Anggraeni Wenny S

Sobat weekend! Menolak buncit 💫😜 (Jakarta, 24.06.2023) #badminton #badmintonlovers

Dua tulisan “beda banget” ini atas bawah di satu halaman :) Aku seneng baca debat gini karena medium tulisan = mikir, bukan hanya modal pokoknya :) Buat teman-teman yg di medsos cakap menulis, punya perspektif kritis, coba deh menulis di media massa.

Saya baru selesai membaca ini, ternyata ada yang memperhatikan situasi guru. Terima kasih. btw, penulisnya mirip artikel-artikel di New York Times yang menyentuh persoalan-persoalan mendasar, seperti apa itu hidup, makna kehidupan sehari-hari dan arti menjadi manusia. Penulisnya berusaha menggunakan bahasa Indonesia, meski saya yakin kalau ditulis dengan bahasa Inggris, kalimatnya lebih tajam. silahkan: prada.substack.com/p/tuhan-menghu…

Sebagai orang yang 30 tahun menggumuli isu pajak, berikut pendapat saya tentang Pajak Kekayaan: 1. Fakta ketimpangan yang menganga dan penguasaan kekayaan pada segelintir orang ini valid. Ketimpangan yg lebar dan terus dipertahankan akan membuat kehidupan sosial dan demokrasi tidak sehat. Maka secara ideologis Pajak Kekayaan adalah alat redistribusi yang sah. 2. Implementasi Pajak Kekayaan di berbagai negara cenderung kompleks dan kurang berhasil, bahkan di negara2 maju. Maka perlu kontekstualisasi dan menyediakan syarat2 perlu agar ide ini bisa diterapkan dg baik. 3. Syarat perlu yang utama adalah kapasitas negara, dalam hal ini otoritas pajak, terkait kesiapan regulasi dan administrasi. Karena Pajak Kekayaan amat dekat dengan isu fairness: siapa yang akan dikenai (database yg baik), kekayaan seperti apa (fixed asset, aset finansial, intangible asset) dg threshold berapa (kriteria superkaya yg disepakati), apa dasar pengenaannya (hasil valuasi), kapan dikenakan (tahunan atau opsi lain). 4. Tanpa kesiapan teknis, akan timbul ketidakpastian dan celah administrasi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan (pemilik aset tetap vs aset keuangan), dan mendorong penghindaran pajak (pengalihan ke jenis aset tertentu, penyembunyian, deklarasi lebih rendah, manipulasi valuasi). 5. Namun mematikan diskursus terkait ketimpangan, oligarkhi, dan redistribusi juga berisiko merusak fondasi hidup bernegara. Tugas negara menciptakan kemakmuran dan pemerataan, dan pajak adalah alat redistribusi yang legitim. 6. Maka perlu diupayakan pendekatan pragmatis. Ruang apa yang tersedia dlm jangka pendek. Skenario penyiapan syarat perlu dibuat. Diformulasikan skema pemajakan yang feasible, fair, dan workable secara administrasi. Misal: PBB progresif utk land hoarding (kepemilikan kedua dst), Pajak Warisan (threshold tertentu), land value capture di TOD, windfall profit tax utk SDA saat booming, dll.

Makassar is always magical. Dan tadi malam, membacakan karya terbaruku di depan ratusan pecinta buku di @makassarwriters adalah momen yang akan kuingat seumur hidup. Cuma di MIWF, ribuan orang datang dan berkumpul tiap hari untuk merayakan buku. Cuma di MIWF, penulis berdiri di atas panggung berbagi karyanya dan sekian banyak pembaca mendengarkannya layaknya sebuah konser. Under The Poetic Stars, we celebrate words. We celebrate stories and their quiet power to move and heal people. Judul novel terbaruku yang sedang ditulis itu Percakapan Tentang Kesepian. Tapi tadi malam nggak ada sepi. Yang ada adalah hati yang penuh. 🤍

Darimana datangnya rejeki tak terduga? dari Allah yang maha kaya Bismillah 100 juta bulan ini ya Allah🙏🏻

Beda pendapat itu biasa. Setuju atau enggak itu ga penting. Yang lebih penting itu apa argumen dan landasan berpikir sehingga kesimpulan demikian. Di kolom opini kompas lagi seru adu pendapat tentang Wealth Tax Tim Kontra: Tim Pro:

Melihat kasus Nadiem Makarik & Tom Lembong, gue cuma mau bilang: Hati-hati buat siapa pun yang bantu MBG. Rezim bisa ganti, narasi bisa dibalik, lalu kalian yg dikriminalisasi. Dunia memang sementara, tapi rezim jauh lebih sementara.

