a

@LambeSahamjja Bubarin aja Bhayangkari dan Persit.

Seriusss , mau tanyaa krna ga ngerti Fungsi ibu2 bhayangkari apaa sih? Trus emg di kasih seragam gitu kah? Soalny liat di sosmed klo army2 di Luar negeri kayanya ga ada istri bule ato istri org korea yg jadi kaya ibu-ibu bhayangkari gituu Mohon pencerahan nya yaa

@zanatul_91 Gak usah ngeluh. Guru itu hanya sekumpulan orang-orang nganggur yang gak punya pekerjaan. Daripada nganggur, mereka pilih ngajar.

TK Swasta dinasionalisasikan, jadi TK Negeri. Gurunya tidak bisa ngajar lagi, karena harus ASN. Gurunya sudah 25 tahun mengabdi, mencari sekolah swasta lain sulit, kalau mau mengajar di sekolah yang sama sudah tidak bisa, tidak ada jalan keluar. Udah selesai gitu aja karirnya. Sertifikasi hangus.

@haixensen Boikot orang2 Gerindra di sekitar Anda. Mereka penyebab negara hancur

Oalah pantas nanya MBG kemarin wkwk, kurang gladi bersih bidang koordinasi nya nih makanya pada jawab tidak bermanfaat 😂

@LambeSahamjja Apa itu guru? Nggak penting. Guru sekarang hanya orang2 yang gak bisa kerja lain, akhirnya jadi guru.

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia. 1 Mei — Hari Buruh. Prabowo hadir di Monas. Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi. Berpidato. Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah. 2 Mei — Hari Pendidikan Nasional. Prabowo rapat tertutup di Hambalang. Tidak ada seremoni khusus. Tidak ada pidato untuk guru dan siswa. Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas. Bukan kebetulan ini adalah pilihan. Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat. Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik. Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi. Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas. Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana. Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik. Makanya satu dirayakan dengan meriah. Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang. Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet: 8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran. 2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi. Pola ini konsisten. Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama: "Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia." Tanpa angka. Tanpa target. Tanpa timeline. Tanpa akuntabilitas. Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini: Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak. Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi. Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah. Bukan ide buruk. Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih: Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali. Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat. Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi. Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya. "Ing ngarsa sung tulada." Di depan memberi teladan. Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia? Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar. Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis. Bukan salah buruhnya. Mereka memang harus diperjuangkan. Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan. Itu politik. Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

Sangat mudah bagi Anda @prabowo menjadi ksatria. Cukup mundur dari jabatan, rakyat akan memuji Anda.

@ruhutsitompul Tua bangka tolol pikun. Semoga lu cepet mati. Babi lebih baik daripada kau

Ada yang ma’u k a b u r eh kabur saja ha ha ha, apa lagi ke Yaman Presiden RI ke 8 Jenderal TNI AD Kopassus Purn Bapak Prabowo Subianto dilawan pakai ngancam segala ingat ya Presiden RI ke 8 itu langsung dipilih Rakyat Indonesia ter❤️Cinta dalam Pilpres 2024 secara Konstitusional maju terusss 08 Rakyat Indonesia b a n g g a President yang k r e e n dan merakyat Merdeka👍🙏❤️🇲🇨.

@fadjarkim_ @machunians @adnardn Menurut pemerintah flyover itu gak penting, yang lebih penting adalah MBG

@machunians @adnardn BANGSAT MANA AJA ANJING GUA ORANG ORMAS ITU BANGSAT. GAK ADA. MAEN NUDUH AJA SIANJING. GUA CUMAN ORANG LOKAL SANA YANG EMANG KALAU MAU KEMANA-MANA PALING CEPET LEWAT SANA. GUA DIJANJIIN FLYOVER DARI 20 TAHUN LALU GAK PERNAH ADA REALISASINYA. GAK USAH NUDUH YA BANGSAT

Abis nyari tau tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di Bekasi. - Jalur yg dilewatin taksi ijo itu bukan lintasan resmi. Cuma dijaga bambu dan pak ogah/ormas. - Pemerintah dan KAI sempet mau tutup jalur gak resmi ini tapi ditolak keras sama ormas tsb. - 2026 kejadian tabrakan.

