tw
6K posts


Percayalah, kalo warga BALI menoleransi hal2 begini, Pariwisata Bali bisa jadi ZOMBIE
Jasa transportasi offline atau online mestinya tak boleh terbatas oleh tempat dan daerah kekuasaan GENG tertentu
@PoldaBali @DivHumas_Polri semoga segera menindak tegas preman2 seperti ini
Indonesia

@Gunawanpark @pengarang_sajak Anaknya kalau sudah dewasa dan cukup umur ya jadi orang lain. Terpisah dari orang tua secara hukum.
Indonesia

@pengarang_sajak Emang anaknya itu orang lain?? Punya otak dipake 🤣🤣
Indonesia

@DediAbdulKadir @danielht2009 @dennyindrayana Ya sama aja dilibas koq. Julian Batubara, Idrus Marham, Edhy Prabowo.. ini kan dari partai pendukung pemerintah. Sama aja semua ditangkap
Indonesia

@danielht2009 @dennyindrayana masalah nya kalu dari kubu rezim koruptor pun bisa aman aja itu yang jadi permasalahan nya kalau ngomong emang enak buktikan aja negara kita negara hukum
Indonesia

𝗞𝗣𝗞 𝗠𝗲𝗺𝘂𝗸𝘂𝗹 𝗞𝗣𝗣
Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK.
𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗹𝗮𝗴𝗶-𝗹𝗮𝗴𝗶 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝘀𝗶. 𝗦𝗲𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗦*𝗟. 𝗧𝘂𝗷𝘂𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀, 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂 𝗸𝗼𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗞𝗣𝗣, 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗻𝗰𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗶𝗲𝘀 𝗕𝗮𝘀𝘄𝗲𝗱𝗮𝗻.
Padahal, gangguan semacam ini, justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam kaolisi. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, "𝗔𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗶 𝗷𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗮, 𝗱𝗶𝗯𝘂𝗻𝘂𝗵 𝗽𝘂𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗱𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗶𝗲𝘀 𝗕𝗮𝘀𝘄𝗲𝗱𝗮𝗻".
Hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja.
Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang Menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti, dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol. Ada empat dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah. Sang menteri senior mengatakan, "jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum".
Sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini, karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK.
Maka, terbuktilah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK, Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi.
Rasulullah SAW pernah bersabda, yang intinya: suatu bangsa akan hancur jika hukum ditegakkan dengan pilah-pilih.
Semoga Allah SWT menyelamatkan Indonesia.
Salam Integritas.
Indonesia

@CinereUnun41935 @ch_chotimah2 @ST_Burhanuddin @KejaksaanRI Uda ga usah dibela2. 8T itu hampir 4xnya kasus ektp Setnov.
Indonesia

@ch_chotimah2 @ST_Burhanuddin @KejaksaanRI Skenario buat menjegal pak anis,,dengan menyerang para ketua partai koalisi perubahan,,rakyat uda cerdas bro
Indonesia

Dukung @ST_Burhanuddin.
Kalo terbukti ada ke Nasdem, periksa lagi, apkh di pakai unk biayai safari politik Anies keliling Indonesia?
Retweet jika setuju @KejaksaanRI bongkar total!!
Kejagung Dalami Aliran Dana Korupsi Sekjen Nasdem Johnny Plate ke Parpol.
video.kompas.com/watch/587744/k…
Indonesia

@Khalisa30712811 @yunartowijaya Trus kenapa mas? Mega noh anaknya Proklamator!! Kurang besar apa nama bapaknya?
Indonesia

@yunartowijaya Ya ada la .... Anies, keturunan pahlawan. Kan kakeknya pahlawan nasional
Indonesia

@uhersyam @BurhanMuhtadi Lembaga survey kan biasanya rangkap jadi konsultan politik. Kalau konsultan ya mereka dibayar. Justru dari hasil survey itu, pasangan calon jadi tau kantong2 suara mana yg mesti difokuskan, ditingkatkan, dst. Jadi semua ilmiah. Bukan asal2an
Indonesia

@BurhanMuhtadi Burhan coba jawab:
Darimana dana gaji,operasional/biaya lembaga surveymu?
uang jatuh dari langit?
Yunarto wijaya dan Saiful Mujani gak ada berani jawab.
Indonesia

@Okki_Sutanto Rumah susun yg hak tanahnya hampir ga ada aja bayar koq. Apalagi tanah.. udalah, jangan ngadi2
Indonesia

@ategeo @imam_jones @Dennysiregar7 Poling 1 orang 10 acc juga bisa. Apanya yg jujur sih? Di seluruh dunia, pakai hasil survey statistik. Ga ada yg pake polling media sosial.
Indonesia

@imam_jones @Dennysiregar7 Lebih keren polling lah, pastinya lbh jujur. Surpey surpe, yang bayar si A, sama si surpe yg unggul si B. Bisa gak dibayar tuh si tukang surpe2.
Indonesia

@BukanPundit_ID @asumsico Semua calon presiden kita jg petugas partai, kecuali yg punya partai. Emang begitu cara pencalonannya. Emang modal kampanye dari siapa? Yg gerakin ya mesin partai. Setelah jd Presiden pun masih tetap kader partai. Sama aja semuanya
Indonesia

@Taslim90739830 @IndonesiaB001 @prastow Gw ga belain yg salah. Tp jd rakyat jg harus tetap bayar pajak. Klo ada tindak pidana korupsi atau yg lain, orgnya dihukum aja. Jangan krn orgnya salah lantas sistem dan lembaganya dihukum, ini juga salah
Indonesia