Ada yg bisa ngasih ide gak, gimana cara bertahan hidup sbg makhluk sosial tanpa harus ngeluarin duit? Soalnya jujur di indonesia biaya sosial itu cukup besar dan kalo ga mau ngeluarin kemungkinan tersingkir dr society semakin gede 🙂 Nikahan minimal amplop, belom transport sm akomodasi. Mau silaturahmi minimal bawa buah tangan. Dateng wisuda minimal kado atau bunga. Belom lagi kalo lebaran ngasih parcel/hampers/thr. Walau sebenernya semua ga wajib, tapi ada harga yg harus dibayar buat jadi manusia utuh di masyarakat.

Profesor Herawati Sudoyo, Pahlawan Bom Bali yang "dikalahkan" oleh tembok birokrasi negara sendiri. Lo bayangin, kepolisian dunia aja hormat sama beliau karena sukses bongkar identitas pelaku Bom Bali cuma dari serpihan DNA. Tapi pas di negaranya sendiri, nasib beliau dan timnya malah berakhir ngenes gara-gara urusan administratif. Namanya Prof. Herawati Sudoyo, salah satu otak paling cerdas di Lembaga Eijkman. Pas kejadian Bom Bali 2002, beliau dan timnya kerja gila-gilaan buat identifikasi pelaku lewat sisa-sisa DNA di lokasi ledakan. Berkat beliau, kasus-kasus terorisme besar bisa terungkap secara ilmiah. Di tangan beliau, Lembaga Eijkman jadi markas riset genetika paling bergengsi di dunia. Bukan kaleng-kaleng, ilmuwan luar negeri aja segan sama riset mereka. Tapi ya gitu, musuh terberat orang pinter di sini bukan virus, tapi birokrasi. Plot twist paling pahitnya terjadi awal 2022. Lembaga bersejarah ini dibubarin dan dilebur secara paksa ke instansi riset baru. Alhasil? Ratusan ilmuwan dan peneliti elit dipecat massal dalam semalam cuma karena mereka bukan PNS. Bayangin, orang-orang yang udah ngabdi puluhan tahun demi kemajuan sains Indonesia, disuruh angkat kaki cuma karena masalah dokumen status pegawai. Dr. Herawati dan timnya harus ninggalin laboratorium tempat mereka nyetak sejarah internasional. Ini jadi bukti nyata kalau di sini, "surat sakti" birokrasi kadang lebih berkuasa daripada otak jenius yang diakuin dunia. Padahal kita butuh lebih banyak orang kayak mereka, bukan malah bikin mereka "patah hati" sama negaranya sendiri. Respek buat Prof. Herawati dan para ilmuwan Eijkman. Mereka udah kasih yang terbaik buat Indonesia, meskipun akhirnya harus "menelan luka" gara-gara sistem yang kaku. Pahlawan sains yang sebenernya.🫡✨

18 tahun. Itu tuntutan jaksa buat seseorang yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun mencoba memajukan negara ini. Terlepas dari kamu setuju atau gak sama pandangan politiknya, coba deh renungin baik-baik angka itu. Ini bukan kejadian yang pertama kali. Indonesia itu punya pola yang diam-diam menghancurkan: orang-orang pinter, kompeten, dan punya niat tulus masuk ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dihancurin sama sistem. Gak selalu karena mereka bersalah, tapi seringnya cuma karena kehadiran mereka "dianggap mengganggu". Tapi anehnya, kita terus-terusan nyuruh anak-anak muda terbaik kita: "Masuk dong ke pemerintahan. Mengabdi dong buat negara. Bawa perubahan." Siapa juga yang mau kalau mereka ngelihat langsung kejadian kayak gini di depan mata? Siapa pun dalang di balik semua ini, mereka sama sekali gak lagi ngelindungin Indonesia. Mereka justru lagi ngajarin satu generasi orang-orang berbakat kalau jalan paling aman itu ya mending diam aja. Atau sekalian pergi ke luar negeri. Buat yang suka nyinyir, "Ya udah, pergi aja sana!", tolong berhenti nutupin ego kalian dari kenyataan. Banyak kok orang Indonesia yang super cerdas dan bener-bener cinta sama negara ini. Mereka tetap stay di sini. Mereka ngebangun sesuatu. Mereka nyari cara lain buat berkontribusi di luar pemerintahan, karena masuk ke dalam sistemnya itu terlalu bahaya. Tapi ini realita yang lebih pahit: sehebat apa pun startup, kreator, atau inovator kita di kancah dunia, KALAU pemerintahnya tetap korup dan gila kuasa, KALAU aturannya gak ngelindungin rakyat atau gak ngasih ruang buat industri berkembang dengan sehat, terus kita sebagai masyarakat bisa berharap apa? Ini momen yang sedih banget buat Indonesia. Bukan cuma karena ada satu orang yang lagi diadili, tapi karena pesan yang ditangkap sama semua orang pintar dan idealis yang lagi ngelihatin kasus ini: bahwa negara ini sepertinya belum siap buat ngelindungin orang-orang yang berani membawa perubahan.