@yaniarsim Tolol kau. Dia otak aja gak punya, apalagi adab.

Gak punya adab loe Wo 👿

@Stakof Anda salah besar. Semua menteri, pejabat setingkat dan atasan2 mereka, semuanya tolol dalam public speaking. Kalau mereka public speaking nya bagus, pasti ngritik Prabowo dan lebih pilih mundur dari jabatannya, daripada diatur oleh pemimpin lansia pikun.

Koreksi jika saya keliru: dari sekian banyak menterinya Pak Prabowo, apa hanya Mas AHY yang public speaking-nya bagus?

@regar_op0sisi @NasbiHasan ini dia si tololnya

Inilah contoh manusia yg kalau bicara gak punya empati kepada masyarakat. Dia gak bisa membedakan,mana tugas kenegaraan dgn acara pribadi. Masyarakat tdk mempersoalkan jumlah duit,akan tetapi transfaransi pengeluaran uang itu perlu, karena itu uang bersumber dari pajak rakyat.

@bagindo_kopi @prabowo juga salah karena nggak becus pilih Seskab

Benarkah Sengaja di tutup rapat ⁉️ Dan akses ke bpk Prabowo pun cuma sampai ke Teddy saja. Pantesan saja bpk Prabowo tak mengetahui bagaimana perkembangan dimasyarakat. Laporan ABS

@BosPurwa Si pikun Dadan, ngomong asal mangap.

1 SPPG 1 sapi, 4x dlm sebulan berarti 912 ribu sapi per thn, pdhl stok sapi jantan siap potong cuma sktr 396 ribu per thn (BPS 2025). Angka 19 ribu sapi per hari saja sdh 2 kali konsumsi nasional. 1 Kabinet di begoin ama Dadan!

@are_inismyname @prabowo @Ndons_Back @99propaganda @BANGSAygSUJUD @IrawanRommi @FDonghun @Kimberley_PS08 @florieliciouss @DarekaRendy @coldbrew165 @Masdjodi1 Salah sendiri dikritik MBG dan KDMP tuli dan bisu. Akhirnya kritik melebar ke mana mana.

Agak muak aja melihat usaha2 utk menjatuhkan marwah presiden @prabowo dgn isu2 hasil opini atau mimpi halu para kaum galon Yg memframing fitnah terhadap beliau. Soal ulang tahun aja sampe diframing sedemikian rupa, pdhl ucapan ultah biasa beliau ucapkan tidak hanya utk seskab teddy aja, pada ibu Titiek Soehartopun beliau ucapkan secara khusus. Seskab teddy diframing sedemikian rupa padahal jauh sebelum ada seskab teddy sebagai ajudan, beliau juga terkenal dekat dengan para aslinya tak jarang momen ultah aslinya kadang mendapat ucapan ultah, kadang suka heran aja berita ini dibesarkan oleh kaum galon atau ada pihak2 yang sedang personal branding utk menunjukkan paling dekat dgn presiden wallahualam Kenapa gak fokus mendukung kebijakan pemerintah ketimbang sibuk ghibah berjamaah, lucu aja klo mau dibegoin hal yg absurd gak bisa kritik kebijakan justru ikutan menjatuhkan lewat fitnah yg tidak ada buktinya

@dodisegrovee @dosenkesmas @andreas_ardetta Nggak gitu juga kali, kak. Nggak semua DPR punya dapur sebanyak itu. Cmiiw. Tapi semangatnya benci DPR saya dukung. Bubarin DPR nggak berguna.

@Heraloebss Dikritik MBG dan KDMP dia tuli dan bisu. Akhirnya kritik melebar ke mana-mana, salah dia sendiri.