Mas, silakan tunjukin KPP Bantul menguber pajak dg tidak benar. Itu justru kronologi yg disusun sesuai fakta dan aturan. Meski ada kegiatan penilaian dll, sampai saat ini pajak yang harus dibayar blm ditagihkan. Telat lapor SPT pun tak ditegur. Di bagian mana ngubernya?
bambang elf@Bambangelf
Jawaban Kemenkeu memang template dan parah betul.. Orang yang nyari duit dengan segala kesusahannya, diuber terus. Ratusan Pejabat Kemenkeu hidup tenang dengan segala kekayaan haram jadahnya. 491 Pejabat Kemenkeu diduga terlibat dalam pencucian 349 Trilyun loh.
Indonesia

@Bratasoe2012 @prastow Hasil pajak yg kita bayar langsung masuk kas negara atau pemda, ga bisa dipake foya2 mas
Indonesia

@prastow Terus ajaa membela yg jelas dan byk berita kita yg bikin masyarkt mls bayar pajak, hasil pajak d pake foya2 sprt s dandi itu
Indonesia

@Taslim90739830 @IndonesiaB001 @prastow Kan oknum pegawai pajak bukan dpt duit dari korupsi pajak yg kita bayar, krn pajak yg kita bayar lgsg masuk ke kas negara atau pemda.
Oknum2 pajak itu justru dapat "job" utk kecilin pajak dari wajib pajak. Uda kecil aja masih dikecilin - ini mah mental wajib pajaknya juga buruk
Indonesia

@IndonesiaB001 @prastow 2% aja pegawai pajak hartanya dimana2, biji mana kalau 41 % 🤣🤣😍 kalau aturannya jelas 50% pun masyarakat dengan senang hati tapi kan tidak, 2% aja aturannya tdk jelas.
Indonesia

@Flyingfighter27 @Miduk17 Yang berhak eksekusi adalah pengadilan. Itu intinya.
Indonesia

@greypunch @dnipro14679747 @msaid_didu Sejak kapan pemda bisa eksekusi tanah dan bangunan tanpa putusan pengadilan? Mati semua kita klo bisa gitu, tiba2 tanah diakui punya pemda
Indonesia

@dnipro14679747 @msaid_didu Kalo berdasarkan putusan pengadilan, eksekutornya adlh petugas Pengadilan.
Tapi ini kayaknya adlh penegakan hukum administratif, eksekutornya adlh petugas pemda.
Indonesia

Ternyata
Pemkot Jakpus: Rumah Wanda Hamidah Milik Japto Soerjosoemarno cnn.id/860166
Indonesia

@ArRayah43832329 @PrasetyoEdi_ @PDI_Perjuangan Klo begitu pilihannya tinggal Prabowo, Cak Imin & Airlangga. Mereka ketua partai. Selain nama2 ini, semua petugas partai. Ada yg petugas ormas malah
Indonesia

Ibu Presiden Republik Indonesia ke-5 sekaligus Ketua umum @PDI_Perjuangan Ibu Prof. Dr. (H.C). Hj. Megawati Soekarnoputri bertemu Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membahas berbagai masalah Bangsa dan Negara di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat.



Indonesia

Kalo sudah tuding2an dan Ngeles2an spt ini berarti Informasi adanya 2 alat Bukti sudah ditangan 😂.
Gak sabar nunggu tanggal #Jakartabuanghajat semua bukti2 akan terbuka.
Mau gue spill gak neh ada info/data bagus titipan dari si ngehek digembok


Indonesia

@mihrabku @RyantiTashi @Hambadhoif123 Pas di imigrasi arab saudi, bilang jujur kalo loe blm vaksin tp ada sertifikat vaksin. Liat loe dipulangin apa dilolosin. Coba aja dulu
Indonesia

@RyantiTashi @Hambadhoif123 Apakah pemerintah Indonesia dan kemenag atau pemerintah Saudi, yang memberi syarat vaksin booster untuk haji dan umroh?
Jamaah Indonesia yang masih pakai masker ketika umroh, banyak diketawain. Saudi sudah cuek bebek soal covid dan soal vaksin.
Indonesia

@SarokKuaaci @ernestprakasa Masa orang doain bangkrut, trus disomasi?? 😅😅😅 ini brand lho.
Indonesia

@ernestprakasa Trus apa yg hrs dilakuiin brand klo dimaki dan didoaiib bangkrut? Udh tepat panggil tim legal kok, kritik boleh, tp pake bahasa yg bener, pake cara yg bener, jgn seenaknya ngomong mentang2 lu kesel
Indonesia

@KampretSejati3 @triaspolitika_ @Airam535 @MurtadhaOne1 Pjs juga akan direview setiap 3 bulan - 6 bulan, dengan masa jabatan maksimal 1 thn. Jd daerah yg lebih dari 1 thn sampai pilkada berikutnya 2024 kemungkinan akan ada 2 Pjs.
Indonesia

@KampretSejati3 @triaspolitika_ @Airam535 @MurtadhaOne1 DPRD hanya kasih rekomendasi ke mendagri. Rapat pemberhentian kepala daerah dilakukan 1 bulan sebelum masa jabatan habis. Dalam 3 mgg - 1 bulan ke depan, Presiden melalui mendagri akan putuskan siapa pejabat sementaranya nantinya
Indonesia








