Imanuel Belajar

Jujur saya sudah mulai jenuh, muak, dan jijik dengan FENOMENA PERADILAN SESAT (miscarriages of justice) yang berulang kali terjadi dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi. Sudah berkali-kali saya menulis dan berteriak untuk kasus Tom Lembong hingga kasus hari ini yaitu kriminalisasi Ibrahim Arief (Ibam). Kejanggalan dalam penegakan tindak pidana korupsi ini pun sudah menjadi semacam konsensus di antara pakar hukum pidana. Bahkan, dalam konteks kasus Ibam, pakar hukum pidana dari UI, UGM, hingga PTIK pun sepakat betapa janggalnya proses peradilan yang menimpa Ibam. (Baca di sini: nasional.sindonews.com/read/1705547/1…) Bukannya fokus pada pembuktian di peradilan seperti pembuktian pemenuhan unsur-unsur (bestaandel) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang didakwakan pada Ibam (yang nyata-nyatanya belum terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan), malah yang dilakukan oleh Jaksapedia dan gerombolannya adalah mendemonisasi Ibam. Demonisasi terdakwa kasus korupsi yang berulang-ulang kali terjadi dan menimpa Ibam ini (viral-based prosecution) mengingatkan saya pada literatur klasik dari Albert Camus, yakni L’Etranger (Orang Asing), sebuah buku yang bercerita tentang kisah Mearsault yang dihukum mati karena melakukan pembelaan diri dari serangan benda tajam. Ada banyak perbedaan antara kasus Ibam dan kisah Mearsault, namun setidak-tidaknya ada satu kemiripan yakni, dalam kisah Mearsault, Jaksa yang menuntut Mearsault tidak berfokus membuktikan kejahatan yang ia lakukan maupun mens rea (niat jahat), tapi mereka berfokus mendemonisasi sifat maupun perilaku Mearsault yang tidak ada hubungannya dengan perkaranya demi mendapatkan justifikasi moral untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya. Ini persis dengan yang Ibam alami setahun terakhir. Karena JPU belum bisa membuktikan tuduhan dalam ruang persidangan secara sah dan meyakinkan, belakangan malah saya lihat demonisasi dimulai dengan Ibam dicap sombong, defensif, dan sebagainya. Padahal dalam kultur yang menjunjung tinggi kesetaraan, respon-respon mas Ibam selama ini sudah kelewat sopan. Ditambah lagi, apa relevansinya sifat seseorang terhadap penjatuhan sanksi pidana korupsi? Apakah suatu hari saya dan anda semua juga akan dipidana bukan karena kejahatan yang saya lakukan, tapi karena sifat saya yang dicap arogan? Apakah ini arah penegakan hukum pidana yang kita kehendaki di masa depan? Kurang terang apalagi bukti bahwa setidak-tidaknya ada 3 masukan Ibam yang ditolak: 1) Rekomendasi untuk gabungan antara chromebook dan windows. Yang akhirnya pejabat pengadaan pilih 100% Chromebook; 2) Rekomendasi mas Ibam untuk lakukan RFI/RFQ yang dilewatkan begitu saja oleh pejabat pengadaan; 3) Spesifikasi chromebook yang diambil pejabat pengadaan tidak sama dengan yang Ibam rekomendasikan. Saya gak mengerti di bagian mana mas Ibam ini sangat powerful? Powerful kok gak didengerin? Kita semua bisa sepakat kalau sistem ekonomi kita hari-hari ini belum menyejahterakan banyak kelompok, dan belum bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan. Tapi kenapa kesalahan sistemik ini dilemparkan pada seorang konsultan yang tidak bisa menentukan arah masa depan negara? Konsultan mana yang memiliki wewenang untuk menentukan arah masa depan negara? Tulisan ini memang bukan dibuat untuk membahas problematika pasal karet UU Tipikor maupun teori penegakan hukum seperti apa yang saya dan rekan saya Dr. Giovanni Christy (@gvnchrsty) tulis di The Jakarta Post minggu lalu berjudul “How obscure interpretation of state losses fuels capital flight”. Di tulisan ini, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga akal sehat, karena betapa menjijikkan dan rusaknya tatanan hukum kita hari-hari ini akibat segerombolan orang yang secara ugal-ugalan menjadikan hukum pidana senjata untuk menjatuhkan orang yang tidak disukai. Semoga esok hari akal sehat masih terjaga di PN Jakarta Pusat saat pembacaan putusan mas Ibam. Semoga mas Ibam, mba Ririe, dan keluarga tidak menjadi korban dari betapa busuknya sistem hukum kita yg sudah busuk dan terus membusuk.

Hasil sidang Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI): 1. Dukung warga adat, tolak PSN Papua. 2. Tolak militerisme dan otoriterianisme di Indonesia. Hormat. Singkat, jelas, tegas.

