20th.07

@Rintuisi Salah. Toleransi nya cuma bisa hitung PPh dengan tarif dan omset. Tidak ada toleransi di kewajiban pembukuan.

@20th_07 Well banyak WP cukup terbantu dengan batas waktu PP 55, ga mungkin pembukuan sesuai PSAK bisa dalam waktu semalam Sekarang jadi hilang toleransi itu

Ini orang yg dukung PP 20 2026 seriusan cuma fokus di narasi “Tax the rich”? Pada ngga tau ya kalo aturan ini bikin semua PT dan CV baru wajib pembukuan 😅 Owner bisnis udah mumet sama bisnisnya tapi dipaksa pembukuan, mau hire accountant juga harus mikir budgetnya

@Rintuisi Baca lagi apa beda pembukuan dan pencatatan. Tidak ada pilihan "atau" WP berbentuk badan wajib pembukuan.

@20th_07 “Pembukuan atau Pencatatan” kalo di UU KUP Pencatatan jauh lebih sederhana dari pembukuan :/

@Rintuisi Salah.. Baca UU KUP. PP 55 tidak menggugurkan kewajiban pembukuan. PT tidak pembukuan juga melanggar UU PT.

@Rintuisi Lah emang wajib pembukuan bro. Lihat UU PT, lihat KUH Dagang, lihat UU KUP.

gw cuma mau bilang : PP 20/2026 ini bagus karena nutup celah pihak2 yg ga layak dapet fasilitas tarif umkm untuk manfaatin fasilitas tsb melalui skema bunching dan firm splitting (mecah usaha dan omset) yg aneh itu ya orang2 ga ngerti yg bikin berita bombastis. my take: banyak kebijakan plenger rezim. yg ini bukan salah satunya.

Dari dulu juga PPh badan (PT, CV, dll.) emang begitu: * Pasal 31E UU PPh omset <=50 miliar, maka PKP (laba) s.d. 4,8 miliar dikenakan 11%, selebihnya tarif normal 22%. * Kalau omset >50 miliar, kena tarif normal 22% dari PKP (laba). * PT Tbk kena tarif 19% dari PKP (laba). * Lalu ada fasilitas khusus UMKM dgn omset <4,8 miliar itu bisa pakai tarif 0,5% dari omset. Nah pemerintah cuma merevisi fasilitas UMKM jadinya cuma bisa untuk WP pribadi atau PT perorangan aja, demi menutup celah legal yang bisa dipakai oleh non UMKM. Sebelumnya pengusaha bisa buat banyak PT untuk pecah omset supaya masing-masing tetap <4,8 miliar jadi pakai PPh UMKM, padahal secara group itu sudah pengusaha skala besar.

@0tk0il @BattlerUshiro67 Toko sebelah omsetnya udah puluhan milyar, eh tapi omsetnya dipecah-pecah jadi beberapa usaha biar bisa pakai tarif 0,5%. Terus kita yg omsetnya cuma ratusan juta mau saingan sama dia? Selisih pajak yang harusnya dia bayar pakai tarif 22% dari laba dia pakai lagi tuh untuk modal

@BattlerUshiro67 bagusnya di bagian mana jelaskan dengan bahasa vvarung

buat yang ahli ahli ekonomi peraturan ini akan berdampak gimanaya

@0tk0il @1ih14sa6254k @gayungLove_17 Benar bro. Pegawai makin gede gajinya juga makin gede pajak nya. Perusahaan yang bukan UMKM juga makin gede marjin nya makin gede pajak nya. Sama kan?

@20th_07 @1ih14sa6254k @gayungLove_17 kalo laba bersihnya di atas 10% kan jadi gede

@profesor_saham Bro, biaya operasional naik kan akan menggerus laba. Kalau labanya kecil ya PPh nya juga kecil dong... Bahkan kalau rugi malah ga perlu bayar PPh... Di mana mencekiknya..? Sedasar gitu koq ga paham 😁

Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 Badan usaha dalam bentuk pt atau cv dikenakan pph badan 22% dari laba bersih sekali lagi dari LABA BERSIH dan 22% ditengah biaya operasional naik gara gara USD, PPH ini bikin makin mencekik para pelaku usaha ajgggg

@sharpandshark Izin berisik. No. 3 salah. Sejak awal WP badan sudah wajib pembukuan dan bikin laporan keuangan, meskipun dulu dikasih fasilitas tarif 0,5%.