Sedikit terkejut membaca beragam komentar di postingan ini. Izinkan saya turut menyampaikan pandangan dari sudut berbangsa dan bernegara yang lebih sehat dan bijak. Kedekatan seorang bawahan dengan pemimpin tidak seharusnya dijadikan bahan hinaan murahan. Menyebut hubungan profesional antara Presiden dan pembantunya dengan istilah-istilah merendahkan atau ejekan personal lainnya bukanlah kritik politik, itu hanyalah bentuk degradasi kualitas diskursus publik. Teddy Indra Wijaya berada di lingkar dekat Presiden karena kepercayaan, loyalitas, dan kapasitas kerja. Dalam banyak pemerintahan di dunia, seorang kepala negara memang memiliki orang-orang kepercayaan yang bekerja sangat dekat dengannya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Itu hal normal dalam tata kelola kekuasaan modern, dan perannya sebagai Sekretaris Kabinet adalah jabatan resmi dalam struktur negara. Kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kritiklah kebijakannya. Kalau ada yang meragukan kapasitas pejabat, uji dengan data, rekam jejak, dan kinerjanya. Tapi ketika kritik turun level menjadi ejekan personal dan insinuasi yang melecehkan, maka yang tampak bukan kecerdasan, melainkan ketidakmampuan membedakan kritik substantif dari olok-olok receh. Publik harus sadar bahwa budaya politik yang sehat dibangun dengan argumen konstruktif, bukan penghinaan. Hari ini seseorang dihina karena dekat dengan pemimpin, besok orang lain akan dihina hanya karena berbeda pandangan. Jika itu dibiarkan, maka ruang demokrasi berubah menjadi arena bully massal, bukan tempat adu gagasan. Kita boleh tidak sepakat dengan seseorang, boleh mengkritik keras pemerintah, tetapi tetap ada batas etika dalam berpolitik. Jangan biasakan merendahkan martabat orang hanya karena tidak suka secara politik. Karena ketika kebencian lebih dominan daripada nalar, yang rusak bukan hanya individu yang dihina, tetapi juga kualitas demokrasi kita. Sudah waktunya publik dewasa dalam berpolitik, lawan ide dengan ide, lawan kebijakan dengan argumen, bukan dengan hinaan yang mempermalukan diri sendiri.

@L1L178 Kita nggak bodoh, memang kepala bgn yang bodoh.

Liat muka kepala BGN ko madesu yo Gedeg aku sama program yg di paksakan dan menganbil anggaran dari program2 yg lebih krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Cuk lah em

@lukmansaifuddin Anda kurang tegas, Pak. Setelah ini buat tweet seperti ini : Menggunakan APBN untuk mensubsidi jama'ah haji hukumnya haram.

Haji adalah ibadah yg diwajibkan bagi mereka yg miliki kemampuan finansial. Merekalah yg paling wajib menanggung beban kenaikan biaya penerbangan yg akan mereka gunakan sendiri. Tak ada dasar hukum penggunaan dana APBN untuk membiayai penerbangan haji. nasional.kompas.com/read/2026/04/1…

@_BangFu Tolol. Kenapa kau panggil dia Pak Dadan. Panggil dia setan Dadan.

Pak Dadan, semoga anda mendapatkan adzab yg sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan semoga saya masih dikasih umur untuk menyaksikan anda mendapat adzab di dunia Aamiin

@masabudi5791 @zanatul_91 Halah taek. Hakim MK gak ada yang waras.

@zanatul_91 dari 9 hakim MK yang waras itu mungkin ada 4 terus yang 5 tidak sepaham,,, otomatis yang waras tak berguna... 🤪🤪🤪

#2 "Kami perlu juga diberi argumentasi yang kuat, Kalau sekiranya, dikemukaka MBG itu tidak mengurangi alokasi pendidikan, mengapa itu tidak diletakan menjadi mata anggaran tersendiri?" kata Hakim MK setelah mendengar keterangan pemerintah. Betul pak Hakim, memang gak nyambung tuh ☺

@LambeSahamjja Prof Zainal terlihat cerdas, MK terlihat tolol.