@ardisatriawan Berserikat aja ribet. Di Indonesia banyak organisasi dan komunitas guru. Masing2 punya agenda juga. Sy liatnya aja bingung.

Masalah guru, dosen, dan tenaga pendidik itu terlalu banyak kotaknya. Guru: - guru honorer - guru PPPK - guru swasta - guru ASN - guru PNS - masih banyak. Dosen: - dosen tidak tetap - dosen luar biasa - dosen non-PNS - dosen PNS - dosen swasta - dosen ASN yang ditempatkan di PTS via Kopertis - masih banyak. Bahkan sekolah dan kampusnya pun dikotak-kotakin: - PTN BH - PTN BLU - PTN Satker - PTS Diajakin berserikat dan advokasi bareng? Merasa jadi "kami" aja nggak. Jadinya yang diajak berantem kotak yang lain. Contoh: Dia kan "guru honorer", saya "guru PPPK", gak sama lah. Salah sendiri gak ikut seleksi PPPK kemarin. Elu mah enak PTN BH udah dapet remun, kita dosen PTN Satker susah-susah turun ke jalan demi minta Tukin. Semua soal kotak.

You are totally clown guys @DivHumas_Polri ! Coba belajar lagi hukum pidana kita yg jelek itu,ya. 1. Bukti elektronik dr rekaman yg disimpan di flashdisk dan hasil screenshot yg dicetak, dibuat TANPA IZIN dan melanggar ketentuan @NetflixID @netflix yg memiliki hal eksklusif dr Mens Rea sbg konten orisinilnya. Sehingga alat bukti berupa rekaman ini adl TIDAK SAH. Pelapor dlm hal ini dapat dijerat dan UU ITE dan UU Hak Cipta, lalu dituntut pidana juga perdata. Memang boleh sih rekaman ini jadi petunjuk awal utk penyelidikan, tp ya dibuat SESUAI PROSEDUR; atau dilakukan oleh penegak hukum (KPK, Polisi, Jaksa, dll) SESUAI PROSEDUR; atau pake izin pengadilan yang lagi-lagi SESUAI PROSEDUR.

Ringkasan kasus kuota haji, Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil (eks Ketum Ansor, NU). Salah satu dalih pendukung ormas nerima tambang adalah: "Dengan basis agama, justru bisa menerapkan best practice minning". Coba ngomongnya depan 8.400 calon jamaah haji yang gagal beribadah.

Nadiem Makariem membacakan Pledoi di depan Hakim. Nadiem: ”Omset Google 600 miliar, kasih saya 809 miliar, masuk akal??” Dasar Jaksa menentukan kerugian kasus Chromebook ini juga aneh. Jaksa menganggap Chromebook yang tidak bisa digunakan di daerah 3T sebagai kerugian negara, padahal Chromebook tersebut ditarik Kemendikbudristek dan dialihkan ke sekolah² lain yang secara fasilitasnya menunjang. Lalu kerugiannya yang mana??!!

@imhaoyi Share the prompt please.

I used Gemini 3 Pro to build a Duolingo-like language learning app, and I’m blown away

@rayestu Setuju. Selama ide dan poin utama dari kita. Abs itu direvisi, mungkin bahasanya diperbaiki. AI kn memang bisa dijadikan asisten.

Salah gak menulis artikel dengan bantuan ChatGPT? Kan tetep idenya dari kita, poin2 utamanya dari kita, revisi kita, dan in the end paling penting, tanggungjawab atas isinya jg tetep kita. Gak beda dengan punya asisten yang bantuin nge-draft. Sila warganet diskusikan

Guru sering kehabisan waktu menyusun RPP yang detail Rasanya waktu berharga habis untuk administrasi. Belum lagi harus menyesuaikan dengan profil pelajar dan model pembelajaran yang berbeda-beda. Kenalkan Asisten RPP bertenaga AI. Cukup isi formulir singkat (identitas, tujuan, profil siswa, dll), dan RPP lengkap langsung jadi di depan mata! Siap disalin atau diunduh. Ada DISKON khusus untuk 50 pembeli pertama. Masukan kode "RPP10" Cek link 👇 lynk.id/imanuelfl/j8xy…

Tentang perusahaannya (singkat) Mercor berbasis di San Francisco dan menghubungkan talenta global ke proyek AI. Didukung investor ternama. linkedin.com/company/mercor…

Proses pendaftaran • Kirim CV yang dipersonalisasi (tekan pengalaman bahasa & budaya) • Ikuti interview online ±10 menit untuk cek bahasa & budaya • Lolos? Langsung onboarding

Ini ada proyek remote singkat buat penutur asli Bahasa Indonesia. Durasi 2 minggu, rate $40/jam. Deadline pendaftaran: 25 Oktober 2025. Link pendaftaran bit.ly/MercorBG