Berdasarkan regulasi terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 (yang merevisi PP 55/2022), pemerintah mempersempit kriteria penerima insentif PPh Final 0,5%. Fasilitas ini sekarang difokuskan secara permanen hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan PT Perorangan. ​Bagi badan usaha berbentuk CV, Firma, PT (non-perorangan), dan BUMDes baru yang mendaftar setelah aturan ini berlaku (sejak 22 April 2026), mereka sudah tidak bisa lagi menikmati tarif PPh Final 0,5%. ​Dampak konkret bagi perusahaan-perusahaan yang tidak lagi bisa menikmati fasilitas tersebut meliputi beberapa poin penting berikut: ​1. Perubahan Basis Perhitungan Pajak (Omzet vs Laba Bersih) ​Dulu (PPh Final): Pajak dihitung sangat mudah, yaitu 0,5% langsung dikalikan total omzet (pendapatan kotor) per bulan. Tidak peduli perusahaan sedang rugi atau untung, pajak tetap wajib dibayar dari omzet. ​Sekarang (PPh Badan Umum): Pajak dihitung dari Laba Bersih Kena Pajak (Pendapatan dikurangi Biaya-Biaya Operasional yang sah secara pajak). Jika perusahaan mengalami kerugian fiskal, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh Badan. ​2. Kenaikan Tarif Pajak yang Cukup Signifikan ​Perusahaan harus beralih ke tarif PPh Badan Pasal 17. Namun, untuk perusahaan berskala UMKM (omzet di bawah Rp4,8 miliar), pemerintah memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% berdasarkan Pasal 31E UU PPh. ​Tarif PPh Badan normal adalah 22%. ​Dengan fasilitas Pasal 31E, tarif efektif yang dikenakan kepada perusahaan adalah 11% dari Laba Bersih. ​Dampak finansial: Meskipun tarifnya naik dari 0,5% ke 11%, nominal yang dibayar bisa saja lebih kecil jika margin keuntungan perusahaan Anda sangat tipis atau bahkan sedang merugi. Namun, jika margin keuntungan Anda sangat besar, beban pajak akan terasa jauh lebih tinggi. ​3. Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Akuntansi Standar ​Ini adalah dampak administratif terbesar. ​Dulu: Perusahaan cukup melakukan pencatatan omzet sederhana bulanan. ​Sekarang: Perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan akuntansi yang taat asas (menyusun Laporan Keuangan formal seperti Neraca dan Laporan Laba Rugi) sesuai standar akuntansi keuangan komersial dan fiskal. Perusahaan mungkin perlu merekrut akuntan internal atau menggunakan jasa konsultan pajak. ​4. Adanya Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 ​Perusahaan tidak lagi menyetor pajak 0,5% setiap bulan berdasarkan omzet berjalan. Sebagai gantinya, berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya, perusahaan harus membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan sebagai cicilan pajak di muka untuk tahun berjalan. ​5. Risiko Sanksi Administratif yang Lebih Tinggi ​Karena skema PPh Badan umum melibatkan pengakuan biaya (deductible expenses), proses pemeriksaan pajak akan jauh lebih ketat. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal atau dokumentasi bukti biaya tidak lengkap, perusahaan berisiko terkena sanksi denda administrasi atau bunga dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah resmi mempersempit kriteria subjek pajak yang berhak menikmati fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Langkah ini diambil agar fasilitas pajak menjadi lebih tepat sasaran bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. ​Poin-Poin Penting Aturan Baru: ​1. CV, PT, Firma, dan BUMDes Kehilangan Fasilitas. ​Wajib Pajak Badan berbentuk CV, PT (selain Perseroan Perorangan), Firma, dan BUMDes/BUMDesma kini tidak bisa lagi mengajukan permohonan baru atau memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5%. Mereka diwajibkan beralih menggunakan skema tarif PPh Badan normal (tarif umum). ​2. Subjek Pajak yang Masih Berhak Mendapat PPh Final 0,5%. ​Fasilitas tarif PPh Final 0,5% (untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun) kini diperketat dan hanya menyasar: ​Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). ​Perseroan Perorangan (PT yang didirikan oleh satu orang). ​Koperasi (namun hak penggunaan fasilitas ini dibatasi maksimal 4 tahun pajak sejak terdaftar). ​3. Masa Transisi. ​Bagi badan usaha yang saat ini masih dalam masa pemanfaatan fasilitas PPh Final dari aturan sebelumnya (PP 55/2022), mereka tetap dapat melanjutkannya hingga masa berlaku periodenya habis (misalnya sisa masa 3 tahun untuk PT atau 4 tahun untuk CV), sebelum akhirnya wajib menggunakan tarif pajak normal dan menyelenggarakan pembukuan sistem. 📌 suara

@0tk0il @1ih14sa6254k @gayungLove_17 Tarif 0,5% ga bisa langsung dibandingin sama tarif 22%. Dasar penghitungan nya beda. Kebanyakan contoh yang beredar juga sengaja pakai marjin gede 30% an dari omset, padahal ngakunya marjin tipis 😊 Kalau tahun itu lu rugi, 22% x 50% dikali 0 alias ga perlu bayar PPh.