Guys, ada yang baru terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini dan ini adalah salah satu pernyataan paling berani dan paling jujur yang pernah diucapkan di depan sidang resmi oleh seorang akademisi hukum Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Profesor Zainal Arifin, dihadirkan sebagai ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Peradilan Militer. Dan di tengah sidang itu dia melontarkan satu kalimat yang menurut gua harus didengar oleh setiap orang Indonesia. Sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu? Dia tidak berbasa-basi. Dia tidak pakai kalimat diplomatik yang biasa dipakai akademisi waktu bicara di forum resmi. Dia tanya langsung sebodoh apakah kita? Dan untuk memahami kenapa kalimat itu sangat penting, kita perlu paham dulu apa masalahnya. Undang-Undang Peradilan Militer yang sekarang berlaku dibuat di tahun 1997 di era Orde Baru, di zaman ketika militer punya privilege yang sangat kuat dan hampir tidak bisa disentuh oleh hukum sipil. Waktu itu masuk akal dalam tanda kutip karena memang sistemnya didesain untuk melindungi militer dari akuntabilitas publik yang sesungguhnya. Tapi kemudian reformasi 1998 datang. Konstitusi diubah. TAP MPR tahun 2000 sudah tegas bilang anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Undang-Undang TNI tahun 2004 sudah mengatur hal yang sama di pasal 65. Semua landasan hukumnya sudah berubah total 180 derajat berbeda dari politik hukum Orde Baru yang jadi fondasi UU Peradilan Militer 1997. Tapi undang-undangnya tidak pernah diubah. Selama hampir 30 tahun. Dan ini yang paling mengejutkan bukan karena tidak ada yang tahu masalahnya. Jimly Asshiddiqie sudah menulis soal ini tahun 2008. Fajrul Falaakh tahun 2012. Berbagai ahli hukum sudah berulang kali mengingatkan. Dan setiap kali ada pertanyaan kenapa belum diubah jawabannya selalu sama, direproduksi terus-menerus dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai sekarang. Ada pasal 74 yang bilang tetap berlaku sampai ada undang-undang baru. Pasal 74 ini dijadikan alasan pembenaran selama hampir dua dekade untuk tidak mengubah apapun. Dan inilah yang membuat Zainal Arifin tidak bisa menahan diri. Dia bilang masalahnya bukan inability bukan ketidakmampuan. Indonesia punya akademisi hukum terbaik. Punya DPR. Punya pemerintah. Punya semua sumber daya untuk menyelesaikan ini. Masalahnya adalah unwillingness. Ketidakmauan. Implikasinya sangat konkret dan sangat menyentuh orang biasa. Ketika anggota militer melakukan tindak pidana terhadap warga sipil kasus kekerasan, kasus pembunuhan, kasus apapun mereka diadili di pengadilan militer yang hakimnya juga militer, yang prosesnya tidak sepenuhnya terbuka, dan yang hasilnya sering kali membuat keluarga korban tidak pernah benar-benar mendapat keadilan yang setara dengan yang mereka dapatkan seandainya kasusnya diadili di pengadilan umum. Ini bukan teori. Ini sudah terjadi berulang kali. Dan korbannya selalu yang paling tidak punya kuasa untuk melawan. Zainal Arifin menutup kesaksiannya dengan melempar bola panas langsung ke Mahkamah Konstitusi. Dia bilang ini adalah tantangan besar buat MK apakah mereka mau jadi institusi yang mendorong selesainya pekerjaan rumah yang sudah dibiarkan mengambang hampir 20 tahun dan sudah mereproduksi ketidakadilan secara berulang-ulang? Intinya guys ada undang-undang yang sudah jelas ketinggalan zaman, sudah jelas berseberangan dengan konstitusi yang berlaku, sudah jelas merugikan korban sipil, dan sudah jelas diketahui oleh semua pihak yang berwenang. Tapi tidak ada yang mau menyentuhnya. Bukan karena tidak bisa. Tapi karena ada yang diuntungkan oleh situasi yang dibiarkan mengambang itu. Dan Profesor Zainal Arifin hari ini di depan Mahkamah Konstitusi punya keberanian untuk menyebut itu dengan nama yang sebenarnya.