Yang paling kasihan di situasi kayak gini itu yang gak punya ruang buat mikir finansial. Sisa gaji/penghasilan tiap bulan aja belum tentu ada, boro boro mikirin mau naro duit di instrumen keuangan dan investasi.

Untuk mahasiswa ekonomi dan mereka yang tertarik topik Social Protection, saya rekomendasikan untuk membaca buku The Handbook of Social Protection yang di edit oleh teman dan co-authors saya Rema Hanna (Harvard) dan Benjamin Olken (MIT). Buku yang baru terbit ini secara komprehensif membahas mengenai kebijakan perlindungan sosial dan pengalaman empirisnya di berbagai negara. Free access, bisa di unduh disini direct.mit.edu/books/oa-edite…

tuhan jika orang lain melihatku dengan penuh kebencian, maka sejukkanlah hatinya, sesungguhnya aku tidak mampu menyenangkan banyak orang, dan jika mereka ingin menyakiti hatiku, maka kuatkanlah hatiku untuk tidak membencinya. 🤍

Dari Kata ke Sinema! 📚🎥🩷✨🇫🇷 It’s gonna be a fun discussion! Daftar disini ya : goers.co/darikatakesine…

“Kamu lucu banget deh traumanya apa sih?” “Jadi WNI kelas menengah kak. Terlalu kaya untuk dapet bantuan, tapi terlalu miskin buat dipajakin pemerintah”

Orang sering bilang, “Kalau tahu gajinya kecil kenapa masih jadi guru?” Nah masalahnya, memilih profesi dan menerima ketidakadilan itu dua hal yang berbeda. Seseorang bisa memilih jadi guru karena suka mengajar, peduli pendidikan, atau merasa itu panggilan hidup. Tapi itu bukan berarti dia otomatis rela digaji rendah, dibebani administrasi berlebihan, atau hidup terus dalam tekanan ekonomi. Pekerjaan itu kewajiban profesional, sedangkan menuntut kesejahteraan itu hak sebagai pekerja. Dua hal itu bisa jalan bersamaan. Kadang masyarakat seolah menganggap begitu seseorang masuk profesi tertentu, dia kehilangan hak untuk mengkritik sistemnya. Padahal justru orang-orang di dalam profesi itu yang paling tahu seberapa rusaknya kondisi di lapangan. Guru punya kewajiban mendidik murid, iya. Tapi guru juga manusia yang punya hak untuk hidup layak. Punya hak dapat upah yang pantas, lingkungan kerja yang sehat, dan sistem yang mendukung. Ketika guru protes soal gaji atau kebijakan pendidikan, respons yang muncul sering cuma, “Kan udah tahu dari awal.” Kalau logika itu dipakai terus, berarti semua pekerja gak boleh protes cuma karena mereka sudah tahu risikonya sejak awal. Itu kan aneh.

Menurut gue di tengah gempuran orang2 nyuruh ningkatin skill, sama pentingnya kita juga perlu sadar kalo ada part bahwa sistemnya emang busuk. Gak semua kegagalan itu karena skill issue. Gak semuanya salah diri kita. Gak semuanya karena kita gak kompeten.

Percaya deh! Kebnyakan penyakit awalnya gara2 kurang tidur & begadang. Badan pegel mulu, ngantuk seharian, kepala sering mumet, gak ngapa2in aja lemes. Apalagi klo gaya hidupmu kurang gerak, bnyk duduk, jalan kaki aja mager, olahraga males 🥲 Kalau ga penting2 amat, TIDUR!😤🫵🏻

🚨 RESMI DIBUKA! 🚨 Penjualan tiket POLYTRON INDONESIA OPEN 2026 sudah dibuka mulai hari ini! 🎟️🔥 Saatnya amankan tempatmu di Istora dan rasakan langsung atmosfer magis pertandingan kelas dunia! 🏸🇮🇩 Lebih dari sekadar turnamen, nikmati pengalaman “Sportainment” dengan berbagai hiburan seru, meet & greet, hingga aktivitas menarik untuk seluruh keluarga! 🎟️ Pembelian tiket resmi hanya melalui tiket.com 📍 Istora Gelora Bung Karno 📅 02–07 Juni 2026 Saatnya #BadmintonLovers bergerak!! Jangan sampai kehabisan — beli sekarang dan jadi bagian dari sejarah! 🔥 #EaaForIndonesia #PrideOfTheNation #BadmintonIndonesia

Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI: 1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin? Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama. 2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan? 3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri? Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan. Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri. Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan. Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika. Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya. Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak. Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim. Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak. Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial. Bukan karena baris-berbaris. 😬