@0tk0il @1ih14sa6254k @gayungLove_17 Misal omset lu setahun Rp1 miliar Kalau pakai tarif 0,5% PPh nya 0,5% x Rp1 milyar = Rp5 juta Kalau pakai tarif 22% dari laba bersih. Misal marjin tipis 5% -> laba bersih Rp50 juta. PPh nya 22% x 50% x Rp50 juta = Rp5,5 juta (omset 1M masih dapat diskon tarif 50%) Ga beda jauh

@jaeyunn02 @MuhammadiyinGL Itu rupiah apa gapura 17-an?

@MuhammadiyinGL Kurang 17.845 min 🤭🤭

TTM: Teka Teki Muhammadiyah.. Ada aja idenya Minmuh.. 😭😭😭

@Desssyrosse InsyaAllah jadi pahala untuk para pembayar pajak 🤲🏽

Ustadz, apa hukumnya berqurban 1000 ekor sapi, tapi duitnya pakai APBN?

@txtdrjkt Dari STASIUN DURI dan lantunan takbir dari masjid sebelah stasiun semalam saya tersadar, kenapa banyak dari kita belum layak dipanggil untuk berhaji di sana.

duri perlu pertolongan Allah SWT

@CommuterLine Refund doang? Oh iya sama maaf. 🥱

🚨 KAI Commuter Update 🚨 Mohon maaf atas kelambatan perjalanan Commuter Line Basoetta yang mengalami kelambatan selama lebih dari 60 menit imbas gangguan operasional pada Commuter Line KA 1978A (Duri-Tangerang) di antara Stasiun Taman Kota dan Bojong Indah. Perjalanan KA Lintas Tangerang antara Stasiun Taman Kota-Bojong Indah saat ini sudah bisa dilayani dua jalur dan dalam proses penguraian kepadatan antrean KA di lintas. Bagi pengguna Commuter Line Basoetta yang terdampak akibat gangguan tersebut dapat melakukan refund dengan pengembalian 100% di stasiun-stasiun pemberhentian Commuter Line Basoetta. Kami juga mengimbau kepada para pengguna untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

@KucengTerbanggg money politic

Ada?

@direktoridosen Dah 80 tahun merdeka belum ketemu juga solusinya? Jangan-jangan emang ga pernah dicari. 🥱

menurut keyakinan saya. Keputusan PBNU untuk tidak mengharamkan rokok secara mutlak mencerminkan pandangan moderat yang mempertimbangkan kemaslahatan umat, terutama guna melindungi jutaan petani tembakau dan pekerja industri dari guncangan ekonomi yang ekstrem sebelum adanya solusi alternatif yang siap menopang penghidupan mereka.

@kamarlintang Itu salah satu sudut pandang seseorang yang belum menikah dan tidak punya anak atau sudut pandang dari anak yang tidak pernah dapat perhatian ayahnya. Mungkin nanti ketika sudah menikah dan punya anak, sudut pandangnya berubah.

Chef Juna lagi disorot gara2 bilang SDM orang Indonesia itu manja. Dia ngasih contoh perilaku stafnya di area profesional kitchen, Menurut Juna, ada staf Chef de Partie (CDP) yg tiba2 izin gak masuk karena anaknya sakit, Juna bilang, "Call me heartless. Yang sakit kan anaknya. Istrinya ada di rumah. Terus ngapain kamu ikut-ikutan di rumah? Emang kamu ikutan di rumah anak kamu sembuh gitu, tiba-tiba zeng gitu, sembuh gitu. Kalau pintar masuk." Juna bilang seharusnya stafnya tetap masuk karena anak sakit butuh biaya pengobatan. Sedangkan, izin kayak gitu gak masuk cuti & biasanya potong gaji. Juna juga memastikan stafnya merasakan "neraka" saat masuk kerja lagi. Tapi, Juna menekankan itu ia lakukan karena di kitchen setiap orang udah punya tugasnya masing2,

@luckyboy3855 @prastow

Beberapa daerah yang perlu lebih waspada kalau lagi jalan sendiri di Jakarta: - sepanjang flyover Kemayoran - dekar Bundaran HI -sepanjang Medan Merdeka - bawah flyover WTC Sampoerna -sekitar Stasiun Tanah Abang -sekitar Lap Banteng -sekitar Tugu Tani Dll. Ada lagi yg km tahu?