyak guru marah bukan karena anti-teknologi. Mereka marah karena bertahun-tahun tidak didengar. Mereka dibebani platform, jargon, administrasi, dan target digital, tetapi kesejahteraan, perlindungan, dan martabat profesinya tidak sungguh-sungguh dipulihkan. Maka ketika kasus Chromebook meledak, sebagian guru melihatnya bukan sekadar kasus korupsi. Ini akumulasi luka. Keadilan dalam kasus ini bukan soal membalas dendam. Keadilan adalah membuka seluruh jejaring keputusan: siapa yang merancang, siapa yang mengarahkan, siapa yang mengunci ekosistem, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang menutup telinga. Kalau kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama, bangsa ini tidak belajar. Masalahnya bukan hanya orang. Masalahnya adalah model kebijakan pendidikan yang elitis, teknokratik, vendor-driven, dan alergi kritik. Kasus Chromebook harus menjadi pintu masuk audit total atas digitalisasi pendidikan: audit anggaran, audit manfaat, audit data anak, audit konflik kepentingan, audit platform, audit relasi vendor dengan pengambil kebijakan, dan audit tim bayangan. Pendidikan Indonesia tidak boleh lagi dikelola oleh orang-orang yang merasa paling tahu hanya karena punya gelar, modal, akses global, atau jejaring kekuasaan. Sekolah bukan startup. Guru bukan operator platform. Murid bukan data point. Kurikulum bukan produk digital. Anak-anak Indonesia bukan bahan eksperimen elite teknologi. Pendidikan harus dikembalikan kepada mandat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan ekosistem bisnis. Pertanyaan terbesar bukan hanya apakah Nadiem dan Ibrahim Arief bersalah secara hukum. Pertanyaan yang lebih besar adalah: bagaimana sistem pendidikan nasional bisa diseret sejauh ini oleh arogansi, konflik kepentingan, tim bayangan, dan ketulian terhadap suara guru? Itu yang harus dijawab. Bukan demi menghukum seseorang semata, tetapi demi memastikan pendidikan Indonesia tidak lagi menjadi laboratorium kekuasaan, proyek vendor, dan arena eksperimen orang-orang yang merasa paling pintar. Guru harus didengar. Anak harus dilindungi. Negara harus kembali waras.

Akan saya ulangi, kalau anda ingin tahu apa itu branding pendidikan era Merdeka Belajar besutan Nadiem Makarim, silakan telaah apa itu fenomena Guru Konten Kreator. Harus diakui, publik kita terlambat membaca itu...

Harusnya malu semua guru yg masih membela nadiem. Apalagi guru-guru konten kreator yg dengan bangganya diundang ke jakarta waktu itu, yg postingannya selalu rame di tiktok dan IG kala itu.

@abulmuzaffar10 @algazelian Minta maaf hanya ditujukan pada orang kaya, sementara rakyat kecil yang terdampak dan hidup susah tak pernah dianggap

@marvelle_danny CL, masuk lagi, CL lagi

Kok nggak ada posting investasi BUMI setahun yg lalu hasil nya gimana hari ini?

Ini beneran, mau mbela kebijakan nadiem atas nama pandemik? ada segudang fakta kenapa justru kebijakan Nadiem banyak dipaksakan ketika pandemik. 😊😊😊

1/ Kasus Chromebook bukan sekadar perkara laptop. Ini adalah cerita tentang bagaimana pendidikan nasional bisa diseret oleh arogansi kekuasaan, konflik kepentingan, tata kelola yang rusak, dan kultus teknologi. Saya menyaksikan sebagian proses itu dari dekat.

@pinkbourbon8898 @kr39__ KR apaan bang? Kedaulatan Rakyat?

@kr39__ Respect KR!

You may choose to be bullish. I may choose to be bearish. That’s what makes a market. But if your conviction only works when nobody challenges it, that’s not conviction. That’s comfort. Being bearish on Indonesia today doesn’t mean I hate the market. And it certainly doesn’t mean I’m sitting on full cash with no positions. Being bearish simply means I’m more selective. More patient. Smaller sizing. Lower risk appetite. Waiting for asymmetry instead of forcing exposure. Because right now, the market isn’t just fighting narratives. It’s fighting liquidity. A rupiah under pressure. Foreign flows turning selective. Fiscal questions still hanging in the air. Index names asking for premium multiples while participation keeps thinning. And perhaps the loudest signal of all: Even earnings are struggling to get appreciated. Companies deliver decent numbers. Some even beat expectations. Yet price reactions are muted… or worse, sold into strength. That doesn’t always mean the business is broken. Sometimes it simply means the market isn’t willing to pay up. You can scream “bull market” all day. But liquidity doesn’t respond to optimism. The market is not a support group. It’s an auction. And auctions need real bids, real participation, real risk appetite. So yes—respect the bulls. I do. But don’t ridicule the bears. Because being bearish doesn’t always mean hiding. Sometimes it just means surviving long enough for better odds. And in this market, survival is a position too.

@ardhijatmiko @mxpx Responsibility, what’s that?!

happy 26 the ever passing moment